Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.539
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia YUSTISI Unes Law Review Al Ahkam Jurnal Pendidikan dan Konseling Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Keadilan The International Journal of Politics and Sociology Research Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Law and Nation Cross-border Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Socius: Social Sciences Research Journal Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan
Stefanus Don Rade
Universitas Katolik Widya Mandira
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Adonara yang Melakukan Perjanjian Gadai Tanah (Gerang Ekan) Tanpa Perjanjian Tertulis Filgentius Xander Laga; Umbu Yanri Aryanto Fallo; Antonius Revilno Konseng Dacunha; Stefanus Don Rade
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10419503

Abstract

Agreements in Indonesia: Each region has a special name or customary term to describe the agreement, however, each agreement term has the same meaning. Article 1338 of the Civil Code states that "For the parties involved, every valid agreement has legal force. An agreement can only be revoked with the consent of both parties or for reasons determined by law, which require that the agreement be carried out in good faith." Every agreement made in various regions of NTT must be agreed upon. The party implementing the agreement is the party implementing the agreement, and if there is a party who does not implement the agreement in accordance with the agreement, then the party who violates the agreement must also bear the responsibility concerned. The method used is the Empirical Legal Research Method. The research results show that the implementation of land pawning was carried out by Adonara and the customary law community. The implementation of Amanuban NTT is essentially already underway. agree with what they believe. based on mutual trust and the place of pawning is usually between families and based on family deliberation and land pawning is usually carried out because of life's necessities in general related to economic and educational issues. The agreement reached is stated in written or unwritten form, but generally it is not written and is binding on both parties. An agreement can also be considered to meet the requirements if it complies with the provisions of Article 1320 of the Civil Code. Land mortgage rights in customary law communities are also applied in customary law communities because the procedure is fast, simple and not complicated. Compared to applying to a bank, the customary land pawning system is actually faster and simpler because land pawning can be done at any time in customary law communities.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Stefanus Don Rade; Maria Theresia Geme; Benediktus Peter Lay; Finsensius Samara; Yustinus Pedo; Yohanes Arman; Dwityas W. Rabawati
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i1.11836

Abstract

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa, selain kewenangan yang diliki oleh desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa harus berdasar pada peraturan yang ditetapkan bersama. Penyuluhan yang dilakukan di Desa Nian dengan pertimbangan bahwa jika dilihat dari perkembangan pembentukan peraturan desa masih banyak kendala yang dihadapai yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia. Tujuan Pengabdian adalah memberikan pemahaman hukum tentang pembentukan peraturan desa di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode Pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kepada pemerintah Desa Nian dan BPD Desa Nian. Hasil/Temuan Pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui bahwa banyak masalah-masalah dalam kapasitas pembentukan peraturan desa, hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang hanya berdasar pada managemen pemerintah biasa, tanpa ada terobosan dalam pemebentukan peraturan desa yang menjadi dasar dalam berinovasi dalam pengembangan pembangunan Desa Nian. Kata kunci: Peraturan Desa, Penyuluhan, Pembentukan.
SOSIALISASI TERHADAP ANAK-ANAK MENGENAI MANFAAT MEDIA SOSIAL YANG BIJAK DAN AMAN BAGI PEMBELAJARAN DI SDK NANAEKLOT Ermelinda Siquiera; Christian Melania Mali Dasi; Stefanus Don Rade
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 5, No 2 (2023): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v5i2.10838

Abstract

Social media is a digital platform that allows users to interact with others through digital content. Social media has become an integral part of everyone's life, allowing them to follow news, find and follow people, and share information with others. However, the use of social media also has some risks, such as increasing addiction, opening up opportunities for negative behavior, and increasing privacy risks. Therefore, it is important to use social media wisely and understand the potential risks associated with it. This Social Service Program at SDK Nanaeklot aims to increase students' understanding of using social media wisely and responsibly. This activity will involve training and discussion sessions on the benefits and risks of using social media, how to choose the right social media platform, how to create a safe profile, and how to increase digital intelligence
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Chendy A. Tode; Dwityas W. Rabawati; Yohanes Umbu Sogara; Stefanus Don Rade
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 2 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i2.1069

