Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

8.122

P-Index

This Author published in this journals

All Journal LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif Pandecta Abdimas Yustisia Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Pembelajaran Fisika Phenomenon : Jurnal Pendidikan MIPA Jurisprudence INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Halu Oleo Law Review Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services KRTHA BHAYANGKARA The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly Jurnal Esensi Hukum Pena : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence PAMALI: Pattimura Magister Law Review Arkus COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdimas Dosma (JAD) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi JURNAL INOVASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA TRANSPUBLIKA INTERNATIONAL RESEARCH IN EXACT SCIENCES (TIRES) Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) International Journal of Law Society Services Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia Jurnal Hukum Prioris Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Jurnal Riptek E-JRM Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan (JURRIPEN) JOEEL (Journal of English Education and Literature) Jurnal Hukum dan Pembangunan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Annual Review of Legal Studies Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Journal of Law and Legal Reform Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services The Digest: Journal of Jurisprudence and legisprudence Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Law Research Review Quarterly Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan

Cahya Wulandari

Unknown Affiliation

Author-ID : 420230

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

RELEVANSI YURIDIS MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PADA MASYARAKAT SUKU SAMIN Winarsih, Winarsih; Wulandari, Cahya
INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Vol 1, No 1 (2016): November 2016
Publisher : INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masyarakat Suku Samin merupakan masyarakat adat yang mempunyai perilaku menyimpang dari tradisi masyarakat lain di Indonesia, seperti membangkang dan tidak patuh terhadap pemerintah. Keyakinan orang Samin dalam menjalani kehidupannya yang masih berpegang teguh terhadap nilai dan budaya mengakibatkan Suku Samin mempunyai karateristik yang berbeda dengan yang lain, termasuk dalam tata cara penyelesaian tindak pidana yang tidak menggunakan jalur pengadilan. Penelitian ini bertujuan: Pertama, menggambarkan mediasi penal yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Suku Samin. Kedua, mendeskripsikan relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik triangulasi yang digunakan untuk membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian.Â Hasil penelitian pertama, mediasi penal selama ini dijalankan oleh masyarakat Desa Klopoduwur terhadap semua jenis tindak pidana, baik tindak pidana yang terjadi di intern Suku Samin, maupun tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan tata cara yang berbeda. Kedua, berdasar Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mediasi penal yang dilakukan dapat diakui akan tetapi hanya untuk beberapa tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) RKUHAP. Dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur dapat dikualifikasikan dalam Pasal 145 jo Pasal 146 RKUHP.Â Tribal community of Samin are an indigenous community who have deviant behavior of the tradition from the other communities in Indonesia, such as insubordination and disobeying toward the government. Samin belief in living life that still cling to the values and culture resulted in Samin tribe has different characteristics with the others, including the procedures for the settlement of criminal offenses that do not use the courts procedures. This research aims to: The first, to describe the penal mediation used in Samin tribe. The second, to describe the relevance of the juridical-penal mediation conducted by Samin tribe. The method used in this research is juridical sociological with a qualitative approach as well as primary and secondary data sources. Meanwhile the authors analyzed data using triangulation techniques which used to compare the results of interviews with the contents of a document relating to this research. The results from this reseach are: the first penal mediation has been used by the community of Klopoduwur for all types of crime, both offenses occurred in internal Samin tribe, as well as criminal acts committed by the society in a manner that is different. The second, under article 42 paragraph (2) and (3) RKUHAP (Draft of Criminal Court Procedure) penal mediation conducted can be recognized but only to some of criminal offenses as listed in article 42 paragraph (3) RKUHAP. In RKUHP (Draft of Criminal Code) penal mediation conducted can be qualified at article 145 in conjunction with article 146 RKUHP.Â

