Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA BPJS DI PUSKESMAS GUNUNGPATI KOTA SEMARANG irfan Rizky Hutomo; Arifatus Shofiyah
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.461

Abstract

Kesehatan merupakan hak setiap manusia tanpa memandang status dan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia. Untuk itu pemerintah Negara Indonesia membentuk lembaga yaitu BPJS Kesehatan yang bertugas untuk menjamin kesehatan masyarakat. namun dalam pelaksanaan program BPJS tersebut masih terdapat berbagai kendala maupun hambatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Puskesmas Gunungpati sudah melakukan kewajiban sebagai fasilitas kesehatan terhadap pasien peserta BPJS. Seperti, Pemberian pelayanan sudah sesuai Standar Operasional yang berlaku. Kenyamanan pelayanan yang sudah baik walaupun masih terdapat kesalahan yang bersifat hal teknis, dan Ketersediaan pelayanan dirasa sudah memenenuhi dan sudah baik. Hal tersebut dibuktikan sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Gunungpati Kota Semarang sudah cukup baik dan sesuai dengan fungsinya. Pemenuhan hak pasien BPJS di Puskesmas Gunungpati Kota Semarang merupakan hal yang penting. Untuk itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan, mulai dari Faktor yang mempengaruhi pelayanan meliputi ketersediaan ruangan, faktor kedisiplinan, faktor sarana dan prasarana, dan Faktor kemampuan dan keterampilan adalah faktor yang terakhir dalam pemenuhan hak terhadap pasien.Kata Kunci : Pelayanan, Pasien, Kesehatan,Peserta, BPJS
UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENANGGULANGAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SEMARANG Irfan Rizky Hutomo; Estu Linangkung Maula
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.380

Abstract

ABSTRAKPermasalahann yang di angkat dari penulisan ini adalah bagaimana tinjauan hukum terhadap sengketa hak atas tanah yang ada di kabupaten semarang. Pokok masalah tersebut selanjutnya di jabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa hak atas tanah di kabupaten semarang, proses penyelesaian masalah sengketa hak atas tanah di kabupaten semarang.. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di kabupaten semarang adalah sengketa waris, sengketa batas, sertifikat ganda, jual beli berkali-kali, dan penguasaan tanpa hak. ,proses penyelesaian sengketa melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pada non litigasi dilakukan melalui jalur mediasi hingga musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan akhir maka melalui litigasi. Dalam hal ini akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. Implikasi penelitian yaitu perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan kepada pihak pemerintah agar lebih menindak lanjuti mengenai sengketa pertanahan yang terjadi dikalangan masyarakat dan dapat menyelesaikan perkara sengketa pertanahan tersebut. Dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa tanah hendaknya memperhatikan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dan mengurangi biaya serta mempercepat proses penyelesaian perkara.Kata Kunci : Badan, Pertanahan Nasional, Terhadap, Penanggulangan, Sengketa Hak, Atas, Tanah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER SECARA ONLINE PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 Nurlaeli Nurlaeli; Irfan Rizky Hutomo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1113

Abstract

ABSTRAKDi era digitalisasi yang terus berkembang pesat , kejahatan siber tidak lebih dari persoalan prosedural, melainkan telah berkembang menjadi ancaman nyata bagi harkat dan martabat perempuan. Salah satunya adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yakni segala tindak kekerasan yang memanfaatkan infrastruktur digital sebagai medium pelaksanaannya. Rekam jejak Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan pesat laporan KBGO dari tahun ke tahun, menunjukan betapa sangat penting pembaruan regulasi dalam hal ini. Ditetapkanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lazim disebut UU TPKS menjadi titik balik penting,hukum pidana Indonesia kini tidak lagi memandang kekerasan seksual hanya sebagai peristiwa fisik, melainkan juga mengakui dimensi digitalnya secara eksplisit. Tulisan ini mengkaji tiga persoalan pokok: pertama, bagaimana UU TPKS merumuskan larangan dan sanksi atas KBGO; kedua, mekanisme perlindungan apa yang tersedia bagi korban; dan ketiga, hambatan apa yang menghalangi implementasinya di lapangan. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan menyandingkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian menunjukkan bahwa Pasal 14-16 UU TPKS telah menjawab tidak adanya hukum yang selama ini tidak diatur, menetapkan ancaman sanksi lebih tegas, sekaligus membangun landasan perlindungan korban yang lebih kuat melalui jaminan hak korban, layanan pendampingan, dan mekanisme restitusi.Namun dengan demikian, pelaksanaannya masih terhambat oleh lemahnya kapasitas aparat, kuatnya pandangan menyalahkan korban, serta terbatasnya kemampuan forensik digital. Tulisan ini menyarankan pelatihan aparat yang sistemik, penguatan lembaga pendamping korban, Penyelarasan regulasi platform digital, dan pembentukan aturan  pelaksanaan yang lebih operasional.Kata kunci : Perlindungan Hukum Pidana, Kekerasan Berbasis Gender, Kekerasan Seksual
Digitalization of Judiciary Through E-Court Implementation to Improve the Effectiveness and Efficiency of Indonesia’s Judicial System G.A Firdaus Natapatria; Irfan Rizky Hutomo; Wieke Dewi Suryandari
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 3 No. 3 (2025): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (September
Publisher : Greenation Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v3i3.616