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai beberapa problematika yang terjadi dalam pengupayaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai bentuk perlindungan. Problematika yang dialami dalam pengupayaan diversi diantaranya, ketidakpastian hukum, ketidaksinkronan pengaturan, serta ketidakefektivan serta ketidakefesiensi. Ketidakpastian hukum terjadi akibat pengaturan syarat diversi pada Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yang tidak bisa memberikan kepastian apabila anak dikenai pasal berlapis yang salah satu pasalnya memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun, sedangkan berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi, problematika terjadi akibat Perma Diversi yang mengatur lebih luas dari peraturan UUSPPA yang mengakibatkan ketidakselarasan pengupayaan diversi disetiap tingkatan pemeriksaan perkara, dengan pengturan yang jauh melebihi UUSPPA maka pada dasarnya Perma Diversi bertentangan dengan hierarki perundang-undangan yang ada sehingga dengan melihat  asas lex superoir derogat legi inferiori maka Perma dapat dikesampingkan. Dan untuk efektivitas dan efesiensi, problematika terjadi karena dua problematika yang sudah disebutkan sebelumnya, peraturan yang tidak memberikan kepastian maka pengupayaan diversi yang diharapkan memberikan suatu kefektivan dan kefesiensi menjadi sulit untuk terwujud. Problematika-problematika yang terjadi justru membuat anak menjadi harus melewati proses panjang, sehingga harapan untuk menjauhkan anak dari stigma negatif menjadi lebih sulit. Kata Kunci : Diversi, Ketidakpastian hukum, Ketidaksinkronan peraturan, ketidakefektivan serta ketidakefesiensi.
PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN SEBAGAI JASA PENGANGKUTAN DI KOTA KUPANG Gelaldi Fransisco Meang; Stefanus Don Rade
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangkutan didefinisikan sebagai perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak dibutuhkan dalam rangka mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Dalam proses kegiatan pengangkutan, hal-hal yang harus diperhatikan ialah mengenai perlindungan terhadap konsumen sebagai orang yang menggunakan atau mengonsumsi barang dan jasa yang di sedikan pihak pengangkutan. Perlindungan terhadap konsumen ini sudah diatur oleh negara dalam bentuk undang-undang yang lebih dikenal dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini berisikan mengenai seluruh upaya yang harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, Undang- undang ini menjadi patokan dasar terhadap pemenuhan Hak- hak konsumen guna menciptakan rasa aman dan kenyamanan pada konsumen. Maxim sendiri merupakan salah satu penyedia jasa pengangkutan yang wajib memenuhi hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa pengangkuta. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat kekurangan dari pihak Maxim dalam memenuhi hak-hak konsumen. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Perlindungan hukum untuk konsumen pengguna transportasi online kendaraan roda dua berdasarkan ketentuan UUPK dalam pemenuhan hak asasi bagi konsumen selaku pengguna jasa transportasi online roda dua menjadi kewajiban penuh bagi pelaku usaha selaku penyedia jasa transportasi online untuk memberikan perlindungan dalam segi keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan layanan jasa tranportasi online yang disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Udara Berdasarkan Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 Chinta. M. J. Ndolu; Stefanus Don Rade
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.689

Abstract

Transportation according to Purwosutjipto is a reciprocal agreement between the carrier and the sender, in which the carrier binds himself to handle the safe transportation of goods and/or people from one place to a certain destination, while the sender binds himself to pay the freight. Meanwhile, the definition of carrier's responsibility is the obligation of the air transport company to compensate for losses suffered by passengers and/or freight forwarders as well as third parties. Responsibility can be known from the obligations that have been stipulated in the agreement or law. The obligation of transportation is to organize the transportationThis study aims to examine the legal relationship between airlines and passengers, as well as to determine the company's responsibility to passengers in the event of damage to goods. The method used in this research is normative method. The results of the study show that the legal relationship between the Air Transport Company and the passengers is a legal relationship which is a periodic agreement, namely an agreement with conditions that are carried out only for a certain time and for a certain action. Airline companies must be ready to be responsible to consumers who use air transportation services in accordance with applicable laws and regulations, namely Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and regulated more specifically in Ministerial Regulation Number 77 of 2011 concerning Air Transport Responsibilities.
Hukum Perkawinan Dalam Pemberian Mahar: Nein Welin Di Duablolong Elisabeth Trivonia Lali; Sepriliani Suryati Eltin Satung; Stefanus Don Rade
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i4.2376

