Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Budaya Kelompok sebagai Faktor Kriminogen dalam Pelecehan Verbal Mahasiswa di Kampus Nadia Wiratama Jasmine; Erna Dewi; Fristia Berdian Tamza
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v3i1.8457

Abstract

Pelecehan verbal di lingkungan kampus merupakan persoalan serius yang kerap diabaikan dalam diskursus hukum dan kriminologi Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran budaya kelompok mahasiswa sebagai faktor kriminogen yang mendorong terjadinya pelecehan verbal di kampus. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan kriminologi kultural, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap dua puluh mahasiswa di tiga perguruan tinggi di Depok dan Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma kelompok yang permisif, tekanan konformitas, serta lemahnya kontrol sosial internal menjadi faktor utama yang memfasilitasi terjadinya pelecehan verbal. Dinamika kelompok pertemanan dan organisasi kemahasiswaan terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi normatif mahasiswa terhadap tindak pelecehan verbal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi kampus, internalisasi nilai anti-kekerasan, serta penerapan sanksi sosial efektif sebagai strategi pencegahan.
Penyimpangan Sosial di Era Digital: Tinjauan Kriminologi Kontemporer Terhadap Kasus Grup Chat Mahasiswa Universitas Indonesia Ni Made Ita Dwi Jayani; Erna Dewi; Fristia Berdian Tamza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6049

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Kehadiran media sosial, aplikasi percakapan, dan berbagai platform digital memberikan kemudahan dalam aktivitas akademik maupun non-akademik. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai bentuk penyimpangan sosial di ruang digital, salah satunya kasus grup chat mahasiswa Universitas Indonesia yang berisi percakapan bernuansa pelecehan seksual dan komentar tidak pantas terhadap civitas akademika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyimpangan sosial, faktor penyebab terjadinya perilaku tersebut, serta meninjau kasus tersebut melalui perspektif kriminologi kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pemberitaan media yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyimpangan sosial dalam kasus ini meliputi pelecehan verbal digital, objektifikasi terhadap perempuan, serta budaya kelompok yang permisif terhadap perilaku tidak etis. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya pemahaman etika digital, lemahnya kontrol diri, pengaruh lingkungan  kelompok,  dan  minimnya  pengawasan  di  ruang  digital.  Dalam perspektif kriminologi kontemporer, kasus ini dapat dijelaskan melalui Social Learning Theory, Differential Association Theory, dan Routine Activity Theory. Kasus tersebut juga berdampak pada menurunnya rasa aman, terganggunya hubungan sosial di lingkungan kampus, serta citra institusi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan etika digital, pengawasan, serta penegakan aturan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Penipuan Digital Berbasis AI (Artificial Intelligence) Melalui Video Call Palsu: Tinjauan Kriminologi Kontemporer Terhadap Praktik Penipuan Online di Media Sosial I Nyoman Octaria Andi Saputra; Erna Dewi; Fristia Berdian Tamza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6093

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam munculnya bentuk kejahatan digital yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penipuan digital berbasis AI, faktor penyebab terjadinya, serta meninjau fenomena tersebut dalam perspektif kriminologi kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, tingginya kepercayaan terhadap informasi di media sosial, kemudahan akses teknologi AI, serta lemahnya pengawasan di ruang digital. Dalam perspektif kriminologi kontemporer, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Social Learning, Differential Association, dan Routine Activity. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan literasi digital, kewaspadaan masyarakat, serta penguatan pengawasan dan regulasi.
Sosialisasi dan Edukasi Hukum sebagai Upaya Preventif Maraknya Judi Online di Kalangan Remaja Fristia Berdian Tamza; Dona Raisa Monica; Budi Rizki Husin; Deni Achmad; Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 8 No 2 (2026): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v8i2.1834

