Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.284
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia YUSTISI Unes Law Review Al Ahkam Jurnal Pendidikan dan Konseling Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Keadilan The International Journal of Politics and Sociology Research Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Law and Nation Cross-border Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Socius: Social Sciences Research Journal Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan
Stefanus Don Rade
Universitas Katolik Widya Mandira
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN SEBAGAI JASA PENGANGKUTAN DI KOTA KUPANG Gelaldi Fransisco Meang; Stefanus Don Rade
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangkutan didefinisikan sebagai perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak dibutuhkan dalam rangka mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Dalam proses kegiatan pengangkutan, hal-hal yang harus diperhatikan ialah mengenai perlindungan terhadap konsumen sebagai orang yang menggunakan atau mengonsumsi barang dan jasa yang di sedikan pihak pengangkutan. Perlindungan terhadap konsumen ini sudah diatur oleh negara dalam bentuk undang-undang yang lebih dikenal dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini berisikan mengenai seluruh upaya yang harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, Undang- undang ini menjadi patokan dasar terhadap pemenuhan Hak- hak konsumen guna menciptakan rasa aman dan kenyamanan pada konsumen. Maxim sendiri merupakan salah satu penyedia jasa pengangkutan yang wajib memenuhi hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa pengangkuta. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat kekurangan dari pihak Maxim dalam memenuhi hak-hak konsumen. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Perlindungan hukum untuk konsumen pengguna transportasi online kendaraan roda dua berdasarkan ketentuan UUPK dalam pemenuhan hak asasi bagi konsumen selaku pengguna jasa transportasi online roda dua menjadi kewajiban penuh bagi pelaku usaha selaku penyedia jasa transportasi online untuk memberikan perlindungan dalam segi keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan layanan jasa tranportasi online yang disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Udara Berdasarkan Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 Chinta. M. J. Ndolu; Stefanus Don Rade
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.689

Abstract

Transportation according to Purwosutjipto is a reciprocal agreement between the carrier and the sender, in which the carrier binds himself to handle the safe transportation of goods and/or people from one place to a certain destination, while the sender binds himself to pay the freight. Meanwhile, the definition of carrier's responsibility is the obligation of the air transport company to compensate for losses suffered by passengers and/or freight forwarders as well as third parties. Responsibility can be known from the obligations that have been stipulated in the agreement or law. The obligation of transportation is to organize the transportationThis study aims to examine the legal relationship between airlines and passengers, as well as to determine the company's responsibility to passengers in the event of damage to goods. The method used in this research is normative method. The results of the study show that the legal relationship between the Air Transport Company and the passengers is a legal relationship which is a periodic agreement, namely an agreement with conditions that are carried out only for a certain time and for a certain action. Airline companies must be ready to be responsible to consumers who use air transportation services in accordance with applicable laws and regulations, namely Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and regulated more specifically in Ministerial Regulation Number 77 of 2011 concerning Air Transport Responsibilities.
Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking di Indonesia Ferdinandus Pile Tukan; Maruli Tade; Stefanus Don Rade
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 6 (2023): Juli
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8146589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk tinjauan yuridis terhadap transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyelesaian sengketa perlindungan hukum terhadap transaksi bank (nasabah) pengguna layanan internet banking yang diberikan oleh pihak bank dari segi keamanan teknologi sudah maksimal dan juga memenuhi aspek-aspek confidentially, integrity, authentication, availability, access control, dan nonrepudiation. Sedangkan perlindungan dari segi hukum yang paling efektif yaitu yang terdapat pada "syarat dan ketentuan internet banking", karena di dalam syarat dan ketentuan tersebut mengandung unsur hak dan kewajiban para pihak, khususnya pihak bank dan pihak nasabah. Penyelesaian sengketa terhadap permasalahan hukum yang timbul dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar Pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dikatakan menjadi wewenang dari Peradilan Umum, sedangkan untuk penyelesaian sengketa diluar peradilan menjadi wewenang Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen. Pengaturan hukum transaksi perbankan melalui internet banking diatur dalam beberapa peraturan perundang- undangkan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 10 thaun 1998 tentang perbankan menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan internet banking.
Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu’e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa Maria Theresia Geme; Benediktus Peter Lay; Stefanus Don Rade
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.814

