Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.591
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Ensiklopedia of Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ensiklopedia Education Review Journal of Law, Administration, and Social Science Bulletin of Community Engagement Collegium Studiosum Journal Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Social And Economics Research Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Amicus Curiae
Ermania Widjajanti
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia Amalin FP, Haekal; Widjajanti, Ermania
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.430

Abstract

Sebagai bagian dari reformasi hukum pidana anak di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam mekanisme diversi. Yang terpenting adalah kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Pertanyaan-pertanyaan berikut memandu metodologi penelitian: Seberapa besar kemajuan yang dapat dicapai dalam mereformasi undang-undang pidana anak di Indonesia dengan menggunakan praktik keadilan restoratif melalui diversi? Bagaimana gagasan keadilan restoratif dapat diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengubah hukum pidana anak? Penelitian ini menganalisis literatur hukum dan mengambil pendekatan perundang-undangan terhadap hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa alternatif yang tidak terlalu keras terhadap metode penanganan kasus pidana anak tradisional adalah keadilan restoratif. Memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan anggota masyarakat lebih diutamakan daripada proses pengadilan yang berlarut-larut, yang melindungi anak-anak dari trauma yang tidak perlu.
Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025 Pradipta, Firwanda Sandi; Widjajanti, Ermania
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.431

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaruan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utama terletak pada implikasi yuridis dari ketentuan baru yang mengeluarkan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dari kategori penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 9G. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, apakah pembaruan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2025 mampu menghadirkan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di BUMN; kedua, bagaimana ketentuan tersebut memengaruhi kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 9G menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi impunitas pejabat BUMN, karena melemahkan legitimasi penindakan oleh KPK terhadap korupsi di sektor strategis. Pembaruan ini dinilai menyimpang dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta bertentangan dengan semangat reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap norma yang eksklusif ini agar pembaruan hukum pidana benar-benar menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam tata kelola BUMN.
Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Fikarudin, Wildan; Ermania Widjajanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1010

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 sebagai respons terhadap permasalahan overkriminalisasi dan overcrowding di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Dengan kapasitas ideal lapas sekitar 140.000 orang yang dalam realitasnya dihuni lebih dari 265.000 narapidana, pendekatan restorative justice menawarkan alternatif penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan analisis data kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 terbukti efektif dalam mendorong sistem peradilan yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan dengan memperkuat peran jaksa sebagai fasilitator keadilan, memulihkan relasi sosial antara pelaku dan korban, serta mengurangi beban lembaga peradilan dan pemasyarakatan. Meskipun demikian, keberhasilan pendekatan ini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti pemahaman aparat, dukungan masyarakat, dan ketersediaan sarana prasarana, sementara tantangan struktural, kultural, dan teknis tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan perluasan sosialisasi publik sebagai langkah krusial agar restorative justice benar-benar dapat menjadi pendekatan utama dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia
Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kasman Ely; Ermania Widjajanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1189

Abstract

Korupsi di Indonesia menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak pada kerugian negara dan merampas hak-hak warga negara, seperti hak ekonomi, sosial, pendidikan, dan lingkungan. Meskipun telah terdapat regulasi dan lembaga penegak hukum seperti KPK, realitas menunjukkan korupsi masih merajalela dan tidak terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan pengaturan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman pidana minimal dan sanksi denda dalam Pasal 3 cenderung ringan dan tidak menimbulkan efek jera, sementara pembuktian terbalik dalam Pasal 37 belum diatur secara eksplisit sebagai kewajiban terdakwa, sehingga menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya revisi ancaman pidana minimal dan pemberlakuan pembuktian terbalik dalam upaya pembaruan hukum pidana korupsi, guna menciptakan efek jera dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi
Fenomena Klitih di Yogyakarta: Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Anak Jeremy Arnold Christian Bangun; Ermania Widjajanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1296