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum preventif dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, serta literasi digital siswa-siswi SMP Global Madani Bandar Lampung. Kebaruan program ini terletak pada integrasi edukasi hukum, peningkatan literasi digital, dan pendekatan preventif berbasis interaktif. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahapan persiapan, komunikasi dengan pihak sekolah, survei lokasi, hingga pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Materi kegiatan mencakup pemaparan mengenai norma hukum dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana judi online, serta strategi pencegahan dan penanganan dampak kecanduan judi online di kalangan remaja. Pelaksanaan kegiatan dilakukan intens selama 3 bulan dengan melibatkan 32 peserta yang terdiri atas siswa kelas VIII dan IX SMP dengan pemateri yakni penulis. Kegiatan dilaksanakan secara interaktif melalui sesi tanya jawab dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif siswa dalam diskusi serta pemahaman yang ditunjukkan melalui pertanyaan-pertanyaan kritis. Hasil presentase menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa sebesar 46% setelah mengikuti kegiatan edukasi hukum dan literasi digital. Sebelum kegiatan dilaksanakan, rata-rata pemahaman siswa berada pada angka 35% (pre-test), sedangkan setelah kegiatan meningkat menjadi 81% (poat-test) menggunakan indikator pertanyaan mengenai mengenai judi online, cyber crime, dampak hukum, dan literasi digital. Evaluasi dari pihak sekolah juga menegaskan bahwa kegiatan ini bermanfaat sebagai upaya preventif dalam mencegah maraknya praktik judi online di lingkungan pendidikan. Kontribusi positif ini dapat meningkatkan penguatan literasi hukum dan digital siswa, sekaligus menegaskan peran Universitas Lampung dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.
Enhancing Law Enforcement Effectiveness in Addressing Land Mafia Practices to Safeguard Community Land Rights Mamanda Syahputra Ginting; Erna Dewi; Muhammad Amin; Fristia Berdian Tamza; Thearizky Ahmad
Ius Poenale Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/ip.v6i1.3652

Abstract

This research examines the pervasive issue of land mafia practices in Indonesia, which pose significant threats to land rights and contribute to broader economic, social, and legal challenges. Employing a normative legal research methodology, the research evaluates the implementation of preventive and law enforcement measures, with particular focus on Ministerial Regulation No. 15 of 2024, which establishes a legal framework for addressing land disputes. The research underscores the One Map Policy as a crucial initiative for enhancing transparency and integrating land-related data to mitigate fraudulent activities. By assessing the effectiveness of existing policies and identifying key challenges, this research offers recommendations to strengthen law enforcement, inter-agency coordination, and public participation. The findings emphasize that a comprehensive, multi-stakeholder approach is imperative for eradicating land mafia practices, ensuring legal certainty, and safeguarding community land rights.
Pencegahan dam Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung Fristia Berdian Tamza; Rini Fathonah; Dona Raisa Monica Raisa Monica
Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer JPKM Lunik - Vol 02, No. 01, April 2024
Publisher : FMIPA Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/lunik.v2i01.9

Abstract

Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, pengabdian dilakukan di SMA AL Kautsar Bandar Lampung dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa-siswi mengenai dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Metode pengabdian melibatkan pendekatan formal dan semi formal terhadap kelompok siswa, dengan fokus pada penyampaian informasi dan penanaman nilai-nilai P4GN dengan sosialisasi dan penyuluhan. Tim pengabdi melakukan pre-test dan post test untuk mengukur peningkatan pemahaman dan penguatan karakter peserta terhadap materi P4GN. Melalui pre-test dan post-test, hasil menunjukkan peningkatan hasil yang signifikan sebesar 68,7% terhadap peningkatan pemahaman P4GN. Analisis wawancara dan survei juga mencerminkan perubahan sikap positif di antara peserta. Dukungan lingkungan sekolah, termasuk Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, dan guru, memberikan efek yang positif untuk kelanjutan kegiatan penguatan karakter dan penanaman nilai-nilai siswa dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di masa mendatang. Kesimpulannya, pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap positif terkait bahaya narkoba di kalangan siswa-siswi SMA AL Kautsar Bandar Lampung. Untuk melangsungkan hal ini secara terus menerus, diperlukan kolaborasi antara pendidikan formal dan informal sebagai sarana kunci dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.
Analisis Penegakan Hukum terhadap Tersangka Narkotika di Indonesia (Putusan PN Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI) Hanifah Puspa Hati; Budi Rizky Husin; Fristia Berdian Tamza; Muhammad Farid; Sri Riski
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/va05tk15