RELEVANSI YURIDIS MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PADA MASYARAKAT SUKU SAMIN Winarsih, Winarsih; Wulandari, Cahya
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 1, No 1 (2016): November 2016 Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Masyarakat Suku Samin merupakan masyarakat adat yang mempunyai perilaku menyimpang dari tradisi masyarakat lain di Indonesia, seperti membangkang dan tidak patuh terhadap pemerintah. Keyakinan orang Samin dalam menjalani kehidupannya yang masih berpegang teguh terhadap nilai dan budaya mengakibatkan Suku Samin mempunyai karateristik yang berbeda dengan yang lain, termasuk dalam tata cara penyelesaian tindak pidana yang tidak menggunakan jalur pengadilan. Penelitian ini bertujuan: Pertama, menggambarkan mediasi penal yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Suku Samin. Kedua, mendeskripsikan relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik triangulasi yang digunakan untuk membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian pertama, mediasi penal selama ini dijalankan oleh masyarakat Desa Klopoduwur terhadap semua jenis tindak pidana, baik tindak pidana yang terjadi di intern Suku Samin, maupun tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan tata cara yang berbeda. Kedua, berdasar Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mediasi penal yang dilakukan dapat diakui akan tetapi hanya untuk beberapa tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) RKUHAP. Dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur dapat dikualifikasikan dalam Pasal 145 jo Pasal 146 RKUHP.Tribal community of Samin are an indigenous community who have deviant behavior of the tradition from the other communities in Indonesia, such as insubordination and disobeying toward the government. Samin belief in living life that still cling to the values and culture resulted in Samin tribe has different characteristics with the others, including the procedures for the settlement of criminal offenses that do not use the courts procedures. This research aims to: The first, to describe the penal mediation used in Samin tribe. The second, to describe the relevance of the juridical-penal mediation conducted by Samin tribe. The method used in this research is juridical sociological with a qualitative approach as well as primary and secondary data sources. Meanwhile the authors analyzed data using triangulation techniques which used to compare the results of interviews with the contents of a document relating to this research. The results from this reseach are: the first penal mediation has been used by the community of Klopoduwur for all types of crime, both offenses occurred in internal Samin tribe, as well as criminal acts committed by the society in a manner that is different. The second, under article 42 paragraph (2) and (3) RKUHAP (Draft of Criminal Court Procedure) penal mediation conducted can be recognized but only to some of criminal offenses as listed in article 42 paragraph (3) RKUHAP. In RKUHP (Draft of Criminal Code) penal mediation conducted can be qualified at article 145 in conjunction with article 146 RKUHP.

PARALEGAL EXISTENCE IN PROVIDING ACCESS TO JUSTICE FOR THE POOR IN CENTRAL JAVA Wulandari, Cahya; Wicaksono, Sonny Saptoajie; Khikmah, Umi Faridatul
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 4, No 2 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol 4(2), November 2019
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v4i2.21604

The lack of Legal Aid Implementers compared to Legal Aid Recipients is expected to hamper access to justice for the poor. Therefore this research aims to provide space for Paralegals especially in the Law Faculty of UNNES to be able to provide free legal assistance outside the court of the poor in Central Java. This research will at least discuss two issues, namely 1) How is the existence of the Law Faculty UNNES Paralegal in a juridical and institutional manner in providing Legal Aid? and 2) What is the role of the Paralegal Faculty of Law at UNNES in providing Legal Aid to the poor in Central Java ?. The method used in this research is sociological juridical with a qualitative approach. The results of this study indicate that currently Paralegals can only carry out non-litigation Legal Aid. This happened because the Supreme Court based on Decision Number 22 P / HUM / 2018 had canceled the Paralegal's role in litigation. The role of Paralegals from UNNES Law Faculty students is as a facilitator or intermediary in accommodating complaints of cases and consultation from Legal Aid recipients to be conveyed to Legal Aid Providers namely lecturers who are members of the Center for Legal Aid Study, while the role of Paralegals from UNNES Law Faculty alumni is as an assistant or who helps Advocates in carrying out non-litigation Legal Assistance such as mediation, consultation, negotiation, advocating cases outside the court and making trial files. The provision of legal aid by the Paralegal is considered to be very helpful for Lecturers and Advocates in fulfilling access to justice for the poor.

Evaluation of Electronic Evidence in Criminal Justice in the Era of Advanced Artificial Intelligence Technology Sumardiana, Benny; Pujiyono, Pujiyono; Cahyaningtyas, Irma; Wulandari, Cahya
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 9, No 2 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v9i2.50319

Law enforcement is one of the many facets of society that have seen substantial changes as a result of the quick growth of digital technology, especially artificial intelligence (AI). The purpose of this study is to assess how electronic evidence is used in Indonesia's criminal justice system, pinpoint the difficulties encountered, and offer suggestions for enhancing the efficiency and equity of electronic evidence in the age of artificial intelligence. In line with the technological elements included in digital and criminal investigation research methodologies, this qualitative study aids in the creation of a theoretical framework for the use of electronic evidence in the setting of artificial intelligence. The results show that Indonesian law is now able to meet the needs of the digital age with its adaptation to technological advancements. Finding material truth in court proceedings is made possible by electronic evidence, which is legally acknowledged as a legitimate tool in criminal justice. To successfully address these issues and optimize the use of AI in the legal system, it is imperative to develop a strong ethical framework, improve law enforcement capacities, and update rules on a regular basis.

