Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.9
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Corruptio Jurnal Hukum Lex Generalis Ius Poenale QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Journal of Law, Education and Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer (LUNIK) Multidisciplinary Journals Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi JURMA YUSTISI Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Cakrawala Akademika Journal of Health Education Law Information and Humanities Jurnal Sumbangsih Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Fristia Berdian Tamza
Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Rasionalitas Filosofis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Enam Tahun Terhadap Residivis Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk) Muhammad Fakhri Luthfi; Rini Fathonah; Fristia Berdian Tamza; Maroni Maroni
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7800

Abstract

Penelitian ini mengkaji rasionalitas filosofis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun terhadap terdakwa residivis dalam perkara percobaan pembunuhan sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk. Fokus utama penelitian diarahkan pada pertimbangan hakim yang tidak sepenuhnya mengikuti tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana delapan tahun, meskipun terdakwa memiliki status residivis dan perbuatannya berpotensi menghilangkan nyawa orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar filosofis pemidanaan yang digunakan hakim, khususnya dalam perspektif keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan filosofis, dengan bahan hukum utama berupa putusan pengadilan, KUHP, serta doktrin pemidanaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hakim dalam putusan ini tidak hanya berpegang pada aspek kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan tujuan pemidanaan, seperti pembinaan dan kemungkinan perbaikan diri terdakwa. Meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, hakim menilai bahwa akibat yang ditimbulkan tidak sampai pada hilangnya nyawa korban serta terdapat faktor-faktor yang meringankan, sehingga pidana enam tahun dianggap lebih proporsional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa rasionalitas filosofis hakim tercermin dari upaya menyeimbangkan keadilan retributif dengan keadilan korektif dan rehabilitatif, sehingga putusan pidana tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga berorientasi pada nilai keadilan substantif.
Analisis Tanggung Jawab Pidana dan Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Online Rizki Maulana Yudi; Ahmad Irzal Fardiansyah; Fristia Berdian Tamza
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.9608

Abstract

Abstracts: This study aims to analyze the form of criminal responsibility and from the Islamic Law perspective carried out by the perpetrators of online arisan organizers, as well as to examine the legal efforts that can be taken in handling the case. By using qualitative research methods, the following results were obtained: 1. Criminal Responsibility, namely if the online arisan organizer commits an act of embezzlement of participant funds, then criminal sanctions can be imposed in accordance with the provisions of Article 372 and Article 378 of the Criminal Code which regulates criminal acts of embezzlement and fraud. 2. Efforts to resolve disputes due to default can be carried out between the organizer and Lottery participants through communication on social media as regulated in Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning ITE. 3. Islamic Law's View of  Lottery Online.Keywords: Criminal Responsibility, Online Arisan, Islamic Law.Abstrak : Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana maupun dari Pandangan Hukum Islam yang dilakukan oleh pelaku penyelenggara arisan online, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penanganan kasus tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Tanggung Jawab Pidana, yaitu apabila penyelenggara arisan online melakukan tindakan penggelapan terhadap dana peserta, maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan. 2. Upaya Penyelesaian Sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan antara penyelenggara dan peserta arisan melalui komunikasi di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Arisan Online.Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana, Arisan Online, Hukum Islam.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk) Erna Dewi; Fristia Berdian Tamza; Ahmad Abdullah Zein Muda
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 3 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v3i2.8655

Abstract

Peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus mengalami perkembangan dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Keterlibatan perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkotika menunjukkan adanya faktor-faktor kriminologis yang memengaruhi perilaku tersebut, baik faktor ekonomi, lingkungan sosial, maupun tekanan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana peredaran narkotika golongan I serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam tindak pidana peredaran narkotika dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan, serta adanya relasi ketergantungan dengan pihak lain. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada alat bukti, fakta persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan ketahanan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi perempuan guna mengurangi keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika.
Penyuluhan Hukum sebagai Strategi Preventif Penyalahgunaan Tembakau Sintetis di Kalangan Pelajar di SMA Global Madani Bandar Lampung Fristia Berdian Tamza; Dona Raisa Monica; Diah Gustiniati; Refi Meidiantama; Dita Trijayanti
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol. 3 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v3i2.9126

