Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.49
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
Irfan Rizky Hutomo
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PERAN NEGARA TERHADAP WARGA NEGARANYA TERKAIT DENGAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN Endang Kusuma Astuti; Irfan Rizky Hutomo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.379

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji peran negara terhadap warga negaranya terkait dengan hak atas pelayanan kesehatan, latar belakang penelitian ini adalah masyarakat memerlukan perwujutan HAM dalam pelayanan kesehatan yaitu hak atas pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya terpenuhi terutama bagi masyarakat miskin. Permasalahan dalam penelitian ini Sejauh mana peran pemerintah untuk mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bagi Warga Negara Indonesia, apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan BPJS Kesehatan bagi warga masyarakat metode penelitian yang digunakan adalah normative legal research dengan tipe penelitian diskriptif analitis, lokasi penelitian di Jakarta, hasil penelitian ditemukan Peran pemerintah untuk mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bagi Warga Negara Indonesia melalui pembentukan suatu Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan), Faktor-faktor penghambat pelaksanaan BPJS Kesehatan bagi warga masyarakat diantaranya, masalah tarif dan obat-obatan, kepesertaan, rumit, mutu pelayanan, rujukan, sosialisasi Program BPJS, jamkesmas tidak masuk peserta BPJS. Kata kunci: Peran negara, Hak atas Pelayanan Kesehatan 
Legal Certainty in the Regulation of Intellectual Property Rights in Indonesia Rosyid Budiyanto; Muhammad Zainuddin; Irfan Rizky Hutomo
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 2 (2026): Juni: Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v3i2.1702

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) play a crucial role in fostering innovation and creativity, particularly in the era of rapidly evolving globalization and digitalization. Legal certainty in IPR regulation is crucial in providing fair and effective protection for rights holders and ensuring a balance between individual and societal interests. Indonesia already has various regulations governing IPR, such as the Copyright Law, the Patent Law, and the Trademark Law, which aim to protect the exclusive rights of intellectual property owners. However, in practice, challenges often arise in implementation and enforcement, such as regulatory inconsistencies, weak oversight, and low public awareness of the importance of IPR protection. Therefore, this study aims to analyze legal certainty in IPR regulation in Indonesia by reviewing existing regulatory aspects and the challenges faced in their implementation. This study uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The study is conducted through an analysis of various national regulations governing IPR and their compliance with the principle of legal certainty. Furthermore, this research also examines the legal principles underlying IPR protection, both nationally and internationally. Using this method, the research is expected to provide a deeper understanding of the extent to which existing regulations contribute to establishing legal certainty for IPR holders and provide recommendations for strengthening legal protection in the intellectual property sector.
Application of Law in Renewable Energy Management and Environmental Legal Issues Purbo Triwiyoso; Naya Amin Zaini; Irfan Rizky Hutomo
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2026): Juni: Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/parlementer.v3i2.1698

Abstract

The development of renewable energy is one of the main solutions to address the energy crisis and environmental problems resulting from the use of fossil fuels. Renewable energy management requires comprehensive regulations to ensure sustainability and environmental protection. In a legal context, the implementation of renewable energy policies in Indonesia faces various challenges, ranging from regulatory aspects, legal certainty and the resulting environmental impacts. Therefore, an in-depth legal study is needed to understand the application of law in renewable energy management and identify related environmental legal issues. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach tries to analyze legal norms governing renewable energy, including national regulations and international legal instruments that influence energy policy in Indonesia. Meanwhile, the conceptual approach will examine environmental legal principles related to renewable energy management, such as the principle of sustainability, the principle of precaution, and the principle of environmental responsibility. Furthermore, this research also identifies various environmental legal issues arising in renewable energy development, such as licensing and Environmental Impact Analysis (EIA) issues, potential conflicts of interest between renewable energy development and the rights of indigenous communities, and challenges in harmonizing regulations at the national and international levels. Understanding the legal aspects governing renewable energy management and emerging environmental issues is expected to contribute to the development of more effective and sustainable legal policies in the Indonesian energy sector.
PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SEKALA KECIL Indra Retnowati; Irfan Rizky Hutomo; Ridho Sa'dillah Ahmad; Susila Esdarwati; Naya Amin Zaini
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.746

Abstract

ABSTRAKNarkotika adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. peniltian ini merpuakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan penelitian kualitatif bersifat untuk memaparkan yang mempunyai tujuan guna memperoleh gambaran lengkap dan jelas pada setiap suatu peristiwa hukum tertentu dalam dilingkungan.Kata Kunci : Penindakan Hukum , Narkoba, Skala Kecil
EKSISTENSI TANAH BENGKOK PASCA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN KENDAL Irfan Rizky Hutomo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v2i01.221

