Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.091
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
Irfan Rizky Hutomo
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Safety Inspections of Public Transport Modes in Accordance with Law No. 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation at the Service Unit of Type A Terminal in Bawen Ayattullah Khumaini Abdul Rozak; Irfan Rizky Hutomo; Lailasari Ekaningsih; Ridho Sa’dillah Ahmad; Mohammad Tohari
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.4693

Abstract

Data collected from various sources indicates that traffic accidents remain a significant issue. The Indonesian National Police's Traffic Corps (Korlantas Polri) claims that the number of accidents across Indonesia has decreased over the past four years. This statement was made by AKBP Hendra Wahyudi, the Head of the Traffic Sub-Directorate, Ditgakkum. According to him, in 2019, the number of accidents reached 116,411 cases, which was higher than the 100,028 cases reported in 2020. In 2021, the number further decreased to 103,645 incidents, and by 2022, only 55,777 accidents had occurred. "The number of fatalities in 2019 reached 25,671, while in 2020 it dropped to 23,529. However, the number of deaths rose again in 2021 to 25,266, and by May 2022, there were already 11,183 fatalities," he emphasized. The primary cause of accidents is generally attributed to driver error. According to the most recent data from 2022, 15,885 accidents were caused by driver inattention, 15,315 by failure to maintain a safe following distance, and the remainder by negligence during turns. The distribution of accident locations is quite varied.
PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SEKALA KECIL Retnowati, Indra; Hutomo, Irfan Rizky; Ahmad, Ridho Sa'dillah; Esdarwati, Susila; Zaini, Naya Amin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.746

Abstract

ABSTRAKNarkotika adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. peniltian ini merpuakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan penelitian kualitatif bersifat untuk memaparkan yang mempunyai tujuan guna memperoleh gambaran lengkap dan jelas pada setiap suatu peristiwa hukum tertentu dalam dilingkungan.Kata Kunci : Penindakan Hukum , Narkoba, Skala Kecil
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI PT. SEMARANG GARMENT KABUPATEN SEMARANG Hutomo, Irfan Rizky; Warsito, Lilik; Farida, Any; Sejati, Hono; Susilowati, Tri; Lamijan, Lamijan; Marfu'atun, Dika Ratu
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.748

Abstract

ABSTRAKKekerasan seksual di tempat kerja merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pekerja perempuan seringkali menjadi korban utama dari tindakan ini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, produktivitas kerja, dan kualitas hidup mereka. PT Semarang Garment, sebagai salah satu perusahaan garmen terkemuka di Kabupaten Semarang, memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerjanya, terutama pekerja perempuan, dari segala bentuk kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT Semarang Garment dan mengidentifikasi tantangan serta peluang untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pekerja perempuan, manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dari kekerasan seksual.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Kekerasan Seksual
Pemanfaatan Media Sosial pada Komunitas Youtuber di Wilayah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal sesuai undang-undang ITE Irfan Rizky Hutomo
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/eya15025

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menjadikan internet sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk generasi muda hingga dewasa. Namun, meningkatnya aktivitas digital juga memunculkan berbagai permasalahan hukum, seperti pencemaran nama baik, penipuan daring, pelanggaran hak cipta, dan penyebaran informasi palsu. Banyak masyarakat, khususnya konten kreator di media sosial, belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai batasan dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya komunitas Youtubers Sukorejo, terkait etika dan regulasi dalam penggunaan media digital. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris melalui pendekatan ceramah interaktif dan diskusi terbuka. Hasil dari kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap potensi pelanggaran hukum di internet serta pentingnya berperilaku etis dalam bermedia sosial. Penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk komunitas digital yang cerdas hukum, beretika, dan bertanggung jawab secara sosial. Kata Kunci: Komunitas Youtubers; Media Sosial; Undang – Undang ITE.
Penyelesaian Sengketa Merk Dagang Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata: Penyelesaian Sengketa Merk Dagang Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata Mohamad Tohari; Loso; Irfan Rizky Hutomo
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5744

