Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Tanggung Jawab Hukum atas Kejahatan Siber yang Melibatkan Teknologi Artificial Intelligence di Indonesia Haris Habibi; Suci Ramadani; Rahmayanti Rahmayanti; Khairuddin Siregar; Jhoni Muda Pratama Barus
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juni: Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v5i2.6908

Abstract

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) technology has fundamentally transformed the landscape of cybercrime in Indonesia by giving rise to various forms of digital offenses that have not been adequately accommodated within the existing legal framework. This study aims to examine the legal regulation of AI-based cybercrime in Indonesia and the legal liability framework applicable to developers, operators, and users when AI systems are utilized to commit criminal acts. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of primary legal materials, including the Law on Electronic Information and Transactions and its amendments, as well as Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The findings reveal a significant normative gap, as Indonesia's cybercrime legislation has not been designed to accommodate the autonomous behavior of AI systems. This study concludes that Indonesia requires a dedicated AI governance framework that explicitly regulates the distribution of criminal and civil liability across the AI value chain in order to ensure legal certainty in addressing AI-based cybercrime
Analisis Efektivitas Penindakan Parkir Liar Di Kota Medan Oleh Direktorat Samapta Polda Sumatera Utara: Studi Kasus Penegakan Hukum Dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Faruq Rozy; Ismaidar; Suci Ramadani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2648

Abstract

Studi ini bertujuan mengkaji asesmen risiko dalam kerangka kebijakan pemasyarakatan, khususnya sebagai mekanisme pertimbangan pemberian hak bersyarat kepada narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai, dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa secara normatif, asesmen risiko telah dirancang sebagai instrumen seleksi guna menyeimbangkan antara tujuan rehabilitasi narapidana dan perlindungan masyarakat dalam bingkai politik hukum pidana. Akan tetapi, dalam tataran implementasi, asesmen risiko belum dapat berfungsi secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh tekanan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kecenderungan orientasi administratif dalam proses pemberian hak bersyarat. Asesmen risiko lebih banyak mengedepankan indikator internal lapas seperti perilaku dan kepatuhan narapidana, sementara faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap risiko residivisme—seperti keterkaitan dengan jaringan narkotika dan kesiapan sosial narapidana—belum dikaji secara komprehensif. Di samping itu, narapidana cenderung memandang asesmen risiko sebatas prosedur administratif belaka, bukan sebagai bagian integral dari proses pembinaan. Keadaan ini berpotensi melemahkan fungsi selektif kebijakan hak bersyarat sebagai instrumen pengendalian kejahatan sekaligus upaya perlindungan masyarakat.