Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI PEMBINAAN PROFESI DAN ETIKA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PELANGGARAN BERNUANSA PIDANA OLEH PERSONEL PADA PENGAMANAN UNJUK RASA (STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA) Arfen Burju Pestado Manurung; Sumarno; Suci Ramadani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2788

Abstract

Pembinaan profesi dan etika kepolisian memiliki peran penting dalam membentuk anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas. Dalam pengamanan unjuk rasa, peran tersebut menjadi semakin strategis karena aparat kepolisian tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkewajiban melindungi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Meskipun berbagai regulasi dan mekanisme pembinaan telah diterapkan, masih ditemukan dugaan pelanggaran bernuansa pidana yang dilakukan oleh personel dalam pengamanan demonstrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan profesi dan etika kepolisian dalam mencegah pelanggaran bernuansa pidana pada pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Sumatera Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan institusi, publikasi media, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan profesi dan etika telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin dan kode etik yang didukung oleh regulasi dan kelembagaan yang memadai. Namun, fungsi preventifnya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan indikasi penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dalam pengamanan unjuk rasa. Efektivitas pembinaan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, budaya hukum organisasi, mekanisme pengawasan internal, dan dinamika pengamanan demonstrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan berbasis hak asasi manusia, peningkatan kapasitas personel, dan pengawasan preventif guna mewujudkan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
IMPLEMENTASI PEMBINAAN PROFESI DAN ETIKA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PELANGGARAN BERNUANSA PIDANA OLEH PERSONEL PADA PENGAMANAN UNJUK RASA (STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA) Arfen Burju Pestado Manurung; sumarno; Suci Ramadani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2794

Abstract

Pembinaan profesi dan etika kepolisian memiliki peran penting dalam membentuk anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas. Dalam pengamanan unjuk rasa, peran tersebut menjadi semakin strategis karena aparat kepolisian tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkewajiban melindungi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Meskipun berbagai regulasi dan mekanisme pembinaan telah diterapkan, masih ditemukan dugaan pelanggaran bernuansa pidana yang dilakukan oleh personel dalam pengamanan demonstrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan profesi dan etika kepolisian dalam mencegah pelanggaran bernuansa pidana pada pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Sumatera Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan institusi, publikasi media, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan profesi dan etika telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin dan kode etik yang didukung oleh regulasi dan kelembagaan yang memadai. Namun, fungsi preventifnya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan indikasi penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dalam pengamanan unjuk rasa. Efektivitas pembinaan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, budaya hukum organisasi, mekanisme pengawasan internal, dan dinamika pengamanan demonstrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan berbasis hak asasi manusia, peningkatan kapasitas personel, dan pengawasan preventif guna mewujudkan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Penanganan Tindak Pidana Umum Oleh Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Militer Tri Sandi; Suci Ramadani; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2804

