Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.539
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia YUSTISI Unes Law Review Al Ahkam Jurnal Pendidikan dan Konseling Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Keadilan The International Journal of Politics and Sociology Research Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Law and Nation Cross-border Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Socius: Social Sciences Research Journal Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan
Stefanus Don Rade
Universitas Katolik Widya Mandira
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENGARUH PENGGUNAAN E-MONEY SEBAGAI MODEL PEMBAYARAN DALAM PELAYANAN JUAL BELI TIKET KAPAL DI ASDP KUPANG Emilianus Harun Liwun; Stefanus Don Rade
Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 1 No. 3 (2023): JUNI : JURNAL ILMIAH DAN KARYA MAHASISWA
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jikma.v1i3.317

Abstract

Perkembangan teknologi dan perdagangan yang telah membawa suatu perubahan, adalah kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Untuk menyesuaikan perkembangan transaksi dengan kebutuhan masyarakat terhadapnya, maka akhir-akhir ini sistem pembayaran cashless atau e-money semakin digalakan di berbagai daerah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah yuridis-empiris. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (d) menjelaskan bahwa, “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.” Pada kenyataannya keluhan, pendapat, dan saran para konsumen dalam hal ini para calon penumpang tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak ASDP. Selanjutnya, UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (g), menjelaskan bahwa “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.” Sebelum diterapkannya metode E-Money pada sistem jual beli tiket kapal pada ASDP Kupang, masalah seperti penumpukan antrian, penumpang gelap, penumpang prioritas dan pungutan liar (pungli) memang sudah menjadi masalah lumrah, sehingga cobalah metode E-Money ini diterapkan. Penerapan prosedur pelayanan yang baik dimana para calon penumpang diharuskan membeli e-tiket sebagai syarat untuk dapat menggunakan jasa penyeberangan oleh jasa ASDP, hal ini penting untuk memudahkan proses administrasi terkait keselamatan penumpang itu sendiri, memudahkan proses pencarian data penumpang dan untuk keperluan lainnya. Waktu yang diperlukan untuk melakukan penyeberangan sudah cukup maksimal, kecuali jika faktor alam seperti musim penghujan, atau angin kencang maka PT ASDP tidak dapat berbuat banyak dalam menanggulangi permasalahan cuaca yang buruk. Harga tiket yang dikeluarkan oleh PT ASDP juga sudah sangat relevan, oleh karena itu wajib bagi PT ASDP menjaga kualitas pelayanan yang diberikan salah satunya ialah dengan mengadakan perawatan rutin yang sudah dilakukan sejak dulu.
PERKAWINAN MEJA LEIN BOLAK SEBAGAI METODE PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN ADAT DI DESA WAIBALUN LARANTUKA Temaluru, Hermanus Maran Temaluru; Don Rade, Stefanus
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 1 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i1.1272

Abstract

Perkawinan Meja Lein Bolak adalah perkawinan adat Desa Waibalun di Larantuka yang dilaksanakan guna menyelesaikan perselisahan antara pihak laki-laki (Ana Opu) dan pihak perempuan (Belake) sebelum masuki perkawinan gereja. Perkawinan ini juga menyelesaikan perselisihan perkawinan adat yang disebabkan oleh pelanggaran norma adat. Penelitian kualitatif etnografi ini mengkaji makna, proses, dan dampak perkawinan Meja Lein Bolak sebagai metode penyelesaian perselisihan perkawinan adat. Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan ini memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai-nilai adat, seperti kesetiaan, kehormatan terkhusus pihak perempuan, keadilan, dan kekeluargaan. Perkawinan ini juga menciptakan rekonsiliasi, restorasi, dan reintegrasi antara pihak yang berselisih, serta memelihara dan melestarikan budaya adat Waibalun. Kata Kunci : Perkawinan Meja Lein Bolak, Perkawinan Adat, Budaya Adat Waibalun
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MENGGUNAKAN HUKUM ADAT LAMAHOLOT DI DESA HORINARA Horo, Hilarius; Don Rade, Stefanus
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 1 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i1.1278

