Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.384
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustitiabelen Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Journal Evidence Of Law Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum JURNAL RUANG HUKUM Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Jurnal Ilmu Multidisiplin ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Santy Fitnawati WN
Universitas Primagraha
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Akibat ekonomi pemungutan pajak WN, Santy Fitnawati; Fauzan, Ahmad; Dharmawan, Asep; Apriliani, Natasha
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.41

Abstract

Pajak adalah iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang pemungutan pajak dan dampak ekonomi akibat pemungutan pajak. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana dampak ekonomi dari adanya pemungutan pajak dalam perekonomian suatu negara. Pemungutan pajak sudah ada sejak zaman kuno. Awalnya, pajak digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik seperti pembangunan jalan, irigasi, dan pertahanan. Seiring berjalannya waktu, sistem perpajakan menjadi lebih kompleks dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Dalam Perpajakan Indonesia mengenal Tiga Cara Sistem Pemungutan Pajak yaitu Official Assessmet System, Self Assessment System dan With Holding system dimana masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi tersendiri dalam pengumpulan pajak. Namun, terdapat tantangan dalam pemungutan pajak di Indonesia terkait dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta risiko penghindaran pajak Dampak Ekonomi dari Pemungutan Pajak dibagi menjadi 2 yaitu Dampak Secara Langsung dan Tidak Langsung.
Akibat hukum dari suatu perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia WN, Santy fitnawati; Mulyani, Intan Tri; Lestari, Siska Dewi; Suyatna, Riki Gana
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.43

Abstract

Sebagai subjek hukum manusia tidak terlepas dari hal yang bernama Perjanjian, Perjanjian merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang sepakat untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Artikel ini bertujuan untuk membahas akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian, baik terhadap pihak yang terlibat, maupun terhadap pihak ketiga yang dapat terpengaruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif, dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang sah memiliki akibat hukum berupa kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi isi perjanjian, serta memberikan hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian melalui jalur hukum.
Hutang pajak WN, Santy Fitnawati; Sunarya, Asep; Riyanto, Surya; Rivaldi, Wahyu
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.45

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Pajak Nomor 19 Tahun 2000 adalah dasar hukum mengenai hutang pajak. Hutang pajak yang terjadi di KPP disebabkan karena kurangnya kesadaran pemahaman akan kewajibannya dalam melaksanakan peran perpajakan mengakibatkan fiskus (Pejabat Pajak) harus menetapkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, besarnya ketetapan pajak yang ditentukan oleh fiskus menyebabkan meningkatnya tunggakan pajak. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hutang pajak yaitu akibat kelalaian pembayaran pajak maka timbulnya hutang pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan normatif (Statutory Approach), metode penelitian ini memfokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terkait dengan pajak secara umum maupun ketentuan khusus mengenai hutang pajak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hutang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan/atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu.
Peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak di Indonesia WN, Santy Fitnawati; Winarso, Cepi; Juniyato, Dwi; Paradises, Sofia Billa; Nathasya, Nathasya
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.46

