Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.404
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Eksplorasi Pandecta Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Dinamika Hukum Varia Justicia Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Community Empowerment Borobudur Law Review AMNESTI : Jurnal Hukum Jurnal Dedikasi Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Jurisprudence
Dyah Adriantini Sintha Dewi
Universitas Muhammadiyah Magelang
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Peran Tim Terpadu dalam Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional Ilegal di Kota Magelang Santoso, Adelia Kindanly Nanda; Suharso, Suharso; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12128

Abstract

Pada zaman sekarang, minuman beralkohol mudah ditemukan dikalangan masyarakat, salah satunya Kota Magelang. Di daerah Kota Magelang banyak ditemukan peredaran minuman beralkohol tradisional ilegal. Sehingga Pemerintah Kota Magelang membentuk Tim Terpadu yang bertugas untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan tentang minuman beralkohol melalui PERDA Kota Magelang No.10 tahun 2016. Perlu diketahui bahwa peran dari Tim Terpadu perlu diperhatiakan seiring dengan meningkatnya penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal serta adanya dampak pengaruh persebaran minuman beralkohol tradisional ilegal yang meresahkan masyarakat Kota Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Tim Terpadu serta fakor penghambatnya dengan metode kualitatif. Dalam hal ini, peran tim terpadu sudah dijalankan tetapi pelaksanaanya belum optimal, karena operasi lapangan jarang dilakukan dengan anggota tim yang lengkap dan sanksi yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku.
Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Mertoyudan Irsyadillah, Alaika Nurilhikam; Muhsin Syafingi, Habib; Trisna Noviasari, Dilli; Adriantini Sintha Dewi, Dyah
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14115

Abstract

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum multi-stakeholder yang diselenggarakan secara berjenjang untuk merencanakan pembangunan nasional dan daerah. Sebagai bentuk implementasi demokrasi partisipatif, Musrenbang diharapkan dapat menjadi wadah efektif dalam menampung aspirasi masyarakat. Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan Musrenbang dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Mertoyudan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pejabat kecamatan, tokoh masyarakat, dan peserta Musrenbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Mertoyudan belum sepenuhnya efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat terutama kalangan pemuda dan perempuan, kurangnya sosialisasi yang optimal sehingga pemahaman masyarakat terhadap mekanisme Musrenbang masih terbatas, tidak semua aspirasi dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan, serta lemahnya mekanisme umpan balik kepada masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut antara lain komitmen pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan tingkat kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, perbaikan mekanisme pelaksanaan, penguatan kapasitas aparatur pengelola, dan peningkatan transparansi dalam tindak lanjut hasil Musrenbang.
Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM di Kabupaten Magelang Listari, Kartika Dwi; Syafingi, Habib Muhsin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9713

Abstract

Dalam suatu usaha, perizinan memiliki peran penting sebagai bukti kepatuhan hukum sekaligus perlindungan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penataan perizinan usaha serta hambatan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan usaha berdasarkan Undang-Undang tersebut belum optimal karena jumlah pelaku UMKM yang belum mendaftarkan izin masih lebih banyak dibandingkan yang telah memiliki izin. Faktor penghambat meliputi tidak dimilikinya izin usaha, kurangnya informasi terkait perizinan, rendahnya pengetahuan dan keterampilan terhadap teknologi, serta proses pengurusan izin yang dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Mengatasi Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar di Kabupaten Magelang Rejeki, Tri; Syafingi, Habib Muhsin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9886

Abstract

Knalpot berfungsi sebagai saluran pembuangan pembakaran, meredam hasil ledakan di ruang mesin sebelum dilepas ke udara, dan sebagai tenaga tambahan mesin kendaraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan pendekatan sosiologis hukum. Data yang digunakan meliputi hasil wawancara di Unit Satlantas Polresta Magelang, peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan website internet. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar di Kabupaten Magelang belum berjalan secara efektif dan belum terlaksana dengan maksimal. Terdapat kendala seperti kurangnya program atau kegiatan yang dimiliki oleh pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang, kurangnya sarana prasarana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan berlalu-lintas terutama penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar.
Implementasi Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Choully, Aufilana Dwi; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9223

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih dipandang sebelah mata karena terjadi dalam ranah internal keluarga, dengan anggapan bahwa KDRT merupakan aib yang seharusnya diselesaikan secara internal. Untuk menekan kasus KDRT, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya adalah Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Pelaksanaan Perda ini didukung oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan optimal, diukur melalui teori George Edward III melalui empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan sikap masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi belum efektif dan menjadi faktor penghambat implementasi Perda. Selain itu, hambatan lain berasal dari masyarakat, yaitu ketidakkonsistenan dalam melapor dan anggapan bahwa KDRT merupakan aib, sehingga korban enggan untuk melaporkan kejadian yang dialami.
Implementasi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Bagi Narapidana Dalam Mendapatkan Kesejahteraan Sosial Yudha, Angga Pradipta; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9308

Abstract

Warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 yang mengatur pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, serta cuti bagi narapidana. Pada masa pandemi COVID-19, kebijakan asimilasi diterapkan untuk mengurangi overkapasitas lapas dan mencegah penyebaran virus. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala pemberian asimilasi narapidana dalam mendapatkan kesejahteraan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Magelang. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala asimilasi di Lapas Kelas IIA Magelang. Hasil penelitian menunjukkan implementasi asimilasi belum optimal karena hambatan komunikasi, keterbatasan sumber daya, dan fasilitas yang kurang memadai. Untuk kedepannya, diharapkan pelaksanaan asimilasi semakin efektif dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan serta mampu membantu narapidana memperoleh kesejahteraan sosial.
Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang- Undang Dasar 1945 Suharso, Suharso; Sintha Dewi, Dyah Adriantini; Iswanto, Bambang Tjatur
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020: Bidang Sosial Humaniora dan Ekonomi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejarah terbentuknya MK tidak dapat dilepaskan berdasarkan sejarah dan fakta mengenai yudicial review. Ada empat sejarah yang mendasari terbentuknya MK yakni kasus Madison versus Marbury, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Muhammad Yamin, dan perdebatan PAH 1 MPR pada sidang-sidang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. MK merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan pembentukan MK merupakan fenomena negara modern di abad ke-20. Pembentukan MK dapat dipahami yakni dari dua sisi, sisi politik dan hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan bahwa keberadaan MK untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Dari sisi hukum keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi dalam prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum atau checks and balances dan kedudukan MK sejajar dan sederajat dengan lembaga lainnya.
Capturing The Bride Culture In Sumba, East Nusa Tenggara: A Victimological Analysis Nurani, Siti Syahida; Angkasa, Angkasa; Budiono, Arief; Nurdin, Nurdin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.2.3637

Abstract

The Sumba people has a culture called ‘capturing the bride’ (kawin tangkap), where a man captures the woman he will marry. But its practice has deviated and it became full of intimidation. This paper aims to analyze the ‘capturing the bride’ practice of Sumba people from the victimological perspective. This was descriptive qualitative research. Results show that the current form of ‘capturing the bride’ is a form of violence against women. The violence experienced by ‘capturing the bride’ victims is motivated by a created opportunity and a man’s idealized need to marry a woman. From the victimological perspective, based on Mendelshon’s theory on the degree of victims’ fault, the above victims are completely innocent victims. Based on Schafer’s concept on victim responsibility, they are categorized as biologically and socially weak victims. Then, if related to Fattah’s theory on victim involvement, they are categorized as non-participating victims.
Pendampingan Panitia Khusus II DPRD Kota Magelang dalam Pembahasan Raperda Kota Magelang tentang Pengarusutamaan Gender Habib Muhsin Syafingi; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Dilli Trisna Noviasari; Jihan Arsya Nabila
Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): September: Jurnal Riset Sosisal Humaniora, dan Pendidikan
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/perigel.v4i3.3310

Abstract

This community service activity in the form of assistance aims to enhance the capacity of the Regional House of Representatives (DPRD) of Magelang City as a legislative body in formulating gender-responsive regulations through the drafting of the Regional Regulation on Gender Mainstreaming (Raperda PUG). This activity represents a commitment to supporting the development of regional regulations that are responsive to gender equality issues and provide legal certainty in achieving gender-inclusive national development, as mandated by Presidential Instruction Number 9 of 2000 on Gender Mainstreaming in National Development (Inpres No. 9/2000). To achieve broader gender equality—in family, community, national, and state life—it is necessary to implement gender mainstreaming strategies within national development, one of which is through the formulation of regional regulations. The assistance was carried out in two stages, namely preparation and implementation. The output of this activity consists of analyses and recommendations on the Raperda PUG, covering sociological and juridical aspects, which were presented both orally and in written form to the Special Committee II (Pansus II) of the DPRD of Magelang City.
Legal Counselling on Bullying Prevention at State Elementary School Kowangan, Temanggung Hakim, Hary Abdul; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Anjas, Rifai Riwandana; Listiani, Ria; Lahfa, Azzah Dzakiyyah; Sasmiyanti, Martia; Hartanto, Dimas Joko Periambodo
Borobudur Journal on Legal Services Vol. 6 No. 2 (2025): Vol 6 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v6i2.15851

