Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.429
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum Innovatio : Journal for Religious Innovations Studies Hukum Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ADHKI: Journal of Islamic Family Law Agrimansion: Agribusiness Management & Extension Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA) Nusantara: Journal Of Law Studies Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora MILRev: Metro Islamic Law Review Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan JURNAL HUKUM STAATRECHTS Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora SIYASI: Jurnal Trias Politica Jurnal Hukum Keluarga Madania: Jurnal Kajian Keislaman Journal of Law and Nation Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Al-Azhar Islamic Law Review
Muhamad Hasan Sebyar
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor: (A Comparative Study) Hidayat, Beni Darmawan; Sebyar, Muhamad Hasan
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 4 (2024): Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i4.2206

Abstract

This research discusses the legal implications for industry players and investors arising from the transition of cryptocurrency supervision in Indonesia, which involves the transfer of authority from the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) to the Financial Services Authority (OJK) under the Financial Sector Development and Strengthening Law. This transfer of authority has urgency in terms of improving stability, transparency, and consumer protection in the financial sector and all types of financial assets including crypto assets to be supervised by a single body that has sufficient capacity and competence. This research aims to analyze the legal implication of this change in authority for industry players and investors or consumers. This scientific research uses normative research methods, which include statue approach as the basis for research. The findings of this research indicate that the transfer of supervisory authority over crypto assets has significant legal implications for industry players and investors alike. While this transition is expected to enhance legal certainty and consumer protection, the inherent risks associated with crypto investments, particularly market volatility, remain substantial. Therefore, prompt adaptation, improved coordination between the OJK and Bappebti, and comprehensive investor education are crucial to mitigate risks and ensure the successful implementation of the new regulations.
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA KASUS KORUPSI: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 29/PID.SUS-TPK/2023/PN MND Saputri, Risky Dita; Sebyar, Muhamad Hasan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i3.7327

Abstract

Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu upaya untuk memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya penelusuran aset (asset tracing) terdakwa, kemudian kurangnya koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, dan hambatan administratif yang memperlambat proses eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, khusunya pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN MND. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dan pendekatan studi kasus, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti belum optimal akibat kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya dalam penelusuran aset (asset tracing) terdakwa, serta hambatan dari pihak terdakwa yang tidak kooperatif. Untuk itu Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara berperan penting dalam memastikan eksekusi berjalan efektif sesuai dengan ketentuan, bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengatasi kendala serta memberikan rekomendasi strategis guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Payment of replacement money is an effort to restore state finances due to criminal acts of corruption. The implementation of compensation payments in corruption cases often faces various obstacles, such as the difficulty of tracing the defendant's assets, lack of coordination with relevant ministries/institutions, and administrative obstacles that slow down the execution process. This research aims to analyze the implementation of replacement money payments in returning state losses in criminal corruption cases handled by the North Bolaang Mongondow District Prosecutor's Office, especially in the Corruption Crime Court Decision at the Manado District Court Number: 29/Pid.Sus-TPK/2023/ PN MND. This research uses a type of juridical-normative research and a case study approach, with data collection through document study and interviews with related parties. The results of this research indicate that the implementation of the execution of replacement money payments has not been optimal due to a lack of coordination between institutions, limited resources in asset tracing for defendants, as well as obstacles from uncooperative defendants. For this reason, the North Bolaang Mongondow District Prosecutor's Office plays an important role in ensuring that execution is carried out effectively in accordance with the provisions, working together with relevant ministries/institutions to overcome obstacles and providing strategic recommendations to maximize recovery of state losses.
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ansori, Muhammad Iqbal; Sebyar, Muhamad Hasan
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v2i1.37637