Abstract

Peredaran tembakau sintetis atau sinte di kalangan pelajar sekolah menengah atas merupakan persoalan yang penting untuk mendapatkan perhatian mengingat zat ini tergolong new psychoactive subtances yang relatif mudah diperoleh dengan harga terjangkau, namun memiliki efek psikoaktif yang lauh lebih kuat apabila dibandingkan dengan ganja alami. Kurangnya pemahaman siswa terhadap aspek hukum serta risiko kesehatan yang timbul dari zat tersebut mendorong tim pengabdian fakultas hukum universitas lampung untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum di SMA Global Madani Bandar Lampung. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai bahaya dan konsekuensi pidana penyalahgunaan tembakau sintetis. Metode pelaksanaan terdiri atas tahap persiapan, sosialisasi melalui ceramah interaktif, diskusi tanya jawab, serta evaluasi menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Kegiatan ini dilaksnakan pada 24 Juli 2026 dengan melibatkan kepala sekolah, tenaga pendidik, dan siswa sebagai peserta. Hasil pelaksananaan menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta didik, ditandai dengan aktifnya sesi tanya jawab serta diskusi kasus nyata terkait penyalahgunaan narkotika di lingkungan remaja. Kegiatan ini juga menghasilkan modul edukatif sebagai bahan literasi berkelanjutan bagi pihak sekolah. Simpulannya, penyuluhan edukatif berbasis pendekatan komunikatif dan partisipatif efektif digunakan sebagai langkah preventif untuk membangun kesadaran hukum remaja terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, khususnya tembakau sintetis, sehingga model kegiatan semacam ini layak direplikasi pada sekolah lain di bandar lampung.
Reformulation of Restitution Arrangements for Children Who Become Victims of Sexual Violence Crimes to Realize the Best Interest of the Child Muhammad Rendi; Rini Fathonah; Fristia Berdian Tamza
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i2.3103

Abstract

The principle of the best interest of the child requires that every legal policy place the best interests of the child as the primary consideration; however, the restitution arrangements for child victims of sexual violence crimes in Indonesia have not yet fully reflected this principle. This study aims to analyze restitution arrangements within Indonesian laws and regulations and to formulate a reformulation of legal policy that is more oriented toward victim recovery. The research method employed is normative juridical with statutory and case approaches, through an examination of the Child Protection Law, the Sexual Violence Crime Law, Government Regulation Number 43 of 2017, as well as relevant court decisions. The results of the study indicate that restitution has normatively been recognized as a victim’s right, yet its construction remains passive, procedural, and dependent upon applications submitted by victims or their companions. Such conditions have resulted in the minimal number of decisions containing restitution and demonstrate that the orientation of the judicial system still focuses more on punishing perpetrators rather than restoring victims. This study concludes that an urgent reformulation is necessary by transforming restitution into an active obligation of the state through mandatory claims by public prosecutors and the authority of judges to impose it ex officio in order to realize effective legal protection for child victims.
Responsibility Of Perpetrators Of The Criminal Act Of Using Fake Diplomas In The Nomination Of Legislative Members (Study Of Decision No. 105/PID/2021/PT.TJK JO. Decision No. 43/PID/2021/PN LIW) Wulandini Fayza Safitri; Firganefi Firganefi; Fristia Berdian Tamza
Multidisciplinary Journals Vol. 1 No. 4 (2024): December
Publisher : Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mj.v1i4.638

Abstract

A fake diploma or Aspal diploma (original but fake) is a criminal act that meets the formulation of the provisions of Article 263 of the Criminal Code and Article 264 of the Criminal Code, because it can give rise to a right. The diploma forgery was carried out by the defendant Sj bin BL (deceased) The approach to the problem in this research used a normative juridical and empirical juridical approach. Processing of the data obtained is carried out by means of data selection, data classification, and data preparation. Data analysis uses a qualitative approach.
Kerangka Hukum dan Ketangguhan Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Menghadapi Perubahan Iklim: Studi di Desa Merak Batin Lampung Selatan Fristia Berdian Tamza; Maya Shafira
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9089

Abstract

Perubahan iklim berdampak nyata terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat desa yang menggantungkan sebagian besar kehidupannya pada sektor pertanian. Artikel ini mengkaji efektivitas kerangka hukum perlindungan lingkungan hidup dalam merespons dampak perbuahan iklim pada tingkat desa, dengan penelitian yang berlokasi di Desa Merak Batin, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah yuridis empirus, dengan memadukan analisis regulasi dengan wawancara terhadap perangkat desa dan warga yang terdampak. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pemraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017, serta peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 belum diterjemahkan secara optimal ke tingkat desa akibat keterbatasan sumber daya, minimnya pemahaman aparat, serta rendahnya partisipasi warga. Dampak sosial ekonomi yang paling menonjol meliputi penurunan hasil pertanian, penurunan pendapatan rumah tangga, dan migrasi penduduk usia produktif. Artikel ini memberikan rekomendasi penguatan kapasitas pemerintah desa serta harmonisasi regulasi nasional dengan kebutuhan lokal.
Atribusi Digital dalam Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Jaringan Komunitas Gay Eilen Sava Purwigantari; Deni Achmad; Fristia Berdian Tamza; Heni Siswanto; Refi Meidiantama
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v3i2.3714