Evolution of Corporate Criminal Liability Models and Theories under Indonesian New Criminal Code Alfakar, Muhammad Wahyu; Masyhar Mursyid, Ali; Wulandari, Cahya; Daniel Nte, Ngboawaji
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 8, No 2 (2023): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2023)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Corporate crime, also known as white-collar crime, has persisted in Indonesia for decades, evolving alongside the country's economic and industrial growth. Various models and theories have emerged to address these issues, reflecting a growing recognition of the need for robust legal frameworks to combat corporate misconduct. Normative legal research methods have been employed in this study, focusing specifically on the criminal law aspects related to the development of corporate criminal liability theories and concepts under Law Number 1 of 2023. Law Number 1 of 2023 introduces the corporation as a maker and also a responsible corporation model of corporate criminal liability, recognizing corporations as legal entities capable of being held accountable for their actions. This statutory framework represents a significant advancement, reinforcing Supreme Court Regulation Number 13 of 2016. The research explores various perspectives on corporate responsibility models and theories, offering ideal solutions for their application and development within Indonesia's legal framework. This evolution signifies Indonesia's commitment to enhancing corporate accountability and ethical standards, aligning its legal principles with international norms while addressing domestic challenges. By integrating these models and theories into its legal system, Indonesia aims to foster a corporate culture that prioritizes compliance and ethical conduct, thereby mitigating the impact of corporate crime on society and promoting sustainable economic development.

Safe Harbor Principle, Exclusion of Criminal Liability for Platform Service Providers Wijayanto, Indung; Wulandari, Cahya; Rasdi, Rasdi
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 8, No 2 (2023): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2023)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v8i2.48040

In the era of Society 5.0, characterized by the pervasive digitalization of societal functions, platform service providers play a pivotal role. These platforms, however, are frequently exploited by users for unlawful activities. This study investigates the prerequisites for invoking the safe harbor principle, which shields service providers from criminal liability. Employing a qualitative research approach, secondary data was gathered through a comprehensive literature review and subsequently analyzed qualitatively. The safe harbor principle serves as a critical legal mechanism utilized by platform service providers to shield themselves from legal repercussions arising from illicit actions committed by their users. To qualify for this exemption, providers typically must promptly remove unlawful content upon notification and refrain from active involvement in the transmission of such information. However, recent developments indicate that providers may forfeit safe harbor protection if they play a significant role in moderating or curating content on their platforms. This research underscores the essential conditions that platform service providers must meet to avail themselves of the safe harbor principle, highlighting the nuanced balance between facilitating digital innovation and upholding legal accountability. By clarifying these conditions amidst evolving regulatory landscapes, this study contributes to ongoing discussions on legal frameworks governing digital platforms, offering insights crucial for policymakers, legal practitioners, and stakeholders navigating the intersection of technology, law, and societal governance.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v4i2.21604

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v1i1.10801

Masyarakat Suku Samin merupakan masyarakat adat yang mempunyai perilaku menyimpang dari tradisi masyarakat lain di Indonesia, seperti membangkang dan tidak patuh terhadap pemerintah. Keyakinan orang Samin dalam menjalani kehidupannya yang masih berpegang teguh terhadap nilai dan budaya mengakibatkan Suku Samin mempunyai karateristik yang berbeda dengan yang lain, termasuk dalam tata cara penyelesaian tindak pidana yang tidak menggunakan jalur pengadilan. Penelitian ini bertujuan: Pertama, menggambarkan mediasi penal yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Suku Samin. Kedua, mendeskripsikan relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik triangulasi yang digunakan untuk membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian pertama, mediasi penal selama ini dijalankan oleh masyarakat Desa Klopoduwur terhadap semua jenis tindak pidana, baik tindak pidana yang terjadi di intern Suku Samin, maupun tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan tata cara yang berbeda. Kedua, berdasar Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mediasi penal yang dilakukan dapat diakui akan tetapi hanya untuk beberapa tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) RKUHAP. Dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur dapat dikualifikasikan dalam Pasal 145 jo Pasal 146 RKUHP. Tribal community of Samin are an indigenous community who have deviant behavior of the tradition from the other communities in Indonesia, such as insubordination and disobeying toward the government. Samin belief in living life that still cling to the values and culture resulted in Samin tribe has different characteristics with the others, including the procedures for the settlement of criminal offenses that do not use the courts procedures. This research aims to: The first, to describe the penal mediation used in Samin tribe. The second, to describe the relevance of the juridical-penal mediation conducted by Samin tribe. The method used in this research is juridical sociological with a qualitative approach as well as primary and secondary data sources. Meanwhile the authors analyzed data using triangulation techniques which used to compare the results of interviews with the contents of a document relating to this research. The results from this reseach are: the first penal mediation has been used by the community of Klopoduwur for all types of crime, both offenses occurred in internal Samin tribe, as well as criminal acts committed by the society in a manner that is different. The second, under article 42 paragraph (2) and (3) RKUHAP (Draft of Criminal Court Procedure) penal mediation conducted can be recognized but only to some of criminal offenses as listed in article 42 paragraph (3) RKUHAP. In RKUHP (Draft of Criminal Code) penal mediation conducted can be qualified at article 145 in conjunction with article 146 RKUHP.

