Claim Missing Document
Check
Articles

Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis untuk Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Lumbir Slamet Rosyadi; Wita Ramadhanti; Denok Kurniasih; Ayusia Sabhita Kusuma; Paulus Israwan Setyoko; Zaula Rizqi Atika
JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) VOL. 5 NOMOR 1 MARET 2021 JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.447 KB) | DOI: 10.30595/jppm.v5i1.6829

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dalam rangka implementasi Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun demikian perkembangan BUMDES masih belum optimal sebagai penyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan hal tersebut, dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan pelatihan pembuatan rencana bisnis kepada BUMDes di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Sebelum pelatihan, dilakukan focus group discussion dan survey untuk memetakan permasalahan dan kebutuhan peningkatan kapasitas para pengelola BUMDes. Pelatihan dilakukan dengan metode ceramah dari praktisi dan tim pengabdi serta praktik pembuatan rencana bisnis.  Pelatihan diikuti oleh 16 orang dari 10 BUMDes. Pasca pelatihan, tim pengelola BUMDes telah berhasil membuat rencana bisnis. Pengabdian ini penting sebagai dasar pengajuan unit usaha BUMDes sebagai badan hukum formal.
IMPLEMENTASI STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH Denok Kurniasih; Paulus Israwan Setyoko; Shadu Satwika Wijaya
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 9 No 2 (2019): JIWBP
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.459 KB) | DOI: 10.33701/jiwbp.v9i2.623

Abstract

Penentuan jenis usaha menjadi faktor penting dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Strategi pengembangan BUMDes harus dikaitkan dengan penentuan jenis usaha apa yang akan dikembangkan. Penelitian ini mengemukakan tentang alternatif pengembangan BUMDes melalui Bank Desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan Bank Desa telah mampu memberikan kontribusi yang cukup baik bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu tujuan dari pembentukan Bank Desa adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal tersebut dilakukan melalui keikutsertaan sebagai nasabah Bank Desa. Melalui Bank Desa ternyata masyarakat tidak saja dapat melakukan peminjaman, tetapi masyarakat juga diajarkan untuk menabung, karena sistem di Bank Desa mewajibkan nasabah untuk menabungkan sebagian kecil pinjamannya. Alternatif Bank Desa sebagai strategi pengembangan BUMDes tentu menarik untuk dikaji, karena kecenderungan tingkat keberhasilannya yang cukup tinggi. Namun demikian pengelolaan Bank Desa harus secara serius dilakukan oleh pengelola, karena resiko kegagalannya juga tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi strategi pengembangan BUMDes melalui Bank Desa adalah dukungan kebijakan desa, partisipasi masyarakat, dan juga kemampuan pengelola. Kata kunci : Implementasi strategi, kebijakan desa, kemampuan pengelola, partisipasi masyarakat
Kapasitas Bisnis Pemerintah Desa dalam Perspektif Business-Government Relationship Pasca Implementasi Otonomi Desa (Kasus di Kabupaten Banyumas) Denok Kurniasih; Paulus Israwan Setyoko; M Imron
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 3, No 1: Juni 2020
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.856 KB) | DOI: 10.31334/transparansi.v3i1.927

Abstract

The Indonesian Governments policies after the implementation of village autonomy are directed to villages business development. Village governments duties and functions are not only related to administrative matters anymore, but also in operation of villages business. This shows that there is a developing business commitment in Indonesia. The research result shows that the Business-Government Relationship in Indonesia has changed from one way to mutual interaction, as shown with the development of Public Sector Entrepreneurship and business commitment in village government environment. Both factors evidently improve the capacity of business, which begins to be developed by the Indonesian Government at all levels. The development of Public Sector Entrepreneurship is shown with the business creativity, business cooperation, and professionalism of village government in governments business management. Meanwhile, local governments business commitment is shown with support of policies, funding and human resources in governments business management. Governments business capacity is shown with efficiency, effectiveness and economy (value for money) achieved by governments business unit. In Indonesia, particularly in Banyumas Regency, village autonomy has given opportunity for the development of Business-Government Relationship at local level.
PUBLIC GOVERNANCE CAPACITY IN THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISE MANAGEMENT IN INDONESIA Denok Kurniasih; Paulus Israwan Setyoko
SAMPURASUN Vol 5 No 2 (2019): Sampurasun Vol. 5 No. 2 - 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.306 KB) | DOI: 10.23969/sampurasun.v5i2.1745

