Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.384
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustitiabelen Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Journal Evidence Of Law Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum JURNAL RUANG HUKUM Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Jurnal Ilmu Multidisiplin ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Santy Fitnawati WN
Universitas Primagraha
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Hukum pajak: Penggolongan pajak dan peranannya bagi negara Anfal, Sofiatul; Rahmawati, Ima; Kasjana, Kasjana; Ibrahim, Ilman; WN, Santy Fitnawati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.88

Abstract

Pajak merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang berperan penting Dalam pembiayaan kegiatan publik dan pengaturan ekonomi. Penggolongan pajak Berdasarkan berbagai kriteria, seperti objek, subjek, dan sifatnya, memungkinkan pemerintah Untuk mengelola sumber pendapatan secara lebih efektif. Artikel ini menganalisis klasifikasi Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan Indonesia, termasuk pajak penghasilan, pajak Pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya. Peranan pajak bagi Negara melampaui fungsi fiskal semata, meliputi redistribusi kekayaan, stabilisasi ekonomi, Dan regulasi perilaku masyarakat. Selain itu, implikasi penggolongan pajak terhadap Kebijakan fiskal tercermin dalam kemampuan pemerintah untuk merancang kebijakan yang Adil, transparan, dan responsif terhadap tantangan ekonomi. Melalui kajian ini, penulis Menyoroti pentingnya harmonisasi antara klasifikasi pajak dan kebijakan fiskal untuk Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Analisis didasarkan pada data dari Direktorat Jenderal Pajak dan teori ekonomi terkait, menunjukkan bahwa penggolongan yang tepat Dapat memperkuat peran pajak sebagai pilar utama kesejahteraan negara.
Tinjauan yuridis terhadap kewenangan pemeriksaan dan penagihan pajak dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak Mu’awanah, Yayatul; Marhamah, Siti Habibah; Listyani, Nilam Cahya; Hidayani, Delis; Refaldi, Reza; WN, Santy Fitnawati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.89

Abstract

Pemeriksaan dan penagihan pajak merupakan dua instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi untuk memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kerangka sistem self assessment. Meskipun wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, faktanya tingkat pelanggaran dan tunggakan pajak masih tergolong tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pemeriksaan dan penagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis prosedur, tahapan, dan legalitas pemeriksaan serta penagihan pajak sebagai upaya penegakan hukum dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai prosedur tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga berdampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Efektivitas upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia Lestari, Siska Dewi; Fasya, Muhamad Farhan Aishwar; Putri, Nabila; Bahri, Musa; WN, Santy Fitnawati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.90

Abstract

Sengketa pajak di Indonesia terus meningkat seiring kompleksitas regulasi dan perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan fiskus. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas upaya hukum keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan Kembali dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak wajib pajak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan putusan Pengadilan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas upaya hukum masih terbatas oleh rendahnya independensi keberatan, lambatnya proses banding, keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur gugatan, serta kualitas administrasi fiskus yang belum merata. Meskipun kerangka hukum cukup kuat, implementasinya belum optimal dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan dan peningkatan aksesibilitas prosedur agar perlindungan hak wajib pajak dapat tercapai secara proporsional.
The Role of Mediators in Resolving Divorce Cases at The Serang Religious Court Under Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 Abu Bakar, Aldestianah Putri; Fathullah, Fathullah; Fitnawati WN, Santy
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1796

Abstract

Mediation is one of the mandatory dispute resolution efforts in civil cases, including divorce cases handled by the Religious Court. This mechanism serves as an alternative that allows the parties to reach a peaceful settlement without going through a lengthy, complex, and costly litigation process. Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court strengthens the mediator’s role as a facilitator of peace and reinforces the obligation of mediation in civil dispute resolution. This study aims to analyze the role of mediators in resolving divorce cases at the Religious Court of Serang based on the provisions of the regulation. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, supported by empirical data obtained through interviews with mediators at the Religious Court of Serang. This combination aims to provide a comprehensive understanding of the mediator’s role from both normative and practical perspectives. The results of the study indicate that mediators play an important role in facilitating communication between parties, managing the mediation process, identifying each party’s interests, exploring possible settlement options, and assisting in formulating final and legally binding agreements. However, the success of mediation is greatly influenced by factors such as the parties’ willingness to reconcile, the mediator’s communication skills, and the existence of clear and consistent regulations
Tinjauan ketentuan umum dan tata cara perpajakan WN, Santy Fitnawati; Hidayah, Anisa Nurul; Fa’iq, Fa’iq; Nadia, Tryola; Sopiyati, Sopiyati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.91

Abstract

berhubungan dengan artikel, meliputi latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah dasar fundamental dalam sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur interaksi antara wajib pajak dan pemerintah. Regulasi ini meliputi prinsip-prinsip inti seperti pendaftaran, penentuan, pembayaran, dan penagihan pajak, serta penerapan sanksi untuk pelanggaran administratif. Melalui KUP, pemerintah berusaha membangun sistem perpajakan yang jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Memahami ketentuan ini sangat penting agar wajib pajak dapat menjalankan tanggung jawab perpajakan mereka secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Studi ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, serta beragam referensi akademis dan sumber hukum yang relevan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan KUP yang efisien dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak dan memperkuat pendapatan negara di bidang perpajakan. Di samping itu, penerapan prosedur perpajakan yang sederhana dan bertanggung jawab bisa mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai sumber utama untuk mendanai pembangunan nasional.
Analisis hukum berbagai jenis pajak dalam konstribusi terhadap penerimaan negara WN, Santy Fitnawati; Ramadhan, Deandra; Maulana, Anas; Hidayatullah, Syarif; Hidayat, Asep Guntur
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.92

