Articles
<![CDATA[Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu ]]>
<![CDATA[Mirnayasa Lanusu]]>;
<![CDATA[Winner A. Siregar]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>;
<![CDATA[La Ode Munawir]]>;
<![CDATA[Suriani Bt. Tolo]]>;
<![CDATA[Muh. Fitriadi]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/surel.v6i2.76
<![CDATA[Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia memiliki landasan yang kuat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang mengatur penyelenggaraan negara secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data sekunder dari perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan yang diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 2017, termasuk kemampuan untuk mengeluarkan putusan final dan mengikat. Meskipun demikian, Bawaslu masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas sengketa. Penegakan hukum melalui jalur pengadilan tata usaha negara menjadi opsi bagi pihak yang tidak puas terhadap keputusan Bawaslu. Diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu.]]>
<![CDATA[Pengaruh Hukum Tumpang Tindih di Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Perspektif Penerbitan Izin ]]>
<![CDATA[La Ode Amri]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>;
<![CDATA[Winner A. Siregar]]>;
<![CDATA[Hijriani]]>;
<![CDATA[Suriani Bt Tolo]]>;
<![CDATA[La Ode Munawir]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/surel.v6i2.77
<![CDATA[Dampak hukum dari tumpang tindih areal Perkebunan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan fokus pada aspek penerbitan izin. Fenomena tumpang tindih lahan antara sektor perkebunan dan pertambangan telah menjadi permasalahan yang kompleks dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak hukum dan penyelesaian hukum dari tumpang tindih tersebut dari aspek penerbitan izin dalam mencegah konflik penggunaan lahan dan upaya penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan terhadap izin usaha pertambangan ditinjau dari aspek penerbitan izin. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Analisis data menggunakan metode kualitatif yang dilakukan terhadap studi kasus yang terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia yaitu di daerah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara yang terdapat kasus tumpang tindih pada sektor perkebunan dan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih areal perkebunan dan pertambangan berdampak signifikan terhadap kepastian hukum pemegang IUP, menimbulkan potensi konflik antar sektor, dan mengancam keberlanjutan investasi. Analisis terhadap proses penerbitan izin mengungkapkan adanya kelemahan dalam koordinasi antar instansi pemerintah dan ketidakselarasan database tata ruang. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi One Map Policy dan sistem informasi geospasial terpadu belum optimal dalam mencegah tumpang tindih lahan. Untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih ini diperlukan penguatan koordinasi lintas sektoral dan harmonisasi regulasi.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Di Eksekusi Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia Diwilayah Hukum Kota Kendari ]]>
<![CDATA[Munawir, la ode]]>;
<![CDATA[Eliyanto, Eliyanto]]>;
<![CDATA[BT Tolo, Suriani]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.430
<![CDATA[Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Ekseskusi jaminan fidusia selalu menimbulkan polemik baik sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi masih ditemukan dibeberapa Finance yang mengeksekusi jaminan fidusia tanpa melalui persetujuan pihak pemberi fidusia atau eksekusi tanpa permohonan ke Pengadilan Negeri. Tujuan untuk mengetahui akibat hukum jaminan fidusia yang dieksekusi tanpa persetujuan pemberi fidusia, Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empris dengan megunakan sosiologis, hasil penelitian menunjukan bahwa di beberapa finance dikota kendari masih ada yang melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Simpulan Akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang di eksekusi tanpa persetujuan pemberi fidusia. Bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa eksekusi jaminan fidusia tanpa persetujuan pemberi fidusia bertentangan dengan UUD, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, jika terpenuhi unsur-unsurnya.]]>
<![CDATA[Pencegahan Kekerasan akibat Tawuran Antar Pelajar melalui Edukasi Hukum kepada Masyarakat dan Remaja Kota Kendari ]]>
<![CDATA[Munawir, La Ode]]>;
<![CDATA[Marsalena, Nindy Ade]]>;
<![CDATA[Yusuf, Niken Yulia]]>;
<![CDATA[Ramli, Ramli]]>;
<![CDATA[Arjoni, Jhony]]>;
<![CDATA[Manaf, Rahmat]]>;
<![CDATA[Usyan, Rofy]]>;
<![CDATA[Lasania, Lasania]]>;