Abstract

The Indonesian Government has encouraged the development of village-owned business as an alternative utilization of village transfer fund. The trust of the Indonesian government in the village government has been seen from the transfer of funds given to the village. This fund aims to develop their village. Building village-owned business should certainly be counterbalanced with a public accountability mechanism. This research aims at describing the capacity of public governance in the accountability system performed by public sector organization. This research also explores public capacity in supporting the accountability of BUMDes management from a cultural perspective. Village communities have distinct characteristics where not all systems can operate without local wisdom. This research employs both quantitative and qualitative approaches and use questionnaire and interview guide as its instruments. This research is conducted in Banyumas and takes 41 village business units and informants consisting of village business manager, village official and villager elements as the samples. The data and information are analyzed using quantitative descriptive analysis method with support of information analyzed using interactive analysis method. The research results show that public governance capacity in the accountability of village business management is still low. The opportunity of stakeholders’s involvement in public accountability system is not yet created by public organization. This is due to the strong patrenalistic culture among Indonesian society. The village community tends to give full trust and to the village government, especially the village head. This kind of patrenalistic culture opens opportunities for not optimal accountability horizontally. Consequently, the accountability only applies vertically. This research suggests improving the capacity of public governance in the accountability system of village-owned business management through optimizing stakeholders’ role in the accountability of Village-Owned Enterprise’s management. Keywords: Accountability, local wisdom, public governance capacity, stakeholders, Village-Owned Enterprise.
MANAJEMEN KELUHAN PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS Thahrina Azriah; Paulus Israwan Setyoko; Bambang Tri Harsanto
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.849 KB) | DOI: 10.20961/sp.v14i2.39288

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil survei pada situs PDAM Tirta Satria, yang menunjukkan 508 pelanggan atau 74,5 % menyatakan pelayanan masih belum maksimal. Selain itu, terdapat 1506 keluhan hingga bulan Juli 2017. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai manajemen keluhan pelanggan PDAM Tirta Satria beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan manajemen keluhan PDAM Tirta Satria, dan mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan manajemen keluhan PDAM Tirta Satria belum terlaksana secara maksimal berdasarkan teori Stauss dan Seidel. Sebagian pelanggan belum mengetahui informasi layanan Call Center dan media penyampaian keluhan lainnya. Standar operasi prosedur penanganan keluhan belum memiliki batas waktu maksimal yang jelas. Jumlah pegawai teknis terbatas sehingga terkadang sulit menangani banyak keluhan secara bersamaan. Survei kepuasan pelanggan atas penanganan keluhan belum terlaksana. Sementara itu, aspek-aspek yang mempengaruhi manajemen keluhan PDAM Tirta Satria adalah aspek sumber daya manusia, organisasional, dan teknologi informasi.
Digital Transformation of Health Quality Services in the Healthcare Industry during Disruption and Society 5.0 Era Denok Kurniasih; Paulus Israwan Setyoko; Anggara Setya Saputra
International Journal of Social and Management Studies Vol. 3 No. 5 (2022): October 2022
Publisher : IJOSMAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5555/ijosmas.v3i5.225

Abstract

The purpose of this study is to analyze the digital transformation of service quality in the health industry in the era of disruption and society 5.0. This research method is a literature review, which examines digital transformation literacy from articles in reputable international journals.Digital transformation has played a role in revolutionizing various industries, especially in the health sector. Technology in the health sector allows an individual to have a healthier life, a longer life expectancy, and a more productive life. In preparation for the era of disruption 4.0, there are still many hospitals and health care facilities that face various challenges. The main challenges are felt in terms of the ambiguity of laws and regulations and the lack of harmonization of regulations between related ministries. In addition, from internal factors, the lack of openness, motivation, and good knowledge management on the part of hospital management, medical service doctors, and IT teams in the organization also need to be addressed. Various recommendations to related parties have been formulated in the focus group discussion. Recommendations are addressed to the government, especially those authorized to issue regulations and financial support, as well as hospital management to increase implementation commitment, knowledge management of big data analysis and cloud systems, as well as empowering human resources within the organization. These recommendations are expected to be the first step in realizing a digital-based health system that is able to provide quality health services for the people
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO Paulus Israwan Setyoko
Jurnal Administrasi Negara Vol 28 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Politeknik STIA LAN Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33509/jan.v28i2.1818

Abstract

This study seeks to investigate in further detail the Implementation of Banyumas Regency Regulation No. 6 of 2019 on the Detailed Spatial Planning of the Purwokerto Urban Area. This study was cunducted in Banyumas Regency utilizing qualitative method with a case study approach. This study found that in the idealized policy aspect, spatial planning policies is used to regulate space utilization, spatial and environmental planning, and that includes fundamental materials for example program provisions related to buildings and the environment as a guide for the design of buildings in a region. Next in the aspect of target group, the implementation of spatial planning policies tries to engage all stakeholders through deliberative forums and public hearings. Moreover, in the implementing organization aspect, it demonstrates that the parties involved in the implementation of urban spatial planning policies are the local government of Banyumas Regency, Banyumas Regional People's Representative Council, the community, the private sector, the head of sub-district, the head of village. Lastly, in the environmental factor aspect, it was identified that the Purwekerto regency’s urban spatial planning policies was successfully implemented in terms of the social environment and the bureaucracy environment.
Ratio Legis Grand Design Reformasi Birokrasi: Upaya Perbaikan Dimensi Administrasi Publik dari Masa ke Masa Rizky Amalia Putri; Paulus Israwan Setyoko; Dwiyanto Indiahono
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 2 (2022): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v8i2.5696

