Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.956
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Widya Yuridika JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Jatiswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Risalah Kenotariatan Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal Publicuho Journal Sultra Research of Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat
La Ode Munawir, La Ode
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Transportation Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERSPEKTIF HUKUM ADAT KAWIN LARI (SILAYYANG) SUKU BAJAU DI DESA LA GASA KABUPATEN MUNA Yaya Alfia; Suriani Bt Tolo; La Ode Munawir
Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i1.15706

Abstract

This study aims to explain the legal perspective of the unregistered Kawin Lari (Silayyang) of the Bajau Tribe in Lagasa Village, Muna Regency which is contrary to Law no. 1/1974. This research is an empirical juridical research by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results showed that Silayyang which is a marriage that is considered valid based on consensual, and with the existence of silayyang which is an alternative for young people to get married without having to be burdened with expensive costs, and is a marriage that is registered and gets legal legality. As a result, there are marriages that are registered according to the marriage law, but some are not. Marriages that are not registered according to the marriage law and the imposition of sanctions, namely the payment of a fine by paying an amount of money according to the customary rules that apply in the village that have been agreed upon. Basically, elopement is an act that violates the value of customary law, violates the power of parents, and destroys the honor of the dignity of the parents and relatives of the party being taken. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna yang tidak tercatat yang bertentangan dengan UU No. 1/1974. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan  menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kawin lari (silayyang) merupakan perkawinan yang  dianggap sah berdasarkan suka sama suka, dan dengan adanya silayyang merupakan alternatif bagi kalangan muda mudi untuk melakukan perkawinan tanpa harus terbebani dengan biaya yang mahal dan merupakan perkawinan tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. Dampaknya ada perkawinan yang tercatat sesuai dengan undang-undang perkawinan namun ada pula yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat sesuai undang-undang perkawinan serta pemberian sanksi yaitu pembayaran denda dengan membayar sejumlah uang sesuai aturan adat yang berlaku di desa yang telah disepakati. Pada dasarnya kawin lari merupakan salah satu tindakan yang melanggar nilai hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan kerabat dari pihak yang dilarikan.
Pencegahan Kekerasan akibat Tawuran Antar Pelajar melalui Edukasi Hukum kepada Masyarakat dan Remaja Kota Kendari La Ode Munawir; Nindy Ade Marsalena; Niken Yulia Yusuf; Ramli Ramli; Jhony Arjoni; Rahmat Manaf; Rofy Usyan; Lasania Lasania; Iyan Sofyan; Virya Suprayogi; Supriadi Supriadi; M Yusuf
Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025): Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/sjpm.v2i1.1269

Abstract

Tawuran antar pelajar masih menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan di Kota Kendari. Beberapa kasus yang diberitakan media lokal menunjukkan bahwa perkelahian antar pelajar sering menimbulkan luka fisik, keresahan masyarakat, bahkan potensi berhadapan dengan proses hukum. Aparat kepolisian di Kendari mencatat bahwa remaja yang terlibat tawuran dapat dijerat pasal penganiayaan atau pengeroyokan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun sebagian besar masih berstatus pelajar. Situasi ini menegaskan perlunya strategi preventif melalui pendekatan edukasi hukum. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada pelajar dan masyarakat mengenai bahaya tawuran serta konsekuensi yuridis yang ditimbulkannya. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang dampak sosial dan konsekuensi hukum, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendampingi remaja. Dengan demikian, edukasi hukum terbukti menjadi upaya strategis dalam menekan angka tawuran pelajar sekaligus memperkuat ketertiban sosial di Kota Kendari
Edukasi Hukum Pendampingan Mahasiswa KKN terhadap Pemahaman Alur Pelaporan Perkara Pidana bagi Warga Desa Labotoy La Ode Munawir; Nindy Ade Marsalena; Aditya Laksamana; Ahmad Muhajir Hani; Anugrah Pratama Putra A; Dewi Sukaya; Fara Dhiba Aprilia
Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2026): Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/sjpm.v2i2.1421

Abstract

Akses terhadap keadilan bagi masyarakat pedesaan sering kali terhambat oleh rendahnya literasi hukum dan kendala sosiopsikologis. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga Desa Labotoy mengenai alur pelaporan perkara pidana serta mereduksi hambatan mental dalam berhadapan dengan institusi penegak hukum. Masalah utama yang ditemukan pada mitra adalah ketidaktahuan prosedural mengenai teknis pelaporan di kepolisian, sikap pasif yang disebabkan oleh anggapan bahwa hukum adalah "aib", serta rasa takut akan intimidasi atau pembalasan dari pihak terlapor. Metode yang digunakan adalah Legal Empowerment (pemberdayaan hukum) melalui pendampingan mahasiswa KKN dengan teknik sosialisasi interaktif, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion), dan simulasi klinis penyusunan laporan kejadian. Selain itu, dibentuk "Posko Konsultasi Hukum Desa" sebagai wadah privat bagi warga. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kapasitas hukum warga, di mana subjek mampu membedakan antara laporan dan pengaduan serta memahami prosedur di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Pengenalan konsep Restorative Justice berhasil mengubah paradigma warga dari pasif menjadi lebih proaktif, sementara edukasi mengenai hak perlindungan saksi dan pelapor secara efektif menurunkan tingkat kecemasan psikologis warga. Kesimpulannya, pendampingan mahasiswa KKN berperan krusial sebagai jembatan birokrasi yang mampu mentransformasi masyarakat desa menjadi subjek hukum yang sadar dan berani menuntut hak konstitusionalnya demi terciptanya ketertiban sosial yang berkeadilan
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Penguatan Kapasitas UMKM Ikan Asap Berbasis Branding Digital dan Pemasaran Media Sosial untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal Wa Rita; I Wayan Sudarsana; Kristin Lita Wati; Nur Aisyah; Nindy Ade Marsalena; Inten Suhartien; Muhamad Farih; La Ode Munawir; Riska Dwi Afrianita Tapahing; Nurasfidar
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2: Juli (2026)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v3i2.643