Abstract

Sapu Lu'e Lawo is a set of woven traditional clothes for men and women in the Bajawa indigenous community. This weave has Geographical Indication characteristics as one of the communal intellectual property. Geographical Indication is a sign indicating the area of origin of an item and or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors, or a combination of both factors gives a certain reputation, quality, and characteristics to the goods and/or products produced. The main problem of this research is how the geographical indication of the Lu'e Lawo broom weave and how the form of legal protection. This type of research is Sociological Jurisprudence that relies on document studies as well as empirical studies through observation methods and in-depth interviews with weavers and leaders. The results of the study found that there is an element of geographical indication in the weaving of Sapu Lu'e Lawo which is a combination of natural factors, human factors and a combination of both factors contained in the shape, motif, color, material and value message in the ritual of making it, so it requires legal protection in accordance with applicable laws and regulations. The conclusion is that Sapu Lu'e Lawo is a set of woven traditional clothing in the Bajawa customary law community that contains the quality, characteristics and reputation as a geographical indication that must be protected. It is recommended that the local government make policies that facilitate weavers' access to the availability of natural materials such as encouraging the expansion of new plantations to support the economy as well as preserving the living values of the Bajawa indigenous people.
Edukasi Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Permasalahan Terkait Status Hak Atas Tanah Di Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu Alexander Reynaldi Koli; Adean Elisabeth Berti Bano; Kenneth R.M Anakottapary; Erly Grizca Boelan; Stefanus Don Rade; Yustinus Pedo; Dwityas Witarti Rabawati; Benediktus Peter Lay; Maria Theresia Geme; Ernesta Uba Wohon
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v4i3.1648

Abstract

Sistem dalam UUPA menentukan bahwa macam hak atas tanah bersifat terbuka, artinya masih terbuka peluang adanya penambahan macam hak atas tanah baru yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Metode pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan melibatkan aparatur desa setempat. Tujuan pengabdian ini agar masyarkat dapat  mengetahui kebijkan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan terkait status hak atas tanah. Pemerintah Daerah TTU mengeluarkan dua kebijakan yaitu kebijakan tukar gulung dan kebijakan review kawasan sehingga masyarakat kelurahan sasi boleh dapat mengetahui status tanah yang jelas yang di atasi oleh masyarakat. Dengan adanya pemerintah, urusan administrasi hukum privat mengenai pertanahan dapat dikontrol. Penguasaan terhadap tanah yang dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui proses izin kepemilikan yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintah dapat terlaksana dengan kondusif. Pemerintah Daerah TTU mengeluarkan dua kebijakan yaitu kebijakan tukar gulung dan kebijakan review kawasan sehingga masyarakat kelurahan sasi boleh dapat mengetahui status tanah yang jelas yang di atasi oleh masyarakat. Pentingnya  hasil pengabdian ini agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap penguasaan tanah oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Implementation of customary law values in a traditional marriage of the Timorese in realizing laws based on local wisdom Benediktus Peter Lay; Stefanus Don Rade; Maria Theresia Geme
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 11 No. 2 (2023): September: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v11i2.172

Abstract

Customary law is one of the legal systems recognized for its existence empirically in terms of the legal dogmatics approach and the legal, sociological approach. The customary law of marriage in the Timorese tribe is one of the ancestral cultural products of the people of the Timorese tribe that must be maintained and appropriately maintained to preserve the continuity of noble cultural values as local wisdom in building laws based on local knowledge. The Timorese marriage ceremony contains values and norms that must be understood by the Timorese people, looking at several aspects related to the conditions of the times that always move towards modern and advanced changes so that cultural values that can build laws based on local wisdom are not eroded. This research is a type of normative legal research using the sociology of legal history and legal anthropology approach to find and reveal the values of customary law as a product of community culture which contains local wisdom values. Based on research on traditional marriage in the Timorese tribe of Tetaf Village, there are four stages and eight values that harmonize with each other in the values contained in the customary marriage procedures of the Tetaf community, which should be an aspired legal construction, in building laws based on local wisdom to maintain, restore, and preserve local customs and culture which are the basis for achieving human welfare, with positive customary law values.
SOSIALISASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKANKESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SILAWAN KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU Aryanto Kode Bora; Agustina Elfita Kolo; Maria Anisia Duan; Kornalia Naihetis; Stefanus Don Rade
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.18848

