Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.589
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum Innovatio : Journal for Religious Innovations Studies Hukum Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ADHKI: Journal of Islamic Family Law Al-Azhar Islamic Law Review JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Agrimansion: Agribusiness Management & Extension Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal of Law and Nation Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA) Nusantara: Journal Of Law Studies Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora MILRev: Metro Islamic Law Review Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan JURNAL HUKUM STAATRECHTS Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora SIYASI: Jurnal Trias Politica Jurnal Hukum Keluarga Madania: Jurnal Kajian Keislaman
Muhamad Hasan Sebyar
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT SEKITAR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI Sebyar, Muhamad Hasan; Wulandari, Martina Ayu
JURNAL AGRIMANSION Vol 24 No 3 (2023): Jurnal Agrimansion Desember 2023
Publisher : Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/agrimansion.v24i3.1584

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan solusi terkait dampak sosial ekonomi industri kelapa sawit terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama dalam konteks kesenjangan sosial ekonomi. Penelitian dan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi (sociological approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan beberapa hal; pertama; untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, penting untuk mengatasi ketimpangan dalam kepemilikan lahan dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pendistribusian lahan oleh pemerintah untuk di sewa atau digunakan kepada masyarakat. Kedua; untuk mengatasi mahalnya biaya pembukaan lahan dan perawatan kelapa sawit, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Salah satunya adalah melalui pendekatan berbasis agroekologi dan memberikan subsidi untuk pembukaan dan pengelolaan lahan pertanian. Ketiga; untuk mengatasi masalah permodalan dan informasi yang terbatas, hal ini dapat dilakukan dengan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, lembaga riset pertanian, dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menyediakan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap kredit dan pinjaman untuk petani kecil dan pemilik lahan yang ingin terlibat dalam industri kelapa sawit. Pemerintah juga harus menyiapkan satu platform yang terpercaya, teruji, dan lengkap sehingga dapat diakses oleh semua pihak. Platform digital ini dapat diakses melalui aplikasi smartphone ataupun website, yang berisi informasi tentang harga pasar, ketersediaan pupuk dan obat, praktik pertanian yang baik, pelatihan dan pendidikan, dan pengumuman lainnya secara real-time. Ini dapat membantu mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur yang mungkin menghambat akses masyarakat lokal terhadap informasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERANGAN SIBER: TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN DAN REGULASI TERBARU Dinda Aprilita Herera; Muhamad Hasan Sebyar
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i3.784

Abstract

Ancaman serangan siber semakin meningkat dan menjadi kekhawatiran serius seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Meskipun manfaat besar diperoleh dari kemajuan teknologi ini, pintu terbuka lebar bagi para pelaku kejahatan siber yang semakin mahir dan terorganisir. Dari data pribadi hingga informasi bisnis dan infrastruktur kritis, semuanya berpotensi menghadapi ancaman yang tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga stabilitas ekonomi dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap kebijakan dan peraturan terbaru yang diterapkan untuk melindungi masyarakat dari serangan siber. Dengan menganalisis langkah-langkah spesifik, kita dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dalam menghadapi tantangan serangan siber yang semakin meningkat. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk menganalisis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) terkini terkait perlindungan hukum terhadap serangan siber. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Perubahan kebijakan dan regulasi terbaru dalam hukum siber berdampak signnifikan terhadap perlindungan hukum terhadap serangan siber. Dengan adanya kebijakan dan regulasi terbaru ini, terdapat peningkatan perlindungan terhadap data pribadi, informasi sensitif, dan infrastruktur penting. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam merespon dan melindungi negara dari serangan siber.
Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Peningkatan Keterampilan Anak Binaan: (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam) Nursa Erizon; Muhamad Hasan Sebyar
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.297

Abstract

Skills are a product of the fostered child development system for children in conflict with the law (ABH) and are an embodiment of justice with the aim of gaining social personality or restoring unity in the relationship between prisoners and society. Not only as a direction or goal of correctional crime, but also as a treatment of prisoners because educating children who are in conflict with the law (ABH) is not an effort or medium to take revenge or take revenge. Educational dimension development includes an understanding that the imposition of criminal sanctions can empower the social life of children who are in conflict with the law to have a healthy social personality. This research study is to ascertain how the coaching pattern is carried out in order to achieve an increase in the skills of the target children at the Batam Class II Batam Class II Special Development Institute for Children in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Empirical legal studies are a type of research that is used by making observations in collecting data as well as using a literature study and documentation approach as support. Books, journal articles and other forms of scientific writing were used. The results of the study show that the implementation of the skills program in optimizing social independence for assisted children at the Batam Class II Special Development Institute for Children has been implemented optimally although it still requires improvement, while Internal and External Factors are obstacles. implementation of skills acceleration in LPKA Class II BATAM.
Implikasi Hukum Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan Kontraktor: Analisis Kontrak: BIC/LGL-22-007-002 Rio Sandra; Muhamad Hasan Sebyar
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.327

Abstract

Disputes between contractor service user companies and contractor service providers as a result of the contractors who bind themselves in the cooperation agreement cannot carry out their responsibilities properly. contracting work, infrastructure maintenance that is not in accordance with standards, the use of unqualified materials, the indiscipline of contractor workers in complying with work safety and work schedules that are not on time, so that things do not happen during the cooperation contract period, standard, clear and detailed regulations are needed at the beginning of making a cooperation agreement with the contractor in setting work standards, material specifications, and deadlines for work implementation, so that contractor service providers can carry out their responsibilities professionally and on time. That way the contractor service user company is not worried when entering into a cooperation agreement with the contractor service provider. Because the main focus is standards, empirical juridical research also investigates the empirical aspects. This research is used as descriptive research to show the effect of choosing a cooperation contract model, Types and Sources of Data, research data includes research data includes initial data secondary data. Primary data is data collected directly from respondents or informants, including experts and parties who have the competence to be interviewed. In this study, several legal regulations, including government, presidential, and regional regulations, serve as the legal umbrella for cooperation agreements between companies and contractors. It turns out that the various laws still suffer from norm vagueness, norm conflicts, and norm vacuums. This results in various interpretations of practice, which in turn affects various types of regulations. One of the problems that often occurs is about who participates in the joint Contract between the company & contractor, as well as the process of resolving legal disputes.
Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Nabila Haviazzahra; Muhamad Hasan Sebyar
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 5 (2024): September: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i5.386

Abstract

The provisions requiring an Independent Worker to become a participant in the implementation of Public Housing Savings (Tapera) are felt to be inadequate/or unfair. If this continues to be forced, then at least 2 (two) problems will arise in the future, namely: First, how will the participation of Independent Workers continue. Second, whether the provisions requiring the participation of Independent Workers are in accordance with the principle of utility (utilitarianism) in law. The aim of the research is to contribute ideas to regulatory or policy makers regarding the implementation of Tapera. The research method chosen is normative legal research, which is related to doctrinal research or legal teachings by conducting literature reviews, through a legal philosophy approach with the thought framework of Jeremy Bentham (utilitarianism) and a legislative approach. The results of the assessment (thinking) are as follows: First, the continuity of Independent Worker participation will have a high risk of being resolved until the end. Second, Jeremy Bentham's principle of utilitarianism/benefit (happiness) justice is not implemented, considering the norm which requires Independent Workers to follow Tapera, it is felt that it is unfair in the event that Independent Workers already own a house (either by paying in installments, building their own house, getting a house from from gifts and inheritance).
Analysis Regulatory Method Sebagai Alat Evaluasi Analisis Kebijakan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Putra, Fisika Prasetyo; Sebyar, Muhammad Hasan
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 7, No 1 (2024): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v7i1.7645

Abstract

Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi memudahkan pergerakan Orang Asing, termasuk di Indonesia. Perubahan pasca-reformasi memengaruhi hak asasi manusia, memperbolehkan WNI bepergian ke luar negeri. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko Tindak Pidana Transnasional, khususnya di kawasan perbatasan yang strategis seperti Papua. Strategi efektif untuk meningkatkan pengawasan di kawasan perbatasan Indonesia guna mencegah tindak pidana transnasional dan mengamankan kedaulatan negara menjadi penting. Langkah-langkah pengawasan di kawasan perbatasan Indonesia, terutama di Papua, perlu diteliti untuk mengatasi potensi tindak pidana transnasional dan mempertahankan kedaulatan negara. Kawasan perbatasan Indonesia, terutama dengan Papua Nugini, merupakan kawasan strategis dengan kerawanan tinggi terhadap keamanan. Jalur tikus yang banyak ditemukan di perbatasan menambah risiko pelanggaran kedaulatan dan keamanan. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mengatasi ancaman ini. Kerjasama antarnegara di kawasan perbatasan juga penting untuk mencegah tindak pidana transnasional. Pengembangan infrastruktur dan teknologi pengawasan di perbatasan diperlukan untuk menutup jalur tikus dan mengamankan wilayah strategis tersebut. Peningkatan pengawasan di kawasan perbatasan dapat mencegah tindak pidana transnasional, melindungi kedaulatan, dan memperkuat keamanan nasional. Kolaborasi internasional dan penguatan hukum perlu ditingkatkan. Saran untuk penanganan masalah ini termasuk memperkuat kerjasama bilateral, meningkatkan kegiatan intelijen dan patroli, serta memperbaharui peraturan dan kebijakan terkait pengawasan perbatasan.
Contemporary Anti-Gratification Frameworks in State Islamic Religious Colleges: Strategic Pathways for Building a Competitive Civilization Zulfahmi; Muhamad Hasan Sebyar; Mualimin Mochammad Sahid
NUSANTARA: Journal Of Law Studies Vol. 3 No. 02 (2024): Nusantara: Journal of Law Studies
Publisher : Islamic Research Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17382105

Abstract

State Islamic Religious Colleges (PTKIN) play a strategic role in building a competitive and ethical civilization through the application of integrity values and the prevention of gratification practices. This contemporary research aims to introduce and explore the dynamics of effective gratification prevention, with a primary focus on innovative and adaptive strategies in PTKIN. Employing a qualitative approach that integrates literature review and case study methods, this study seeks to construct a comprehensive framework for contemporary anti-gratification governance within Islamic higher education. The findings reveal that the innovation of anti-gratification frameworks has been effectively institutionalized across several PTKIN, producing significant impacts on institutional competitiveness, ethical culture, and sustainable academic development. Integrity and transparency within the academic environment serve not only as preventive mechanisms against corruption but also as foundational elements for shaping a generation of morally conscious and globally competitive scholars. The academic contribution of this study lies in its contextual integration of Islamic ethical principles with contemporary governance practices, offering a transformative model for anti-gratification policy implementation in higher education. Furthermore, PTKIN has operationalized anti-gratification initiatives through various strategic actions, including the establishment of dedicated Research Centers, the incorporation of Anticorruption Education into curricula, capacity-building programs, socialization for students and academic staff, and active collaboration with the Corruption Eradication Commission (KPK). These efforts collectively demonstrate PTKIN’s commitment to fostering integrity-based education as a cornerstone of contemporary Islamic civilization.
Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor: (A Comparative Study) Hidayat, Beni Darmawan; Sebyar, Muhamad Hasan
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 4 (2024): Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i4.2206

Abstract

This research discusses the legal implications for industry players and investors arising from the transition of cryptocurrency supervision in Indonesia, which involves the transfer of authority from the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) to the Financial Services Authority (OJK) under the Financial Sector Development and Strengthening Law. This transfer of authority has urgency in terms of improving stability, transparency, and consumer protection in the financial sector and all types of financial assets including crypto assets to be supervised by a single body that has sufficient capacity and competence. This research aims to analyze the legal implication of this change in authority for industry players and investors or consumers. This scientific research uses normative research methods, which include statue approach as the basis for research. The findings of this research indicate that the transfer of supervisory authority over crypto assets has significant legal implications for industry players and investors alike. While this transition is expected to enhance legal certainty and consumer protection, the inherent risks associated with crypto investments, particularly market volatility, remain substantial. Therefore, prompt adaptation, improved coordination between the OJK and Bappebti, and comprehensive investor education are crucial to mitigate risks and ensure the successful implementation of the new regulations.
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA KASUS KORUPSI: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 29/PID.SUS-TPK/2023/PN MND Saputri, Risky Dita; Sebyar, Muhamad Hasan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i3.7327

