Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas JUTEKS - Jurnal Teknik Sipil Warta Penelitian Perhubungan Jurnal Forum Teknik Sipil Jurnal Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Undana Warta Penelitian Perhubungan
I Made Udiana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Transportation

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I Gusti Ketut Riza Aditya; I Made Sarjana; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.185 KB)

Abstract

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan menurut undang-undang tidak terkecuali anak-anak, peran serta orang tua sangat penting unttuk melindungi anak-anaknya dengan tidak melakukan kekerasan, eksploitasi maupun mempekerjakannya. Permasalahan yang diangkat pada tulisan ini adalah anak yang dipekerjakan. karena masih di bawah umur, pekerja anak belum ada peraturan di Indonesia yang mengatur dengan jelas mengenai aturan yang diberikan. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Konvensi ILO, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan Pekerja Anak Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam penulisan ini penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat normatif. Analisis normatif ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan, pendekatan perundang undangan (The Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analitical and Conseptual Approach). Dengan mengkaji Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan dan memberikan analisa berupa pendapat hukum berdasarkan konsep hukum dalam suaru peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat sebagai sumber bahan penelitiannya. Secara konsepsional, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak. Pengaturan pekerja dan pekerja anak diatur dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan pemerintah, Pada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia belum mengatur dengan jelas mengenai batas usia, dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak. Perlindungan bagi anak sebagai pekerja dalam segi pidana sudah tercantum pada UU Ketenagakerjaan Pasal 183, Pasal 185 dan Pasal 186, sedangkan dalam segi perdata adanya salah satu syarat perjanjian kerja yang mewajibkan pengusaha melakukan perjanjian dengan orang tua/ wali anak hal tersebut tentunya memberikan kepastian hukum terkait dengan pengupahan dan kejelasan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja anak Kata kunci: Perlindungan hukum, pekerja anak, perjanjian kerja.
TANGGUNG JAWAB PT JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN LAUT DALAM HAL MENGALAMI KECELAKAAN I Made Yuda Wiguna; I Made Udiana; A.A. Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.345 KB)

Abstract

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang menentukan bahwa Dana pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara Republik Indonesia. Perusahaan tersebut sebagai penanggung pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Dalam hal ini perusahaan PT Jasa Raharja ditunjuk oleh Menteri sebagai penanggung pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Dari tugas dan fungsi PT Jasa Raharja tersebut maka perlu diketahui apakah pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan sudah berjalan pada kasus kecelakaan kapal Fast Boat Gili Cat 2 dan perlu diketahui juga bentuk tanggung jawab PT Jasa Raharja terhadap penumpang angkutan laut dalam hal mengalami kecelakaan, faktor-faktor penghambat pemberian santunan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang yang tidak mendapatkan santunan. Metode yang digunakan dalam pembuatan penulisan ini adalah metode empiris. Kesimpulan yang dapat ditarik pada penulisan ini adalah Bentuk tanggung jawab dari PT Jasa Raharja berupa pemberian santunan ganti kerugian dalam hal terjadinya evenemen terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan angkutan laut dan hambatan dalam pemberian disebabkan oleh ketidaktahuan pihak korban atau ahli waris korban bahwa mereka sebenarnya telah dijaminkan oleh jaminan sosial, serta keterbatasan akan data-data mengenai korban dan sebab terjadinya kecelakaan, sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang tidak diberikan dana santunan ialah dengan mengajukan gugatan terhadap PT Jasa Raharja ke Pengadilan Negeri di tempat korban melakukan tuntutan dana santunan tersebut. Namun hak atas ganti kerugian akan menjadi gugur sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kata kunci : Tanggung Jawab, Angkutan Laut, Kecelakaan
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI ASPEK HUKUM PERDATA Made Nikita Novia Kusumantari; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.127 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata” yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata. Pada tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisa yang didapat, adalah bahwa penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI A.A. Sg Istri Karina Prabasari; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.33 KB)

Abstract

Judul dari tulisan ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tingginya jumlah tenaga kerja di Indonesia tidak sebanding dengan tersedianya jumlah lapangan kerja yang ada di Indonesia. Oleh karena itu banyak tenaga kerja yang mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai TKI. Untuk melindungi tenaga kerja yang berada di luar negeri tersebut diperlukan perlindungan hukum yaitu berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan dari tulisan ini ialah bahwa Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI Di luar negeri. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Bentuk Perlindungan yang diatur dalam undang-undang tersebut berupa perlindungan hukum administratif dan perlindungan hukum pidana.
AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK OLEH PIHAK YANG BUKAN PEMEGANG LISENSI Indriana Nodwita Sari; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.527 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Akibat Hukum Atas Pelanggaran Merek Oleh Pihak Yang Bukan Pemegang Lisensi” yang memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran merek oleh pihak yang bukan pemegang lisensi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Akibat Hukum Atas Pelanggaran Merek Oleh Pihak Yang Bukan Pemegang Lisensi diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu dalam Pasal 76, dan Pasal 90 sampai dengan Pasal 95, dan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 19.
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI DESA PADANGSAMBIAN KOTA DENPASAR Kobi Wayan Kariarta; I Made Udiana; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.708 KB)