Abstract

Dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari sini dapat dilihat bahwa setiap peradilan memiliki tugasnya masing-masing untuk mengatasi suatu sengketa. Disini penulis lebih memfokuskan kepada sengketa dalam bidang administrasi terutama perpajakan, yang dimana tempat penyelesaiannya itu dapat dilakukan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dari paparan singkat tersebut, penulis tertarik mengajukan beberapa permasalahan diantaranya apakah penyebab timbulnya sengketa pajak dan bagaimana peranan peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak. Tujuan penulisan jurnal ini adalah supaya pembaca dapat mengetahui bagaimana peranan peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Peradilan Administrasi dipandang sangat perlu adanya atau sangat diperlukan, karena dipandang sebagai tempat pengadilan untuk suatu perkara yang mengkhusus di bidang administrasi itu sendiri. Dengan adanya suatu pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara di bidang administrasi, tentunya orang-orang akan lebih percaya dan yakin atas keputusan yang diberikan dalam suatu perkara administrasi dan tidak ada lagi keraguan karena yang menyelesaikan perkara tersebut adalah orang-orang yang khusus dibidangnya.
The Role and Implementation of the Administrative Court in Guaranteeing Legal Certainty in Government Administrative Decisions Fitnawati WN, Santy; Maulana, Anas; Hidayatulloh, Syarif; Solehun, Solehun; Apitri, Siti
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 03 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN) holds a pivotal role in upholding the rule of law by reviewing the legality of state administrative actions and safeguarding citizens' legal rights. This study explores the existence and practical implementation of the PTUN in ensuring legal certainty over State Administrative Decisions (Keputusan Tata Usaha Negara, KTUN). Employing a normative juridical approach with qualitative-descriptive analysis, the research examines statutory regulations and relevant literature. The findings reveal that, despite a solid legal foundation, the effectiveness of PTUN is hindered by limited public legal awareness, restricted access to judicial mechanisms, and insufficient understanding of its jurisdictional authority. To enhance the court’s functionality within Indonesia’s administrative law system, the study recommends strengthening institutional frameworks, improving human resource capacity, and expanding public legal education. These measures are essential to realize the court's mandate in delivering administrative justice and ensuring good governance.
Penggunaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Gusuran Di Kantor Pertanahan Kota Serang Santy Fitnawati WN; Asep Dharmawan; Rahmawati Rahmawati; Wahyu Rivaldi
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i2.1660

Abstract

Land has a very important role in showing the independence and sovereignty of its owner, so that land disputes arise. But not all problems need to be resolved in court or trial. Currently there is a method of Alternative Dispute Resolution or ADR (alternative dispute resolution) which is a type of non-litigation dispute resolution which has recently become increasingly popular because it is implemented through mediation, where there is no bias from the mediator. The formulation of the problem in this research is that there are two main questions asked, first, the role of the land office in resolving land disputes through agreements and second, the Land Office making agreements in land disputes. The results of this research show that a mediator's responsibilities during mediation include facilitating discussions, enforcing the law, getting all parties to discuss problems and concerns honestly, helping each other remind each other that disputes are not battles that must be won but resolved, listening attentively, taking notes, and ask questions, and help all parties reach consensus or common ground. The procedure for resolving land disputes through mediation is by the disputing parties submitting a complaint to the Land Office, followed by a review, final negotiations and an agreement process. If all parties reach an agreement, the agreement is made in writing, whereas if an agreement is not reached, the parties have the option to take the case to court.
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Melalui Program Sosialisasi Perpajakan Desa Akbar Fauzan; Santy Fitnawati WN; Irmayanti Irmayanti
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i2.1663

Abstract

Discussing taxation, taxes have a very urgent position in the discussion of state life. The reason is that tax funds are really needed to finance the majority of expenditure for state development so that it is hoped that it will bring prosperity to the community. This research was conducted to determine the role of disseminating knowledge about taxation which is important in providing tax payments to the public. The research method is to use qualitative with descriptive analysis, namely library research. Then sources of scientific articles and related books and newspapers about taxpayers. The results of this research are that tax awareness, tax awareness and the consequences of taxation have a positive effect on taxpayer compliance.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Atas Pedagang Kaki Lima di Pasar Ciruas Kabupaten Serang Veni Septiani; Santy Fitnawati; Rizki Nurdiansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Ciruas serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah belum optimal. Upaya sosialisasi dan penertiban telah dilakukan, namun PKL tetap beraktivitas di area terlarang karena faktor ekonomi dan lokasi strategis. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya Satpol PP, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian merekomendasikan perlunya strategi penegakan hukum yang lebih humanis dan kolaboratif serta penguatan sanksi administratif
Analisis ketentuan umum perpajakan dan kontribusi pajak terhadap kedaulatan fisikal negara Nuraida, Siti Rahma; Angriani, Fani Shyla; Azizah, Afwa Nur; Hayatinufus, Meisha Amelia; WN, Santy Fitnawati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.86