Abstract

Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu upaya untuk memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya penelusuran aset (asset tracing) terdakwa, kemudian kurangnya koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, dan hambatan administratif yang memperlambat proses eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, khusunya pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN MND. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dan pendekatan studi kasus, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti belum optimal akibat kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya dalam penelusuran aset (asset tracing) terdakwa, serta hambatan dari pihak terdakwa yang tidak kooperatif. Untuk itu Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara berperan penting dalam memastikan eksekusi berjalan efektif sesuai dengan ketentuan, bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengatasi kendala serta memberikan rekomendasi strategis guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Payment of replacement money is an effort to restore state finances due to criminal acts of corruption. The implementation of compensation payments in corruption cases often faces various obstacles, such as the difficulty of tracing the defendant's assets, lack of coordination with relevant ministries/institutions, and administrative obstacles that slow down the execution process. This research aims to analyze the implementation of replacement money payments in returning state losses in criminal corruption cases handled by the North Bolaang Mongondow District Prosecutor's Office, especially in the Corruption Crime Court Decision at the Manado District Court Number: 29/Pid.Sus-TPK/2023/ PN MND. This research uses a type of juridical-normative research and a case study approach, with data collection through document study and interviews with related parties. The results of this research indicate that the implementation of the execution of replacement money payments has not been optimal due to a lack of coordination between institutions, limited resources in asset tracing for defendants, as well as obstacles from uncooperative defendants. For this reason, the North Bolaang Mongondow District Prosecutor's Office plays an important role in ensuring that execution is carried out effectively in accordance with the provisions, working together with relevant ministries/institutions to overcome obstacles and providing strategic recommendations to maximize recovery of state losses.
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ansori, Muhammad Iqbal; Sebyar, Muhamad Hasan
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v2i1.37637

Abstract

Dengan menerapkan pemutakhiran daftar pemilih, kita dapat melihat jumlah pemilih di suatu daerah berdasarkan kontribusinya terhadap pembentukan daerah pemilihan. Penyelenggara pemilu sangat memahami proses pemutakhiran data pemilih. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa data pemilih tetap akurat untuk pemilu selanjutnya, yang akan terjadi setelah pemilu. Fokus penelitian ini adalah untuk menentukan pengaturan, prosedur, dan efisiensi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui metode deskriptif analitis yuridis empiris dan metode pengumpulan primer. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu orang-orang yang terlibat dalam subjek penelitian, dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berbasis de jure, yang berarti pendataan daftar pemilih berdasarkan domisili atau tempat tinggal pemilih saat didaftarkan. Ini berarti bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setiap pemilih didaftarkan sebagai pemilih berdasarkan data yang ada pada dokumen kependudukan mereka.
Co-Authors A. Fakhruddin Abdul Halim Talli Abraham Ethan Martupa Sahat Marune Ahmad Dzulkifli Rahmatullah Aji Benny Wicaksono Amri, Fauzul Fil Ansori, Muhammad Iqbal Arminsyah Dinda Aprilita Herera Fauzul Fil Amri Harahap, Purnama Hidayah Heri Wibowo Hidayat, Beni Darmawan Hina Al Kindiya Jefriandi Jefriandi Juantilo Gurusinga Man, Yovenska L Mualimin Mochammad Sahid Muhammad Hidayat Muhammad Rezki Hidayah Nabila Haviazzahra Nur Azizah Nursa Erizon Oong Supono Pagar Pagar Pagar, Pagar Prasetia, Yoga Pratama, Dayan Pruntus Sudarmaji Puput Dedi Kurniawan Putra, Fisika Prasetyo Rahmad Efendi Rahmadany, Rahmadany Ratu, Yulia Riko Aji Pratama Rio sandra Saputri, Risky Dita Siti Nurjanah Sukiati Sukiati Sukiati Sukiati Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Supardi Mursalin Tauhid Tauhid Tauhid, Tauhid Turnip, Ibnu Radwan siddik Wahyu Abdul Jafar Wulandari, Martina Ayu Yulia Utami Zahra Afina Mahran Zeni Sunarti Zulfahmi