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri dan mengkaji lebih lanjut bagaimana menghadirkan agenda reformasi birokrasi yang sesungguhnya dan kembali ke jalan yang sebenarnya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini menjadi penting mengingat agenda reformasi birokrasi masih menjadi fokus utama dalam kajian administrasi publik khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang pada posisinya perlu dituntaskan dan tidak bisa diabaikan. Kebijakan reformasi birokrasi menjadi fokus utama yang penting khususnya dalam membenahi kesehatan birokrasi dan menjamin berjalannya proses pelayanan publik. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi sebagai agenda kebijakan publik yang penting, maka harus dipastikan bahwa apa yang dicanangkan dan ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para aktor yang ada. Dalam kerangka yang ada, meskipun telah mampu memiliki fokus area perubahan dan hasil yang diharapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, Indonesia sendiri masih dapat dikatakan belum menghasilkan hasil dan dampak yang sempurna. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek – aspek yang perlu diurai secara mendalam dan menjadi perhatian bersama dalam agenda reformasi birokrasi di masa kini dan masa yang akan datang. Penelusuran ini menjadi penting dalam menghadirkan kerangka pembaharuan yang dipetakan melalui tahap-tahap tertentu sebagai upaya perbaikan administrasi publik dari masa ke masa, salah satunya dengan mempertimbangkan metode omnibus law. Dengan pembaharuan yang dilaksanakan maka diharapkan dapat menjadi sarana mendidik dan memperbaiki keadaan birokrasi dan sumber daya yang ada didalamnya untuk bergerak pada area dynamic governance dengan penekanan pada 2 (dua) komponen utama yaitu kapabilitas dinamis dan budaya organisasi, sehingga mampu membentuk birokrasi yang memiliki pola pikir thinking ahead, thinking again dan thinking cross. Dengan proses yang dilaksanakan secara sistematis “berulang dan terpola” maka diharapkan dapat menjadi sarana dimana struktur memperkuat individu, dan berlanjut pada tahapan individu memperkuat struktur yang disesuaikan dalam lintas ruang dan waktu.
Sound Governance Analysis: Local Government Partnership Model In Village Community Empowerment Suryoto Suryoto; Paulus Israwan Setyoko; Ranjani Ranjani Ranjani
Journal of Governance Volume 7 Issue 4: (2022)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v7i4.16656

Abstract

Sound governance reviews the partnership model between regions and civil society and international actors. International actors used as the unit of analysis in this study are PT Hyup Syung Purbalingga. This research is motivated by the results of a preliminary pre-survey, namely the absence of sustainability in the Padamara Village Community Empowerment Program conducted based on a partnership between the Padamara village government, PT Hyup Sung, and the Bojanegara Village Community. This study will further analyze the issue of partnership in Bojanegara Village Community Empowerment from a sound governance perspective, focusing on the involvement of PT Hyup Syung as an international actor in the process. This study is a type of descriptive research with a qualitative approach. Data obtained through key informants (key people) are determined purposively (purposive). The key person in this study is the executor of the Local Government, while other informants are some officials from PT. Hyup Sung Indonesia, and the villagers who were touched by the program were then determined by a snowball. In addition, documentation and observation studies are also used to capture relevant data. The presence of international parties participating in community empowerment in Indonesia, especially in the Purbalingga Regency, has not been realized as a potential. This is due to the limited resources of local governments as the sole actor in development, which should force the government to maximize any potential resource support from outside sources, whether private, public, or international. The form of partnership is an ideal desired by sound governance but has not been understood by the government at both the Purbalingga Regency government level and the Bojanegara village government level. In other words, positive partnerships between local governments, village governments, and NGOs have not occurred under the management of PT. Hyup Sung Indonesia.
Village Government Business Management (Study On Bumdes In Susukan Subdistrict, Sumbang District, Banyumas Regency) Suryoto Suryoto; Paulus Israwan Setyoko; Denok Kurniasih Kurniasih; Ranjani Ranjani Ranjani
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v19i2.888

Abstract

Government business management is a reflection of the application of the new public management paradigm with the aim of improving the economy, and achieving efficiency and effectiveness. The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of business principles in the management of BUMDes to improve PADes and the village economy. The research method used is descriptive qualitative research method, with data collection methods through in-depth interviews, observation and documentation. Meanwhile, the data analysis method was carried out using an interactive analysis model. The results of the study indicate that business planning in managing BUMDes can still be made in a simple format and does not involve the participation of local villagers. Even though it is made simply, the Susukan BUMDes continues to run with the encouragement and commitment of the Susukan Village Head. As an effort to motivate BUMDes management, it is carried out through a payroll system. The Village Head is directly involved in the process of implementing his business, starting from the preparation of plans, socialization, to the implementation of control over the business being run and reporting. In addition, the Susukan Village Head also established various collaborations with various stakeholders as a form of encouragement to the BUMDes management.