Abstract

Artikel ini mengkaji tantangan dalam penerapan ketentuan umum perpajakan serta upaya optimalisasi kontribusi pajak untuk memperkuat kedaulatan fiskal negara. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas dinamika ekonomi global yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, konsistensi regulasi, dan kemampuan negara dalam memobilisasi penerimaan domestik. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan hukum dan struktural dalam sistem perpajakan Indonesia, serta mengidentifikasi mekanisme strategis yang dapat menjadikan pajak instrumen fiskal yang tangguh, terutama pada situasi krisis global seperti guncangan ekonomi dan perubahan iklim. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini mengevaluasi regulasi yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka perpajakan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam kepatuhan wajib pajak, harmonisasi hukum, dan kapasitas fiskal adaptif. Namun demikian, penelitian juga mengungkap bahwa optimalisasi kontribusi pajak melalui reformasi digital, penguatan penegakan hukum, dan kebijakan pajak yang responsif terhadap lingkungan dapat secara signifikan meningkatkan kedaulatan fiskal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koherensi regulasi perpajakan dan penyelarasan dengan perkembangan global merupakan langkah penting untuk memastikan ketahanan fiskal jangka panjang.
Kajian komprehensif tentang subjek, objek, dan tarif PPH dan PPN bagi wajib pajak di Indonesia Fithroh, Muidatul; Nengsih, Eka Yulia; Mulyani, Intan Tri; Saputra, Bayu Aditya; Hakiki, Rizkiy; WN, Santy Fitnawati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.87

Abstract

Kajian mengenai subjek, objek, dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan aspek fundamental dalam sistem perpajakan Indonesia yang berbasis self-assessment system. Pemahaman yang komprehensif atas kedua jenis pajak tersebut sangat diperlukan agar wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam struktur subjek pajak, kategori objek pajak, dan ketentuan tarif yang berlaku pada PPh dan PPN, serta hubungan keduanya dalam praktik administrasi perpajakan modern. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa PPh dan PPN memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi; PPh menekankan kemampuan ekonomis wajib pajak, sedangkan PPN menitikberatkan pada konsumsi barang dan jasa. Perbedaan subjek, objek, dan tarif kedua pajak ini memberikan implikasi signifikan terhadap beban kepatuhan, perencanaan pajak, serta stabilitas penerimaan negara. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi mahasiswa, peneliti, dan pemangku kebijakan perpajakan.
Co-Authors Abu Bakar, Aldestianah Putri Ahmad Fauzan Ahmad Fauzan Akbar Fauzan Anfal, Sofiatul Angriani, Fani Shyla Apitri, Siti Apriliani, Natasha ARIF RAHMAN Arif Rahman Asep Dharmawan Asep Sunarya Azizah, Afwa Nur Bahri, Musa Cepi Winarso Cepi Winarso Dharmawan, Asep Dika Ratu Marfu'atun Dika Ratu Marfu’atun Dwi Juniyanto Fasya, Muhamad Farhan Aishwar Fathullah Fathullah Fa’iq, Fa’iq Fithroh, Muidatul Hakiki, Rizkiy Hayatinufus, Meisha Amelia Hidayah, Anisa Nurul Hidayani, Delis Hidayat, Asep Guntur Ibrahim, Ilman Ima Rahmawati Irmayanti Irmayanti Juniyato, Dwi Kasjana, Kasjana Lestari, Siska Dewi Listyani, Nilam Cahya Mabsuti, Mabsuti Marhamah, Siti Habibah MAULANA, ANAS Meisha Amelia Hayatinnufus Muhamad Romdoni Mulyani, Intan Tri Mu’awanah, Yayatul Nadia, Tryola Nahes Setiawan Nathasya Nathasya Nathasya Nathasya Nathasya, Nathasya Nengsih, Eka Yulia Nilam Cahya Listyani Nuradia Fitria Nuradia Fitria Nuraida, Siti Rahma Nurhasan Nurhasan Paradises, Sofia Billa Putri, Nabila Rahmawati Rahmawati Ramadhan, Deandra Refaldi, Reza Riki Gana Suyatna Rio Rolando Rivaldi, Wahyu Riyanto, Surya rizki nurdiansyah Rizki Nurdiansyah Robby Nurtresna Saputra, Bayu Aditya Solehun, Solehun Sopiyati, Sopiyati Surya Rianto Surya Rianto Syarif Hidayatullah Syarif Hidayatulloh Veni Septiani Wahyu Rivaldi Winarso, Cepi