Abstract

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Adapun   metode   yang   dilakukan   adalah   sosialisasi   berupa pemaparan  materi  dan  dilanjutkan diskusi  tanya  jawab. emberdayaan  masyarakat  kampung  merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan   pendampingan   yang sesuai dengan esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  kampung. Peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat peran menetapkan dan merelisasikan program-program pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat; peran membina dan meningkatkan perekonomian desa; peran memperjuangkan aspirasi pembangunan dari masyarakat kepada pemerintah; dan peran mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di desa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran perlindungan masyarakat dilihat dari peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, dan peran membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Adapun hasil  pelaksanaan  sosialisasi  pengabdian  kepada  masyarakat mengenai    peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat   dapat   disimpulkan   bahwa   aparat   kampung   dan masyarakat    sangat    antusias    dalam    mengikuti    sehingga diharapkan    dapat memberikan perubahan terkait proses percepatan pembangunan dengan memaksimalkan peran aparat dan peningkatan  partisipasi  masyarakat  terhadap  pelaksanaan pembangunan di kampung.
Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Desa Silawan Sebagai Tindakan Pencegahan Terhadap Maraknya Perdagangan Orang Di Wilayah NTT Bahy Frederick J. Eryansan; Vinsensius Falo; Stefanus Don Rade; Yohanes Arman; Ferdinandus Lobo; Finsensius Samara; Maria Theresia Geme; Ernesta Uba Wohon; Yustinus Pedo; Dwityas W. Rabawati
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 2 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i2.297

Abstract

Secara umum masyarakat Desa Silawan memiliki pengetahuan tentang perdagangan orang namun tidak memiliki wawasan yang luas tentang bahayanya dan modus-modusnya. Masyarakat Desa Silawan tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka pergi bekerja ke luar negeri dengan cara non prosedural yang dapat menjadikan mereka korban perdagangan orang. Karena itu perlunya diberikan pemahaman yang luas terkait ancaman perdagangan orang dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan tidak ada yang menjadi korban sekaligus mencegah agar masyarakat tidak menjadi oknum-oknum pelaku kejahatan tersebut. Setelah memberikan pemahaman, tim pengabdian juga melanjutkan dengan menguji pemahaman tersebut melalui pre-test dan post-test. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu yang pernah menjadi korban tanpa sadar karena itu perlunya dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat akan hukum dan penanggulangan perdagangan orang.
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Chendy A. Tode; Dwityas W. Rabawati; Yohanes Umbu Sogara; Stefanus Don Rade
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 2 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i2.1069

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai beberapa problematika yang terjadi dalam pengupayaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai bentuk perlindungan. Problematika yang dialami dalam pengupayaan diversi diantaranya, ketidakpastian hukum, ketidaksinkronan pengaturan, serta ketidakefektivan serta ketidakefesiensi. Ketidakpastian hukum terjadi akibat pengaturan syarat diversi pada Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yang tidak bisa memberikan kepastian apabila anak dikenai pasal berlapis yang salah satu pasalnya memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun, sedangkan berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi, problematika terjadi akibat Perma Diversi yang mengatur lebih luas dari peraturan UUSPPA yang mengakibatkan ketidakselarasan pengupayaan diversi disetiap tingkatan pemeriksaan perkara, dengan pengturan yang jauh melebihi UUSPPA maka pada dasarnya Perma Diversi bertentangan dengan hierarki perundang-undangan yang ada sehingga dengan melihat  asas lex superoir derogat legi inferiori maka Perma dapat dikesampingkan. Dan untuk efektivitas dan efesiensi, problematika terjadi karena dua problematika yang sudah disebutkan sebelumnya, peraturan yang tidak memberikan kepastian maka pengupayaan diversi yang diharapkan memberikan suatu kefektivan dan kefesiensi menjadi sulit untuk terwujud. Problematika-problematika yang terjadi justru membuat anak menjadi harus melewati proses panjang, sehingga harapan untuk menjauhkan anak dari stigma negatif menjadi lebih sulit. Kata Kunci : Diversi, Ketidakpastian hukum, Ketidaksinkronan peraturan, ketidakefektivan serta ketidakefesiensi.
Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Alexzandro D. Manafe; Alfonsus Rodriguez P.M. Ropa; Erick E. Davidson Djahamouw; Gabriela Putri Minami; Alexadros Mone; Alfonsius Andro G Tibo; Stefanus Don Rade
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10423351