Co-Authors Abdurrahman - Abu, Roziya Aditya, Agung Aen, Kurotul Agung Aditya Agung Aditya Agustin, Marsya Ahadi, Nugroho Aiyanti, Silvia Nur Aldianto, Isrhaul Alfakar, Muhammad Wahyu Ali Masyar Ali Masyhar Ali Masyhar Mursid Ali Masyhar Mursyid Ali Masyhar Musyid Anggyi Trisnawan Putra Arya Pradana, Seta Aryani, Fajar Dian ASYAFFA RIDZQI AMANDHA Atsari Setiyowati, Tsaniya Atuzzuhro, Qoni' Aulya, Zahra Avilla Deva Aryanda Baidhowi Baidhowi, Baidhowi Bayu Arya Sakti Daniel Nte, Ngboawaji Derita Prapti Rahayu Diaudin duana, Gumelar Dyajeng Ayu Musdalifah Emha, Zidney Ilma Fazaada Endang Susilaningsih Endang Susilaningsih Fadillah, Ahmad Arif Fahreshi Arya Pinthaka Faisal Faisal Fauzi, Ricky Dermawan Fikriyah, Amalina Fitrian Aliffah, Shelly Fitrianah, Fia Frasiska, Winda Galuh Nita Prameswari Gumelar Rizki Duana Hassan, Muhamad Sayuti Hassan, Muhammad Sayuti Hidayatuzzakia, Hana Hudha Bagus Setyadi Indraswara, Dede Indung Wijayanto Indung Wijayanto Irma Cahyaningtyas, Irma Ismah, Ismah Jauza Lasta Kautsar Justika Hairani K Kasmui Karnowo - Kasmui -, Kasmui Kautsar, Jauza Lasta Kautsar, Jauza Lasta Khikmah, Umi Faridatul Krisdayanti Laily Rosida, Elva Loso Loso Malaika, Shera Mardiana - Masfuah, Lulu Zalianti Masrukhi Masrukhi Masyar, Ali Masyhar Mursyid, Ali Maulidya, Sarah Mifbakhuddin Moh Khoiruddin Moh. Khoiruddin Mohammad Rizal, Mohammad Muhammad Afis Saifunuha Muliadi Munandar, Tri Imam Mursidah, Siti Ningrum, Dwi Rahayu Kusuma Nugroho, Andre Setyo Nur Aiyanti, Silvia Nursuci Sekardi, Fadiya Nurzahro, Yufaida Pinky Nurazizah, Reza Pratiwi, Luh Prabha Pujiyono Pujiyono Putut Marwoto Rabbani, Najmi Rafida, Aura Rahmatun Rafidah, Aura Rahmatun Rahayu, Tasya Rahmawati Sucipto, Mega Rahmayani, Chanidia Ari Rasdi Rasdi, Rasdi Ratna Dewi Kusumaningtyas Ridwan Arifin Rindia Fanny Kusumaningtyas Rindia Fanny Kusumaningtyas Riska, Eka Riyadi, Nabilla Aisyah Rizki Duana, Gumelar Rodiyah Royce Wijaya Setya Putra Sahrurosi, Putri Adinda Saifunuha, Muhammad Afis Saifunuha, Muhammad Afis Sarno Setiawan Sekardi, Fadiya Nursuci Setiawan, Sarno Setiawan, Sarno Siburian, Panusunan Sonny Saptoajie Wicaksono SRI RAHAYU Sucipto, Mega Rahmawati Sugianto Sugianto Suhadi Suhadi Sukadari Sukadari, Sukadari Surtikanti, Monika Widyastuti Unaenah, Een Undang Rosidin Wahdania Wahyu Sinta Dewi Pramudita Wahyuningtyas, Nanik Wakhidatul Mubarokah Widya Hary Cahyati Winarsih Winarsih Yovitha Yuliejantiningsih, Yovitha Yuda Hanafi Lubis Yuliawati, Dea Zalianti Masfuah, Lulu

Title Search

Found 8 Documents Search Journal : INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES