Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.505
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Jurnal Sosial dan Teknologi Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Journal Customary Law Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
Irfan Rizky Hutomo
Faculty Of Law, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Semarang
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Consumer Privacy Rights in E-Commerce Devia Julianda; Irfan Rizky Hutomo; Muhammad Zainuddin
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i6.32848

Abstract

The rapid expansion of e-commerce in Indonesia has been fueled by advances in digital technology, leading to a significant increase in the collection and processing of customers' personal data by digital service providers. While electronic transactions offer convenience and efficiency, the risk of consumer privacy violations is equally growing. The misuse of personal data, information leaks, and a lack of transparency in data management by e-commerce platforms are major issues in today's digital ecosystem. A legal study is therefore necessary to understand the extent to which Indonesian regulations protect consumer privacy rights in e-commerce. This study aims to examine Indonesian laws protecting consumers' right to privacy in online transactions and to identify implementation challenges. A normative juridical research methodology is employed, drawing on statutory and doctrinal perspectives. The primary legal sources examined include Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (the PDP Law), Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and other relevant regulations such as Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. Secondary legal sources, including scholarly literature, academic publications, and the views of relevant legal experts, are also utilized. This study is expected to offer a more comprehensive understanding of consumer privacy protection in digital transactions and to provide policy recommendations for improving the effectiveness of existing regulations. With robust legal protection in place, it is hoped that consumer privacy rights in e-commerce can be better guaranteed, thereby strengthening public trust in digital transactions.
Reconstructing Independence of Indonesia’s Corruption Eradication Commission After Supervisory Board Reform in Criminal Justice Agus Putra; Nawan Pujianto; Irfan Rizky Hutomo; Susila Esdarwati
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/al-battar.v2i3.456

Abstract

The Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) was established as an independent state institution under Law No. 30 of 2002 to address corruption as an extraordinary crime. However, its institutional independence experienced a significant shift following the enactment of Law No. 19 of 2019, particularly through the establishment of the Supervisory Board with authority to grant prior approval for pro justitia actions such as wiretapping, searches, and seizures. This article aims to analyze the implications of the Supervisory Board’s authority on the independence of the KPK and to formulate a normative reconstruction model that balances accountability and effectiveness within the Indonesian criminal justice system. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study examines national legislation, Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XVII/2019, international standards under the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), and comparative practices of anti-corruption agencies in Hong Kong and Singapore. The findings demonstrate that the ex-ante control model exercised by the Supervisory Board has the potential to undermine operational independence, efficiency, and confidentiality in corruption law enforcement. This article concludes that reconstructing KPK independence requires reformulating the Supervisory Board’s authority toward an ex-post oversight model, reaffirming the KPK’s independent constitutional position, and harmonizing oversight mechanisms with principles of good governance. Such reconstruction is essential to preserve public trust and ensure the effectiveness of corruption eradication in Indonesia.
EKSISTENSI TANAH BENGKOK PASCA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN KENDAL Irfan Rizky Hutomo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v2i01.221

Abstract

Tanah merupakan bagian dari aset desa yang lahir dari sistem hukum adat. Tujuannya sebagai gaji pamong desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarganya yang diambil dari hasil panen tanah bengkok. Banyak terjadi alih kepemilikan tanah bengkok yang dilakukan oleh pamong desa dalam praktek yang tidak jarang termasuk perbuatan tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah metode yuridis normatif. Secara tegas khususnya eksistensi tanah bengkok yang berlaku di Kabupaten Kendal diatur dalam Pasal 4B Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Perda No. 1 Tahun 2011). Perlindungan hukum yang diberikan untuk menjaga marwah eksistensi tanah bengko selain Perda Kendal tentang Perubahan Kedua atas Perda Kendal 10/2007 tentang Kedudukan Keungan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di sisi lain tanah bengkok merupakan aset desa dan tanah kas desa berdasar Permen nomor 4 tahun 2007 yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa. Wujud nyata dari perlindungan hukum bagi tanah bengkok yaitu penyalanggunaan fungsi tanah bengkok yang dilakukan oleh perangkat desa ialah tindak pidana korupsi
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA BPJS DI PUSKESMAS GUNUNGPATI KOTA SEMARANG irfan Rizky Hutomo; Arifatus Shofiyah
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.461

Abstract

Kesehatan merupakan hak setiap manusia tanpa memandang status dan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia. Untuk itu pemerintah Negara Indonesia membentuk lembaga yaitu BPJS Kesehatan yang bertugas untuk menjamin kesehatan masyarakat. namun dalam pelaksanaan program BPJS tersebut masih terdapat berbagai kendala maupun hambatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Puskesmas Gunungpati sudah melakukan kewajiban sebagai fasilitas kesehatan terhadap pasien peserta BPJS. Seperti, Pemberian pelayanan sudah sesuai Standar Operasional yang berlaku. Kenyamanan pelayanan yang sudah baik walaupun masih terdapat kesalahan yang bersifat hal teknis, dan Ketersediaan pelayanan dirasa sudah memenenuhi dan sudah baik. Hal tersebut dibuktikan sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Gunungpati Kota Semarang sudah cukup baik dan sesuai dengan fungsinya. Pemenuhan hak pasien BPJS di Puskesmas Gunungpati Kota Semarang merupakan hal yang penting. Untuk itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan, mulai dari Faktor yang mempengaruhi pelayanan meliputi ketersediaan ruangan, faktor kedisiplinan, faktor sarana dan prasarana, dan Faktor kemampuan dan keterampilan adalah faktor yang terakhir dalam pemenuhan hak terhadap pasien.Kata Kunci : Pelayanan, Pasien, Kesehatan,Peserta, BPJS
UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENANGGULANGAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SEMARANG Irfan Rizky Hutomo; Estu Linangkung Maula
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.380

