Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.417
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Widya Yuridika JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Jatiswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Risalah Kenotariatan Journal Publicuho Journal Sultra Research of Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat
La Ode Munawir, La Ode
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Transportation Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Perikatan Pembebanan Jaminan Kebendaan Dalam Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Yang Tidak Beretikad Baik Mustakim, Agus; BT Tolo, Suriani; Munawir, La Ode
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum perikatan pembebanan jaminan kebendaan dalam akad murabahah di bank syariah Indonesia (BSI) yang tidak beretikad baik. Metode penelitian hukum empris Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fieldresearch) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. hasil penelitian Perlindungan hukum perikatan pembebanan jaminan kebendaan dalam akad murabahah di bank syariah Indonesia (BSI) yang tidak beretikat baik. Perlindungan Hukum melalui Perjanjian Pembiayaan Murabahah. Perlindungan Hukum Berdasarkan Fatwa DSN04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Kontrak baku pada pembiayaan murabahah di beberapa bank syariah telah memuat klasula yang sesuai dengan karakteristik dari pembiayaan murabahah tersebut dan telah memuat syarat minimum yang harus ada dalam akad sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dirumuskan dalam Peraturan Bank Indonesia.
Risiko Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna Hijriani, Hijriani; Bt. Tolo, Suriani; Munawir, La Ode; Kasmawati, Kasmawati; Danggi, Erni; Jawiah, St.; Abdul Manan, La Ode
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3146

Abstract

Terjadinya kawin lari di Desa Lagasa dalam masyarakat adat Suku Bajau disebut dengan “silayyang” merupakan bentuk perkawinan yang sangat tercela. Pada tahun 2019-2020 terdapat hampir delapan belas pasangan yang melakukan silayyang. Pada umumnya, yang melakukan kawin lari adalah anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tidak pernah bersekolah, bahkan banyak juga anak-anak yang masih dibawah umur. Masalah dalam penelitian ini : apakah penyebab terjadinya kawin lari yang terjadi pada Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna? serta bagaimana risiko kawin lari terhadap pasangan kawin, keluarga serta masyarakat Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna?. Penelitian ini mengangkat persoalan kawin lari yang ada di Desa Lagasa Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang sampai saat ini masih terus terjadi, sehingga sangat layak untuk diteliti dan dijadikan referensi terkait dengan fenomena kawin lari. Hasil pembahasan penelitian ini menganalisis dan menguraikan faktor utama penyebab terjadinya silayyang yaitu, syarat dan pembiayaan perkawinan tidak dapat dipenuhi, perempuan belum mendapatkan izin menikah, perempuan telah bertunangan/dijodohkan, orang tua atau keluarga menolak lamaran pihak laki-laki dan perempuan telah hamil lebih dulu. Faktor lainnya karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor usia. Dampak yang ditimbulkan yaitu : timbulnya kedudukan superior dan inferior, tidak tercatatnya perkawinan, masalah dalam administrasi negara, segala bentuk hubungan hukum yang berkaitan dengan administrasi perkawinan tidak dapat dilakukan, keharmonisan keluarga tidak tercipta, ketidakmampuan pasangan untuk mempertahankan perkawinan, pelaku kawin lari yang masih remaja dan belum memiliki pekerjaan yang tetap, dan dapat diproses secara hukum. Kesimpulannya bahwa praktek silayyang ini masih berjalan di masyarakat Adat Suku Bajau di Desa Lagasa, sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah setempat dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat, agar tidak berdampak secara terus menerus.
Analisis Kesesuaian Penyediaan Fasilitas di Perumahan Puri Khanissa Residence Kabupaten Kolaka dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Suriani Bt. Tolo; La Ode Bariun; Majid Bone; Hijriani; Muh. Fitriadi; La Ode Munawir
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.5

Abstract

Perusahaan pengembang perumahan memiliki peran penting dalam memenuhi kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas pada PT. Khailah Berkah Jaya Pengembang Indonesia, sebagai pengembang perumahan Puri Khanissa Residence di Kabupaten Kolaka dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Khailah Berkah Jaya, telah mencapai sebagian besar pembangunan perumahan, namun masih terdapat beberapa prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang belum terwujud sepenuhnya. Meskipun regulasi yang ketat telah ditetapkan, tantangan dalam pemenuhan kewajiban oleh pengembang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Kesimpulannya, kerangka kerja yang komprehensif telah dibentuk melalui peraturan perundang-undangan untuk memastikan terpenuhinya prasarana, sarana, dan fasilitas umum dalam pembangunan perumahan. Namun, perlu kerjasama yang erat antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk memastikan terciptanya lingkungan perumahan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Implikasi Hukum Surat Keputusan Kepala Sekolah dalam Pengangkatan Guru Honorer di Kabupaten Konawe Laode Bariun; La Ode Munawir; Abd. Rahman; Suriani Bt. Tolo; Winner A. Siregar; Muh. Fitriadi
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.71

