Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.761
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Widya Yuridika JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Jatiswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Risalah Kenotariatan Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal Publicuho Journal Sultra Research of Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat
La Ode Munawir, La Ode
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Transportation Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT : KESETARAAN GENDER Kurniawati, Wa Ode Intan; Yakub, L.M. Yakdatamare; Yusuf, Niken Yulian; Muhram, La Ode; Supriadi, Supriadi; Munawir, La Ode; Ismail, La Ode; Midani, Midani; Muthalib, Dzulfikri Azis
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 2 No. 05 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v2i05.584

Abstract

Kondisi sekarang banyak isu sosial yang terbengkalai karena kondisi yang memaksa. Salah satunya adalah kesetaraan gender. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul Kesetaraan Gender. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa paralegal dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Kendari (IAIN) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal yang diselenggarakan bersama Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) Sultra. Tujuannya adalah: 1) meningkatkan pemahaman terkait kesetaraan gender dalam melaksanakan peran gendernya dan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. 2) mendorong para perempuan untuk melakukan hal-hal positif. 3) membantu mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan karena peran gendernya, seperti kekerasan dan diskriminasi. 4) membangun jaringan dan kolaborasi antara tim pengabdian. Metodenya adalah Melaksanakan Dialog terkait kesetaraan gender untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap mahasiswa dalam isu-isu yang relevan dengan kesetaraan gender. Hasil Pengabdian Menunjukan bahwa Kemampuan mengidentifikasi dan memahami kasus kekerasan kepada perempuan berbasis gender ini menjadi kebutuhan yang penting. maka, diperlukan adanya pelatihan dan pemberdayaan kepada sukarelawan supaya memiliki pengetahuan, pemahaman tentang kekerasan perempuan berbasis gender dan selanjutnya mampu mengidentifikasi dan membedakan kasus kekerasan kepada perempuan secara umum dan kasus kekerasan kepada perempuan yang khusus berlatar belakang persoalan gender. Dari diskusi yang dilakukan disimpulkan beberapa hal yang penting dan bisa menjadi pijakan dalam langkah ke depan yaitu : kekerasan perempuan sangat erat kaitannya dengan relasi gender yang tidak adil, ketidak adilan relasi gender adalah hasil dari konstruksi norma sejak kecil, menciptakan kesetaraan relasi gender menjadi tidak mudah ketika berhadapan dengan norma, yang bisa dilakukan adalah dengan tetap menerima norma yang ada dengan batasan norma tersebut tidak menghalangi kesempatan keberdayaan perempuan sehingga perempuan memiliki posisi tawar dan tidak tergantung pada laki-laki, sehingga menghindarkan pada potensi tindakan kekerasan terhadap Perempuan
PERSPEKTIF HUKUM ADAT KAWIN LARI (SILAYYANG) SUKU BAJAU DI DESA LA GASA KABUPATEN MUNA Yaya Alfia; Suriani Bt Tolo; La Ode Munawir
Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i1.15706

Abstract

This study aims to explain the legal perspective of the unregistered Kawin Lari (Silayyang) of the Bajau Tribe in Lagasa Village, Muna Regency which is contrary to Law no. 1/1974. This research is an empirical juridical research by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results showed that Silayyang which is a marriage that is considered valid based on consensual, and with the existence of silayyang which is an alternative for young people to get married without having to be burdened with expensive costs, and is a marriage that is registered and gets legal legality. As a result, there are marriages that are registered according to the marriage law, but some are not. Marriages that are not registered according to the marriage law and the imposition of sanctions, namely the payment of a fine by paying an amount of money according to the customary rules that apply in the village that have been agreed upon. Basically, elopement is an act that violates the value of customary law, violates the power of parents, and destroys the honor of the dignity of the parents and relatives of the party being taken. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna yang tidak tercatat yang bertentangan dengan UU No. 1/1974. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan  menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kawin lari (silayyang) merupakan perkawinan yang  dianggap sah berdasarkan suka sama suka, dan dengan adanya silayyang merupakan alternatif bagi kalangan muda mudi untuk melakukan perkawinan tanpa harus terbebani dengan biaya yang mahal dan merupakan perkawinan tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. Dampaknya ada perkawinan yang tercatat sesuai dengan undang-undang perkawinan namun ada pula yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat sesuai undang-undang perkawinan serta pemberian sanksi yaitu pembayaran denda dengan membayar sejumlah uang sesuai aturan adat yang berlaku di desa yang telah disepakati. Pada dasarnya kawin lari merupakan salah satu tindakan yang melanggar nilai hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan kerabat dari pihak yang dilarikan.
Legal Certainty for Dispute Resolution of the Complete Systematic Land Registration Process (PTSL) through the Village Head in North Buton Munawir, La Ode; Bariun, La Ode; Kasmira, Wa Ode Nur; Marsalena, Nindy Ade; Suhartiani; Muktiawan, Angga; Surfaena
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.2481