Abstract

ABSTRAKPermasalahann yang di angkat dari penulisan ini adalah bagaimana tinjauan hukum terhadap sengketa hak atas tanah yang ada di kabupaten semarang. Pokok masalah tersebut selanjutnya di jabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa hak atas tanah di kabupaten semarang, proses penyelesaian masalah sengketa hak atas tanah di kabupaten semarang.. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di kabupaten semarang adalah sengketa waris, sengketa batas, sertifikat ganda, jual beli berkali-kali, dan penguasaan tanpa hak. ,proses penyelesaian sengketa melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pada non litigasi dilakukan melalui jalur mediasi hingga musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan akhir maka melalui litigasi. Dalam hal ini akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. Implikasi penelitian yaitu perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan kepada pihak pemerintah agar lebih menindak lanjuti mengenai sengketa pertanahan yang terjadi dikalangan masyarakat dan dapat menyelesaikan perkara sengketa pertanahan tersebut. Dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa tanah hendaknya memperhatikan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dan mengurangi biaya serta mempercepat proses penyelesaian perkara.Kata Kunci : Badan, Pertanahan Nasional, Terhadap, Penanggulangan, Sengketa Hak, Atas, Tanah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER SECARA ONLINE PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 Nurlaeli Nurlaeli; Irfan Rizky Hutomo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1113

Abstract

ABSTRAKDi era digitalisasi yang terus berkembang pesat , kejahatan siber tidak lebih dari persoalan prosedural, melainkan telah berkembang menjadi ancaman nyata bagi harkat dan martabat perempuan. Salah satunya adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yakni segala tindak kekerasan yang memanfaatkan infrastruktur digital sebagai medium pelaksanaannya. Rekam jejak Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan pesat laporan KBGO dari tahun ke tahun, menunjukan betapa sangat penting pembaruan regulasi dalam hal ini. Ditetapkanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lazim disebut UU TPKS menjadi titik balik penting,hukum pidana Indonesia kini tidak lagi memandang kekerasan seksual hanya sebagai peristiwa fisik, melainkan juga mengakui dimensi digitalnya secara eksplisit. Tulisan ini mengkaji tiga persoalan pokok: pertama, bagaimana UU TPKS merumuskan larangan dan sanksi atas KBGO; kedua, mekanisme perlindungan apa yang tersedia bagi korban; dan ketiga, hambatan apa yang menghalangi implementasinya di lapangan. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan menyandingkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian menunjukkan bahwa Pasal 14-16 UU TPKS telah menjawab tidak adanya hukum yang selama ini tidak diatur, menetapkan ancaman sanksi lebih tegas, sekaligus membangun landasan perlindungan korban yang lebih kuat melalui jaminan hak korban, layanan pendampingan, dan mekanisme restitusi.Namun dengan demikian, pelaksanaannya masih terhambat oleh lemahnya kapasitas aparat, kuatnya pandangan menyalahkan korban, serta terbatasnya kemampuan forensik digital. Tulisan ini menyarankan pelatihan aparat yang sistemik, penguatan lembaga pendamping korban, Penyelarasan regulasi platform digital, dan pembentukan aturan  pelaksanaan yang lebih operasional.Kata kunci : Perlindungan Hukum Pidana, Kekerasan Berbasis Gender, Kekerasan Seksual
Co-Authors Adhi Susano Agus Putra Amala, Muh Alfi Ihsanu Anni Shanty Umami Any Farida Arifatus Shofiyah Ayattullah Khumaini Abdul Rozak Beliyan Linda Aniyar Devia Julianda Dika Ratu Marfu'atun Dika Ratu Marfu’atun Dwi Listyandarti Endang Kusuma Astuti Enggar Prayuda Estu Linangkung Maula Farida, Any Fitriyani, Tina Hono Sejati Hono Sejati, Hono Indra Retnowati Irwan Saputra Izziyana, Wafda Vivid Kadar Budi Utomo Khoirudin Khoirudin Kriswanto Kriswanto Lailasari Ekaningsih Lailasari, Ekaningsih Lamijan Lamijan Lamijan Lamijan Lamijan Lamijan Lamijan Lamijan, Lamijan Lilik Warsito Loso loso Luthfi Eka Wispriyanti Mohamad Tohari Mohamad Tohari, Mohamad Mohammad Tohari Muh Alfi Ihsanu Amala Muhammad Nur Karim Al Ismariy Muhammad Zainuddin Muhammad Zainuddin Muhammad Zainuddin Nawan Pujianto Naya Amin Zaini Naya Amin Zaini Nur, Hidayah Nurlaeli Nurlaeli Prasetyo, Galih Dwi Prastya Rifqi Hartanto Purbo Triwiyoso RESTU BOWO LEKSONO Retnowati, Indra Ridho Sa’dillah Ahmad Rosyid Budiyanto Sugeng Mulyanto Susila Esdarwati Susila Esdarwati Susila Esdarwati Susila, Esdarwati Teep Ransanoi Thomas Carlo Christiyono Tohari, Mohammad Tri Susilowati Tri Susilowati Tri Susilowati Tri Susilowati Urip Giyono Wieke Dewi Suryandari