Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine) ]]>
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.814 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p07
<![CDATA[Banks are financial institutions that play a strategic role to advance the economy of a country. Indeed, in its development, the banking sector plays a very important role in the economy of a country. The role can be seen with the banking innovation developing Cash Recycling Machine (CRM). CRM is one of the banking products that can facilitate customers in conducting financial transaction activities, for example, the money withdrawal transactions and depositing money without having to go through a teller at the bank. However, on the other hand, customers as users of CRM products can suffer losses due to CRM damage. This article aims to describe and explain the protection of customers as CRM users, as well as the bank's responsibility for losses suffered by customers due to CRM damage. The empirical juridical approach method was used in this study because this study emphasized the facts obtained from the results of the study, the research specifications used were descriptive-analytical. This study uses data collection techniques based on primary data and secondary data. The results of the study show that CRM user protection is preventive legal protection and repressive protection. Preventive legal protection is carried out through Act Number 10 the year 1998 about Banking and Act Number 8 the year 1999 about Consumer Protection. While repressive legal protection is carried out by banks in the form of responsibility for losses suffered by CRM users. Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan strategis untuk memajukan perekonomian suatu negara. Sejatinya, dalam perkembangannya sektor perbankan memainkan peranan yang sagat penting dalam perekonomian suatu negara. Peranan tersebut dapat dilihat dengan adanya inovasi perbankan mengembangkan Cash Recycling Machine (CRM). CRM merupakan salah satu produk perbankan yang dapat mempermudah nasabah dalam melakukan aktivitas transaksi keuangan, contohnya adalah transaksi penarikan uang dan penyetoran uang tanpa harus melalui teller di bank. Akan tetapi di sisi lain nasabah sebagai pengguna produk CRM dapat mengalami kerugian akibat kerusakan CRM. Artikel ini memiliki tujuan mendeskripsikan dan menjelaskan perlindungan nasabah sebagai pengguna CRM, serta tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian yang diderita nasabah akibat kerusakan CRM. Metode pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini menekankan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data didasarkan pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan nasabah pengguna CRM adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dilakukan oleh pihak perbankan berupa pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh nasabah pengguna CRM.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR EMAS ]]>
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.693 KB)
|
DOI: 10.14710/mmh.47.4.2018.430-444
<![CDATA[Emas, suatu benda yang sangat bernilai. Selama berabad-abad telah diakui sebagai logam mulia, yang mendapatkan tempat tertinggi sebagai pilihan investasi masyarakat. Investor-investor yang tergiur dengan keuntungan maksimal yang ditawarkan dari berinvestasi pada emas inilah yang menjadi sasaran empuk para pengelola investasi emas illegal. Keadaan tersebut memunculkan beberapa masalah dalam naskah ini, antara lain mengenai bentuk investasi emas dan bentuk perlindungan hukum bagi para investor yang terlibat dalam penipuan investasi emas. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh adalah investasi emas dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui pembelian emas perhiasan dengan kadar 22 karat. 18 karat dan 12 karat, emas batangan dengan kadar 24 karat, emas koin dengan kadar 22 karat dan berinvestasi emas secara tidak langsung atau berjangka dengan sistem online. Penipuan investasi emas dilakukan oleh para pengelola jasa investasi emas yang tidak menyerahkan emas dalam bentuk fisik kepada para investor dan memakai sistem money game atau skema ponzy untuk menarik minat para calon investor. Perlindungan hukum bagi para investor emas telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi, SiPeka dan FCC. Namun pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK ini masih belum maksimal.]]>
<![CDATA[ASOSIASI USAHA DALAM TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (383.429 KB)
|
DOI: 10.14710/mmh.43.4.2014.607-617
