Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.033
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum
Irfan Rizky Hutomo
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
INSPEKSI KESELAMATAN TERHADAP MODA TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A BAWEN Hutomo, irfan Rizky; Tohari, Mohamad; Susilowati, Tri; Prayuda, Enggar
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i02.672

Abstract

ABSTRAK Dari data yang telah dihimpun melalui berbagai sumber masih cukup banyak ditemukan data terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Korlantas Polri mengklaim bahwa angka kecelakaan di seluruh Indonesia telah mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Hal ini disampaikan oleh AKBP Hendra Wahyudi, Kasi Pulahjianta Subditlaka Ditgakkum. Menurutnya, pada 2019 jumlah kecelakaan mencapai 116.411 kasus, lebih tinggi dibanding 2020 dengan 100.028 kejadian. Kemudian di 2021 kembali terjadi penurunan menjadi hanya 103.645 kasus dan selama 2022 sejauh ini hanya ada 55.777 kejadian. “Korban tewas di 2019 mencapai 25.671 jiwa sedangkan pada 2020 turun menjadi 23.529 jiwa. Kemudian jumlah meninggal dunia pada 2021 mengalami peningkatan menjadi 25.266 jiwa dan selama 2022 (hingga Mei) sudah ada 11.183 jiwa tak terselamatkan,” tegasnya. Penyebab terjadinya kecelakaan umumnya disebabkan oleh kesalahan pengemudi. Hingga data terakhir di 2022 terdapat 15.885 kecelakaan karena pengemudi tidak waspada, gagal menjaga jarak aman 15.315 dan selebihnya dikarenakan ceroboh saat berbelok Penyebaran lokasi kecelakaan cukup bervariasi. Kata kunci : Inspeksi, Keselamatan, Transportasi, Lalu - lintas
PERAN NEGARA TERHADAP WARGA NEGARANYA TERKAIT DENGAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN Astuti, Endang Kusuma; Hutomo, Irfan Rizky
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.379

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji peran negara terhadap warga negaranya terkait dengan hak atas pelayanan kesehatan, latar belakang penelitian ini adalah masyarakat memerlukan perwujutan HAM dalam pelayanan kesehatan yaitu hak atas pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya terpenuhi terutama bagi masyarakat miskin. Permasalahan dalam penelitian ini Sejauh mana peran pemerintah untuk mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bagi Warga Negara Indonesia, apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan BPJS Kesehatan bagi warga masyarakat metode penelitian yang digunakan adalah normative legal research dengan tipe penelitian diskriptif analitis, lokasi penelitian di Jakarta, hasil penelitian ditemukan Peran pemerintah untuk mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bagi Warga Negara Indonesia melalui pembentukan suatu Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan), Faktor-faktor penghambat pelaksanaan BPJS Kesehatan bagi warga masyarakat diantaranya, masalah tarif dan obat-obatan, kepesertaan, rumit, mutu pelayanan, rujukan, sosialisasi Program BPJS, jamkesmas tidak masuk peserta BPJS. Kata kunci: Peran negara, Hak atas Pelayanan Kesehatan 
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA BPJS DI PUSKESMAS GUNUNGPATI KOTA SEMARANG Hutomo, irfan Rizky; Shofiyah, Arifatus
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.461

Abstract

Kesehatan merupakan hak setiap manusia tanpa memandang status dan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia. Untuk itu pemerintah Negara Indonesia membentuk lembaga yaitu BPJS Kesehatan yang bertugas untuk menjamin kesehatan masyarakat. namun dalam pelaksanaan program BPJS tersebut masih terdapat berbagai kendala maupun hambatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Puskesmas Gunungpati sudah melakukan kewajiban sebagai fasilitas kesehatan terhadap pasien peserta BPJS. Seperti, Pemberian pelayanan sudah sesuai Standar Operasional yang berlaku. Kenyamanan pelayanan yang sudah baik walaupun masih terdapat kesalahan yang bersifat hal teknis, dan Ketersediaan pelayanan dirasa sudah memenenuhi dan sudah baik. Hal tersebut dibuktikan sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Gunungpati Kota Semarang sudah cukup baik dan sesuai dengan fungsinya. Pemenuhan hak pasien BPJS di Puskesmas Gunungpati Kota Semarang merupakan hal yang penting. Untuk itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan, mulai dari Faktor yang mempengaruhi pelayanan meliputi ketersediaan ruangan, faktor kedisiplinan, faktor sarana dan prasarana, dan Faktor kemampuan dan keterampilan adalah faktor yang terakhir dalam pemenuhan hak terhadap pasien.Kata Kunci : Pelayanan, Pasien, Kesehatan,Peserta, BPJS
UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENANGGULANGAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SEMARANG Hutomo, Irfan Rizky; Maula, Estu Linangkung
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.380