Abstract

Lembaga Perkreditan Desa di Desa Padangsambian dibentuk berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan, yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang . Pada saat mengajukan permohonan kredit di Lembaga Perkreditan Desa dilakukan perjanjian kredit dengan jaminan juga dengan pemohon kredit. Kredit diberikan dengan jaminan, salah satunya yaitu hak tanggungan. Permasalahan yang terjadi pada beberapa Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian yaitu karena debitur lalai untuk melakukan kewajibannya melunasi kredit dengan jaminan hak tanggungan yang telah diberikan kepada debitur dan tindakan debitur berakibat terjadinya kredit macet. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu faktor internal yang disebabkan oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri maupun faktor eksternal yang disebabkan oleh debitur dari koperasi tersebut. Bentuk penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada debitur yang menunggak, kemudian melakukan musyawarah dengan debitur untuk mencari solusi penyelesaian kredit macet secara bersama-sama, apabila tidak ditemukan jalan tengah maka dibawa ke Pengadilan, diselesaikan secara lelang apabila telah terjadi kesepakatan antara debitur dan Lembaga Perkreditan Desa dalam hal debitur sudah tidak bisa lagi melunasi sisa kreditnya. Kata kunci: kredit macet, hak tanggungan, Lembaga Perkreditan Desa
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI HOTEL KELAS MELATI (STUDI PADA HOTEL JAYAGIRI DENPASAR) Feranika Anggasari Jayanti; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.457 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Malam Hari Di Hotel Kelas Melati di Hotel Jayagiri Denpasar”. Dalam rangka menciptakan perlindungan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan untuk tenaga kerja di Hotel kelas Melati dalam hal ini Hotel Jayagiri Denpasar yang mempunyai peranan penting dalam menunjang sektor pariwisata yang semakin maju, sehingga pentingnya mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan perlindungan hukum yang terdapat dalam hotel tersebut. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Perlindungan hukum yang sudah dilaksanakan yaitu pekerja yang bekerja di Hotel Jayagiri Denpasar mendapatkan waktu istirahat dalam seminggu sekali secara bergiliran, cuti akan diberikan kepada pekerja apabila pekerja sudah bekerja selama satu tahun, upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota, Hotel Jayagiri Denpasar menyediakan mushola kepada pekerja yang beragama islam untuk melakukan sholat dan menyediakan pelangkiran untuk pekerja yang beragama hindu. Hambatan yang dihadapi seperti didalam perjanjian kerja yang sudah disepakati bahwa Hotel Jayagiri menggunakan enam hari kerja karena pekerjaan cukup banyak tetapi jumlah pekerja sedikit, tidak menyediakan makanan dan minuman bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari tetapi sebagai gantinya memberikan uang makan, pekerja Hotel Jayagiri Denpasar yang kurang disiplin dalam segi waktu hal ini dikarenakan sebagian besar pekerja di hotel jayagiri tidak tinggal dekat dengan tempat kerja sehingga pekerja sering masuk terlambat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari yang telah dilaksanakan oleh Hotel Jayagiri Denpasar yaitu waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Adapun hambatannya seperti hari kerja di Hotel Jayagiri Denpasar melebihi hari kerja yang sudah ditetapkan karena pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja di hotel tersebut cukup banyak sedangkan jumlah pekerja di hotel tersebut sedikit sehingga pihak hotel menambah hari kerja, pihak Hotel tidak bisa untuk menyediakan makanan dan minuman bergizi sebagai gantinya pihak Hotel memberikan uang makan, dan sebagian besar pekerja di hotel jayagiri tidak tinggal dekat dengan tempat kerja sehingga pekerja sering masuk terlambat.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA PERUSAHAAN OUTSOURCING CV. ARBY JAYA, NUSA DUA, BALI I Ketut Alit Adi Saputra; I Made Udiana; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.16 KB)

Abstract

Dunia usaha yang semakin berkembang di Indonesia mengalami persaingan yang ketat, sehingga membuat para pemilik perusahaan di Indonesia berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan untuk mencapai kinerja yang efektif serta efisien dengan memperkerjakan tenaga kerja Outsourcing. Maraknya perkembangan dibidang tenaga kerja khususnya penggunaan pekerja/buruh outsourcing selama ini menimbulkan berbagai macam penyimpangan - penyimpangan seperti pelanggaran terhadap hak – hak normative pekerja/buruh. Terhadap penyimpangan yang terjadi tersebut maka diperlukan upaya perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing. Dalam penulisan ini metode yang diguunakan ialah metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan fakta.Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa CV. Arby Jaya, Nusa dua, Bali belum mengimplementasikan UU No.13 th.2003 tentang ketenagakerjaan dalam penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan pekerjanya. Pekerja juga Tidak mengetahui apa yang menjadi haknya setelah dikontrak kerja melebihi 3 (tiga ) tahun oleh perusahaan tersebut. Dan juga Terdapat ketidak sesuaian dalam penerapan persyaratan waktu kerja pada CV. Arby Jaya, Nusa Dua, Bali sehingga perusahaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Outsourcing
KEWAJIBAN PENGUSAHA MENYEDIAKAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT BAGI PEKERJA/BURUH PEREMPUAN YANG BERANGKAT DAN PULANG PADA MALAM HARI DI BALI SAFARI AND MARINE PARK I Made Udiana; I Ketut Westra; Ni Ketut Sri Utari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.74 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p13