Abstract

Guru memiliki peran krusial dalam pendidikan, dengan tanggung jawab besar dalam membimbing peserta didik menuju tujuan pendidikan. Undang-undang yang mengatur tentang guru menjadi respons atas pentingnya peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik. Namun, pengelolaan guru honorer, terutama dalam penunjukan oleh kepala sekolah, menjadi permasalahan kompleks. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang tidak secara eksplisit mengakui status guru honorer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak hukum surat keputusan kepala sekolah dalam penunjukan guru honorer di Kabupaten Konawe, menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tanpa kewenangan yang sah dapat berdampak pada batalnya keputusan tersebut secara hukum, menyebabkan guru honorer kehilangan statusnya dan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Legalitas surat keputusan dan surat tugas guru honorer serta prinsip kepastian hukum menjadi kunci dalam memastikan proses pengangkatan yang adil dan terjamin secara hukum, serta untuk menghindari risiko dampak hukum yang tidak diinginkan. Dalam konteks administrasi publik, kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku menjadi suatu keharusan untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat.
Peran Pemerintah dalam Mencegah Pengambilalihan Harta Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Suriani Bt. Tolo; Muh. Fitriadi; Mustahul Jannah; La Ode Bariun; Winner A. Siregar; La Ode Munawir
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.73

Abstract

Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam mencegah pengambilalihan harta yayasan oleh ahli waris pendiri di Indonesia. Meskipun undang-undang yayasan telah ada sejak tahun 2001, masih terdapat tantangan dalam mengatasi isu-isu seperti konflik internal, penggelapan dana, kesalahan administratif, dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi fungsi yayasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sosialnya, tetapi sering kali mengalami masalah terkait pengambilalihan harta oleh ahli waris pendiri. Pengawasan pemerintah, baik melalui Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Sosial, menjadi kunci dalam mencegah pengambilalihan tersebut. Proses pengawasan meliputi tahap pendirian yayasan hingga pengumuman resmi, dengan langkah konkret berupa pemberian akreditasi oleh Kementerian Sosial. Dapat disimpukan bahwa pengawasan negara terhadap yayasan penting untuk memastikan keberlangsungan dan integritas yayasan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta memastikan bahwa harta yayasan tetap menjadi milik yayasan sebagai badan hukum yang terpisah.
Keterlibatan Kepala Desa dalam Menyelesaian Sengketa Proses Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Tunduno Konsel Munawir, Laode; Bariun, La Ode; Tolo, Suriani BT; Khayati, Sry; Fitriadi, Muh; Arifin, Djohar; Kurniawati, Wa Ode Intan; Subhan
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v8i1.5422

Abstract

Program PTSL pemerintah menginginkan semua petak tanah rakyat terukur serta mempunyai kepastian hukum yang berbentuk sertifikat tanah. Tujuan untuk mengatahui dan menyampaika keterlibatan kepala desa dalam menyelesaian sengketa proses pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di desa tunduno konawe selatan. Metode cerama Kesimpulan bahwa keterlibatan kepala desa dalam menyelesaian sengketa proses pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di desa tunduno konawe selatan. Menunjukan bahwa peran kepala desa membantuh program pendaftaran tanah pemerintah dan keterlibatan kepala desa dalam proses penyelesaian sengketa di desa amat penting untuk memberikan penguatan kepada masyarakat desa tentang kewajiban kepala desa dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat desa sesuai dengan ketentuan undangundang desa.
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT : KESETARAAN GENDER Kurniawati, Wa Ode Intan; Yakub, L.M. Yakdatamare; Yusuf, Niken Yulian; Muhram, La Ode; Supriadi, Supriadi; Munawir, La Ode; Ismail, La Ode; Midani, Midani; Muthalib, Dzulfikri Azis
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 2 No. 05 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v2i05.584

Abstract

Kondisi sekarang banyak isu sosial yang terbengkalai karena kondisi yang memaksa. Salah satunya adalah kesetaraan gender. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul Kesetaraan Gender. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa paralegal dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Kendari (IAIN) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal yang diselenggarakan bersama Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) Sultra. Tujuannya adalah: 1) meningkatkan pemahaman terkait kesetaraan gender dalam melaksanakan peran gendernya dan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. 2) mendorong para perempuan untuk melakukan hal-hal positif. 3) membantu mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan karena peran gendernya, seperti kekerasan dan diskriminasi. 4) membangun jaringan dan kolaborasi antara tim pengabdian. Metodenya adalah Melaksanakan Dialog terkait kesetaraan gender untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap mahasiswa dalam isu-isu yang relevan dengan kesetaraan gender. Hasil Pengabdian Menunjukan bahwa Kemampuan mengidentifikasi dan memahami kasus kekerasan kepada perempuan berbasis gender ini menjadi kebutuhan yang penting. maka, diperlukan adanya pelatihan dan pemberdayaan kepada sukarelawan supaya memiliki pengetahuan, pemahaman tentang kekerasan perempuan berbasis gender dan selanjutnya mampu mengidentifikasi dan membedakan kasus kekerasan kepada perempuan secara umum dan kasus kekerasan kepada perempuan yang khusus berlatar belakang persoalan gender. Dari diskusi yang dilakukan disimpulkan beberapa hal yang penting dan bisa menjadi pijakan dalam langkah ke depan yaitu : kekerasan perempuan sangat erat kaitannya dengan relasi gender yang tidak adil, ketidak adilan relasi gender adalah hasil dari konstruksi norma sejak kecil, menciptakan kesetaraan relasi gender menjadi tidak mudah ketika berhadapan dengan norma, yang bisa dilakukan adalah dengan tetap menerima norma yang ada dengan batasan norma tersebut tidak menghalangi kesempatan keberdayaan perempuan sehingga perempuan memiliki posisi tawar dan tidak tergantung pada laki-laki, sehingga menghindarkan pada potensi tindakan kekerasan terhadap Perempuan
Pengenalan Bahan Tambahan Pangan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Desa Lalimbue Jaya Kecamatan kapoiala Kabupaten Konawe Tolo, Suriani Bt; Bariun, La Ode; Munawir, La Ode; Fatmawati L, St.; Danggi, Erni; Khayati, Sri
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v4i2.401