Abstract

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang telah lama ada yang selalu di alami oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Peristiwa ini tidak hanya memengaruhi individu dan keluarga, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada tingkat sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu wilayah. Latar belakang ini memberikan konteks penting untuk pemahaman lebih lanjut tentang permasalahan sengketa tanah. Dalam konteks sengketa tanah, ada hubungan antara hukum adat, hukum agraria, hukum perdata dan hukum pidana seperti, Hukum agraria, yang diatur oleh UU Agraria, adalah hukum nasional yang mengatur kepemilikan tanah dan sumber daya alam terkait, Lalu Hukum perdata, yang diatur oleh KUHPerdata, adalah hukum yang mengatur hubungan perdata antarindividu atau badan hukum, termasuk dalam konteks sengketa tanah dan Hukum adat yang merupakan sistem hukum tradisional yang berlaku di masyarakat adat atau suku-suku tertentu di Indonesia serta dalam konteks hukum adat melibatkan adat dan tradisi yang diakui dalam masyarakat sekitar. Namun mengenai pada Hukum Pidana Sengketa tanah umumnya tidak diatur oleh hukum pidana, kecuali jika sengketa tersebut melibatkan tindakan kriminal seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, penipuan, atau tindakan kriminal lainnya. Dalam kasus-kasus seperti itu, hukum pidana mungkin diterapkan tergantung pada sifat dan kejadian sengketa tersebut. Namun, sengketa tanah biasanya lebih terkait dengan hukum perdata dan hukum agraria. Dari konstruksi pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan, ternyata Penggugat sekarang terbanding sama sekali tidak memiliki alat bukti surat yang menunjukkan pembuktian terhadap asal-usul kedua tanah sengketa dalam perkara a quo, melainkan hanya berpedoman pada keterangan saksi-saksi di dalam persidangan.
Co-Authors Adean Elisabeth Berti Bano Agustina Elfita Kolo Alexadros Mone Alexander Reynaldi Koli Alexsander Reynaldi Koli Alexzandro D. Manafe Alfonsius Andro G Tibo Alfonsus Rodriguez P.M. Ropa Alfonsus Ropa Allesandro Patricio Quinaldy Antonia Alfiayu Zigha Nanga Antonius Mario Pea Wukak Antonius Revilno Konseng Dacunha Aryanto Kode Bora Atika Putri Jayanti Bahy Frederick J Eryansan Bahy Frederick J. Eryansan Bendito Mitang, Yohanes Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Chendy A. Tode Chinta Mea Jacoba Ndolu Chinta. M. J. Ndolu Chinta. M. J. Ndolu Christian Melania Mali Dasi Crameraldo Anugerah Putra Openg D.W. Rabawati Delfiana Bani Dhey W. Tadeus Egidius Taimenas Elfege Kotoen Pandong Elias Bertolomeus Neu Roga Elisabeth Trivonia Lali Emilianus Harun Liwun Engelbertus Tobu Erick E. Davidson Djahamouw Erly Grizca Boelan Ermelinda Siquiera Ernesta Uba Wohon Ernesta Uba Wohon Ernestha Uba Wohon Eugenius Darwianto Sardita Putra Ferdinandus Bani Ferdinandus Lobo Ferdinandus Pile Tukan Fernanda Maia, Ledythria Filgentius Xander Laga Finsensius Samara Firgilius Kandro Mego Asman Florensiana Resi Ngepi Fransiska Nyoman Supadi Gabriela Putri Minami Gae Soro, , Elroswit E. Teresa Gana Gana Gelaldi Fransisco Meang Gelaldi Fransisco Meang Genoveva Sumanti Giovani DB Nongbut Godeliva MGMabilani Horo, Hilarius Ignecya Titania Katoda Jesika Jawa Katarina Leonita Wea Tawa Kelvin Eka Putra Banu Kenneth R.M Anakottapary Klara seke, Sonia Kornalia Naihetis Kurniawan Geong, Mario Pietro Laura Berenika Apriliani Tija Laurensius Kaba Dami Lay, Benediktus Peter Lobo, Ferdinandus Louisa Henukh Ledoh, Putri Marry Lusia Melania Robin Mahensa Tapatfeto Maria Anisia Duan Maria Fransiska Owa Da Santo Maria T.Geme Maria Virginia Jawaina Wotan Marsianus Ampat Maruli Tade Melani Anastasia Wijono Meryana Susi Paula Bere Mikael Feka Monika Prisilia Sarah Nataly Silviana Dewi Nurwijayanti O. Waang, Andre Wiliam Patricia Abigail Martha Leba Patrick. A. Yazakur Peter Lay, Benediktus Prety Paskalina Pati Bani Redemtus Deferetin Paldo Pone Renita Sepriani R. Lepuan Risto Babtista Kehitos Rudolfus Talan Sepriliani Suryati Eltin Satung Shelvia Sipa Hekin Snak, Stefanus Sonia Klara Seke Stefanus Snak Temaluru, Hermanus Maran Temaluru Tuku Tiwa, Aprilianus Umbu Yanri Aryanto Fallo Vinsensius Falo Vinsensius Tamelab Waiwurin Safrianus Waiwurin Safrianus Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Lorensio Mbale Yohanes Pedro Haju Leton Yohanes Umbu Sogara Yosaphat Patrick Delano Fernadez