<![CDATA[Sofyan, Iyan]]>;
<![CDATA[Suprayogi, Virya]]>;
<![CDATA[Supriadi, Supriadi]]>;
<![CDATA[Yusuf, M]]>
<![CDATA[ Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025): Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/sjpm.v2i1.1269
<![CDATA[Tawuran antar pelajar masih menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan di Kota Kendari. Beberapa kasus yang diberitakan media lokal menunjukkan bahwa perkelahian antar pelajar sering menimbulkan luka fisik, keresahan masyarakat, bahkan potensi berhadapan dengan proses hukum. Aparat kepolisian di Kendari mencatat bahwa remaja yang terlibat tawuran dapat dijerat pasal penganiayaan atau pengeroyokan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun sebagian besar masih berstatus pelajar. Situasi ini menegaskan perlunya strategi preventif melalui pendekatan edukasi hukum. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada pelajar dan masyarakat mengenai bahaya tawuran serta konsekuensi yuridis yang ditimbulkannya. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang dampak sosial dan konsekuensi hukum, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendampingi remaja. Dengan demikian, edukasi hukum terbukti menjadi upaya strategis dalam menekan angka tawuran pelajar sekaligus memperkuat ketertiban sosial di Kota Kendari]]>
<![CDATA[Kewenangan Dilematis Kepala Sekolah dalam Mengangkat Guru Honorer ]]>
<![CDATA[Rahman, Abd]]>;
<![CDATA[Bariun, La Ode]]>;
<![CDATA[Munawir, La Ode]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.323
<![CDATA[Penelitian ini Keputusan Kepala Sekolah dalam mengangkat guru honorer menjadi dilematis, dikarenakan berkaitan dengan kebutuhan guru di sekolah negeri karena siswanya terus mengalami peningkatan sementara guru yang berstatus PNS banyak yang telah memasuki masa pensiun sehingga kebutuhan tenaga pendidik (guru) sangat kurang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, Tujuan penelitian mengkaji dan menganalisis kewenangan kepala sekolah dalam mengangkat guru honorer pada sekolah negeri berdasarkan surat keputusan di kabupaten konawe. Hasil penelitian Kewenangan kepala sekolah dalam pengangkatan guru honorer pada sekolah negeri, tidak ditemukan adanya beban kerja kepala sekolah untuk pengangkatan guru honorer. Sepenuhnya kewenangan terkait penataan, pemenuhan dan pemerataan guru ada pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten konawe, kepala sekolah hanya dapat memberikan laporan analisis berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendidik kepada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Nelayan Suku Bajo yang Menggunakan Bahan Peledak di Kecamatan Soropia ]]>
<![CDATA[Hasrul]]>;
<![CDATA[Bariun, La Ode]]>;
<![CDATA[Munawir, La Ode]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.577
<![CDATA[Penelitian penegakan hukum penggunaan bahan peledak oleh nelayan dilatar belakangi dari kurangnya pengetahuan dan sudah menjadi kebiasaan mengenai penggunaan bahan peledak oleh nelayan. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum terhadap nelayan Suku Bajo yang menggunakan bahan peledak dikecamatan Soropia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Kesimpulan penelitian Penegakan hukum terhadap penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di Kawasan Kecamatan Soropia. Masih kurang efektif, walaupun telah ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum dalam bentuk tindakan yang sifatnya preventif maupun represif yang dilakukan Pihak Kecamatan dan Polres Konawe, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum, sampai dengan vonis oleh pengadilan. disebabkan antara lain karena kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya bahan peledak, serta terbatasnya persenoli aparat penegak hukum dilaut soropia.]]>
<![CDATA[Dispensasi Pencatatan Perkawinan yang Kurang dari Sepuluh Hari Kerja ]]>
<![CDATA[Satar]]>;
<![CDATA[Tolo, Suriani Bt]]>;
<![CDATA[Munawir, La Ode]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.772
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengamati kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Tipe penelitian ini normatif dan jika berdasarkan fokus kajiannya tergolong sebagai penelitian normatif-empiris, diterjemahkan dengan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Kumpulan data primer dan data sekunder dimaksud lalu di analisis secara kualitatif dengan menggunakan landasan perundang-undangan, landasan konseptual dan landasan teori yang tersaji secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi pernikahan terhadap pencatatan perkawinan yang kurang dari sepuluh hari kerja ditempuh dengan melampirkan persyaratan pendaftaran kehendak nikah secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan: surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin; foto copi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran; foto copi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah; foto copi kartu keluarga; surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; persetujuan kedua calon pengantin: izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; izin dari wali yang memelihara atau mengasuh.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pencegahan Preventif Penangkapan Ikan oleh Masyarakat Pesisir Perairan Kabupaten Konawe Soropia ]]>