Abstract

Pajak, yang merupakan sumber utama pendapatan negara, memainkan peran penting dalam pemerintahan dan membiayai kemajuan negara. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) juga mempengaruhi pendapatan negara. Selain itu, penelitian mengkaji kebijakan pemotongan dan pemungutan pajak, yang merupakan komponen penting dari sistem pajak Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari Kementerian Keuangan, peraturan -undangan, dan literatur akademik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PPh memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. PPN dan juga PPnBM masing-masing menyumbangkan lebih dari 70% pendapatan nasional setiap tahun. Meskipun sistem pemotongan dan pengumpulan pajak telah meningkatkan penyediaan pajak wajib dan mempercepat penerimaan negara, masih terdapat masalah seperti pelaporan yang tertunda, kurangnya pengawasan administrasi, dan kurangnya pemahaman tentang wajib pajak.
Penghindaran Pajak Dan Pencegahannya Santy Fitnawati WN; Nuradia Fitria; Arif Rahman
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i2.806

Abstract

Tax avoidance has become a global issue that is widely discussed in various countries in the world. Every year there is an estimated state loss of around Rp 69 trillion due to tax avoidance schemes in Indonesia. This research method uses a qualitative method, while the data collection technique is done by searching from various sources, be it through print or electronic mass media coverage. The results show that there are obstacles in the formulation of anti-tax avoidance rules in Indonesia, where the government is faced with taxpayers who are able to take advantage of existing tax provisions. In this regard, the government has attempted to prevent tax avoidance through the implementation of policies such as anti thin capitalization, CFC rule, transfer pricing, and anti treaty shopping. However, policies that fall into the SAAR category are considered not optimal. Therefore, the government can also consider GAAR instruments that are currently applied in various countries.
Peraturan Hukum tentang Pemberian Hak Tanggungan Tanah Surya Rianto; Santy Fitnawati WN; Dika Ratu Marfu’atun; Nurhasan Nurhasan
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2710

Abstract

The bill governs the administration of liability-rights. The rights of the liquefied are not divided unless promised in the document the rights are given. If a lien was applied to a certain land right, then it could be agreed upon in the corresponding document of the lien grant, that the payment of secured debts could be made in installments of the same amount as the price of liens. It is part of the title of the load that will be separated from the rights of the load, so the rights of the load in turn weigh only the remainder of the load to secure the rest of the debt. Land rights that can be encumbered with a mortgage are property rights, commercial property rights, and building rights. In addition to the land rights, the land rights of the state that, according to the prevailing regulations of legislation, must be registered and depending on the property that can be deducted, can also be the property rights.
Analisis Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Perdesaan Bersertifikat Ganda Cepi Winarso; Nathasya Nathasya; Santy Fitnawati WN; Robby Nurtresna
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2713

Abstract

Land ownership was part of the civil rights, and the state gave legal evidence to probed peoples with land certificates. Inaccuracies in the making of the land papers/certificates could be due to deliberate or fraud (fraud) and/or coercion (dwang) in the making of the physical or legal data recorded on the land list. Hence, the certificate given may be invalid. The purpose of this research is to 1. Analyzing how the settling of the overlapping land-ownership disputes led to a dual certificate. 2. BPN responsibility analysis and legal protection methods in the making of double certificates. The study is conducted using a methodological study of prescriptive law and a field investigation approach. The land dispute was a dispute between two or more persons to retain a legal property rights against each person or group to maintain an interest in the same land or item inside or above the ground.
Co-Authors Abu Bakar, Aldestianah Putri Ahmad Fauzan Ahmad Fauzan Akbar Fauzan Anfal, Sofiatul Angriani, Fani Shyla Apitri, Siti Apriliani, Natasha ARIF RAHMAN Arif Rahman Asep Dharmawan Asep Sunarya Azizah, Afwa Nur Bahri, Musa Cepi Winarso Cepi Winarso Dharmawan, Asep Dika Ratu Marfu'atun Dika Ratu Marfu’atun Dwi Juniyanto Fasya, Muhamad Farhan Aishwar Fathullah Fathullah Fa’iq, Fa’iq Fithroh, Muidatul Hakiki, Rizkiy Hayatinufus, Meisha Amelia Hidayah, Anisa Nurul Hidayani, Delis Hidayat, Asep Guntur Ibrahim, Ilman Ima Rahmawati Irmayanti Irmayanti Juniyato, Dwi Kasjana, Kasjana Lestari, Siska Dewi Listyani, Nilam Cahya Mabsuti, Mabsuti Marhamah, Siti Habibah MAULANA, ANAS Meisha Amelia Hayatinnufus Muhamad Romdoni Mulyani, Intan Tri Mu’awanah, Yayatul Nadia, Tryola Nahes Setiawan Nathasya Nathasya Nathasya Nathasya Nathasya, Nathasya Nengsih, Eka Yulia Nilam Cahya Listyani Nuradia Fitria Nuradia Fitria Nuraida, Siti Rahma Nurhasan Nurhasan Paradises, Sofia Billa Putri, Nabila Rahmawati Rahmawati Ramadhan, Deandra Refaldi, Reza Riki Gana Suyatna Rio Rolando Rivaldi, Wahyu Riyanto, Surya rizki nurdiansyah Rizki Nurdiansyah Robby Nurtresna Saputra, Bayu Aditya Solehun, Solehun Sopiyati, Sopiyati Surya Rianto Surya Rianto Syarif Hidayatullah Syarif Hidayatulloh Veni Septiani Wahyu Rivaldi Winarso, Cepi