Abstract

Dengan menerapkan pemutakhiran daftar pemilih, kita dapat melihat jumlah pemilih di suatu daerah berdasarkan kontribusinya terhadap pembentukan daerah pemilihan. Penyelenggara pemilu sangat memahami proses pemutakhiran data pemilih. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa data pemilih tetap akurat untuk pemilu selanjutnya, yang akan terjadi setelah pemilu. Fokus penelitian ini adalah untuk menentukan pengaturan, prosedur, dan efisiensi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui metode deskriptif analitis yuridis empiris dan metode pengumpulan primer. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu orang-orang yang terlibat dalam subjek penelitian, dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berbasis de jure, yang berarti pendataan daftar pemilih berdasarkan domisili atau tempat tinggal pemilih saat didaftarkan. Ini berarti bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setiap pemilih didaftarkan sebagai pemilih berdasarkan data yang ada pada dokumen kependudukan mereka.
Pemenuhan Gizi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam : Kajian Terhadap Pengaturan Konsumsi Susu Dalam Kerangka Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 Jefriandi Jefriandi; Muhammad Hasan Sebyar
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i2.303

Abstract

The problem in this research is that there is still a lack of nutritional intake such as milk provided by LPKA Class II Batam, this is due to a lack of budget. The aim of this research is to find out how children's food is implemented in fulfilling children's nutrition and providing milk to children at LPKA Class II Batam. The type of research approach used is empirical juridical, where research uses legal aspects (observation with reality in the field). Based on the results of this research, it can be concluded that the implementation of providing milk for assisted children is still not going well, namely that assisted children are only given milk according to their needs and these children do not even receive milk regularly. This is because the budget given to LPKA Class II Batam is inadequate to provide milk to the children assisted regularly and comprehensively. To comply with the Minister of Law and Human Rights Regulation, the LPKA Class II Batam has provided food to children in accordance with Minister of Law and Human Rights Regulation Number 40 of 2017 concerning Guidelines for Food Administration. For Prisoners, Children and Prisoners. Assisted children are given food 3 times a day and the food provided contains good nutrition
Implementing the Concept of Co-Parenting in Divorce Cases: An Analysis Using the Maslahah Approach Turnip, Ibnu Radwan Siddik; Harahap, Sumper Mulia; Talli, Abdul Halim; Arminsyah, Arminsyah; Sebyar, Muhamad Hasan
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i2.10117

Abstract

This study aims to analyze the application of child rights protection in divorce decisions at the Cirebon Religious Court and explore ways to optimize this protection using the maslahah approach. Divorce significantly impacts the physical and mental development of children, often resulting in a weakened next generation due to the lack of fulfillment of children's rights post-divorce. The research employs a normative juridical method, incorporating statute, case, and conceptual analyses to provide a comprehensive understanding of the current legal landscape and its shortcomings. The findings reveal that while the inclusion of children's rights in divorce decisions is crucial, it remains optional rather than mandatory. This oversight leaves many children vulnerable, as their rights are not consistently safeguarded in the aftermath of their parents' separation. Currently, no regulation mandates the inclusion of children's rights in divorce decrees, limiting judges to act only on explicit petitions. This study highlights the effectiveness of the Maslahah approach in ensuring that children's rights are prioritized, recommending significant legal reforms to make the inclusion of these rights mandatory in divorce rulings. Such reforms would provide a robust legal foundation to safeguard children's human rights post-divorce, covering aspects such as education, health, and protection from parental conflict. By implementing these recommendations, we can enhance the well-being of children affected by divorce and ensure their rights are consistently protected.
Legal Aspects of the Rights of Children from Siri Marriages Prasetia, Yoga; Muhamad Hasan Sebyar
Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 01 (2024): Hukum Keluarga
Publisher : PT. Ratu Bilqis Azzahira bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63731/jhk.v1i01.1