Abstract

This study discusses the digitalization of justice through the implementation of E-Court to improve the effectiveness and efficiency of the justice system in Indonesia. Using a normative research method with a statute approach and conceptual approach, this study analyzes the implementation of justice in the digital era and law enforcement instruments in the E-Court system. The results show that although the E-Court strives to simplify judicial procedures, this system still encounters administrative challenges and high access costs for the community, especially in remote areas. From the aspects of legal substance, legal structure, legal culture, and legal infrastructure, there are still obstacles in regulation, institutional readiness, user resistance, and technological gaps. Therefore, responsive steps are needed from judicial institutions in strengthening regulations, increasing human resource readiness, expanding access to technology, and ensuring system security to realize the principles of simple, fast, and low-cost justice following the principles of inclusive and equitable justice.
Protection of Minority Rights to Equality Before the Law in the Legal System in Indonesia Rian Panji Satria; Hono Sejati; Irfan Rizky Hutomo
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 3 No. 3 (2025): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (September
Publisher : Greenation Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v3i3.620

Abstract

Reform in Indonesia brings great expectacy for respect for human rights, including protection for minority groups. However, in reality, discrimination still occurs that is contrary to the ideals of the reform. This study aims to analyze legal protection for minority groups in Indonesia using normative legal methods through literature studies and analysis of laws and regulations. The results indicate that although there are various national legal instruments, such as the 1945 Constitution, and the Human Rights Law, and ratification of international instruments such as the ICCPR and ICERD, the implementation of legal protection for minority groups still faces various challenges. The main factors that hinder the effectiveness of this protection include structural discrimination, weak law enforcement, and the lack of concrete affirmative policies. Therefore, strategic steps are needed in the policy of protecting minority groups, including a more progressive human rights-based approach, strengthening regulations, and increasing the government's commitment to enforcing fair and equal legal protection for all citizens, including minority groups.
Penyelesaian Sengketa Merk Dagang Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata: Penyelesaian Sengketa Merk Dagang Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata Mohamad Tohari; Loso; Irfan Rizky Hutomo
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5744

Abstract

The use of a brand when in a trading activity is often classified as unfair competition, in an attempt to gain an advantage by taking advantage of someone else's brand, either by falsifying it in its entirety or only in certain parts, in other words, equality at its core. Many consumers are deceived when buying branded products because of plagiarism in the logo design or product packaging that has been known by the public and is very similar to the original form. There are still many business actors who are dishonest and violate the law. There are business actors who still plagiarize famous brands so that the products they make attract many fans. Therefore, there is a need for healthy competition in trade, so that no party feels disadvantaged in the process of trade, this study adopts the normative juridical method with a legislative approach and conceptual approach. The results showed that disputes related to the sale of counterfeit trademarks can be resolved both through court and out-of-court channels. The actions of sellers of counterfeit goods who trade products without the permission of the brand owner are certainly detrimental to the owner of the brand. In the face of brand infringement disputes, a wise step that brand owners can take is to resolve the issue out of court through mediation. This approach is expected to prevent further losses, especially for brand owners, while maintaining their reputation in the public eye regarding plagiarism issues. However, if mediation does not reach an agreement, the brand owner has the option of filing a lawsuit in the Commercial Court