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan, sosial, dan ketertiban hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur kebijakan penegakan hukum yang bersifat ganda, yaitu pendekatan represif terhadap pengedar dan pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkotika. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan kebijakan rehabilitasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI, khususnya terkait pembuktian unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika serta kesesuaian penjatuhan pidana dengan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah tepat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri berdasarkan alat bukti yang sah. Namun demikian, penjatuhan pidana penjara selama satu tahun menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan masih cenderung bersifat represif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip rehabilitasi dan restorative justice sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma rehabilitatif dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia agar lebih berorientasi pada pemulihan penyalahguna.
Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Aparat Dalam Penanganan Kasus Narkotika Salsabila Salsabila; Budi Rizky Husin; Fristia Berdian Tamza; Muhammad Farid; Sri Riski
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/s06j3b51

Abstract

Abuse of power by law enforcement officers in handling drug cases is a serious problem affecting the integrity of the criminal justice system in Indonesia. Actions such as fabricated cases, extortion, destruction of evidence, and negotiation of sentences frequently appear in various court reports and decisions, fueling public distrust in law enforcement agencies. This article aims to analyze various forms of abuse of power by officers in handling drug cases and the structural factors that trigger these violations, such as weak internal oversight, organizational culture, and regulatory deficiencies. The research method applied is a normative legal approach, encompassing an analysis of laws and regulations, court decisions, and relevant literature. The analysis shows that abuse of power occurs due to a lack of firmness in administrative and legal sanctions against officers, a dysfunctional external oversight mechanism, and the potential for conflicts of interest during the investigation process. This article recommends the need to strengthen accountability mechanisms, improve institutions, and implement stricter sanctions to reduce misconduct by officers in handling drug cases.
Efektivitas Penegakan Hukum pada Kasus Penggelapan Mobil Rental Berbasis Platform Digital Muhammad Irvan; Dona Raisa Monica; Fristia Berdian Tamza; Tri Andrisman; Refi Meidiantama
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7712

Abstract

Perkembangan platform digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor jasa penyewaan kendaraan bermotor, khususnya usaha rental mobil. Digitalisasi memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental. Kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital menunjukkan kompleksitas tersendiri karena melibatkan hubungan kontraktual, pemanfaatan teknologi informasi, serta kepentingan pemulihan kerugian korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital serta mengkaji penerapan pendekatan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yuridis dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penggelapan mobil rental belum sepenuhnya efektif, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kerugian korban. Proses pemidanaan pelaku sering kali tidak sebanding dengan kepentingan korban yang mengutamakan pengembalian kendaraan atau ganti rugi. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice dinilai relevan untuk diterapkan secara selektif dan proporsional, karena mampu mendorong pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pencapaian keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di era digital.
Illegal Fishing dan Pertanggungjawaban Pidana: Studi atas Sengketa Maritim Indonesia-Vietnam Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom; Maya Shafira; Fristia Berdian Tamza; Muhammad Farid; Siti Azizah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7770

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana illegal fishing melalui kajian terhadap pendekatan hukum antara Indonesia dan Vietnam serta implikasinya terhadap sengketa maritim di Laut Natuna Utara. Fokus analisis diarahkan pada penegakan hukum perikanan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Vietnam melalui Law on Fisheries No. 18/2017/QH14. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-komparatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan hukum pidana sebagai primum remedium melalui sanksi represif, sedangkan Vietnam menempatkan pidana sebagai ultimum remedium dengan penekanan pada sanksi administratif dan pengawasan preventif. Dalam kerangka UNCLOS 1982, efektivitas hukum nasional terbukti terbatas tanpa kerja sama bilateral dan regional. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan penguatan sinergi Indonesia–Vietnam melalui mekanisme ASEAN dan RPOA-IUU guna mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan.