Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.466
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Eksplorasi Pandecta Yustisia Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Dinamika Hukum Varia Justicia Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Community Empowerment Borobudur Law Review AMNESTI : Jurnal Hukum Jurnal Dedikasi Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Jurisprudence
Dyah Adriantini Sintha Dewi
Universitas Muhammadiyah Magelang
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Technical Note: Panduan Praktis Strategi Aman dalam Transaksi Fintech di Indonesia Dakum, Dakum; Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’; Iswanto, Bambang Tjatur; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Sulistyaningsih, Puji; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 2 (2024): Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i2.11952

Abstract

Perkembangan Industri Financial Technology (Fintech) yang pesat memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan kepada masyarakat. Perkambangan ini membawa dampak positif namun juga membawa tantangan, terutama dalam hal keamanan dan kepercayaan pengguna. Artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi masyarakat dalam bertransaksi fintech dengan aman dan efektif. Rekomendasi ini mencakup praktik terbaik yang harus diterapkan, seperti memilih platform fintech yang terpercaya, melakukan riset sebelum berinvestasi, menggunakan fitur keamanan tambahan, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi sumber daya dan alat yang dapat digunakan oleh masyarakat, termasuk situs resmi untuk memverifikasi legalitas penyelenggara fintech, aplikasi keuangan pribadi untuk mengelola keuangan, serta program edukasi dan webinar yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Pemanfaatan sumber daya ini memiliki tujuan pengguna fintech dapat meningkatkan literasi keuangan dan memahami risiko yang terkait dengan penggunaan layanan fintech. Berdasarkan pemahaman yang holistik dan kesadaran calon pengguna fintech, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan fintech secara optimal, mendukung inklusi keuangan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Judge's Logical Fallacies And Prospects For The Convict In Supreme Court Decision Number 813 K/PID/2023 Elya Kusuma Dewi Elya; Muhammad Abdul Aziz; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Tanto Lailam; Clarizze Yvoine Mirielle
Jurnal Jurisprudence Vol. 14, No. 1, June 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v14i1.3347

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This research scrutinizes the judge's logical fallacy in considering the life history and emotional and psychological condition of the Defendant in Supreme Court Decision Number 813 K/Pid/2023 against the Defendant who was found guilty in a case of premeditated murder, which potentially results in a lighter sentence for the Defendant. Methodology: The research methodology used doctrinal methods. Data were collected, selected, grouped, and arranged in narrative form and analyzed qualitatively. The approach used in this research was a normative approach with legal theory analysis to obtain a complete picture of the judge's considerations in implementing decisions. The analysis utilized was content analysis, i.e., interpreting the meanings intended by and in the judge's considerations in Supreme Court Decision Number 813 K/Pid/2023. Results: The research findings exhibited the life history and social circumstances of the Defendant, who, at that time, served as a member of the Indonesian National Police, with his last position as Kadiv Propam (Head of the Professional and Security Division) who had contributed to the state by contributing to maintaining order and security and upholding the law in the country. The Defendant having served as a member of the National Police for approximately 30 years is a consideration that reduces the sentence. This becomes a logical fallacy for judges, resulting in the impact of public distrust in law enforcement. Applications of this study: The purpose of this research is to elucidate the dynamics of judges' logic in making logical legal considerations in accordance with applicable rules. Keywords: Judge's Consideration, Death Penalty, Court Decision.   ABSTRAK  Tujuan: Penelitian ini mengkaji kekeliruan pemikiran hakim dalam mempertimbangkan riwayat hidup dan kondisi psikologis emosional terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana yang berpotensi menyebabkan hukuman yang lebih ringan bagi terdakwa. Metode: Metodologi penelitian menggunakan metode doctrinal, Data dikumpulkan, dipilih, dikelompokkan, dan dirangkai dalam bentuk narasi serta dianalisis secara kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif analisis teori hukum sehingga dapat memperoleh gambaran secara lengkap mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan putusan. analisis yang digunakan content analysis, yaitu menafsirkan makna-makna yang dimaksud oleh dan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Hasil: Temuan penelitian menunjukkan bahwa riwayat hidup dan keadaan sosial terdakwa dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air, Terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun telah menjadi pertimbangan yang memperingan pemidanaan sebagai kekeliruan hakim dalam berpikir, sehingga dapat menimbulkan dampak  ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Aplikasi penelitian: Kegunaan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dinamika logika hakim dalam membuat suatu pertimbangan hukum yang logis sesuai aturan yang berlaku. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Hukuman Mati, Putusan Pengadilan
Efektivitas Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dalam Rehabilitasi Lansia Terlantar di Luar Panti Sosial Agatha, Amanda Delvia; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna; Dewi, Dyah Adriantini Sintha
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak dan mutu yang sama secara minimal dalam penelitian ini berfokus pada rehabilitasi lansia terlantar di luar panti sosial Kota Magelang tahun 2023. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota dalam penerapannya belum efektif. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan penelitian sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam pelaksanaannya belum efektif berdasarkan analisis faktor penegak hukum, faktor anggaran dan faktor masyarakat.
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Hermawanto, A'an; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11942

Abstract

Kemiskinan di Indonesia jadi fokus utama karena dampak sosial, ekonomi, dan politiknya. Pemerintah berupaya keras sejak Orde Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009. Faktor penyebabnya termasuk rendahnya pendidikan, tingkat kemalasan, dan keterbatasan sumber daya. Kabupaten Magelang menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 untuk menanggulangi masalah ini, dengan peran utama Satpol PP dalam penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum empiris untuk menganalisis implementasi kebijakan oleh Satpol PP dan hambatannya. Hasilnya menunjukkan implementasi belum optimal, terutama akibat komunikasi yang kurang efektif dan keterbatasan sumber daya manusia. Perbaikan komunikasi dan peningkatan sumber daya manusia diperlukan untuk efektivitas penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Magelang.
Peran Tim Terpadu dalam Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional Ilegal di Kota Magelang Santoso, Adelia Kindanly Nanda; Suharso, Suharso; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12128

Abstract

Pada zaman sekarang, minuman beralkohol mudah ditemukan dikalangan masyarakat, salah satunya Kota Magelang. Di daerah Kota Magelang banyak ditemukan peredaran minuman beralkohol tradisional ilegal. Sehingga Pemerintah Kota Magelang membentuk Tim Terpadu yang bertugas untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan tentang minuman beralkohol melalui PERDA Kota Magelang No.10 tahun 2016. Perlu diketahui bahwa peran dari Tim Terpadu perlu diperhatiakan seiring dengan meningkatnya penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal serta adanya dampak pengaruh persebaran minuman beralkohol tradisional ilegal yang meresahkan masyarakat Kota Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Tim Terpadu serta fakor penghambatnya dengan metode kualitatif. Dalam hal ini, peran tim terpadu sudah dijalankan tetapi pelaksanaanya belum optimal, karena operasi lapangan jarang dilakukan dengan anggota tim yang lengkap dan sanksi yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku.
Comparative Law Between Indonesia and Philippines Regarding the Procedure for Issuing Replacement Land Certificates Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’; Priyono, Sigit; Tee-Anastacio, Princess Alysaa D.
Jurnal Dinamika Hukum Vol 25 No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2025.25.2.15720

Abstract

Land certificates are a fundamental aspect in ensuring legal certainty of land ownership. In practice, land certificates, although serving as strong legal evidence, are often damaged or lost, which can create new legal issues during the transfer of rights. In such cases, the rights holder may submit a request for a replacement certificate to the Land Office. This article compares the legal frameworks of Indonesia and the Philippines regarding procedures for issuing replacement certificates due to damage. In Indonesia, the replacement certificate is issued by the National Land Agency (BPN), whereas in the Philippines, the rights holder must file a petition to the court to obtain a recommendation for issuing a replacement certificate. This study employs a normative juridical method with a comparative legal approach and qualitative analysis of secondary data, including legislation, court decisions, and relevant legal literature. The findings show that the Administrative Court Decision No. 60/G/2023/PTUN.SMG declared that the issuance of replacement certificates by BPN in Pekalongan Regency violated legal provisions and the general principles of good governance. This indicates that although Indonesia’s system is faster and more efficient, it lacks strong legal safeguards. Meanwhile, the Philippines applies a slower, court-based process that ensures the validity of documents and provides stronger legal protection. Therefore, Indonesia needs to strengthen its procedures, improve internal oversight, and enhance transparency and accountability in the issuance of replacement land certificates
Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Mertoyudan Irsyadillah, Alaika Nurilhikam; Muhsin Syafingi, Habib; Trisna Noviasari, Dilli; Adriantini Sintha Dewi, Dyah
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14115

Abstract

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum multi-stakeholder yang diselenggarakan secara berjenjang untuk merencanakan pembangunan nasional dan daerah. Sebagai bentuk implementasi demokrasi partisipatif, Musrenbang diharapkan dapat menjadi wadah efektif dalam menampung aspirasi masyarakat. Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan Musrenbang dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Mertoyudan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pejabat kecamatan, tokoh masyarakat, dan peserta Musrenbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Mertoyudan belum sepenuhnya efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat terutama kalangan pemuda dan perempuan, kurangnya sosialisasi yang optimal sehingga pemahaman masyarakat terhadap mekanisme Musrenbang masih terbatas, tidak semua aspirasi dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan, serta lemahnya mekanisme umpan balik kepada masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut antara lain komitmen pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan tingkat kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, perbaikan mekanisme pelaksanaan, penguatan kapasitas aparatur pengelola, dan peningkatan transparansi dalam tindak lanjut hasil Musrenbang.
Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM di Kabupaten Magelang Listari, Kartika Dwi; Syafingi, Habib Muhsin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9713