Abstract

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Horinara menggunakan hukum adat Lamaholot adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mengacu pada hukum adat Lamaholot. Hukum adat Lamaholot merupakan hukum adat yang berlaku di wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan hukum adat Lamaholot dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan hukum adat Lamaholot, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu tahap permohonan, tahap persidangan, dan tahap putusan. Tahap permohonan dilakukan dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke kepala desa setempat. Tahap persidangan dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Tahap putusan dilakukan dengan mengeluarkan putusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa dan dikukuhkan lewat upacara Bau Lolong. Selain cara musyawara terdapat cara kedua yaitu sumpah adat yang dilakukan dengan ritual adat Belu Witi Wuling. Penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan hukum adat Lamaholot di Desa Horonara bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat setempat. Kata Kunci: Adat Lamaholot, Bau Lolong, Belu Witi Wuling
Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kredit Bermasalah Ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Stefanus Snak; Kelvin Eka Putra Banu; Stefanus Don Rade
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.4947

Abstract

This study aims to (1) determine the legal provisions regarding the execution of fiduciary guarantees based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, (2) determine the legal limitations in the execution of fiduciary guarantees against problematic credit based on applicable legal provisions. The type of research used is normative legal research, using a qualitative approach. The results of the study indicate that although normatively fiduciary execution can be carried out directly by the creditor based on a fiduciary certificate that has executorial power, in practice various obstacles arise. These obstacles include the unregistered fiduciary deed, imperfect agreements, debtor approval, to the decision of the Constitutional Court which guarantees the existence of a default agreement and court involvement if an agreement occurs. This study concludes that legal protection for debtors is getting stronger, but the effectiveness of fiduciary as a credit guarantee faces new challenges in its implementation.
Implementasi Perjanjian Tura Jaji di Paga Kabupaten Sikka Antonia Alfiayu Zigha Nanga; Sonia Klara Seke; Ignecya Titania Katoda; Stefanus Don Rade
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i2.1657

Abstract

Exploring the relationship between contractual law and the local wisdom of "Tura Jaji" is an intriguing subject as it demonstrates how principles of mutual assistance and collective willingness interact with concepts of contractual law governed within a formal legal system. In conducting this research, an empirical method with a sociological approach will be used to observe the relationship between contractual law and the "Tura Jaji" agreement. This study will utilize concrete data or evidence from the real world to understand social phenomena. "Tura Jaji" is one of the cultural practices held by the ethnic Lio community in Ende Regency. The principles embodied in this agreement serve as a moral foundation underlying interactions among individuals, fostering an atmosphere of trust, respect, mutual support, mitigating tribal limitations that often cause divisions, and promoting a sense of unity that solidifies and preserves a cohesive community. "Tura Jaji" is inclusive of an agreement generating obligations between the Lies and Mbengu ethnic groups. It is hoped that both the community and readers actively engage in promoting, supporting, and expanding understanding of the significance of "Tura Jaji" as an inseparable part of daily life. By participating in cultural activities involving "Tura Jaji," collectively, we can ensure that the values embraced within this agreement remain relevant and sustainable within the dynamics of modern society
Analisis Hukum Terhadap Implementasi Dispensasi Kawin Yang Diberikan Pengadilan Agama Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atika Putri Jayanti; Maria Fransiska Owa Da Santo; Stefanus Don Rade
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2377

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Latar belakang penelitian ini adalah masih adanya permohonan dispensasi kawin meski batas usia perkawinan telah ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hakim mempertimbangkan asas kepastian hukum dan perlindungan anak. Permohonan dikabulkan jika terdapat alasan mendesak seperti kehamilan, dan ditolak jika tidak memenuhi syarat hukum maupun administrasi. Implementasi ini menunjukkan upaya pengadilan dalam menegakkan hukum secara adil dan melindungi anak di bawah umur
Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Tanah Tanpa Adanya Pengukuran : Studi Kasus Di Desa Nian Kecamatan Miomafo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Katarina Leonita Wea Tawa; Benediktus Peter Lay; Stefanus Don Rade
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2382