Abstract

Fenomena klitih yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan jalanan di Yogyakarta telah menjadi masalah sosial serius yang mencerminkan kelemahan dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur sistem peradilan pidana anak, penerapannya masih didominasi pendekatan punitif daripada rehabilitatif, sehingga gagal melindungi anak sebagai pelaku yang rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena klitih dan mengevaluasi urgensi pembaharuan hukum pidana anak yang lebih humanis dan responsif. Dengan pendekatan normatif melalui studi pustaka mendalam, analisis kasus, dan wawancara dengan praktisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa klitih muncul karena faktor internal (emosi negatif, ketidakseimbangan psikologis) dan eksternal (lingkungan keluarga, teman sebaya, media sosial). Sistem peradilan anak yang ada belum sepenuhnya memberikan ruang bagi pemulihan dan reintegrasi sosial anak, yang ditunjukkan oleh minimnya program rehabilitasi di LPKA dan kurangnya pemahaman aparat hukum tentang prinsip keadilan restoratif. Pembaharuan hukum pidana anak menjadi mendesak melalui penerapan prinsip restoratif, penguatan program rehabilitasi yang holistik, peningkatan kapasitas aparat, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, efektif, dan mampu mengatasi fenomena klitih secara berkelanjutan
ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (PUTUSAN NOMOR 294/PID.B/LH/2023/PN BLS): Juridical Analysis of Criminal Sanctions in Illegal Logging Crimes (Decision Number 294/PID.B/LH/2023/PN BLS) Dionysius Ansel Yuswanto; Ermania Widjajanti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 2 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i2.22761

Abstract

Illegal logging in Indonesia threatens forest sustainability and causes significant losses. Law enforcement against offenders often proves ineffective. This study examines whether criminal sanctions imposed by judges align with Article 83 Paragraph (1) letter b in conjunction with Article 12 letter e of Law No. 18 of 2013, as amended by Article 37 of Government Regulation No. 2 of 2022, and whether these sanctions meet the objectives of criminal penalties. Using a normative juridical method and descriptive-analytical approach, the research analyzes secondary data through qualitative methods with deductive logic. The findings show that the criminal sanctions imposed on Sofyan Roman Als Pian Bin Suparno, including a prison sentence of 1 year and 8 months and a fine of IDR 500,000,000, are disproportionate to the damage caused. The punishment fails to achieve objectives such as reformation, restraint, retribution, and deterrence. The study concludes that these sanctions are inadequate andineffective in addressing the harm of illegal logging. It recommends including mandatory forest restoration as part of the penalty to better mitigate the impacts.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANGGOTA POLRI YANG TIDAK MENDAPATKAN GANTI RUGI: Legal Protection For Victims Of Sexual Intercourse Crimes Committed By Police Officers Who Do Not Receive Compensation Sony Fati Crisitan Gulo; Ermania Widjajanti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 2 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i2.22775

Abstract

Protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to Witnesses and/or Victims. This causes physical and psychological harm to the victim. As happened to the victim of sexual intercourse committed by the perpetrator who was a member of the National Police in Banjarmasin. Therefore, the formulation of the problem of this study is: 1. How are the legal protection efforts for victims of sexual intercourse by members of the National Police who do not receive compensation? 2. How are the rights of victims of sexual intercourse by members of the National Police who do not receive compensation fulfilled? The research method used by the author is normative juridical which includes research on legal principles, victims can apply for restitution in the form of compensation, victims have the right to receive protection from LPSK. Research results and conclusions of the study show that victims must receive protection through restitution and assistance from LPSK. The rights of victims, including medical costs and psychosocial rehabilitation as regulated in Law No. 31 of 2014 and Perma No. 1 of 2022, with legal mechanisms that ensure the fulfillment of these rights.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Judi Online Dalam Perspektif Kriminologi : Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 272-K/PM.II-08/AD/XII/2023 Saiful Hananto; Ermania Widjajanti; Tri Agus Suswanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1700

Abstract

Perkembangan teknologi digital pada era globalisasi telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai judi online, yang tidak hanya merambah masyarakat sipil tetapi juga kalangan militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana judi online dalam perspektif yuridis dan kriminologis dengan studi kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 272-K/PM.II-08/AD/XII/2023. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta wawancara dengan hakim dan oditur militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan prajurit TNI dalam judi online dipengaruhi oleh faktor internal seperti tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, lemahnya pengawasan, dan kecenderungan perilaku berisiko, serta faktor eksternal berupa pengaruh sosial, kemudahan akses teknologi, dan celah regulasi. Analisis teori anomie Durkheim mengungkap lemahnya norma sosial dalam institusi militer sebagai pendorong penyimpangan, sedangkan teori pilihan rasional Cornish dan Clarke menjelaskan kalkulasi untung-rugi pelaku sebelum bertindak.
PERAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1990 DALAM MENCEGAH PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 436/PID.SUS/2023/PN JKT.UTR): The Role of Law No. 5 Of 1990 Preventing Sale Protected Wildlife (Study Verdict Number 436/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Utr) Dava Tubagus Rahmat; Ermania Widjajanti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 4 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i4.23257