Abstract

ABSTRAKPermasalahann yang di angkat dari penulisan ini adalah bagaimana tinjauan hukum terhadap sengketa hak atas tanah yang ada di kabupaten semarang. Pokok masalah tersebut selanjutnya di jabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa hak atas tanah di kabupaten semarang, proses penyelesaian masalah sengketa hak atas tanah di kabupaten semarang.. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di kabupaten semarang adalah sengketa waris, sengketa batas, sertifikat ganda, jual beli berkali-kali, dan penguasaan tanpa hak. ,proses penyelesaian sengketa melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pada non litigasi dilakukan melalui jalur mediasi hingga musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan akhir maka melalui litigasi. Dalam hal ini akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. Implikasi penelitian yaitu perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan kepada pihak pemerintah agar lebih menindak lanjuti mengenai sengketa pertanahan yang terjadi dikalangan masyarakat dan dapat menyelesaikan perkara sengketa pertanahan tersebut. Dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa tanah hendaknya memperhatikan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dan mengurangi biaya serta mempercepat proses penyelesaian perkara.Kata Kunci : Badan, Pertanahan Nasional, Terhadap, Penanggulangan, Sengketa Hak, Atas, Tanah
PENERAPAN TINDAK PIDANA PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP PELANGGARAN PASAL 359 KUHP ( STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG ) HUTOMO, IRFAN RIZKY; LEKSONO, RESTU BOWO
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.332

Abstract

ABSTRAKKecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas yang ada dijalan. walupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam). Di antara faktor-faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebab kelemahan-kelemahan yang timbul dari faktor-faktor lain dapat diatasi apabila pengemudi berlaku hati-hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan serta menyiapkan kendaraan sebelum berangkat, demikian pula dalam menjalankan kendaraannya diperlukan untuk berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan berbuntut yang kurang mengenakkan. Kewajiban masyarakat terhadap kecalakaan lalu lintas yang terjadi menurut Pasal 359 KUHP. Kemudian yang menjadi faktor utama masyarakat Kabupaten Semarang melanggar lalu lintas ialah kesadaran masyarakat yang rendah akan ketertiban dan keselamatan diri sendiri serta orang lain. Karena untuk mencapai suatu ketertiban hukum tentunya berhubungan dengan bagaimana penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Apabila penegakan hukum lemah maka akan berpengaruh pada kesadaran hukum bagi masyarakat.
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI HUKUM ADAT TRADISI NYADRAN (STUDI EMPIRIS DI WILAYAH DESA BRONGKOL KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG) Susila, Esdarwati; Rizky Irfan, Hutomo; Lailasari, Ekaningsih; Ridho Sa'dillah, Ahmad; Nur, Hidayah
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 8 No 1 (2024): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v8i1.6589

Abstract

Environmental preservation through the Nyadran traditional law is an approach that integrates cultural values ​​and local wisdom in an effort to protect the ecosystem. The nyadran tradition commonly practiced by Javanese people not only functions as a spiritual ritual but also reflects the harmonious relationship between humans and nature. In practice, nyadran involves cleaning the environment, caring for nature, and strengthening communities in protecting natural resources. This writing aims to examine the role of customary law in supporting environmental preservation through the nyadran tradition and its impact on public awareness of the importance of the environment. Keywords: Environmental preservation; the Nyadran;, Traditional Law.
Fixed-Term Employment Agreements Under Law No. 13 of 2003 on Manpower and Their Relation to Continuous Employment Contracts : A Case Study at PT. Hansol Sadua Indonesia Beliyan Linda Aniyar; Lailasari Ekaningsih; Irfan Rizky Hutomo; Ridho Sa’dillah Ahmad; Susila Esdarwati
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i1.4692

Abstract

This study aims to understand the process of investigating drug-related criminal offenses based on the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) within the jurisdiction of the Salatiga Police Department. It also seeks to identify the obstacles faced in conducting the investigation of drug crimes based on KUHAP in the Salatiga Police jurisdiction and explore the solutions to these challenges. The research employs both normative juridical and sociological juridical methods, with a descriptive-analytical specification. The population and sampling method includes all objects, phenomena, events, or units that will be studied. Data collection techniques include library research and interviews, and data analysis is qualitative in nature. The steps in investigating drug-related crimes within the jurisdiction of the Salatiga Police Department are fundamentally similar to the investigation of other general criminal offenses, in accordance with KUHAP. The steps taken include: raids and arrests, searches, seizures, securing evidence, securing the crime scene, crime scene processing, evaluation, proof, and case development. Obstacles faced by law enforcement officers in investigating and resolving drug-related crimes in the Salatiga Police jurisdiction include: suspects failing to provide clear statements, witness testimonies that do not support the investigation, and incomplete evidence. Efforts to overcome these obstacles in drug crime investigations include: ensuring suspects provide clear and honest statements about the sequence of events and the drug crime objects involved, which can serve as evidence to uncover the crime; witnesses must cooperate with investigators by providing honest and complete testimonies to facilitate the investigation; investigators should work to find and gather at least two pieces of evidence in uncovering drug-related crimes; and fostering community involvement to assist in revealing drug crimes within the Salatiga Police jurisdiction.
Safety Inspections of Public Transport Modes in Accordance with Law No. 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation at the Service Unit of Type A Terminal in Bawen Ayattullah Khumaini Abdul Rozak; Irfan Rizky Hutomo; Lailasari Ekaningsih; Ridho Sa’dillah Ahmad; Mohammad Tohari
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.4693