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penyebaran konten pornografi dari distribusi konvensional ke jaringan digital yang anonim, tertutup, dan mudah berpindah antarplatform. Karakter tersebut menimbulkan persoalan dalam menghubungkan identitas digital, aktivitas elektronik, dan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi atribusi digital dalam menentukan pertanggungjawaban pidana atas penyebaran konten pornografi di jaringan komunitas gay serta mengkaji kecukupan norma hukum dalam mengatribusikan perbuatan digital kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat didasarkan hanya pada keterkaitan akun dengan konten pornografi, tetapi memerlukan pembuktian hubungan antara identitas subjek, penguasaan akun atau perangkat, aktivitas elektronik, bukti elektronik, dan unsur kesalahan. Keanggotaan dalam komunitas atau grup digital tidak dengan sendirinya melahirkan pertanggungjawaban pidana tanpa bukti keterlibatan secara individu. Kebaruan penelitian ini adalah konstruksi atribusi digital sebagai kerangka yuridis yang menghubungkan fakta elektronik dengan pertanggungjawaban pidana. Konstruksi tersebut memberikan batas yang lebih terukur dalam menentukan pelaku sekaligus memperkuat kepastian hukum dan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.
Faktor Penghambat dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan pada Transaksi Jual Beli melalui Facebook Marketplace (Studi di Polresta Bandar Lampung) Muhammad Reyhan Andika Marga; Muhammad Farid; Fristia Berdian Tamza
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.9251

Abstract

Perkembangan transaksi jual beli daring melalui fitur Marketplace pada platform media sosial Facebook memunculkan celah baru bagi tindak pidana penipuan, mengingat platform tersebut tidak menyediakan mekanisme escrow maupun verifikasi identitas penjual sebagaimana platform e-commerce formal. Meskipun ketentuan Pasal 378 KUHP/Pasal 492 KUHP Baru dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE telah tersedia sebagai dasar hukum, efektivitas penegakannya di tingkat daerah seperti Kota Bandar Lampung masih menghadapi tantangan nyata pada tahap pengungkapan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengungkapan tindak pidana penipuan pada transaksi jual beli melalui Facebook Marketplace di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka serta wawancara mendalam bersama penyidik Unit Tipidter Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan akademisi hukum pidana Universitas Lampung. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan tindak pidana penipuan pada transaksi Facebook Marketplace terhambat oleh lima faktor yang saling berkelindan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum, penegak hukum, dan sarana pada dasarnya telah mendukung pelaksanaan pengungkapan meskipun masih terdapat keterbatasan tertentu. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat hambatan utama yang bersumber dari faktor masyarakat dan budaya, seperti rendahnya literasi digital, keengganan melapor, kebiasaan bertransaksi berbasis kepercayaan sepihak, dan longgarnya perlindungan data pribadi yang memicu keengganan korban untuk melapor. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan literasi keamanan digital masyarakat secara masif serta penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara lebih konsisten guna mendorong pengungkapan kasus penipuan Facebook Marketplace secara lebih efektif.
Co-Authors Ahmad Abdullah Zein Muda Ahmad Irzal Ferdiansyah Annisa Eka Septiani Budi Rizki Husin Budi Rizky Husin Deni Achmad Dewi Fajar Maharani Dewi, Erna Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Dina Haryati Dita Trijayanti Dona Raisa Monica Eilen Sava Purwigantari Emilia Susanti Fardiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Hanifah Puspa Hati Heni Siswanto I Nyoman Octaria Andi Saputra Inggit Setya Ningrum Lisa Wulandari Mamanda Syahputra Ginting Maroni Maroni Maya Shafira Muhammad Amin Muhammad Fakhri Luthfi Muhammad Farid Muhammad Irvan MUHAMMAD RENDI Muhammad Reyhan Andika Marga Nadia Wiratama Jasmine Ni Made Ita Dwi Jayani Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom Refi Meidiantama Regita Surya Prameswari Rika Septiana Rini Fathonah Rizki Maulana Yudi Salsabila Salsabila Siti Azizah Sri Riski Thearizky Ahmad Tri Andrisman Vannya Quinta Husin Wulandini Fayza Safitri