Abstract

Dalam suatu usaha, perizinan memiliki peran penting sebagai bukti kepatuhan hukum sekaligus perlindungan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penataan perizinan usaha serta hambatan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan usaha berdasarkan Undang-Undang tersebut belum optimal karena jumlah pelaku UMKM yang belum mendaftarkan izin masih lebih banyak dibandingkan yang telah memiliki izin. Faktor penghambat meliputi tidak dimilikinya izin usaha, kurangnya informasi terkait perizinan, rendahnya pengetahuan dan keterampilan terhadap teknologi, serta proses pengurusan izin yang dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Mengatasi Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar di Kabupaten Magelang Rejeki, Tri; Syafingi, Habib Muhsin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9886

Abstract

Knalpot berfungsi sebagai saluran pembuangan pembakaran, meredam hasil ledakan di ruang mesin sebelum dilepas ke udara, dan sebagai tenaga tambahan mesin kendaraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan pendekatan sosiologis hukum. Data yang digunakan meliputi hasil wawancara di Unit Satlantas Polresta Magelang, peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan website internet. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar di Kabupaten Magelang belum berjalan secara efektif dan belum terlaksana dengan maksimal. Terdapat kendala seperti kurangnya program atau kegiatan yang dimiliki oleh pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang, kurangnya sarana prasarana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan berlalu-lintas terutama penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar.
Implementasi Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Choully, Aufilana Dwi; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9223

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih dipandang sebelah mata karena terjadi dalam ranah internal keluarga, dengan anggapan bahwa KDRT merupakan aib yang seharusnya diselesaikan secara internal. Untuk menekan kasus KDRT, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya adalah Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Pelaksanaan Perda ini didukung oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan optimal, diukur melalui teori George Edward III melalui empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan sikap masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi belum efektif dan menjadi faktor penghambat implementasi Perda. Selain itu, hambatan lain berasal dari masyarakat, yaitu ketidakkonsistenan dalam melapor dan anggapan bahwa KDRT merupakan aib, sehingga korban enggan untuk melaporkan kejadian yang dialami.
Co-Authors Agatha, Amanda Delvia Agil Yahya Agnes Vania Ardiyanti Ahimsa Wisnu Murti Ajrina, Alika Rahma Alan Bayu Aji Andrea Nevada Daeng Andrian, Ulfa Faradilla Angkasa Angkasa Ardianto, Anugrah Dwi Setyo Arief Budiono Arif Bagus Alimin Arif Mubarok Azizah, Rizka Chellin Dwi Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Budiharto - Budiharto Budiharto Choully, Aufilana Dwi Chrismonita, Verent Nadya Chrisna Bagus Edhita Praja Clarisa Putri Anggita Sari Clarizze Yvoine Mirielle Cristovao A.P, Augusto Dakum Dakum Dakum, Dakum Dewi Anisa Ratriningsih Dilli Trisna Noviasari Dwi Prasetyo edy susanto Elya Kusuma Dewi Elya Erna Sri Rejeki Evi Andri Ani Faris Fauzi, Muchamad Fariza Tama, Fasa Fatkhiah Priza Setiyani Fendi Rahmanto Ferraldinand S, Rafly Firman Malik Parlindungan Gilang Septiantoro Habib Muhsin Syafingi Habib Muhsin Syafingi Hakim, Hary Abdul Herawati, Diandra Yuanita Hermawanto, A'an Heru Santoso Wahito Nugroho Insani, Yeirmila Nurlita Irsyadillah, Alaika Nurilhikam Izzati, Alfina Nur Jalesveva, Karina Sekar Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’ Joel Rey Acob Ugsang Kartono, Kartono Kristiawan, Pingkan Rachmadani Kurniawan, Erico Wildan Kurniawan, Febri Rizki Laily Rizki Maulida Leo Ervandy, Anggita Listari, Kartika Dwi Mahardhika, Alldino Astha Bagus Marini Ika Fajriastuti Moch Ikhsan, Oddie Moch Ikhsan, Oddie Muhammad Abdul Aziz Muhammad Arif Bagaswara Muhammad Arsy Yogatama Muhsin Syafingi, Habib Najwa Azizatun Niqmah Nihayati Tamimah Noviasari, Dilli Trisna Nurcholis Nurcholis Nurdhin Prianto Nurdin Nurdin Nurhidayat Nurhidayat Nurwati Priyono, Sigit Puji Sulistyaningsih Putra, Pandu Dewa Agropratama Ramadhani, Sarah Budi Rejeki, Tri Resananda, Arif Rizki Wardani Robi Akbar Maulana Santoso, Adelia Kindanly Nanda Shihab, Akbar Rois Siti Istifaroh Siti Kunarti Siti Syahida Nurani Sri Hartini Suharso - Suharso Suharso Suharso Suharso Suharso Suharso Supriyanto Supriyanto Suryawan, Ari Tanto Lailam Tee-Anastacio, Princess Alysaa D. Trisna Noviasari, Dilli Vita Ayu Romanti Vivin Anggraini Walhidayat Walhidayat Yudha, Angga Pradipta Yudho Paripurno Yulia Kurniaty Yulianto, Yoga Farhan