<![CDATA[Trade Association as a Cartel Operative Under Indonesian Competition Law, is normative legal research. This research try to analyze the relation among business entities who are competitors among themselves while they established a trade association. Some experts said that those trade association tends to established a cartel among themselves.This is a normative legal research with descriptive analyze research approach.This research showed if a trade association operated without control, they will become a cartel operative. Indonesian anti monopoly law, did not regulate trade association. Law no 5 year 1999 only regulate cartel.If a trade association become a cartel, it will give a big impact not only towards its competitors but also for national economy and also for market (consumers) Keywords : Business Entities, Cartel, Trade Association, Antimonopoly Law Naskah ini berasal dari penelitian yang berjudul “Menakar Operasional Asosisasi Usaha Sebagai Suatu Operasional Kartel Berdasarkan Hukum Anti Monopoli Indonesia”. Beberapa Negara yang telah memiliki perangkat peraturan anti monopoli telah secara tegas mengatur agar asosiasi usaha tidak melakukan kesepakatan yang akan dapat dikategorikan sebagai kartel.Penelitian ini ingin melihat sejauh mana asosiasi usaha beroperasional, untuk kemudian ditakar apakah operasional tersebut masuk kedalam kategori kartel berdasarkan teori maupun berdasarkan peraturan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.Penelitian ini dapat menggambarkan bahwa asosiasi usaha apabila tidak dikendalikan dan tidak dibatasi dengan rambu-rambu hukum yang jelas maka asosiasi usaha tersebut dapat menjadi kartel. UU no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya mengatur tentang Kartel. KPPU juga hanya memberikan pedoman mengenai operasional kartel. Padahal tindakan-tindakan dari asosiasi usaha juga memerlukan pembatasan yang jelas agar tidak menjadi kartel. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tindakan kartel tidak hanya merugikan para pelaku usaha pesaing, namun juga merugikan Negara dan konsumen. Kata kunci : Pelaku Usaha, Asosiasi Usaha, Kartel, Hukum Persaingan]]>
<![CDATA[The Indonesian Business Competition Law: How the Police Plays a Role? ]]>
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>;
<![CDATA[Ninik Zakiyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Novelty Vol 11, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26555/novelty.v11i1.a15224
<![CDATA[Introduction to The Problem: In Indonesia, there are specialized and independent institutions in enforcing business competition law. The institution is the Business Competition Supervisory Commission or KPPU. It is because the suspected of business actors who violate Act No. 5 of 1999 are often uncooperative. In assisting KPPU, the Anti-Monopoly Law mandates the police to enforce business competition law in Indonesia. But, the extent the police’s role in helping the KPPU’s duty became the arising problem that should be discussed.Purpose/Objective Study: This research wants to discuss the role of the police in enforcing business competition law.Design/Methodology/Approach: This research is doctrinal research (normative juridical); an investigation that uses a statutory approach. The legal material referred to in this study focuses on the primary legal content, namely Act No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, or it often called Anti-Monopoly Law, and the Indonesian Criminal Law Code (KUHP).Findings: This research shows that the police have the authority to uphold business competition law. The Anti-Monopoly Law gives power to the police in assisting KPPU. The provisions for the role of the police are contained in Article 36, Article 41 paragraph (3), and Article 44 paragraph (5) of the Anti-Monopoly Act. The role of the police to enforce business competition law begins at the time of the investigation or inspection process if the KPPU requests assistance to present reported parties, witnesses, expert witnesses, and other parties involved in business competition cases.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) DI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Dzikirullah H. Noho]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>;
<![CDATA[Trinah Asi Islami]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i2.4282
