Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Konsumen Terhadap Interaksi Digital Dalam Layanan Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Triningsih, Anna; Nugraha, Sigit
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i8.2763

Abstract

Bahwa perlindungan hukum terhadap merek sangat penting terlebih lagi untuk merek yang telah memiliki reputasi baik dan / atau merek terkenal, karena pemilik merek tersebut telah mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk menjadikan merek tersebut dikenal oleh masyarakat dan konsumen. Perlindungan hukum untuk mencegah agar merek yang telah memiliki reputasi baik dan telah dikenal masyakarat agar tidak ditiru oleh pihak lain yang berusaha untuk mendompleng keterkenalan merek tersebut untuk kepentingan usahanya. Peniruan terhadap merek terkenal dianggap sebagai bentuk itikad tidak baik karena usaha untuk meniru dan mendompleng keterkenalan merek tersebut sebagai salah satu unsur adanya itikad tidak baik. Dalam undang-undang ataupun peraturan terkait yang mengatur mengenai hukum Merek di Indonesia hanya memberikan atauran ataupun batasan-batasan untuk mengkualifikasikan suatu merek terkenal. Dalam berbagai sengketa merek di Pengadilan juga penggugat meminta petitum untuk dinyatakan sebagai merek terkenal. Dalam penulisan tesis ini penulis akan membahas mengenai perlindungan merek yang memiliki reputasi baik, dimana klasifikasi dalam hal menentukan merek yang memiliki reputasi baik belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Analisis sengketa kasus merek “ACC memberi kemudahan” melawan merek “KlikACC”, yang menyatakan merek “ACC memberi kemudahan” adalah merek yang memiliki reputasi baik, namun diawal putusan menyatakan tidak ada persamaan pada pokoknya kemudian dalam putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung menyatakan adanya unsur itikad tidak baik dan kedua merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perdata Terhadap Peredaran Produk Re-Branding di Indonesia: Penelitian Windi Novita; Anna Triningsih
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4614

Abstract

The rapid growth of marketplaces as part of electronic commerce in Indonesia has facilitated transactions while simultaneously increasing the circulation of illegal re-branding products that harm consumers. The unclear legal position and civil liability of marketplace operators raise issues of legal certainty, particularly when counterfeit or re-branding products are sold by third-party sellers through digital platforms. This study addresses two main issues: the legal regulation of marketplace operators’ civil liability for the circulation of re-branding products in Indonesia and the implementation of such liability in relation to consumer losses. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches, with specific reference to Decision Number 537/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt. The findings indicate that the regulation of marketplace civil liability remains fragmented and fails to explicitly define the obligations of marketplace operators in preventing and controlling the distribution of illegal re-branding products. In practice, the implementation of civil liability primarily targets sellers as direct perpetrators, while the role and negligence of marketplace operators in supervision and control are rarely addressed, resulting in ineffective consumer compensation mechanisms.
Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Kosumen Generasi Z Sebagai Pengguna Pinjaman Online: Penelitian Ghinaa Afiifah; Anna Triningsih
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4884

Abstract

The development of financial technology has encouraged the increasing use of online loan services, especially among Generation Z. The ease of access and the fast disbursement process of funds make online loans an alternative to fulfilling financial needs, but on the other hand it causes various problems, such as the rampant illegal online loans, unreasonable interest, unethical billing, and misuse of consumer personal data. This research aims to analyze the role and implications of the supervision of the Financial Services Authority (OJK) towards the protection of Generation Z consumers as online loan users. The research method used is normative legal research with a normative legal approach through literature studies on relevant laws and regulations and literature. The research results show that OJK has the authority to attribute it based on Law Number 21 of 2011 to regulate, supervise, and protect consumers in the financial services sector, including fintech lending services. Although the supervision of OJK has given a positive impact in the form of increased compliance with legal online loan providers, consumer protection has not been fully optimal due to limited authority against illegal online loans, low financial literacy of the community, and surveillance challenges in the digital era. Therefore, it is necessary to strengthen regulation, improve coordination between.