Abstract

Marriage is a sacred agreement to form a family between a man and a woman, even if it is carried out in a siri or registered marriage. However, there are still many ordinary people who do not understand the risks of children's rights from unregistered marriages. The rights of children from unregistered marriages are often neglected, because unregistered marriages will make the rights of children from unregistered marriages also unregistered, because children resulting from unregistered marriages will be categorized as illegitimate children or can also be said to be illegitimate children, so The position of children resulting from unregistered marriages is equated with children resulting from adultery, thus giving the legal consequence that there is no civil relationship between the biological father and children resulting from unregistered marriages. The aim of this research is to determine the legal aspects and rights of children resulting from unregistered marriages and to find out whether the rights of children resulting from unregistered marriages are the same as the rights of children resulting from legal marriages. This research uses the triangulation method. The types of data used are primary data and secondary data. The primary data used is a previous research journal written by Ari Rianti with the research title Sirri's Marriage and Its Implications for Harmony in the Household in Rejo Basuki Village, Seputih Raman District, Central Lampung Regency. previous research journal written by Maulidyah Permata Hani, et al with the title Siri Marriage in the Perspective of Islamic Law Between Religious Truth and Social Interests. Meanwhile, the secondary data is supported by a research journal written by Nur Rofiq, et al with the research title Siri Marriage and Its Influence on Child Custody Viewed from the Perspective of Religious Courts. The result of this research is that the biological father of the child carries out his obligations as stated in the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, namely fulfilling the right to earn a living, the right to inherit, and the right to receive marital guardianship if the child outside of marriage is a girl.
Adopted Children and Their Relationship with Legacy : Perspectives of Ulama and KHI sebyar, Muhamad Hasan
Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 01 (2024): Hukum Keluarga
Publisher : PT. Ratu Bilqis Azzahira bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63731/jhk.v1i01.5

Abstract

Raising children in Islam is mandatory, the right to care for children has a degree based on the benefit of the child. Starting from the mother and the immediate family of the mother, then the father's family according to the order of inheritance rights or the person given the mandate to maintain it. Today many children are cared for by non-biological parents, the problem is that most of them adopt equate children with biological children in terms of lineage, inheritance, mahram, and guardianship. This paper examines adopted children and their relationship with inheritance in Islamic law. The study employs an empirical juridist approach. The result of this research is that adopted children do not inherit assets from their adoptive parents, and vice versa. Adopted children can get the inheritance of their adoptive parents from the will or grant, and vice versa. The maximum amount of wills is 1/3 of the assets left if the deceased has an heir. If the deceased does not have an heir, it can be completely inherited.
Divorce Mediation at Panyabungan Religious Court: Transforming the Desire for Divorce into Reconciliation through Cultural Values in Contemporary Islamic Jurisprudence Sebyar, Muhamad Hasan; Jafar, Wahyu Abdul; Harahap, Sumper Mulia; Putra, Dedisyah; Efendi, Rahmad
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 19 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v19i1.12255

