Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.033
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum
Irfan Rizky Hutomo
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI PT. SEMARANG GARMENT KABUPATEN SEMARANG Hutomo, Irfan Rizky; Warsito, Lilik; Farida, Any; Sejati, Hono; Susilowati, Tri; Lamijan, Lamijan; Marfu'atun, Dika Ratu
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.748

Abstract

ABSTRAKKekerasan seksual di tempat kerja merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pekerja perempuan seringkali menjadi korban utama dari tindakan ini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, produktivitas kerja, dan kualitas hidup mereka. PT Semarang Garment, sebagai salah satu perusahaan garmen terkemuka di Kabupaten Semarang, memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerjanya, terutama pekerja perempuan, dari segala bentuk kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT Semarang Garment dan mengidentifikasi tantangan serta peluang untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pekerja perempuan, manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dari kekerasan seksual.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Kekerasan Seksual
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI PT. SEMARANG GARMENT KABUPATEN SEMARANG Hutomo, Irfan Rizky; Warsito, Lilik; Farida, Any; Sejati, Hono; Susilowati, Tri; Lamijan, Lamijan; Marfu’atun, Dika Ratu; Umami, Anni Shanty
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.765

Abstract

ABSTRAKKekerasan seksual di tempat kerja merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pekerja perempuan seringkali menjadi korban utama dari tindakan ini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, produktivitas kerja, dan kualitas hidup mereka. PT Semarang Garment, sebagai salah satu perusahaan garmen terkemuka di Kabupaten Semarang, memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerjanya, terutama pekerja perempuan, dari segala bentuk kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT Semarang Garment dan mengidentifikasi tantangan serta peluang untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pekerja perempuan, manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dari kekerasan seksual.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Kekerasan Seksual 
Pemanfaatan Media Sosial pada Komunitas Youtuber di Wilayah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal sesuai undang-undang ITE Irfan Rizky Hutomo
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/eya15025

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menjadikan internet sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk generasi muda hingga dewasa. Namun, meningkatnya aktivitas digital juga memunculkan berbagai permasalahan hukum, seperti pencemaran nama baik, penipuan daring, pelanggaran hak cipta, dan penyebaran informasi palsu. Banyak masyarakat, khususnya konten kreator di media sosial, belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai batasan dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya komunitas Youtubers Sukorejo, terkait etika dan regulasi dalam penggunaan media digital. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris melalui pendekatan ceramah interaktif dan diskusi terbuka. Hasil dari kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap potensi pelanggaran hukum di internet serta pentingnya berperilaku etis dalam bermedia sosial. Penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk komunitas digital yang cerdas hukum, beretika, dan bertanggung jawab secara sosial. Kata Kunci: Komunitas Youtubers; Media Sosial; Undang – Undang ITE.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA Khoirudin, Khoirudin; Ransanoi, Teep; Suryandari, Wieke Dewi; Lamijan, Lamijan; Hutomo, Irfan Rizky
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.781

Abstract

ABSTRAKPerdagangan ilegal satwa, serta perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya konservasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi lingkungan, guna memastikan kelestarian ekosistem dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Satwa langka dan dilindungi merujuk pada jenis-jenis hewan yang jumlah populasinya sangat sedikit, sehingga terancam punah jika tidak ada upaya perlindungan yang serius. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, satwa yang tergolong langka adalah satwa yang keberadaannya sangat terancam akibat aktivitas manusia, seperti perburuan liar, perusakan habitat, serta perdagangan ilegal. Satwa langka ini seringkali memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi karena mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perburuan Satwa
Penyelesaian Sengketa Merk Dagang Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata: Penyelesaian Sengketa Merk Dagang Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata Mohamad Tohari; Loso; Irfan Rizky Hutomo
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5744