Abstract

Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara (Ereke) menghadapi kendala struktural dalam pengembangan usaha ikan asap, meliputi penggunaan teknologi pengasapan tradisional, kemasan yang masih sederhana, keterbatasan pemahaman branding, serta belum optimalnya pemanfaatan pemasaran digital. Kegiatan pengabdian dan penelitian ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ikan asap melalui pembentukan identitas merek (digital branding) dan strategi pemasaran berbasis media sosial guna meningkatkan daya saing serta nilai tambah produk lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research) melalui teknik wawancara tatap muka, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi branding, perbaikan desain visual kemasan, serta pembuatan akun media sosial usaha (WhatsApp Business, Instagram, dan TikTok) berhasil memotong rantai distribusi tradisional dan memperluas jangkauan pasar hingga ke wilayah perkotaan. Meskipun demikian, keterbatasan fasilitas cold storage dan sarana pendukung produksi masih menjadi tantangan operasional utama. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini memerlukan keterlibatan skema kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk memberikan dukungan sarana produksi serta pendampingan digital secara berkelanjutan.
Legal Certainty for Dispute Resolution of the Complete Systematic Land Registration Process (PTSL) through the Village Head in North Buton La Ode Munawir; La Ode Bariun; Wa Ode Nur Kasmira; Nindy Ade Marsalena; Suhartiani; Angga Muktiawan; Surfaena
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.2481

Abstract

This study aims to analyze legal certainty in dispute resolution of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) process through Village Heads in North Buton Regency, focusing on the challenges faced in resolving land disputes related to customary rights and territorial boundaries. The PTSL process is expected to provide legal certainty for land rights, but in practice, disputes often arise involving parties claiming land rights, both from a state law perspective. The method used in this study is an empirical juridical approach with case studies in several villages in North Buton Regency. Data collection was carried out through interviews with the Village Head, village officials, the community, and the National Land Agency (BPN), as well as a study of related documents. The results of dispute resolution research are directed to non-litigation resolution with the direct involvement of the dispute head at the North Buton Regency BPN. Referring to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency, Completion of PTSL activities in the Cluster 2 category, namely land plots whose physical data and juridical data are eligible for the issuance of a Certificate of Land Rights but there are cases in the Court and/or disputes. To ensure legal certainty in the settlement of PTSL disputes through the village head, it needs to be stated in the form of a written agreement by the parties to the agreement that is legally made. Strengthening Coordination between the Village Government, the North Buton National Land Agency. In this study, it was found that the lack of coordination between related institutions led to the slow resolution of land disputes that occurred during the implementation of PTSL.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abd Rahman Abd. Rahman Aditya Laksamana Ahmad Muhajir Hani Amir Faisal Andrian Angga Muktiawan Anugrah Pratama Putra A Arifin, Djohar Aswad Baharun Brata, Joko Tri BT Tolo, Suriani BT. Tolo, Suriani Dewi Sukaya Eliyanto Eliyanto Eliyanto Eliyanto Erni Danggi Fara Dhiba Aprilia Fathul Muin Fatmawati L, St. Fitriadi, Muh Hasrul Hazamuddin Hijriani Hijriani, Hijriani I Wayan Sudarsana Inten Suhartien Ismail, La Ode Iyan Sofyan Jawiah, St. Jhony Arjoni Kasmawati Kasmawati Khayati, Sri Khayati, Sry Kristin Lita Wati Kurniawati, Wa Ode Intan La Ode Abdul Manan La Ode Amri La Ode Bariun La Ode Muhram Laode Bariun Lasania Lasania M Yusuf M. Yusuf Majid Bone Marsalena, Nindy Ade Marselena, Nindy Ade Midani, Midani Mirnayasa Lanusu Muh. Fitriadi Muhamad Farih Muhamad Karnoha Amir Muhammad Fitriadi Muhram, La Ode Mustahul Jannah Mustakim, Agus Muthalib, Dzulfikri Azis Niken Yulia Yusuf Nindy Ade Marsalena Nur Aisyah Nurasfidar Rahmat Manaf Ramli Ramli Risal Risal Riska Dwi Afrianita Tapahing Rofy Usyan Rosadi, Imran Rusman Santiaji Satar Satria Boikole St. Fatmawati. L St. Fatmawati.L Subhan Subhan Suhartiani Supriadi Supriadi Supriadi Supriadi Surfaena Suriani BT Tolo Suriani BT Tolo Suriani Bt. Tolo Tolo , Suriani BT Tolo, Suriani BT Virya Suprayogi Wa Ode Intan Kurniawati Wa Ode Nur Kasmira Wa Rita Winner A. Siregar Yakub, L.M. Yakdatamare Yaya Alfia Yusuf, Niken Yulian