Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Konsumen Terhadap Interaksi Digital Dalam Layanan Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Triningsih, Anna; Nugraha, Sigit
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i8.2763

Abstract

Bahwa perlindungan hukum terhadap merek sangat penting terlebih lagi untuk merek yang telah memiliki reputasi baik dan / atau merek terkenal, karena pemilik merek tersebut telah mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk menjadikan merek tersebut dikenal oleh masyarakat dan konsumen. Perlindungan hukum untuk mencegah agar merek yang telah memiliki reputasi baik dan telah dikenal masyakarat agar tidak ditiru oleh pihak lain yang berusaha untuk mendompleng keterkenalan merek tersebut untuk kepentingan usahanya. Peniruan terhadap merek terkenal dianggap sebagai bentuk itikad tidak baik karena usaha untuk meniru dan mendompleng keterkenalan merek tersebut sebagai salah satu unsur adanya itikad tidak baik. Dalam undang-undang ataupun peraturan terkait yang mengatur mengenai hukum Merek di Indonesia hanya memberikan atauran ataupun batasan-batasan untuk mengkualifikasikan suatu merek terkenal. Dalam berbagai sengketa merek di Pengadilan juga penggugat meminta petitum untuk dinyatakan sebagai merek terkenal. Dalam penulisan tesis ini penulis akan membahas mengenai perlindungan merek yang memiliki reputasi baik, dimana klasifikasi dalam hal menentukan merek yang memiliki reputasi baik belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Analisis sengketa kasus merek “ACC memberi kemudahan” melawan merek “KlikACC”, yang menyatakan merek “ACC memberi kemudahan” adalah merek yang memiliki reputasi baik, namun diawal putusan menyatakan tidak ada persamaan pada pokoknya kemudian dalam putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung menyatakan adanya unsur itikad tidak baik dan kedua merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya.
Knitting Legislative Meaning: A Review of Disability Education Policy in the Law on the National Education System and Disabilities Zamroni Abdussamad; Anna Triningsih; Mohamad Hidayat Muhtar; Arief Fahmi Lubis; Wiwik Widyo Widjajanti; Dede Agus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3830

Abstract

This study set out to address the question, "How is the future legal construction of the pattern of implementing inclusive, specialized, and equal Education for Persons with Disabilities in Indonesia?" The normative issue of how disabled people in Indonesia are often managed inspired this study. The Law on the Education System and the Law on Disabilities both include ambiguous principles on inclusive and special (segregated) education. The Statute Approach method was used to conduct this normative assessment of the law. The study's findings suggest that moving forward, Indonesia will revise legal norms in both laws and the integration of special schools and regular schools by establishing special units in regular schools to accommodate students with disabilities, all with the goal of achieving full inclusive education for people with disabilities. This may be done in increments, on a continuous basis, and using metrics based on the state of Indonesia's infrastructure right now