Abstract

Marriage is a very important event in the life of our society. Marriage not only involves the bride and groom, but also the parents of both parties, their siblings, and even their respective families. In traditional traditions, marriage is not only important for living people, but is also a very meaningful event and receives full attention, and is attended by the spirits of the ancestors of both parties. A customary law community is a social community (paguyuban) consisting of people who are united because they have blood relations and/or a certain territory, have their own wealth, and are led by one or more people who are considered to have authority or power. Strength or they have values ​​as a guide to life and have no desire to separate each other.
Makna dalam Acara Ritual Adat Galih Tulang sebagai Bentuk Implementasi Hukum Lokal di Sumba Barat Daya Prety Paskalina Pati Bani; Maria Virginia Jawaina Wotan; Stefanus Don Rade; Mahensa Tapatfeto; Elfege Kotoen Pandong; Lusia Melania Robin; Yohanes Lorensio Mbale; Risto Babtista Kehitos
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i1.2448

Abstract

The law of engagement is a concept that has existed since ancient times. In the past, engagements often relied on customary law and social norms applicable in a particular society. However, with the increasing development of society and trade, there is a need to have more formal legal rules to regulate agreements and agreements. The term "engagement" refers to the equivalent of the Dutch term "Verbintenis" (Fuadi, 1999: 1). The term contract law includes all provisions in the third book of the Civil Code. The research method uses empirical methods where this method is through observations made by the public. Then it is studied through the customs of the people of Southwest Sumba, especially in kodi regarding the legal relations of engagements that occur with the traditional ritual of removing the bones of ancestors. The data was obtained from an interview with a native Kodi resident named Andreas Ikit Bani, a native descendant of Kodi who often participated in bone dissection rituals. The Galih Tulang event is a traditional ritual carried out by the people of Southwest Sumba to move the bones of their ancestors from old graves to new graves. This ritual is part of a sacred traditional ceremony and is considered important for the people of Southwest Sumba to honor the spirits of their ancestors (Andreas Ikit Bani, 2023). This event has a meaning and purpose that we must know, namely Galing Tulang is a ceremony that must be held to honor our deceased ancestors. The aim is to pay respects to the spirits of deceased ancestors, ask for blessings, and/or give them their proper place in the afterlife.
PERKAWINAN MEJA LEIN BOLAK SEBAGAI METODE PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN ADAT DI DESA WAIBALUN LARANTUKA Temaluru, Hermanus Maran Temaluru; Don Rade, Stefanus
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 1 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i1.1272

Abstract

Perkawinan Meja Lein Bolak adalah perkawinan adat Desa Waibalun di Larantuka yang dilaksanakan guna menyelesaikan perselisahan antara pihak laki-laki (Ana Opu) dan pihak perempuan (Belake) sebelum masuki perkawinan gereja. Perkawinan ini juga menyelesaikan perselisihan perkawinan adat yang disebabkan oleh pelanggaran norma adat. Penelitian kualitatif etnografi ini mengkaji makna, proses, dan dampak perkawinan Meja Lein Bolak sebagai metode penyelesaian perselisihan perkawinan adat. Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan ini memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai-nilai adat, seperti kesetiaan, kehormatan terkhusus pihak perempuan, keadilan, dan kekeluargaan. Perkawinan ini juga menciptakan rekonsiliasi, restorasi, dan reintegrasi antara pihak yang berselisih, serta memelihara dan melestarikan budaya adat Waibalun. Kata Kunci : Perkawinan Meja Lein Bolak, Perkawinan Adat, Budaya Adat Waibalun
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MENGGUNAKAN HUKUM ADAT LAMAHOLOT DI DESA HORINARA Horo, Hilarius; Don Rade, Stefanus
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 1 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i1.1278

