Garuda - Garba Rujukan Digital

Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada Anna Triningsih
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 2 (2019)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Pemilu yang adil dan kredibel hanya dapat direalisasikan jika dikelola oleh badan independen. Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan dilakukan oleh badan penyelenggara yang mandiri tanpa menjelaskan lebih lanjut makna kemandirian tersebut. Melalui metode penelitian hukum normatif dan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model kelembagaan penyelenggara pemilu pascareformasi dan makna independensi Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berdasarkan interpretasi Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kelembagaan penyelenggara pemilu pascareformasi adalah model independen yang tidak melibatkan perwakilan partai politik dan birokrasi. Sebagaimana tampak dari berbagai putusan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa kemandirian lembaga penyelenggara pemilu yang dikehendaki oleh UUD 1945 adalah kemandirian institusional, kemandirian fungsional, dan kemandirian personal.Credible and fair election can only be realized if managed by an independent institution. The Constitution states that elections are carried out by independent electoral management bodies without further explanation of the meaning of independence. Through normative legal research methods and by using statutory and case approaches, this research aims to find out the model of post-reform election management bodies and the meaning of independence of Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution based on Constitutional Court interpretation. The results of this research found that the post-reform election organizing model is an independent model that does not involve representatives of political parties and bureaucracy. As can be seen from the judicial review rulings, the Constitutional Court interprets that the independence of election management bodies desired by the 1945 Constitution includes institutional independence, functional independence and personal independence.

POLITICAL RIGHTS PROTECTION IN REGIONAL ELECTION: EVALUATION PERSPECTIVE OF REGIONAL EXPANSION IN INDONESIA Oly Viana Agustine; Anna Triningsih
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.1.2866

The reforms that took place in Indonesia brought the spirit of decentralization which was reflected in various formation, expansion, abolition and merger of regions. The high development of regional expansion is aimed at providing community welfare. In line with the formation of several newly created regions, various problems have emerged, especially in relation to the implementation of protecting the political rights of citizens in regions experiencing regional expansion. This research will discuss about how to protect the political rights of citizens in the evaluation of regional expansion in Indonesia. The results showed that in the expansion of regions, proportional considerations are needed in relation to public participation. The neglect of democratic principles in the implementation of public participation causes the violation of the political rights of citizens in regional expansion. Therefore, in regional expansion, public participation is needed as a form of democracy in protecting citizens' political rights.Keywords: Evaluation; Indonesia; Protection of Political Rights, Regional Expansion

POLITIK HUKUM KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES LEGISLASI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 92/PUU-X/2012 Anna Triningsih
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 3 (2015): December 2015
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai memiliki problem substantif/materil akibat materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meliputi dikuranginya kewenangan DPD untuk dapat mengajukan (Rancangan Undang-Undang) RUU, dikuranginya kewenangan DPD untuk membahas RUU dan dikuranginya kewenangan DPD dalam kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah. Hal ini menunjukan bahwa pembentukan UU MD3 nyata-nyata tidak menghormati putusan MK yang diberi mandat UUD NRI 1945 sebagai lembaga penafsir dan penjaga konstitusi, dengan tidak menghormati, mematuhi, dan melaksanakan putusan MK ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap putusan lembaga negara yang telah ditunjuk konstitusi untuk mengawal kemurnian pelaksanaan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep ( conceptual approach ), dan pendekatan historis ( historical approach ). Ketidaktaatan penyusunan UU MD3 pada putusan MK merupakan pengingkaran UUD NRI 1945 dan perkembangan ini merupakan langkah mundur reformasi. Pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden harus segera melakukan perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan berpijak pada rambu-rambu konstitusional Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012.Law Number 17 Year 2014 on the People’s Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives (MD3 Law) after the decision of the Constitutional Court (MK) is considered to have a substantive problem due to the substance that is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (the 1945 Constitution), which resulted in the constitutional loss of Regional Representatives Council (DPD), including the reduction of DPD authority to propose draft bills, to discuss draft bills and the reduction in its authority as the regional representative institution. This shows that the drafting of MD3 Law is obviously not respecting the decision of the Court that is mandated by the 1945 Constitution as the interpreter and guardian institution of the constitutional, by not respecting, obeying and implementing MK’s decision which indicates non-compliance with the decision of the state institution that has been designated to guard the purity of the constitution implementation of the constitution. This study uses normative method with statute approach, conceptual approach and a historical approach. The noncompliance of the drafting of MD3 Law towards the MK’s decision is a denial of MK and this development is a step back of Reformation. The legislators, in this case, the House of Representatives (DPR) and the President should immediately amend the Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Laws and Regulations based on the MK’s Decision No. 92/PUU-X/2012.

PEMBAHARUAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI Anna Triningsih; Zaka Firma Aditya
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hak menguasai negara khususnya dibidang pertanahan merupakan hak yang diberikan kepada negara untuk pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif, yang menjelaskan mengenai penguasaan hak atas tanah dalam perspektif konstitusi dalam putusan-putusannya. Mahkamah Konstitusi memiliki peranan dalam memberikan kontribusi pembaharuan hukum agraria (dalam arti luas), yang dituangkan melalui putusan-putusan tentang pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Udang Dasar 1945, antara lain mengenai privatisasi minyak dan gas bumi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU- I/2003, mengenai kewenangan daerah di bidang pertanahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-I/2003 dan mengenai ketentuan masa berlakunya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai hak-hak atas tanah pada Pasal 22 UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007. Oleh karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang diberi kedudukan sebagai penafsir tertinggi (the ultimate interpreter) serta sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) agar undang-undang harus bersesuaian dengan konstitusi, tanpa ada lagi ketentuan perundang-undangan beserta penjelasannya yang bertentangan Undang-Undang Dasar 1945.

MASALAH DEMOGRAFIS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Anna Triningsih
Jurnal Kependudukan Indonesia Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Research Centre for Population, Indonesian Institute of Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jki.v8i2.131

The rate of population growth that significantly transpires in the Riau Islands Province will certainly bring an impact that is quite complex on the social and economic problems, such as high unemployment, and criminality. There are three demographic factors that affect the rate of population growth; fertility, mortality and migration. Anticipatory measures should be taken by the local government of the Riau Islands province in order to anticipate problems that will arise through harmonized policies both of which deal with the institutional aspects as well as the substance of the policy that will be applied. This paper is based on the 2010 study in the Riau Islands Province. By using the approach of both quantitative and qualitative studies, the data excavation in the study is done by the distribution of questionnaires and the interview of stakeholders. Afterwards, the data collected will be analyzed using content analisys method The results of this study formulate several recommendations for policies that address the issues of family planning, the prevention of the spread of HIVI AIDS and the harmonization of control of the migration population.Keywords: Formulation, Policies, Local Government, Harmony, Population Development, and Family Development

An Analysis of Subjectum Litis and Objectum Litis on Dispute about the Authority of State Institution from the Verdicts of the Constitutional Court Anna Triningsih; Nuzul Qur’aini Mardiya
Constitutional Review Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

The relationship of mutual control and balance between state institutions gives an opportunity for the emergence of the dispute about the authority of state institutions, especially the dispute about the constitutional authority. In relation to a dispute about authority of state institutions given by the 1945 constitution, a judicial institution is used to resolve the dispute. That judicial institution is the Constitutional Court. The court can evaluate the subjectum litis and objectum litis from the dispute about the authority of state institutions. Therefore that matter will be resolved definitively by the verdict of the Constitutional Court where the verdict is permanent and binding, then later it will become a jurisprudence, and it will be used as a reference. There are eight verdicts of the Constitutional Court related to disputes about the authority of state institutions which are related to the subjectum litis and objectum litis, such as: The verdict of The Consitutional Court No.004/SKLN-IV/2006; the verdict of the Consitutional Court No.030/SKLN-IV/2006; the verdict of the Consitutional Court No. 26/SKLN-V/2007; the verdict of the Consitutional Court No. 27/SKLN-VI/2008; the verdict of the Consitutional Court No. 1/SKLN-VIII/2010; the verdict of the Consitutional Court No. 2/SKLN-IX/2011; the verdict of the Consitutional Court No. 5/SKLN-IX/2011; and the verdict of the Consitutional Court No. 2/SKLN-X/2012.

Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia Anna Triningsih; Oly Viana Agustine
Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 1 (2021)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Same sex marriage is currently an international and controversial issue. The issues drive people from around the world, with different culture, religion, and countries into a dividing debate: is same-sex marriage needs to be legalized or banned? The debates brought some countries in different stances, some legalize, some ban and criminalize, and some without clear or specific rules in banning or legalizing it. Due to the differences found between countries, this research aims to provide answer and conclusion to this crucial question: is same-sex marriage is a universal human rights, in which countries should recognize and legalize it? The results of this study show that same-sex marriage is not a phenomenon or a right that can be accepted and recognized in all countries, cultural settings, and religions. Therefore same-sex marriage does not fulfill the requirements to be said as a universal human right which absolutely must be recognized, accepted, and fulfilled by all countries (without exceptional) in the world. Therefore, the policy to legalize or prohibit same-sex marriage is entirely an open legal policy which can be freely chosen by each sovereign state. There is no obligation under international law to legalize or prohibit that matter because it is not a universal human rights and moral standard which can be enforced recognition and fulfillment in every country.

Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Irfan Nur Rahman; Anna Triningsih; Alia Harumdani W; Nallom Kurniawan
Jurnal Konstitusi Vol 8, No 5 (2011)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

In the context of history and politics, in fact, indigenous people have been there ahead of the country of Indonesia. Protection of customary law community unit to defend their constitutional rights if there are laws that harm their constitutional rights. But there are certain requirements that must be met in order for customary law community unit having legal domicile (legal standing) to file a petition for legislation in the Constitutional Court because not all indigenous people have legal standing in testing the law. This of course has the legal implications on the recognition, respect and protection of customary law community unit, namely the unity of indigenous people that still exist are not automatically recognized as customary law community unit unless it has to meet certain constitutional requirements set out in the 1945 post-change.The purpose of the conduct of this research is to discover, deepen and develop ideas related to concepts, theories, principles of legal and normative provisions concerning the legal status of customary law community unit in the proceedings in the Constitutional Court.Requirement for customary law community unit in order to have legal status (legal standing) as the applicant in the testing of the Act is quite heavy, but must prove himself as a customary law community unit as referred to in Article 51 paragraph (1) letter b Law the Constitutional Court, must also meet 5 (five) loss of constitutional requirements as specified in jurisprudence of the Constitutional Court. The legal position because of the weight requirement (legal standing) for customary law community unit, until now there is no applicant who claims to customary law community unit, has a legal domicile (legal standing) in testing the law. Typology and benchmarks about who is categorized as a customary law community unit is still not clear, so that through decision No. 31/PUU-V/2007, the Court gave typology and size of the unity of indigenous people by interpreting Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution

Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional Bisariyadi Bisariyadi; Anna Triningsih; Meyrinda Rahmawaty H; Alia Harumdani W
Jurnal Konstitusi Vol 9, No 3 (2012)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Every country in the world, moreover in every country which has implemented the way of life of democcratic and nation, presume that election is one of the important element as a marker of democracy of the country and also has a practical function of government political as a succession’s tool between the government parties and the oposition parties. In every democratic constitutional state, the election process has a purpose to embody will of the people into pattern of power without violence.The election process will not only be assessed by sticking to the existing legal framework but the laws, codes of conduct of the election and its implementation needs to be tested and adjusted if it is in accordance with its primary purpose or not without ignoring the rights of individuals or people. In the process of the general election, the election process does not always run smoothly. Various obstacles in the implementation of good elections that occurred both during and previous election, is a problem that certainly would have widely spread impact if not immediately resolved. The existence of problems in the election related to dissatisfaction of decision of the election or criminal violations and administrative which can influence the result of election is commonly known by electoral disputes. In order the election dispute does not disturb the constitutional system or system of government of a country or region, it requires an electoral dispute resolution mechanisms that effective and can give a fair decision to the parties.The main problem is how the benchmark of an electoral dispute resolution mechanisms that are effective? Because, if traced further and reflect on democracies country in the world, not all democracies country, especially the democracies country which basing on the supremacy of the constitution, has the same electoral dispute resolution mechanisms between one country to another country. This is very important, because by knowing the measure or the benchmark of the effectiveness of an electoral dispute resolution mechanisms, we can consider to choose which electoral dispute resolution mechanisms that appropriate and give the fairness to the parties and society in general.

Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada Anna Triningsih
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 2 (2019)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Pemilu yang adil dan kredibel hanya dapat direalisasikan jika dikelola oleh badan independen. Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan dilakukan oleh badan penyelenggara yang mandiri tanpa menjelaskan lebih lanjut makna kemandirian tersebut. Melalui metode penelitian hukum normatif dan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model kelembagaan penyelenggara pemilu pascareformasi dan makna independensi Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berdasarkan interpretasi Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kelembagaan penyelenggara pemilu pascareformasi adalah model independen yang tidak melibatkan perwakilan partai politik dan birokrasi. Sebagaimana tampak dari berbagai putusan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa kemandirian lembaga penyelenggara pemilu yang dikehendaki oleh UUD 1945 adalah kemandirian institusional, kemandirian fungsional, dan kemandirian personal.Credible and fair election can only be realized if managed by an independent institution. The Constitution states that elections are carried out by independent electoral management bodies without further explanation of the meaning of independence. Through normative legal research methods and by using statutory and case approaches, this research aims to find out the model of post-reform election management bodies and the meaning of independence of Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution based on Constitutional Court interpretation. The results of this research found that the post-reform election organizing model is an independent model that does not involve representatives of political parties and bureaucracy. As can be seen from the judicial review rulings, the Constitutional Court interprets that the independence of election management bodies desired by the 1945 Constitution includes institutional independence, functional independence and personal independence.

Title

Found 42 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 42 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 42 Documents
Search