Abstract

Artikel ini mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diterapkan pada tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI, serta dampaknya bagi kewenangan mengadili Peradilan Militer. Kajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistem. Bahan hukum primernya terdiri atas UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI beserta perubahannya melalui UU Nomor 3 Tahun 2025, dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Temuan menunjukkan bahwa KUHP Nasional memang mengganti landasan hukum pidana materiil, tetapi tidak serta-merta menghapus atau memindahkan seluruh wewenang Peradilan Militer. Titik persoalannya ada pada benturan antara Pasal 9 UU Peradilan Militer, yang menetapkan yurisdiksi menurut status pelaku ketika delik dilakukan, dan Pasal 65 UU TNI hasil perubahan 2025, yang membagi yurisdiksi menurut sifat deliknya. Benturan ini kian krusial karena Pasal 74 UU TNI menggantungkan efektivitas Pasal 65 pada lahirnya undang-undang Peradilan Militer yang baru. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan KUHP Nasional kepada prajurit perlu dipisahkan dari persoalan kompetensi absolut pengadilan. Harmonisasi peraturan dan pedoman penegakan hukum dibutuhkan supaya tidak muncul ketidakjelasan soal forum, prosedur, dan pertanggungjawaban pidana prajurit.
LEGAL CERTAINTY OF TERMINATION OF INVESTIGATIONS ONDRUG ABUSERS THROUGH RESTORATIVE JUSTICE BASED ON SUPREME COURT CIRCULAR LETTER NUMBER 1 OF 2026 CONCERNING GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF THE 2023 CRIMINAL CODE AND THE 2025 CRIMINAL PROCEDURES Afrian Faryandi; Sumarno; Suci Ramadani
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 6 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Termination of investigations against drug abusers through a restorative justice approach is a new paradigm in the Indonesian criminal justice system after the enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code and Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2026 concerning Guidelines for the Implementation of the 2023 Criminal Code and the 2025 Criminal Procedure Code. However, its implementation still faces various legal certainty issues, starting from the clarity of the qualification categories of abusers based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010, the accountability of the Integrated Assessment Team (TAT) when evidence exceeds the quantitative provisions in the SEMA a quo, the position of Joint Regulation Number 01/PB/MA/III/2014 as a reference material after the enactment of the 2023 Criminal Code and the 2025 Criminal Procedure Code, the relationship between SEMA Number 1 of 2026 and existing implementing regulations for restorative justice (Perpol, Perja, and Perma), to the impact of the SEMA a quo on the determination of the Head of the District Court on the request to terminate the investigation. This study aims to analyze the legal certainty of terminating the investigation of drug abusers through restorative justice based on these provisions. The study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case approach, supported by empirical data through interviews with law enforcement officers. The analysis was conducted qualitatively using the Theory of Legal Certainty, Theory of Restorative Justice, Theory of Accountability, and Theory of the Legal System. The results of the study indicate that the existing regulations have not fully provided legal certainty because the parameters for qualifying drug abusers have not been consistently integrated between the Narcotics Law, SEMA 4/2010, and the work results of the TAT; there is no accountability standard for the TAT in conditions of deviation from SEMA 4/2010; the position of the 2014 Joint Regulation and other RJ implementing regulations after the new Criminal Code/Criminal Procedure Code is unclear; and the limits of the authority of the Head of the District Court in determining the termination of the investigation are not yet clear. Therefore, it is necessary to improve regulations through more comprehensive arrangements, harmonization of implementing regulations, and strengthening institutional accountability in order to realize legal certainty in the application of restorative justice to drug abusers.
Criminal Liability of Perpetrators of Money Laundering in Narcotics Cases under the Framework of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and Law Number 8 of 2010 Teguh Hidayat; Ismaidar Ismaidar; Suci Ramadani
Formosa Journal of Science and Technology Vol. 4 No. 5 (2025): May 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjst.v4i5.83

Abstract

A jurisprudential comparison of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) and Indonesia's Money Laundering Act, particularly concerning narcotics predicate offenses, shows significant congruence in proscribing concealment and assigning criminal responsibility to individuals and entities. Nevertheless, potential disparities in predicate offense definitions and challenges in international legal assistance and asset repatriation necessitate further harmonisation. Recommendations to enhance Indonesia's framework involve reviewing Indonesia's Money Laundering Act for full UNCAC compatibility, improving mutual legal assistance and extradition, exploring non-conviction based asset forfeiture, assessing penal sanctions, building enforcement capacity, and increasing public and financial sector awareness to effectively suppress money laundering activities.
A Legal Analysis of Criminal Offenses in Employment Affecting Other Persons Within the Workplace, Viewed in Light of Act No. 1 of 1970 regarding Work Safety Muhammad Mujahidin ZA; Rahmayanti Rahmayanti; Suci Ramadani
Formosa Journal of Science and Technology Vol. 4 No. 7 (2025): July 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjst.v4i7.115

Abstract

The increasing incidence of occupational accidents in Indonesia underscores the crucial importance of Occupational Safety and Health (OSH) as well as the suboptimal enforcement of corporate criminal liability for OSH violations. This normative juridical research analyzes the application of corporate criminal law, corporate accountability factors, and aspects of protection for workers as well as 'any other persons'. The findings indicate that suboptimal legal implementation stems from low corporate awareness and ineffective sanctions within the Occupational Safety Law, thereby leading to enforcement inconsistencies. Although corporate accountability factors are identified, establishing such liability proves complex. This study recommends the reform of the OSH Law to strengthen sanctions and clarify legal subjects; the mandatory implementation of comprehensive OSH standards by corporations; and stricter government oversight.