Abstract

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Horinara menggunakan hukum adat Lamaholot adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mengacu pada hukum adat Lamaholot. Hukum adat Lamaholot merupakan hukum adat yang berlaku di wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan hukum adat Lamaholot dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan hukum adat Lamaholot, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu tahap permohonan, tahap persidangan, dan tahap putusan. Tahap permohonan dilakukan dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke kepala desa setempat. Tahap persidangan dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Tahap putusan dilakukan dengan mengeluarkan putusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa dan dikukuhkan lewat upacara Bau Lolong. Selain cara musyawara terdapat cara kedua yaitu sumpah adat yang dilakukan dengan ritual adat Belu Witi Wuling. Penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan hukum adat Lamaholot di Desa Horonara bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat setempat. Kata Kunci: Adat Lamaholot, Bau Lolong, Belu Witi Wuling
Co-Authors Adean Elisabeth Berti Bano Agustina Elfita Kolo Alexadros Mone Alexander Reynaldi Koli Alexsander Reynaldi Koli Alexzandro D. Manafe Alfonsius Andro G Tibo Alfonsus Rodriguez P.M. Ropa Alfonsus Ropa Allesandro Patricio Quinaldy Antonia Alfiayu Zigha Nanga Antonius Mario Pea Wukak Antonius Revilno Konseng Dacunha Aryanto Kode Bora Atika Putri Jayanti Bahy Frederick J Eryansan Bahy Frederick J. Eryansan Bendito Mitang, Yohanes Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Chendy A. Tode Chinta Mea Jacoba Ndolu Chinta. M. J. Ndolu Chinta. M. J. Ndolu Christian Melania Mali Dasi Crameraldo Anugerah Putra Openg D.W. Rabawati Delfiana Bani Dhey W. Tadeus Egidius Taimenas Elfege Kotoen Pandong Elias Bertolomeus Neu Roga Elisabeth Trivonia Lali Emilianus Harun Liwun Engelbertus Tobu Erick E. Davidson Djahamouw Erly Grizca Boelan Ermelinda Siquiera Ernesta Uba Wohon Ernesta Uba Wohon Ernestha Uba Wohon Eugenius Darwianto Sardita Putra Ferdinandus Bani Ferdinandus Lobo Ferdinandus Pile Tukan Fernanda Maia, Ledythria Filgentius Xander Laga Finsensius Samara Firgilius Kandro Mego Asman Florensiana Resi Ngepi Fransiska Nyoman Supadi Gabriela Putri Minami Gae Soro, , Elroswit E. Teresa Gana Gana Gelaldi Fransisco Meang Gelaldi Fransisco Meang Genoveva Sumanti Giovani DB Nongbut Godeliva MGMabilani Horo, Hilarius Ignecya Titania Katoda Jesika Jawa Katarina Leonita Wea Tawa Kelvin Eka Putra Banu Kenneth R.M Anakottapary Klara seke, Sonia Kornalia Naihetis Kurniawan Geong, Mario Pietro Laura Berenika Apriliani Tija Laurensius Kaba Dami Lay, Benediktus Peter Lobo, Ferdinandus Louisa Henukh Ledoh, Putri Marry Lusia Melania Robin Mahensa Tapatfeto Maria Anisia Duan Maria Dionisia Babut Maria Fransiska Owa Da Santo Maria T.Geme Maria Virginia Jawaina Wotan Maria Yosefina Bebhe Daa Marsianus Ampat Maruli Tade Melani Anastasia Wijono Meryana Susi Paula Bere Mikael Feka Monika Prisilia Sarah Nataly Silviana Dewi Nurwijayanti O. Waang, Andre Wiliam Patricia Abigail Martha Leba Patrick. A. Yazakur Peter Lay, Benediktus Prety Paskalina Pati Bani Redemtus Deferetin Paldo Pone Renita Sepriani R. Lepuan Risto Babtista Kehitos Rudolfus Talan Sepriliani Suryati Eltin Satung Shelvia Sipa Hekin Snak, Stefanus Sonia Klara Seke Stefanus Snak Temaluru, Hermanus Maran Temaluru Tuku Tiwa, Aprilianus Umbu Yanri Aryanto Fallo Vinsensius Falo Vinsensius Tamelab Waiwurin Safrianus Waiwurin Safrianus Yohanes Arman Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Lorensio Mbale Yohanes Pedro Haju Leton Yohanes Umbu Sogara Yosaphat Patrick Delano Fernadez