<![CDATA[munawir, laode]]>;
<![CDATA[Bariun, La Ode]]>;
<![CDATA[Tolo , Suriani BT]]>;
<![CDATA[Brata, Joko tri]]>;
<![CDATA[Marselena, Nindy Ade]]>;
<![CDATA[Hasrul]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.993
<![CDATA[Penggunaan bom dalam penangkapan ikan, adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga ilegal kabupaten konewe. Pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut, hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga saja, tetapi banyak ikan dan hewan laut lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak akan pulih kembali, termasuk masyarakat Suku Bajo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan preventif yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan hukum, edukasi masyarakat, dan penerapan kearifan lokal. Dengan menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, penelitian ini mengungkap faktor penyebab praktik ilegal tersebut serta merumuskan strategi yang efektif untuk mencegahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pencegahan dapat dicapai melalui sinergi antara penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat setempat serta penguatan peran tokoh adat.]]>
<![CDATA[Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Daerah yang Bertujuan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Kabupaten Kolaka ]]>
<![CDATA[Rosadi, Imran]]>;
<![CDATA[Bariun, La Ode]]>;
<![CDATA[Munawir, La Ode]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1045
<![CDATA[Penelitian ini di latar belakangi Perusahaan daerah Kolaka dalam melaksanakan program Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang disyaratakan dalam undang-undang perseroan terbatas masih belum secara terprogram dalam setiap tahun. Maka perdasarkan penjelasan tersebut isu hukum yang hendak di kaji dalam penelitian ini tentang Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan Perusahaan Daerah yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Kolaka. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, Penelitian tentang gejalan hukum yang terjadi dimasyarakat wilayah pertambangan di kabupaten Kolaka. dengan pendekatan a). pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian Implementasi tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat kawasan pertambangan Kabupaten Kolaka melalui program Community development (pengembangan masyarakat) meliputi, aspek sosial, budaya dan ekonomi telah dijalankan oleh perusahaan pertambangan, kecuali aspek sosial, bidang kesehatan yang belum sama sekali dilaksanakan oleh perusahaan. Wujud implementasi tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh perusahaan berupa pemberian bantuan seperti, bantuan bidang pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana sosial, keagamaan, olah raga, dan ekonomi. Regulasi dari setiap bantuan tersebut diberikan langsung kepada penerima oleh perusahaan dan ada beberapa bantuan yang melalui pemerintah kecamatan.]]>
<![CDATA[Dana Desa dan Dampaknya Bagi Peningkatan Status Desa di Kabupaten Buton Utara ]]>
<![CDATA[Aswad]]>;
<![CDATA[Munawir, Laode]]>;
<![CDATA[Marsalena, Nindy Ade]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1109
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi Desa untuk melakukan Pembangunan. Undang-Undang tersebut juga memberikan pendanaan bagi Desa lewat dana desa yang dianggarkan setiap tahun. Sejak tahun 2015 sampai 2024, sudah cukup banyak memberikan dana kepada desa. Pertanyaan hari ini seberapa jauh pengaruh dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan di Desa. Maka penelitian ini mencoba menelusuri peningkatan Pembangunan di Kabupaten Buton Utara dengan melihat dana Desa dan dampaknya bagi peningkatkan status desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan temuan-temuan di lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dana Desa memberikan pengaruh yang sangat besar dalam Pembangunan di Desa. Hal ini terlihat dari perubahan status desa setiap tahun Dimana pada tahun 2024 di Kabupaten Buton Utara sudah tidak ada desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal]]>