Abstract

Penggunaan bahan berbahaya yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang merupakan pelarangan oleh pemerintah menjadi pokok permasalahan beriring dengan perkembangan industri barang/ jasa dan Industri rumah tangga , disebabkan karena para pelaku usaha berusaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa memberikan jaminan mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yang berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Penggantian kerugian yang dimaksud dapat berupa perawatan kesehatan dan pemberian santunan kepada konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya atau kesepakatan dari para pihak itu sendiri ini tidak pernah dilaksanakan karena dari konsumen sendiri enggan atau belum begitu mengetahui apa yang menjadi hak mereka . Setiap pelanggaran atas norma-norma dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu pada pelaku usaha akan dikenai sanksi hukum baik berupa sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi hukum terhadap pelaku usaha makanan yang terbukti melakukan pelanggaran dengan menggunakan bahan berbahaya dalam proses produksi dilakukan dalam bentuk penarikan produk makanan, pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah terkait diatasi dan penarikan nomor pangan industri rumah tangga, pemusnahan makanan maupun minuman tersebut jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.
Implikasi Hukum Bagi Buruh Ekspedisi Tanpa Perjanjian Tertulis di Kota Kendari Baharun; Suriani Bt. Tolo; La Ode Bariun; La Ode Munawir; Winner A. Siregar; Hijriani
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.74

Abstract

Perubahan regulasi ketenagakerjaan, terutama melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memunculkan kekosongan hukum terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi buruh ekspedisi yang bekerja tanpa perjanjian tertulis serta mengidentifikasi bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan buruh ekspedisi tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang didukung oleh data primer dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap buruh ekspedisi tanpa perjanjian tertulis sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial membutuhkan peraturan yang jelas dan konsisten, serta peran aktif Pengadilan Hubungan Industrial untuk menegakkan hak-hak buruh. Pengawasan ketenagakerjaan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan implementasi hukum dan mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Kepastian Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Dibebankan Hak Tanggungan  Rusman; Winner A. Siregar; La Ode Munawir; Hijriani; La Ode Bariun; Suriani Bt Tolo
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.75

Abstract

Sertifikat tanah memiliki peranan penting dalam pembuktian hak kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait pembatalan sertifikat hak milik yang dibebani hak tanggungan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan studi dokumen dan analisis kualitatif terhadap perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sertifikat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pemegang hak milik maupun kreditur. Pembatalan sertifikat yang cacat administrasi dapat berakibat hilangnya hak atas tanah dan kerugian finansial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai mekanisme pembatalan sertifikat untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abd Rahman Abd. Rahman Amir Faisal Andrian Arifin, Djohar Arjoni, Jhony Aswad Baharun Brata, Joko Tri BT Tolo, Suriani BT. Tolo, Suriani Eliyanto Eliyanto Eliyanto Eliyanto Erni Danggi Fathul Muin Fatmawati L, St. Fitriadi, Muh Hasrul Hazamuddin Hijriani Hijriani, Hijriani Ismail, La Ode Iyan Sofyan, Iyan Jawiah, St. Kasmawati Kasmawati Khayati, Sri Khayati, Sry Kurniawati, Wa Ode Intan La Ode Abdul Manan La Ode Amri La Ode Bariun La Ode Muhram Laode Bariun Lasania, Lasania M Yusuf M. Yusuf Majid Bone Manaf, Rahmat Marsalena, Nindy Ade Marselena, Nindy Ade Midani, Midani Mirnayasa Lanusu Muh. Fitriadi Muhamad Karnoha Amir Muhammad Fitriadi Muhram, La Ode Mustahul Jannah Mustakim, Agus Muthalib, Dzulfikri Azis Ramli Ramli Risal Risal Rosadi, Imran Rusman Santiaji Satar Satria Boikole St. Fatmawati. L St. Fatmawati.L Subhan Subhan Suprayogi, Virya Supriadi Supriadi Suriani BT Tolo Suriani BT Tolo Suriani Bt. Tolo Tolo , Suriani BT Tolo, Suriani BT Usyan, Rofy Wa Ode Intan Kurniawati Winner A. Siregar Yakub, L.M. Yakdatamare Yaya Alfia Yusuf, Niken Yulia Yusuf, Niken Yulian