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan BOT diberbagai negara Asean sebagai acuan pembaharuan hukum BOT di Indonesia. Pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana adalah kewajiban pemerintah. BOT sebagai alternatif pembiayaan harapannya dapat memenuhi kebutuhan itu. Namun pada tataran regulasi perlu juga diperbaiki agar dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak, seperti halnya regulasi BOT yang dibuat oleh Filipina yang kemudian membawa ketertarikan bagi swasta asing ataupun lokal untuk ikut terlibat membangun infrastruktur di negaranya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan, bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum sekunder baik itu putusan ataupun peraturan-peraturan terkait. Konsep umum BOT disebut Project Finance, dengan dua peserta utama, yaitu pemerintah tuan rumah dan sponsor swasta. BOT di Indonesia, Fililipina, Malaysia, dan Vietnam sangatlah beragam. Pengaturan ini dibuat menyesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Perbandingan BOT antara Indonesia dengan Filipina, Malaysia, dan Vietnam menjelaskan bahwa BOT di Indonesia masih sangat liberal dan tidak pro nasionalisasi, hal tersebut dapat dilihat pada tidak adanya aturan mengenai kepemilikan saham perusahan BOT yang dimiliki oleh orang Indonesia, bahkan jangka waktu konsesi, serta model penyelesaiannya.]]>
<![CDATA[PRINSIP SURAT KUASA MUTLAK DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ]]>
<![CDATA[Rinaldy Ridwan Noor]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 5, No 2 (2020): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Putri Maharaja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.19 KB)
|
DOI: 10.33760/jch.v5i2.227
<![CDATA[The absence of principles in an absolute power of attorney in attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) will raises a legal problem. Each party may commit acts that are contrary to law or decency, at the time of the EGMS. The Limited Liability Company Law does not yet clearly stipulate the principles that must be applied in making an absolute power of attorney. The paper will first explain the legal basis for the EGMS and will explain the principles that must be applied in an absolute power of attorney. This study uses a normative juridical research method, by examining the problem based on relevant laws and regulations. The result shows that the legal basis for the implementation of the EGMS is Article 78 paragraph 1 of the Limited Liability Company Law. The principles that must be applied in an absolute power of attorney to attend the EGMS, namely; Absolute power must not be withdrawn by the Authorizer, absolute power is exercised for the benefit of the Power of Attorney, and absolute power is not contrary to decency and public order. Absolute power is only exercised when the authorizer has the obligation to carry out certain legal actions. It must be based on an agreement between parties and cannot be terminated due to death and other conditions of cancellation of a power of attorney. Furthermore, the power is permitted if there is a guaranteed legal-obligation and is included in the type of special power of attorney, so it has the same legal basis and power.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG OLEH DINAS KESEHATAN DI KABUPATEN SLAWI ]]>
<![CDATA[Aminudin Aziz]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>;
<![CDATA[Irawati Irawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.828 KB)
|
DOI: 10.14710/jphi.v1i2.213-225
<![CDATA[Sebagian produk air minum isi ulang tersebut tidak aman sebagai air minum karena tidak memenuhi standar, seperti mengandung kuman penyebab penyakit (patogen). Dengan ditemukannya bakteri dalam air minum isi ulang yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsinya, maka perlindungan terhadap konsumen isi ulang dianggap penting guna melindungi hak-hak sebagai konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa masalah seperti kualitas air minum isi ulang dan bentuk perlindungan hukum terhdap konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Kualitas air minum isi ulang khususnya di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sudah bisa dikatakan baik, karena sebagian besar pelaku usaha depot air minum isi ulang yang ada sudah mendaftarkan depotnya ke Dinas Kesehatan, dengan terlebih dahulu lulus dalam hal uji kualitas air minum, uji bakteriologi, dan uji kimia pada Dinas Kesehatan dan mendapatkan surat layak sehat dari Dinas Kesehatan. Dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang berkaitan dengan penerapan standar mutu pada air minum isi ulang, di lakukan dengan adanya nomor MD nomor registrasi produk makanan dan minuman dalam negeri dan SNI yang berkaitan dengan kualitas suatu produk.]]>