Abstract

The aim of this program is to provide education on bullying and to raise collective awareness of the importance of creating a school environment free from violence. Bullying is a form of misconduct that frequently occurs in society and can also be found within school settings. The problem-solving strategy was implemented through a legal counseling approach combined with participatory, two-way discussions with the target participants at SD Negeri Kowangan. The target group consisted of 80 students from grades 3 to 6. The results of the program indicate a significant improvement in students’ understanding. By instilling legal awareness from an early age and conducting effective transformative socialization, the program successfully shaped students’ mindsets to be more empathetic and responsible in addressing bullying within the school environment.
Co-Authors Agatha, Amanda Delvia Agil Yahya Agnes Vania Ardiyanti Ahimsa Wisnu Murti Ajrina, Alika Rahma Alan Bayu Aji Andrea Nevada Daeng Andrian, Ulfa Faradilla Angkasa Angkasa Anjas, Rifai Riwandana Ardianto, Anugrah Dwi Setyo Arief Budiono Arif Bagus Alimin Arif Mubarok Azizah, Rizka Chellin Dwi Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Budiharto - Budiharto Budiharto Choully, Aufilana Dwi Chrismonita, Verent Nadya Chrisna Bagus Edhita Praja Clarisa Putri Anggita Sari Clarizze Yvoine Mirielle Cristovao A.P, Augusto Dakum Dakum Dakum, Dakum Dewi Anisa Ratriningsih Dilli Trisna Noviasari Dilli Trisna Noviasari Dwi Prasetyo edy susanto Elya Kusuma Dewi Elya Erna Sri Rejeki Evi Andri Ani Faris Fauzi, Muchamad Fariza Tama, Fasa Fatkhiah Priza Setiyani Fendi Rahmanto Ferraldinand S, Rafly Firman Malik Parlindungan Gilang Septiantoro Habib Muhsin Syafingi Habib Muhsin Syafingi Habib Muhsin Syafingi Hakim, Hary Abdul Hartanto, Dimas Joko Periambodo Herawati, Diandra Yuanita Hermawanto, A'an Heru Santoso Wahito Nugroho Insani, Yeirmila Nurlita Irsyadillah, Alaika Nurilhikam Izzati, Alfina Nur Jalesveva, Karina Sekar Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’ Jihan Arsya Nabila Joel Rey Acob Ugsang Kartono Kartono Kristiawan, Pingkan Rachmadani Kurniawan, Erico Wildan Kurniawan, Febri Rizki Lahfa, Azzah Dzakiyyah Laily Rizki Maulida Leo Ervandy, Anggita Listari, Kartika Dwi Listiani, Ria Mahardhika, Alldino Astha Bagus Marini Ika Fajriastuti Moch Ikhsan, Oddie Moch Ikhsan, Oddie Muhammad Abdul Aziz Muhammad Arif Bagaswara Muhammad Arsy Yogatama Muhsin Syafingi, Habib Najwa Azizatun Niqmah Nihayati Tamimah Noviasari, Dilli Trisna Nurani, Siti Syahida Nurcholis Nurcholis Nurdhin Prianto Nurdin Nurdin Nurdin Nurdin Nurhidayat Nurhidayat Nurwati Princess Alysaa D. Tee-Anastacio Puji Sulistyaningsih Putra, Pandu Dewa Agropratama Ramadhani, Sarah Budi Rejeki, Tri Resananda, Arif Rizki Wardani Robi Akbar Maulana Santoso, Adelia Kindanly Nanda Sasmiyanti, Martia Shihab, Akbar Rois Sigit Priyono Siti Istifaroh Siti Kunarti Siti Syahida Nurani Sri Hartini Suharso - Suharso Suharso Suharso Suharso Suharso Suharso Supriyanto Supriyanto Suryawan, Ari Tanto Lailam Trisna Noviasari, Dilli Tsuroyyaa Maitsaa’ Jaudah Vita Ayu Romanti Vivin Anggraini Walhidayat Walhidayat Yudha, Angga Pradipta Yudho Paripurno Yulia Kurniaty Yulianto, Yoga Farhan