Abstract

Tanah merupakan bagian dari aset desa yang lahir dari sistem hukum adat. Tujuannya sebagai gaji pamong desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarganya yang diambil dari hasil panen tanah bengkok. Banyak terjadi alih kepemilikan tanah bengkok yang dilakukan oleh pamong desa dalam praktek yang tidak jarang termasuk perbuatan tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah metode yuridis normatif. Secara tegas khususnya eksistensi tanah bengkok yang berlaku di Kabupaten Kendal diatur dalam Pasal 4B Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Perda No. 1 Tahun 2011). Perlindungan hukum yang diberikan untuk menjaga marwah eksistensi tanah bengko selain Perda Kendal tentang Perubahan Kedua atas Perda Kendal 10/2007 tentang Kedudukan Keungan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di sisi lain tanah bengkok merupakan aset desa dan tanah kas desa berdasar Permen nomor 4 tahun 2007 yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa. Wujud nyata dari perlindungan hukum bagi tanah bengkok yaitu penyalanggunaan fungsi tanah bengkok yang dilakukan oleh perangkat desa ialah tindak pidana korupsi
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA BPJS DI PUSKESMAS GUNUNGPATI KOTA SEMARANG irfan Rizky Hutomo; Arifatus Shofiyah
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.461

Abstract

Kesehatan merupakan hak setiap manusia tanpa memandang status dan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia. Untuk itu pemerintah Negara Indonesia membentuk lembaga yaitu BPJS Kesehatan yang bertugas untuk menjamin kesehatan masyarakat. namun dalam pelaksanaan program BPJS tersebut masih terdapat berbagai kendala maupun hambatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Puskesmas Gunungpati sudah melakukan kewajiban sebagai fasilitas kesehatan terhadap pasien peserta BPJS. Seperti, Pemberian pelayanan sudah sesuai Standar Operasional yang berlaku. Kenyamanan pelayanan yang sudah baik walaupun masih terdapat kesalahan yang bersifat hal teknis, dan Ketersediaan pelayanan dirasa sudah memenenuhi dan sudah baik. Hal tersebut dibuktikan sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Gunungpati Kota Semarang sudah cukup baik dan sesuai dengan fungsinya. Pemenuhan hak pasien BPJS di Puskesmas Gunungpati Kota Semarang merupakan hal yang penting. Untuk itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan, mulai dari Faktor yang mempengaruhi pelayanan meliputi ketersediaan ruangan, faktor kedisiplinan, faktor sarana dan prasarana, dan Faktor kemampuan dan keterampilan adalah faktor yang terakhir dalam pemenuhan hak terhadap pasien.Kata Kunci : Pelayanan, Pasien, Kesehatan,Peserta, BPJS
UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENANGGULANGAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SEMARANG Irfan Rizky Hutomo; Estu Linangkung Maula
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.380

Abstract

ABSTRAKPermasalahann yang di angkat dari penulisan ini adalah bagaimana tinjauan hukum terhadap sengketa hak atas tanah yang ada di kabupaten semarang. Pokok masalah tersebut selanjutnya di jabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa hak atas tanah di kabupaten semarang, proses penyelesaian masalah sengketa hak atas tanah di kabupaten semarang.. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di kabupaten semarang adalah sengketa waris, sengketa batas, sertifikat ganda, jual beli berkali-kali, dan penguasaan tanpa hak. ,proses penyelesaian sengketa melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pada non litigasi dilakukan melalui jalur mediasi hingga musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan akhir maka melalui litigasi. Dalam hal ini akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. Implikasi penelitian yaitu perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan kepada pihak pemerintah agar lebih menindak lanjuti mengenai sengketa pertanahan yang terjadi dikalangan masyarakat dan dapat menyelesaikan perkara sengketa pertanahan tersebut. Dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa tanah hendaknya memperhatikan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dan mengurangi biaya serta mempercepat proses penyelesaian perkara.Kata Kunci : Badan, Pertanahan Nasional, Terhadap, Penanggulangan, Sengketa Hak, Atas, Tanah
Co-Authors Amala, Muh Alfi Ihsanu Arifatus Shofiyah Ayattullah Khumaini Abdul Rozak Beliyan Linda Aniyar Dika Ratu Marfu'atun Endang Kusuma Astuti Enggar Prayuda Estu Linangkung Maula Farida, Any Fitriyani, Tina Hono Sejati, Hono Indra Retnowati Izziyana, Wafda Vivid Kadar Budi Utomo Lailasari Ekaningsih Lailasari, Ekaningsih Lamijan Lamijan, Lamijan Lilik Warsito Loso loso Luthfi Eka Wispriyanti Mohamad Tohari Mohamad Tohari, Mohamad Mohammad Tohari Muh Alfi Ihsanu Amala Muhammad Nur Karim Al Ismariy Muhammad Zainuddin Naya Amin Zaini Naya Amin Zaini Nur, Hidayah Prasetyo, Galih Dwi Purbo Triwiyoso RESTU BOWO LEKSONO Retnowati, Indra Ridho Sa’dillah Ahmad Rosyid Budiyanto Sugeng Mulyanto Susila Esdarwati Susila Esdarwati Susila, Esdarwati Thomas Carlo Christiyono Tohari, Mohammad Tri Susilowati Tri Susilowati Urip Giyono Wieke Dewi Suryandari