Abstract

This study aims to analyze legal certainty in dispute resolution of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) process through Village Heads in North Buton Regency, focusing on the challenges faced in resolving land disputes related to customary rights and territorial boundaries. The PTSL process is expected to provide legal certainty for land rights, but in practice, disputes often arise involving parties claiming land rights, both from a state law perspective. The method used in this study is an empirical juridical approach with case studies in several villages in North Buton Regency. Data collection was carried out through interviews with the Village Head, village officials, the community, and the National Land Agency (BPN), as well as a study of related documents. The results of dispute resolution research are directed to non-litigation resolution with the direct involvement of the dispute head at the North Buton Regency BPN. Referring to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency, Completion of PTSL activities in the Cluster 2 category, namely land plots whose physical data and juridical data are eligible for the issuance of a Certificate of Land Rights but there are cases in the Court and/or disputes. To ensure legal certainty in the settlement of PTSL disputes through the village head, it needs to be stated in the form of a written agreement by the parties to the agreement that is legally made. Strengthening Coordination between the Village Government, the North Buton National Land Agency. In this study, it was found that the lack of coordination between related institutions led to the slow resolution of land disputes that occurred during the implementation of PTSL.
Edukasi Hukum Pendampingan Mahasiswa KKN terhadap Pemahaman Alur Pelaporan Perkara Pidana bagi Warga Desa Labotoy Munawir, La Ode; Marsalena, Nindy Ade; Laksamana, Aditya; Hani, Ahmad Muhajir; Putra A, Anugrah Pratama; Sukaya, Dewi; Aprilia, Fara Dhiba
Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2026): Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/sjpm.v2i2.1421

Abstract

Akses terhadap keadilan bagi masyarakat pedesaan sering kali terhambat oleh rendahnya literasi hukum dan kendala sosiopsikologis. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga Desa Labotoy mengenai alur pelaporan perkara pidana serta mereduksi hambatan mental dalam berhadapan dengan institusi penegak hukum. Masalah utama yang ditemukan pada mitra adalah ketidaktahuan prosedural mengenai teknis pelaporan di kepolisian, sikap pasif yang disebabkan oleh anggapan bahwa hukum adalah "aib", serta rasa takut akan intimidasi atau pembalasan dari pihak terlapor. Metode yang digunakan adalah Legal Empowerment (pemberdayaan hukum) melalui pendampingan mahasiswa KKN dengan teknik sosialisasi interaktif, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion), dan simulasi klinis penyusunan laporan kejadian. Selain itu, dibentuk "Posko Konsultasi Hukum Desa" sebagai wadah privat bagi warga. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kapasitas hukum warga, di mana subjek mampu membedakan antara laporan dan pengaduan serta memahami prosedur di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Pengenalan konsep Restorative Justice berhasil mengubah paradigma warga dari pasif menjadi lebih proaktif, sementara edukasi mengenai hak perlindungan saksi dan pelapor secara efektif menurunkan tingkat kecemasan psikologis warga. Kesimpulannya, pendampingan mahasiswa KKN berperan krusial sebagai jembatan birokrasi yang mampu mentransformasi masyarakat desa menjadi subjek hukum yang sadar dan berani menuntut hak konstitusionalnya demi terciptanya ketertiban sosial yang berkeadilan
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abd Rahman Abd. Rahman Amir Faisal Andrian Aprilia, Fara Dhiba Arifin, Djohar Arjoni, Jhony Aswad Baharun Brata, Joko Tri BT Tolo, Suriani BT. Tolo, Suriani Eliyanto Eliyanto Eliyanto Eliyanto Erni Danggi Fathul Muin Fatmawati L, St. Fitriadi, Muh Hani, Ahmad Muhajir Hasrul Hazamuddin Hijriani Hijriani, Hijriani Ismail, La Ode Iyan Sofyan, Iyan Jawiah, St. Kasmawati Kasmawati Kasmira, Wa Ode Nur Khayati, Sri Khayati, Sry Kurniawati, Wa Ode Intan La Ode Abdul Manan La Ode Amri La Ode Bariun La Ode Muhram Laksamana, Aditya Laode Bariun Lasania, Lasania M Yusuf M. Yusuf Majid Bone Manaf, Rahmat Marsalena, Nindy Ade Marselena, Nindy Ade Midani, Midani Mirnayasa Lanusu Muh. Fitriadi Muhamad Karnoha Amir Muhammad Fitriadi Muhram, La Ode Muktiawan, Angga Mustahul Jannah Mustakim, Agus Muthalib, Dzulfikri Azis Putra A, Anugrah Pratama Ramli Ramli Risal Risal Rosadi, Imran Rusman Santiaji Satar Satria Boikole St. Fatmawati. L St. Fatmawati.L Subhan Subhan Suhartiani Sukaya, Dewi Suprayogi, Virya Supriadi Supriadi Surfaena Suriani BT Tolo Suriani BT Tolo Suriani Bt. Tolo Tolo , Suriani BT Tolo, Suriani BT Usyan, Rofy Wa Ode Intan Kurniawati Winner A. Siregar Yakub, L.M. Yakdatamare Yaya Alfia Yusuf, Niken Yulia Yusuf, Niken Yulian