Abstract

Data collected from various sources indicates that traffic accidents remain a significant issue. The Indonesian National Police's Traffic Corps (Korlantas Polri) claims that the number of accidents across Indonesia has decreased over the past four years. This statement was made by AKBP Hendra Wahyudi, the Head of the Traffic Sub-Directorate, Ditgakkum. According to him, in 2019, the number of accidents reached 116,411 cases, which was higher than the 100,028 cases reported in 2020. In 2021, the number further decreased to 103,645 incidents, and by 2022, only 55,777 accidents had occurred. "The number of fatalities in 2019 reached 25,671, while in 2020 it dropped to 23,529. However, the number of deaths rose again in 2021 to 25,266, and by May 2022, there were already 11,183 fatalities," he emphasized. The primary cause of accidents is generally attributed to driver error. According to the most recent data from 2022, 15,885 accidents were caused by driver inattention, 15,315 by failure to maintain a safe following distance, and the remainder by negligence during turns. The distribution of accident locations is quite varied.
PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SEKALA KECIL Retnowati, Indra; Hutomo, Irfan Rizky; Ahmad, Ridho Sa'dillah; Esdarwati, Susila; Zaini, Naya Amin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.746

Abstract

ABSTRAKNarkotika adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. peniltian ini merpuakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan penelitian kualitatif bersifat untuk memaparkan yang mempunyai tujuan guna memperoleh gambaran lengkap dan jelas pada setiap suatu peristiwa hukum tertentu dalam dilingkungan.Kata Kunci : Penindakan Hukum , Narkoba, Skala Kecil
ASPEK HUKUM KESEHATAN DALAM PENYEDIAAN LAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KESEHATAN Suryandari, Wieke Dewi; Hutomo, Irfan Rizky; Tohari, Mohamad; Christiyono, Thomas Carlo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.747

Abstract

ABSTRAKRumah Sakit Polri telah menerapkan standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya, kepatuhan terhadap standar etik medis, serta mekanisme penyelesaian sengketa medis yang belum optimal. Perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek transparansi layanan dan mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi tenaga medis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan, evaluasi kebijakan internal, serta penguatan pengawasan guna meningkatkan kualitas layanan medis di Rumah Sakit Polri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kesehatan dalam penyediaan layanan medis di Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia (Rumah Sakit Polri) dengan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi terkait. Fokus penelitian ini mencakup standar pelayanan kesehatan, perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis, serta kendala dalam implementasi aspek hukum kesehatan di Rumah Sakit Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Layanan Medis, Rumah Saki Polri
Co-Authors Ahmad, Ridho Sa'dillah Amala, Muh Alfi Ihsanu Ayattullah Khumaini Abdul Rozak Beliyan Linda Aniyar Christiyono, Thomas Carlo Dika Ratu Marfu'atun Endang Kusuma Astuti Esdarwati, Susila Farida, Any Fitriyani, Tina Hono Sejati, Hono Izziyana, Wafda Vivid Khoirudin Khoirudin, Khoirudin Lailasari Ekaningsih Lailasari, Ekaningsih Lamijan Lamijan, Lamijan LEKSONO, RESTU BOWO Lilik Warsito Loso loso Maula, Estu Linangkung Mohamad Tohari Mohamad Tohari, Mohamad Mohammad Tohari Muh Alfi Ihsanu Amala Mulyanto, Sugeng Nur, Hidayah Prasetyo, Galih Dwi Prayuda, Enggar Pujianto, Nawan Putra, Agus Ransanoi, Teep Retnowati, Indra Ridho Sa'dillah, Ahmad Ridho Sa’dillah Ahmad Shofiyah, Arifatus Susila Esdarwati Susila, Esdarwati Tohari, Mohammad Tri Susilowati Umami, Anni Shanty Urip Giyono Utomo, Kadar Budi Wieke Dewi Suryandari Zaini, Naya Amin