<![CDATA[KEPEMILIKAN SAHAM SILANG (CROSS HOLDING) PADA PERSEROAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PADA PT NAGGADA PERKASA-PT TRANSINDO PUTRA PERKASA) ]]>
<![CDATA[Gabriela Pristya Cahyaningtyas]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (778.149 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas latar belakang praktek kepemilikan saham pada PT Anggada Perkasa-PT Transindo Putra Perkasa-PT Megah Jaya Prima serta kesesuaian kepemilikan saham silang pada PT Anggada Perkasa-PT Transindo Putra Perkasa-PT Megah Jaya Prima dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif (library research). Sumber data berasal dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertukaran saham yang dilakukan oleh PT Anggada Perkasa-PT Transindo Putra Perkasa melalui perantara PT Megah Jaya Prima dilakukan karena sulitnya perpindahan saham kepada pihak diluar pemegang saham, keinginan PT Anggada Perkasa untuk memperkuat posisinya sebgai pemimpin Anggada Perkasa Grup, serta ketiga perseroan yang menjadi pemegang saham mayoritas pada masing-masing perseroan. Kepemilikan saham silang dilarang pelaksanaannya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi terhadap pelaksana praktek kepemilikan saham silang. Sementara Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 27 (Kepemilikan Saham) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha mensyaratkan adanya penguasaan terhadap saham mayoritas pada dua atau lebih perseroan apabila pengaturan terkait kepemilikan saham silang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha akan dikenakan kepada pelaku usaha. Hal ini menyebabkan tidak adanya sanksi yang dikenakan kepada PT Anggada Perkasa, PT Transindo Putra Perkasa, dan PT Megah Jaya Prima.]]>
<![CDATA[PENGARUH KEBIJAKAN PENURUNAN PPKM LEVEL 4 KE LEVEL 2 KOTA SEMARANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN BISNIS RESTORAN (Studi : Restoran Bakmie & Katsu (BAKSU) Tembalang) ]]>
<![CDATA[Muhammad Adry Setyawan]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (916.099 KB)
<![CDATA[Aktifitas bisnis merupakan penggerak perekonomian masyarakat, dimana sejak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dunia bisnis sangat terdampak, seperti salah satu restoran di Kota semarang, dimana kebijakan pemberlakuan PPKM Level tersebut berpengaruh terhadap penurunan Omzetnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang meneliti peristiwa hukum di masyarakat, serta kaitannya dengan pemberlakuan PPKM atau implementasi ketentuan hukum normative. Data primer yang diambil melalui hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Hasilnya, pengaruh kebijakan penurunan PPKM level 4 ke level 2 Kota Semarang terhadap keberlangsungan bisnis restoran Bakmie & Katsu (BAKSU) sangatlah berpengaruh signifikan terhadap kenaikan omzet usaha restoran BAKSU, kemudian keberlanjutan perjanjian bisnis pelaku usaha terhadap pihak ketiga dengan adanya PPKM dalam penelitian ini yaitu perjanjian bisnis tetap dilakukan namun dilakukan restrukturisasi/penundaaan pembayaran dengan pihak ketiga.]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN USAHA ANTARA PENYEDIA JASA LAYANAN KEUANGAN DIGITAL DENGAN PELAKU USAHA LAINNYA ]]>
<![CDATA[Adikta Nugroho]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>;
<![CDATA[Edy Sismarwoto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (568.788 KB)
<![CDATA[Persaingan usaha merupakan hal yang harus dijaga oleh pemerintah agar terhindar dari adanya persaingan usaha tidak sehat dan/atau monopoli. Hal tersebut dimaksudkan sebagaimana demokrasi ekonomi yang berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa di dalam pasar yang sehat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menghindari terjadinya pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja. Sistem Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menyediakan alternatif baru dalam meotde bertransaksi merupakan terobosan baru yang berkembang sebagaimana perkembangan zaman di era digital ini. Sistem pembayaran LKD yang masih tergolong baru di Indonesia ini, cukup digemari oleh masyarakat karena kemudahan sistem yang disediakan serta pengaplikasiannya yang mudah serta LKD ini dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada. LKD yang masih tergolong baru di Indonesia justru harus menjadi perhatian pemerintah melalui KPPU yang harus dapat mengawasi dengan jeli jejak kembang usaha ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakanan adalah deskriptif analitis dan metode analisa dari penelitian ini ialah kualitatif.]]>