Abstract

Divorce mediation has emerged as a practical approach to resolving marital disputes, transforming the desire for divorce into an opportunity for reconciliation within contemporary Islamic jurisprudence and cultural contexts. This process highlights the growing importance of integrating cultural values into legal dispute-resolution mechanisms, particularly in Muslim societies where local traditions significantly influence family dynamics. This article assesses the effectiveness of divorce mediation in Indonesia, focusing on its role in reducing conflict, fostering post-divorce cooperation, and supporting the psychological well-being of couples involved. A mixed-methods approach combines quantitative surveys of 111 couples who participated in mediation with in-depth interviews with three professional mediators. Reconciliation was evaluated based on participants' perceptions of post-divorce interactions, particularly their communication and co-parenting abilities. The study acknowledges limitations, such as purposive sampling, which restricts generalizability, and reliance on self-reported data that may introduce bias. Results show that 75% of couples experienced reduced conflict, 95% were satisfied with the outcomes, and 60% reported continued cooperation three years post-divorce. The study emphasizes the role of mediators, structured negotiation processes, and cultural values in successful mediation, recommending improved mediator training and culturally sensitive approaches.
IMPLIKASI OVERKAPASITAS HUNIAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA TEWEH Pratama, Dayan; Sebyar , Muhamad Hasan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implikasi Overkapasitas hunian Narapidana/Tahanan menimbulkan masalah yang sangat signifikan pada Lapas, di karenakan jumlah hunian Narapidana/tahanan tidak sebanding dengan kapasitas Sarana Lapas yang ada dan sangat mempengaruhi pada proses pembinaan di dalam Lapas. Penelitian ini dilakukan dengan Tujuan untuk mengetahui Penyebab dari Overkapasitas hunian, Bagaimana dampak yang terjadi akibat Overkapasitas hunian, dan Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Muara Teweh untuk menanganinya. Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris dengan Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Sosisologi dan Psikologi Hukum. Metode Pengumpulan data penelitian ini menggunakan data Primer dan Sekunder, dimana Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara lalu Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur terkait. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAPAS Kelas IIB Muara Teweh mengalami Overkapasitas hunian yang signifikan, yang berdampak negatif pada Kekuatan Pengamanan, terhambatnya proses pembinaan, masalah kesehatan narapidana/tahanan dan keterbatasan tempat para warga binaan untuk bergerak dan beristirahat. Penyebab utama dari Overkapasitas yang terjadi pada LAPAS Kelas IIB Muara Teweh yaitu LAPAS Muara Teweh menampung Narapidana/tahanan dari 2 Kabupaten sekaligus, belum ada Rumah Tahanan (RUTAN) di kota Muara Teweh, Kebijakan Pemidanaan, Kurangnya Alternatif Pemidanaan, tahap Praperadilan, tingkat Residivis masih tinggi, banyaknya Narapidana kasus Narkotika, dan Kapasitas kamar hunian LAPAS yang tak sebanding dengan jumlah Hunian yang masuk.
KAJIAN HUKUM YURIDIS TENTANG EKSISTENSI KEPEMILIKAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT Ratu, Yulia; Sebyar, Muhammad Hasan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dan risiko apabila tanah tanpa memiliki sertifikat kepemilikan tanah seperti memiliki risiko lebih tinggi terhadap sengketa karena kurangnya bukti kepemilikan yang kuat. Selain itu, permasalahannya juga dapat ditinjau dari kesulitannya transaksi. Tanah yang tidak bersertifikat sulit untuk dijual, dijaminkan, atau digunakan dalam transaksi resmi lainnya. Selanjutnya, hal yang sering terjadi adalah tanah tanpa sertifikat rentan terhadap klaim oleh pihak lain yang mungkin memiliki bukti kepemilikan yang lebih kuat atau menggunakan kekuatan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan keberadaan/eksisnya hak milik atas tanah yang belum memiliki sertifikat, dan bagaimana prosedur hukum untuk mendapatkan kepemilikan tanah yang tidak ada sertifikat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yang berfokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi kepemilikan tanah tanpa sertifikat diakui dalam sistem hukum Indonesia yang diatur dalam UUPA, Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, serta daluwarsa dalam pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun pendaftaran pertanahan telah diatur dalam PP (peraturan pemerintah) 1997 Pasal 3(1) dengan tahapan dimulai dari persiapan dokumen, pengajuan permohonan (formulir, dan dokumen pendukung), analisa data yuridis dan fisik, pengumuman, penerbitan sertifikat, pengambilan sertifikat, serta proses percepatan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Co-Authors A. Fakhruddin Abdul Halim Talli Abraham Ethan Martupa Sahat Marune Ahmad Dzulkifli Rahmatullah Aji Benny Wicaksono Anisa Anisa Ansori, Muhammad Iqbal Arminsyah Arminsyah Asmuni Asmuni Dinda Aprilita Herera Fauzul Fil Amri Faza, Amrar Mahfuzh Galih Orlando Haddad Ulum Harahap Hadi Asrori Harahap, Purnama Hidayah Heri Wibowo Hidayat, Beni Darmawan Hina Al Kindiya Jefriandi Jefriandi Juantilo Gurusinga M Iqbal Irham Man, Yovenska L Moh. Buny Andaru Bahy Mualimin Mochammad Sahid Muhammad Fadhlan Is Muhammad Hidayat Muhammad Iqbal Ansori Muhammad Rezki Hidayah Nabila Haviazzahra Nur Azizah Nursa Erizon Oong Supono Pagar Pagar Prasetia, Yoga Pratama, Dayan Pruntus Sudarmaji Puput Dedi Kurniawan Putra, Fisika Prasetyo Rahmad Efendi Rahmadany, Rahmadany Ratu, Yulia Riko Aji Pratama Rio sandra Saputri, Risky Dita Siti Nurjanah Sukiati Sukiati Sukiati Sukiati Sukiati Sukiati Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Supardi Mursalin Tauhid Tauhid Turnip, Ibnu Radwan siddik Wahyu Abdul Jafar Wulandari, Martina Ayu Yulia Utami Zahra Afina Mahran Zeni Sunarti Zulfahmi