Abstract

The use of a brand when in a trading activity is often classified as unfair competition, in an attempt to gain an advantage by taking advantage of someone else's brand, either by falsifying it in its entirety or only in certain parts, in other words, equality at its core. Many consumers are deceived when buying branded products because of plagiarism in the logo design or product packaging that has been known by the public and is very similar to the original form. There are still many business actors who are dishonest and violate the law. There are business actors who still plagiarize famous brands so that the products they make attract many fans. Therefore, there is a need for healthy competition in trade, so that no party feels disadvantaged in the process of trade, this study adopts the normative juridical method with a legislative approach and conceptual approach. The results showed that disputes related to the sale of counterfeit trademarks can be resolved both through court and out-of-court channels. The actions of sellers of counterfeit goods who trade products without the permission of the brand owner are certainly detrimental to the owner of the brand. In the face of brand infringement disputes, a wise step that brand owners can take is to resolve the issue out of court through mediation. This approach is expected to prevent further losses, especially for brand owners, while maintaining their reputation in the public eye regarding plagiarism issues. However, if mediation does not reach an agreement, the brand owner has the option of filing a lawsuit in the Commercial Court
Reconstructing Independence of Indonesia’s Corruption Eradication Commission After Supervisory Board Reform in Criminal Justice Putra, Agus; Pujianto, Nawan; Hutomo, Irfan Rizky; Esdarwati, Susila
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/al-battar.v2i3.456

Abstract

The Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) was established as an independent state institution under Law No. 30 of 2002 to address corruption as an extraordinary crime. However, its institutional independence experienced a significant shift following the enactment of Law No. 19 of 2019, particularly through the establishment of the Supervisory Board with authority to grant prior approval for pro justitia actions such as wiretapping, searches, and seizures. This article aims to analyze the implications of the Supervisory Board’s authority on the independence of the KPK and to formulate a normative reconstruction model that balances accountability and effectiveness within the Indonesian criminal justice system. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study examines national legislation, Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XVII/2019, international standards under the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), and comparative practices of anti-corruption agencies in Hong Kong and Singapore. The findings demonstrate that the ex-ante control model exercised by the Supervisory Board has the potential to undermine operational independence, efficiency, and confidentiality in corruption law enforcement. This article concludes that reconstructing KPK independence requires reformulating the Supervisory Board’s authority toward an ex-post oversight model, reaffirming the KPK’s independent constitutional position, and harmonizing oversight mechanisms with principles of good governance. Such reconstruction is essential to preserve public trust and ensure the effectiveness of corruption eradication in Indonesia.
Strategi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Jual Beli Organ Tubuh Manusia yang Melanggar Hukum Nasional dan Hukum Islam Retnowati, Indra; Sejati, Hono; Hutomo, Irfan Rizky; Izziyana, Wafda Vivid
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v10i2.23024

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli organ tubuh manusia sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang yang bertentangan dengan hukum nasional, hukum Islam, dan prinsip hak asasi manusia, serta merumuskan strategi penegakan hukum pidana yang efektif. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan donor resmi dan tingginya permintaan transplantasi organ mendorong berkembangnya pasar gelap yang dikelola sindikat terorganisir dengan modus penipuan, bujuk rayu, jeratan utang, penculikan, hingga pembunuhan. Korban mengalami kerugian materiil, penderitaan fisik dan psikis, bahkan kematian. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 36 Tahun 2009, implementasinya belum optimal akibat lemahnya koordinasi, pengawasan perbatasan, dan pembuktian perkara. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya strategi penegakan hukum terpadu: preventif melalui penguatan pengawasan dan sosialisasi hukum; represif dengan penerapan sanksi maksimal hingga pidana mati; serta protektif melalui restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan hak korban. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menjamin perlindungan martabat.
Konstruksi Hukum Investasi Kripto dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syariah Muhammad Nur Karim Al Ismariy; Luthfi Eka Wispriyanti; Lailasari Ekaningsih; Ridho Saadillah Ahmad; Irfan Rizky Hutomo
Qisth : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36420/sswcy948