Abstract

This study examined the obligations of entrepreneur as stated in the regulations minister. Byusing normative method, this study showed the obligations of the entrepreneur in accordancewith the laws and regulations governing between entrepreneurs and workers. By taking thecase study of Bali Safari and Marine Park, which is located in Gianyar, Bali, it showedthe significance of regulatory policies, the accompanying rights and obligations that wasinherent in industrial relations.
IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB NEGARA BERKAITAN DENGAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR BAGI WARGA NEGARA DI DESA TERPENCIL KABUPATEN BANGLI Ni Ketut Sri Utari; I Made Udiana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.92 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p06

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of Article 31 (2) of the Constitution 1945 concerning the right of education for citizens, especially in remote village of Bangli Regency, Bali Province. The type of this research is empirical legal research. The study showed that the Government has provided a central school in one building both for elementary and junior high school so called “Satap” (School in one roof) in order to fulfill its constitutional obligation for the people in slop of mountains in the remote village of Bangli Regency. For this efforts are  supported by education funding of the National Government distributes budget operational school (BOS), grants of educational facilities from Government Budget of Bali Province (APBD Bali) as well as  Block Grand from the National Government Budget (APBN). However, those budgets are still considered relatively very small. For the better implementation of the right of education, therefore the efforts of government need to be improved as well as budgeting for the remote village should be prioritized, increased and supervised
Co-Authors A.A Ngr Bagus Surya Arditha A.A. Istri Prami Yunita A.A. Sg Istri Karina Prabasari Adena Nurkhaliza Adoe, Jonathan Akhila Rayintama, I Gde Anak Agung Ayu Wulandari Anak Agung Dicky Arianto Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Ngurah Bagus Baskara Anak Agung Ngurah Wisnu Manika Putra Anak Agung Putu Krisna Putra Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Andi Hidayat Rizal Andi Kumalawati Andi Lukman Hakim Anissa Aulia Ayuning Sasmitha Margana Bere, Flavianus Cahyanto, Muhammad Reza Calvin Smith Houtsman Sitinjak Dantje A. T. Sina Dara, Harlando Ha'e Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Widya Sari Feranika Anggasari Jayanti Finna Wulandari Gandi Silaban Gede Adhitya Ariawan Gede Bayu Wicaksana Gede Dicka Prasminda Gede Fajar Aryesha Wiguna Gek Ega Prabandini Gusti Ketut Alfionita Hangge, Elsy E. I Dewa Ayu Dila Pariutami I Dewa Made Wisnu Adi Kesawa P I Gede Gumiar Eka Redana I Gede Surya Prayoga I Gusti Agung Yoga Bhaskara Susila I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Ngurah Bagus Pramana I Gusti Ngurah Eka Prasetia Dananjaya I Ketut Agus Surya Opriyana I Ketut Alit Adi Saputra I Ketut Markeling I Ketut Satria Wiradharma S. I KETUT WESTRA I Made Aditia Warmadewa I Made Dedy Priyanto I Made Dwi Anugrah Putra I Made Jaya Nugraha I Made Pujawan I Made Sarjana I Made Yuda Wiguna I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Putu Agus Prastika Gunaksa Putra I Putu Aris Udiana Putra I Putu Budi Arta Yama I Wayan Angga Prawira I Wayan Novy Purwanto Ida Ayu Krisna Kartika Dewi Ida Ayu Made Indah Lestari Ida Ayu Shintyani Brahmisiwi Ida Bagus Ketut Agastya Indah Dwi Rahmawati Indriana Nodwita Sari Jerry Ary Murti Ketut Nurcahya Gita Kobi Wayan Kariarta Leda, Gracia Kasih Cintana Lempadeli, David Rival Luh Gede Pebby Gitasari Luh Putu Suciarini Made Aditya Ambara Made Nadya Pradnya Sari Made Nikita Novia Kusumantari Made Subawa Marwanto Marwanto Melani, Maria Agustina Henny Michael Johan Mowoka Ngakan Putu Surya Negara Ni Ketut Sri Utari Ni Made Srinitha Themaswari Ni Nyoman Trisnawati Nifu, Lidwina Lidya Orchita, Ida Ayu Putu Gde Aditya Wangsa R. A. Retno Murni Remi Dita, Adi Yavael Suatra Putrawan Tri M. W. Sir Utama, Andi Agung Wahyu Wilhelmus Bunganaen Yohanes Usfunan