Abstract

Penelitian ini mengkaji akibat hukum penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tanpa proses pengukuran resmi di Desa Nian, Kecamatan Miomafo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang menimbulkan konflik antara pemilik tanah turun-temurun, Bapak Nikolaus Hausufa, dan pemegang sertifikat, Bapak Matias Opat. Dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara serta studi pustaka terhadap peraturan, khususnya PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, ditemukan bahwa penerbitan sertifikat tanpa pengukuran menyebabkan cacat hukum, ketidakpastian hak atas tanah, konflik sosial, dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga pertanahan. Penelitian menyimpulkan bahwa tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa lahir, berubah, atau lenyapnya hubungan hukum tertentu, serta merekomendasikan agar pemilik tanah mengajukan gugatan ke PTUN dan pemerintah memperketat prosedur pengukuran serta meningkatkan pengawasan dan edukasi hukum masyarakat
Analisis Hukum Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kuta Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Chinta Mea Jacoba Ndolu; Yohanes Arman; Stefanus Don Rade
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2396

Abstract

Tradisi belis dalam masyarakat adat Kuta, Sumba Timur merupakan elemen penting dalam pernikahan adat yang berfungsi sebagai simbol penghormatan sekaligus syarat sahnya pernikahan menurut hukum adat dan mengatur hak, kewajiban, status sosial, serta hubungan antarkeluarga. Penelitian ini bertujuan menelaah pelaksanaan belis dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Menggunakan pendekatan hukum empiris, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan data sekunder dari studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis bukan hanya simbol budaya tetapi juga mekanisme hukum yang mengatur relasi sosial melalui lima tahapan yaitu Ketuk Pintu, Karai Tau, Pangga, Pahamang, dan Puru Ngandi. Laki-laki berkewajiban membawa persembahan sebagai tanda tanggung jawab dan keseriusan, sedangkan perempuan berhak menilai dan menegosiasikan nilai belis berdasarkan adat dan kekerabatan. Kesimpulan penelitian ini, pelaksanaan belis di Desa Kuta membuktikan bahwa hukum adat tetap relevan dalam menyeimbangkan nilai budaya, sosial, dan hukum dengan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan sosial-ekonomi dan perkembangan zaman
Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Akibat Adanya Sanksi Waja Menurut Hukum Adat di Kampung Seso Maria Yosefina Bebhe Daa; Benediktus Peter lay; Stefanus Don Rade
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2860

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah yang menimbulkan persoalan sosial dan hukum, khususnya dalam masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Di Kampung Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, diberlakukan sanksi adat yang dikenal dengan istilah Waja terhadap pelaku hubungan di luar perkawinan. Sanksi ini berdampak pada pemutusan hubungan antara ayah biologis dan anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin menurut hukum adat dan hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum anak luar kawin akibat sanksi Waja dan hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya setelah sanksi tersebut diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak luar kawin dalam hukum adat Seso tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah dan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya setelah sanksi Waja dijatuhkan. Anak hanya diakui sebagai bagian dari keluarga ibu dan kehilangan hak waris maupun kedudukan sosial dari pihak ayah. Sanksi ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional.  
Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur Maria Dionisia Babut; Yohanes Arman; Stefanus Don Rade
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3297

Abstract

Masyarakat Manggarai Timur sangat menjunjung tinggi adat istiadat, terutama dalam sistem pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan menurut hukum adat masyarakat Desa Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang meneliti fakta-fakta hukum melalui wawancara dan observasi langsung terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan masyarakat adat Rana Mbata masih menganut prinsip patrilineal, di mana anak laki-laki (ata one) menjadi ahli waris utama, sedangkan anak perempuan (ata pe’ang) tidak memiliki hak waris karena dianggap akan mengikuti marga suami. Namun, terdapat pergeseran nilai dalam praktiknya, di mana beberapa orang tua memberikan warisan kepada anak perempuan atas dasar kedekatan emosional atau kontribusi dalam merawat orang tua. Meskipun demikian, praktik ini dinilai berpotensi mengganggu tatanan hukum adat yang telah mengakar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak waris sebaiknya tetap diberikan kepada anak laki-laki sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kesinambungan garis keturunan.
Co-Authors Adean Elisabeth Berti Bano Agustina Elfita Kolo Alexadros Mone Alexander Reynaldi Koli Alexsander Reynaldi Koli Alexzandro D. Manafe Alfonsius Andro G Tibo Alfonsus Rodriguez P.M. Ropa Alfonsus Ropa Allesandro Patricio Quinaldy Antonia Alfiayu Zigha Nanga Antonius Mario Pea Wukak Antonius Revilno Konseng Dacunha Aryanto Kode Bora Atika Putri Jayanti Bahy Frederick J Eryansan Bahy Frederick J. Eryansan Bendito Mitang, Yohanes Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Chendy A. Tode Chinta Mea Jacoba Ndolu Chinta. M. J. Ndolu Chinta. M. J. Ndolu Christian Melania Mali Dasi Crameraldo Anugerah Putra Openg D.W. Rabawati Delfiana Bani Dhey W. Tadeus Egidius Taimenas Elfege Kotoen Pandong Elias Bertolomeus Neu Roga Elisabeth Trivonia Lali Emilianus Harun Liwun Engelbertus Tobu Erick E. Davidson Djahamouw Erly Grizca Boelan Ermelinda Siquiera Ernesta Uba Wohon Ernesta Uba Wohon Ernestha Uba Wohon Eugenius Darwianto Sardita Putra Ferdinandus Bani Ferdinandus Lobo Ferdinandus Pile Tukan Fernanda Maia, Ledythria Filgentius Xander Laga Finsensius Samara Firgilius Kandro Mego Asman Florensiana Resi Ngepi Fransiska Nyoman Supadi Gabriela Putri Minami Gae Soro, , Elroswit E. Teresa Gana Gana Gelaldi Fransisco Meang Gelaldi Fransisco Meang Genoveva Sumanti Giovani DB Nongbut Godeliva MGMabilani Horo, Hilarius Ignecya Titania Katoda Jesika Jawa Katarina Leonita Wea Tawa Kelvin Eka Putra Banu Kenneth R.M Anakottapary Klara seke, Sonia Kornalia Naihetis Kurniawan Geong, Mario Pietro Laura Berenika Apriliani Tija Laurensius Kaba Dami Lay, Benediktus Peter Lobo, Ferdinandus Louisa Henukh Ledoh, Putri Marry Lusia Melania Robin Mahensa Tapatfeto Maria Anisia Duan Maria Dionisia Babut Maria Fransiska Owa Da Santo Maria T.Geme Maria Virginia Jawaina Wotan Maria Yosefina Bebhe Daa Marsianus Ampat Maruli Tade Melani Anastasia Wijono Meryana Susi Paula Bere Mikael Feka Monika Prisilia Sarah Nataly Silviana Dewi Nurwijayanti O. Waang, Andre Wiliam Patricia Abigail Martha Leba Patrick. A. Yazakur Peter Lay, Benediktus Prety Paskalina Pati Bani Redemtus Deferetin Paldo Pone Renita Sepriani R. Lepuan Risto Babtista Kehitos Rudolfus Talan Sepriliani Suryati Eltin Satung Shelvia Sipa Hekin Snak, Stefanus Sonia Klara Seke Stefanus Snak Temaluru, Hermanus Maran Temaluru Tuku Tiwa, Aprilianus Umbu Yanri Aryanto Fallo Vinsensius Falo Vinsensius Tamelab Waiwurin Safrianus Waiwurin Safrianus Yohanes Arman Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Lorensio Mbale Yohanes Pedro Haju Leton Yohanes Umbu Sogara Yosaphat Patrick Delano Fernadez