Abstract

The use of a brand when in a trading activity is often classified as unfair competition, in an attempt to gain an advantage by taking advantage of someone else's brand, either by falsifying it in its entirety or only in certain parts, in other words, equality at its core. Many consumers are deceived when buying branded products because of plagiarism in the logo design or product packaging that has been known by the public and is very similar to the original form. There are still many business actors who are dishonest and violate the law. There are business actors who still plagiarize famous brands so that the products they make attract many fans. Therefore, there is a need for healthy competition in trade, so that no party feels disadvantaged in the process of trade, this study adopts the normative juridical method with a legislative approach and conceptual approach. The results showed that disputes related to the sale of counterfeit trademarks can be resolved both through court and out-of-court channels. The actions of sellers of counterfeit goods who trade products without the permission of the brand owner are certainly detrimental to the owner of the brand. In the face of brand infringement disputes, a wise step that brand owners can take is to resolve the issue out of court through mediation. This approach is expected to prevent further losses, especially for brand owners, while maintaining their reputation in the public eye regarding plagiarism issues. However, if mediation does not reach an agreement, the brand owner has the option of filing a lawsuit in the Commercial Court
Reconstructing Independence of Indonesia’s Corruption Eradication Commission After Supervisory Board Reform in Criminal Justice Putra, Agus; Pujianto, Nawan; Hutomo, Irfan Rizky; Esdarwati, Susila
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/al-battar.v2i3.456

Abstract

The Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) was established as an independent state institution under Law No. 30 of 2002 to address corruption as an extraordinary crime. However, its institutional independence experienced a significant shift following the enactment of Law No. 19 of 2019, particularly through the establishment of the Supervisory Board with authority to grant prior approval for pro justitia actions such as wiretapping, searches, and seizures. This article aims to analyze the implications of the Supervisory Board’s authority on the independence of the KPK and to formulate a normative reconstruction model that balances accountability and effectiveness within the Indonesian criminal justice system. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study examines national legislation, Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XVII/2019, international standards under the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), and comparative practices of anti-corruption agencies in Hong Kong and Singapore. The findings demonstrate that the ex-ante control model exercised by the Supervisory Board has the potential to undermine operational independence, efficiency, and confidentiality in corruption law enforcement. This article concludes that reconstructing KPK independence requires reformulating the Supervisory Board’s authority toward an ex-post oversight model, reaffirming the KPK’s independent constitutional position, and harmonizing oversight mechanisms with principles of good governance. Such reconstruction is essential to preserve public trust and ensure the effectiveness of corruption eradication in Indonesia.
Strategi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Jual Beli Organ Tubuh Manusia yang Melanggar Hukum Nasional dan Hukum Islam Retnowati, Indra; Sejati, Hono; Hutomo, Irfan Rizky; Izziyana, Wafda Vivid
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v10i2.23024

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli organ tubuh manusia sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang yang bertentangan dengan hukum nasional, hukum Islam, dan prinsip hak asasi manusia, serta merumuskan strategi penegakan hukum pidana yang efektif. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan donor resmi dan tingginya permintaan transplantasi organ mendorong berkembangnya pasar gelap yang dikelola sindikat terorganisir dengan modus penipuan, bujuk rayu, jeratan utang, penculikan, hingga pembunuhan. Korban mengalami kerugian materiil, penderitaan fisik dan psikis, bahkan kematian. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 36 Tahun 2009, implementasinya belum optimal akibat lemahnya koordinasi, pengawasan perbatasan, dan pembuktian perkara. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya strategi penegakan hukum terpadu: preventif melalui penguatan pengawasan dan sosialisasi hukum; represif dengan penerapan sanksi maksimal hingga pidana mati; serta protektif melalui restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan hak korban. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menjamin perlindungan martabat.
Co-Authors Ahmad, Ridho Sa'dillah Amala, Muh Alfi Ihsanu Ayattullah Khumaini Abdul Rozak Beliyan Linda Aniyar Christiyono, Thomas Carlo Dika Ratu Marfu'atun Endang Kusuma Astuti Esdarwati, Susila Farida, Any Fitriyani, Tina Hono Sejati, Hono Izziyana, Wafda Vivid Khoirudin Khoirudin, Khoirudin Lailasari Ekaningsih Lailasari, Ekaningsih Lamijan Lamijan, Lamijan LEKSONO, RESTU BOWO Lilik Warsito Loso loso Maula, Estu Linangkung Mohamad Tohari Mohamad Tohari, Mohamad Mohammad Tohari Muh Alfi Ihsanu Amala Mulyanto, Sugeng Nur, Hidayah Prasetyo, Galih Dwi Prayuda, Enggar Pujianto, Nawan Putra, Agus Ransanoi, Teep Retnowati, Indra Ridho Sa'dillah, Ahmad Ridho Sa’dillah Ahmad Shofiyah, Arifatus Susila Esdarwati Susila, Esdarwati Tohari, Mohammad Tri Susilowati Umami, Anni Shanty Urip Giyono Utomo, Kadar Budi Wieke Dewi Suryandari Zaini, Naya Amin