Abstract

The iIIegal trade in protected wiIdIife poses a serious threat to biodiversity conservation in Indonesia. For the case study used is the North Jakarta District Court Number 436/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr. The question how the roIe of Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of NaturaI Resources and Ecosystems prevents the trade on protected wiIdIife?. This research uses normative IegaI method with descriptive-anaIyticaI approach based on secondary data. The resuIts show that the KSDAE Law provides a strong IegaI roIe in prohibiting the iIIegaI trade of wiIdIife, with criminaI penaIties stipuIating severe sanctions to provide a deterrent effect. In addition, this Iaw pIays a roIe in encouraging pubIic awareness through conservation education, but the roIe of the KSDAE Law faces chaIIenges in the form of weak Iaw enforcement, Iack of supervision, and its oId age. ConcuIsion, there shouId be IegaI reforms and more pubIic participation to support wiIdIife conservation and sustainabiIity in Indonesia.
TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG MERUGIKAN KONSUMEN MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Bella Annisa Maharani; Ermania Widjajanti; Maharani, Bella Annisa
Reformasi Hukum Trisakti Vol 5 No 1 (2023): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v5i1.15293

Abstract

Online fraud is when a writer accesses a website using internet services with the intention of fooling one of the people he intends to target. As a result, lawmakers must be more aggressive in punishing those who commit fraud, particularly online fraud, by having a deterrent effect on others who do so. 1) Did the Respondent's activities satisfy the criteria listed in Article 45A Paragraph (1) of the Electronic Transaction Information Law Number 19 of 2016 (Research Decision Number 1085/pid.sus/2020/PN.bdg)? This is the problem formulation for this final work; 2) How do judges penalize those who commit online fraud using the social media platform Instagram (analysis of decision No. 1085/Pid.sus/2020/PN.Bdg). With secondary data and qualitative analysis, this form of study is normative, and inferential reasoning is used to arrive at findings. Conclusion: 1) The respondent's conduct satisfy the conditions outlined in Article 45A (1); 2) based on the judge's sentencing in that case, which was based only on theory, particularly contemporary, which combines all three types of sentencing theories-absolute, relative, and a combination of the two-and must satisfy the following criteria: Deterrence, education, rehabilitation, social control, rehabilitation, restorative justice.
Co-Authors Adinda Putri Elin Afianiesa, Savira Agus Sugiyatmo Aisyah, Putri Romadhatul Alfianto, Dwi Amalin FP, Haekal Andi Widiatno Hummerson Anna Maria Tri Anggraini Anselmus Jefri Aldonny Pasaribu Anselmus Jefri Aldonny Pasaribu Arief Baharsyah Audina, Encik Inne Alifia Bahrul Soleh Pujia Nusantara Baskoro, Novi Eko Bella Annisa Maharani Bella Annisa Maharani Bimo Ilham Wibowo Bintang, Cantika Ramadhani Cantika Ramadhani Bintang Dava Tubagus Rahmat Dewo Wapa Soembogo Dionysius Ansel Yuswanto Emmanuela, Michele Encik Inne Alifia Audina Endang Sutrisno Faradilla, I Gusti Agung Fikarudin, Wildan Ganjar, Silawati Dayang Hamja Hamja Hutami, Trisya I Gusti Agung Faradilla Indonesia Irfan Maulana Ismet Samuel Tahoran Jeremy Arnold Christian Bangun Joan Rossy Rumbiak Jozevin Elizabeth Kabes, Irianto Kasman Ely Kolono, Sucipto Komeni, Wirdi Hisroh Lase, Sandra Putri Olivia Maharani, Bella Annisa Margaretha, Rade Dian Matatula Zefanya Armando Doeputra Mohammad Yofarrel Mohammad Yofarrel Muchamad Feisal Abduh Muhamad Amin Faiz Muhammad Fadhiil Yashendra Muhammad Fadhiil Yashendra Muhammad Fajar Wasitomo Namira Kinanti Nandang Sambas Novi Eko Baskoro Nunna, Bhanu Prakash Nurjanah Oemyx Wynn Tratabofa Hutasoit Owen Chinua Saragih Pradipta, Firwanda Sandi Putri Tari Septiani Putri Tari Septiani R Sri Fajriah Rade Dian Margaretha Raihan, Mohammad Alvyn Rini Purwaningsih Rofaeda Arisia Salsabila Tanjung Saiful Hananto Salsabilla Elfrida Siska Dwi Andini Sofhan, Dedi Sony Fati Crisitan Gulo Sugiyatmo, Agus Tanjung, Rofaeda Arisia Salsabila Tri Agus Suswanto Trisya Hutami Vience Ratna Multi Wijaya Vience Ratna Multiwijaya Vience Ratna Multiwijaya Wibowo, Bimo Ilham