Abstract

The rapid development of digital technology has introduced cryptocurrency as a new investment instrument that raises complex legal issues, particularly within the framework of Islamic economic law. In Indonesia, cryptocurrencies are legally recognized as tradable commodities but are not permitted as lawful means of payment. Meanwhile, Islamic law provides conditional permissibility for crypto investment, as reflected in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) No. 140/DSN-MUI/XI/2021. This study aims to analyze the legal construction of cryptocurrency investment within the Indonesian Islamic economic law system, examine its legality under both positive law and Islamic law, and assess its conformity with maqashid al-sharia principles. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach, relying on library research of statutory regulations, sharia fatwas, and relevant academic literature. The findings indicate that cryptocurrency investment may be legally acceptable under certain conditions, provided that it is conducted transparently, based on clear contractual arrangements, and free from elements of gharar, maysir, and excessive speculation. The maqashid al-sharia approach plays a crucial role in evaluating the protection of wealth and ensuring public benefit in digital investment practices.
PENERAPAN TINDAK PIDANA PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP PELANGGARAN PASAL 359 KUHP ( STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG ) IRFAN RIZKY HUTOMO; RESTU BOWO LEKSONO
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.332

Abstract

ABSTRAKKecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas yang ada dijalan. walupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam). Di antara faktor-faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebab kelemahan-kelemahan yang timbul dari faktor-faktor lain dapat diatasi apabila pengemudi berlaku hati-hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan serta menyiapkan kendaraan sebelum berangkat, demikian pula dalam menjalankan kendaraannya diperlukan untuk berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan berbuntut yang kurang mengenakkan. Kewajiban masyarakat terhadap kecalakaan lalu lintas yang terjadi menurut Pasal 359 KUHP. Kemudian yang menjadi faktor utama masyarakat Kabupaten Semarang melanggar lalu lintas ialah kesadaran masyarakat yang rendah akan ketertiban dan keselamatan diri sendiri serta orang lain. Karena untuk mencapai suatu ketertiban hukum tentunya berhubungan dengan bagaimana penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Apabila penegakan hukum lemah maka akan berpengaruh pada kesadaran hukum bagi masyarakat.
ASPEK HUKUM KESEHATAN DALAM PENYEDIAAN LAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KESEHATAN Wieke Dewi Suryandari; Irfan Rizky Hutomo; Mohamad Tohari; Thomas Carlo Christiyono
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.747

Abstract

ABSTRAKRumah Sakit Polri telah menerapkan standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya, kepatuhan terhadap standar etik medis, serta mekanisme penyelesaian sengketa medis yang belum optimal. Perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek transparansi layanan dan mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi tenaga medis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan, evaluasi kebijakan internal, serta penguatan pengawasan guna meningkatkan kualitas layanan medis di Rumah Sakit Polri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kesehatan dalam penyediaan layanan medis di Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia (Rumah Sakit Polri) dengan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi terkait. Fokus penelitian ini mencakup standar pelayanan kesehatan, perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis, serta kendala dalam implementasi aspek hukum kesehatan di Rumah Sakit Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Layanan Medis, Rumah Saki Polri
Co-Authors Amala, Muh Alfi Ihsanu Ayattullah Khumaini Abdul Rozak Beliyan Linda Aniyar Dika Ratu Marfu'atun Endang Kusuma Astuti Enggar Prayuda Esdarwati, Susila Farida, Any Fitriyani, Tina Hono Sejati, Hono Indra Retnowati Izziyana, Wafda Vivid Kadar Budi Utomo Lailasari Ekaningsih Lailasari, Ekaningsih Lamijan Lamijan, Lamijan Lilik Warsito Loso loso Luthfi Eka Wispriyanti Maula, Estu Linangkung Mohamad Tohari Mohamad Tohari, Mohamad Mohammad Tohari Muh Alfi Ihsanu Amala Muhammad Nur Karim Al Ismariy Nur, Hidayah Prasetyo, Galih Dwi Pujianto, Nawan Putra, Agus RESTU BOWO LEKSONO Retnowati, Indra Ridho Sa’dillah Ahmad Shofiyah, Arifatus Sugeng Mulyanto Susila Esdarwati Susila, Esdarwati Thomas Carlo Christiyono Tohari, Mohammad Tri Susilowati Tri Susilowati Urip Giyono Wieke Dewi Suryandari Zaini, Naya Amin