Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Diponegoro Law Journal Al-'Adalah Jurnal Hukum Novelty Tadulako Law Review JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Varia Justicia JURNAL CENDEKIA HUKUM Diponegoro Private Law Review Jambura Law Review Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Hang Tuah Law Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan SASI
Paramita Prananingtyas
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT DENGAN SISTEM P2P LENDING PADA PT PASAR DANA PINJAMAN Muhammad Mizan Aufa; Paramita Prananingtyas; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.097 KB)

Abstract

Kegiatan pinjam-meminjam uang (yang selanjutnya disebut kredit) telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Perkembangan teknologi yang pesat memunculkan inovasi-inovasi di berbagai bidang salah satunya dengan munculnya pemberian kredit berbasis teknologi informasi yaitu menggunakan sistem bernama Peer to Peer Lending (P2P Lending). Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas yang berwenang menerbitkan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. PT Pasar Dana Pinjaman merupakan salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut dengan platform yang bernama Danamas. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemberian kredit dengan sistem P2P Lending oleh PT Pasar Dana Pinjaman dengan aturan yang berlaku dan perlindungan hukum yang didapatkan para pihak yang terlibat serta bagaimana penyelesaian terhadap hambatan yang dihadapi dalam pelaksaaan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh PT Pasar Dana Pinjaman telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlindungan bagi para pihak yang terlibat telah diperhatikan dengan cukup baik oleh OJK dan aturan yang berlaku. Rancangan pengaturan mengenai tentang kontrak pinjam meminjam yang akan mengatur perjanjian yang dibuat oleh Penyelenggara serta pengaturan mengenai penjaminan pinjaman dapat menambah kuatnya perlindungan bagi para pihak yang terlibat.
ANALISIS MEKANISME REGULATORY SANDBOX DALAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA Priscilla D Z Saragih; Paramita Prananingtyas; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.255 KB)

Abstract

Kehadiran teknologi dalam industri keuangan yang begitu cepat mendorong terbentuknya Lembaga Keuangan Berbasis Teknologi atau Financial Technology (Fintech) dengan berbagai inovasi terbaru. Fintech tidak terhindar dari resiko-resiko makro yang berpengaruh terhadap kondisi stabilitas moneter Indonesia dan masyarakat. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusung mekanisme Regulatory Sandbox melalui PBI No. 19/12/PBI/2017 dan POJK No. 13/POJK.02/2018. Penerapan Regulatory Sandbox oleh dua instansi inilah yang menimbulkan persoalan hukum mengenai pembagian mekanisme kedua instansi tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah mekanisme Regulatory Sandbox dan Pemanfaatannya terhadap pengawasan Fintech. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode analisa yang digunakan adalah kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.Hasil penelitian ini adalah mengetahui bahwa BI dan OJK menetapkan penyelenggara Fintech untuk diuji produk, teknologi, dan model bisnisnya. Hasil uji akan digunakan untuk membuat atau menyesuaikan peraturan yang diperlukan. Pemanfaatan RegulatorySandbox juga memberikan perlindungan terhadap konsumen sebelum inovasi Fintech beredar luas di masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA RETAIL KOPERASI TERHADAP DISKRIMINASI HARGA DAN PERSEKONGKOLAN (STUDI PADA KOPERASI PRIMKOPPOL AKPOL) Boni Kristobaik Simangunsong; Paramita Prananingtyas; Irawati Irawati
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kehidupan berbisnis atau kegiatan usaha terdapat persaingan usaha yang terjadi antar para pelaku usaha. Persaingan usaha yang terjadi ini wajar adanya apabila dilakukan secara sehat. Namun, dalam kegiatan praktiknya di lapangan masih banyak terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam dunia persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam kegiatan usahanya. Jenis praktik persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah praktik diskriminasi harga dan persekongkolan. Salah satu korban dari adanya praktik diskriminasi harga dan persekongkolan yang terjadi di lapangan adalah pelaku usaha koperasi Primkoppol Akpol. Penelitian hukum ini bertujuan untuk memaparkan jenis-jenis praktik persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di lapangan dan memaparkan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat di lapangan agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan persaingan usaha antar para pelaku usaha di Indonesia.
TINJAUAN YURIDS TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERSEROAN TERBATAS Achmad Budiman; Paramita Prananingtyas; Novira Maharani Sukma
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.848 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.29158

Abstract

Legal Regulation and Protections for The Parties in The Franchise Business Agreements in Indonesia Hari Sutra Disemadi; Paramita Prananingtyas; Ratna Kumala Sari
Hang Tuah Law Journal VOLUME 3 ISSUE 2, OCTOBER 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v3i2.208

Abstract

In Indonesia doing business with the concept of franchising in various fields is currently very popular among the people. Doing business with the concept of franchising is desirable because in addition to being seen in terms of profits and various ease of doing business offered by the franchisor to the franchisee. Franchising is based on an agreement called a franchise agreement, but there are not a few legal problems that arise with the existence of the franchise agreement. Based on this, this research aims to find out the form of arrangement of the franchise agreement and legal protection for the parties in the franchise agreement. The normative juridical method is the method used in this study. This method is intended to analyze the legal materials related to the arrangements in the franchise agreement and legal protection for the parties in Indonesia. This study addresses the franchise business agreements including agreements that are not well-known or innocent and legal protection carried out further regulated in the Republic of Indonesia's Minister of Trade Regulation Number 53/M-DAG/PER/8/2012 regarding Franchising. The legal status of the parties in the franchise agreement in force in Indonesia is independent.
ORIENTASI KEBIJAKAN SISTEM RESI GUDANG DI INDONESIA: SUATU PEMBACAAN DARI PARADIGMA CRITICAL Zulaekhah, Siti; Suteki, Suteki; Prananingtyas, Paramita
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The formation of public policies, including the Warehouse Receipt System in Indonesia, is based on interests, whether sourced from the internalstate or originating from external or other countries environmental factors. Adaptation to external factors cannot be denied because the Indonesian Government has to follow the mechanism that is enforced internationally, mainly in the commercial and financial fields, including banking. This paper aims at analyzing the direction of the warehouse receipt system policy in Indonesia, identifying and describing the policy of the warehouse receipt system and describing it based on the reading of the critical paradigm, and exploring the potential for the development of legal knowledge of the warehouse receipt system policy. The results of the conceptual review of this paper showed that the policy of the Warehouse Receipt System in Indonesia is directed atproviding opportunities to farmers to access credit with savings commodities as collateral.
Tinjauan Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Oleh Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Buana, Chriselda Febriany Kartika; Prananingtyas, Paramita
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3084

Abstract

Small Enterprises are growing rapidly in Indonesia, and play an important role in economic development in Indonesia. The emergence of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has contributed to the ease of establishing a limited liability company for Small Enterprises. It supports the development of Small Enterprises, with the Job Creation Law the establishment of a company no longer requires a notary deed but can be registered easily on the official website of the Directorate General of Administration Of General Laws. The author wants to see how the establishment of a limited liability company by Small Enterprises is based on the Job Creation Law and see the differences in the procedure for independent establishment and establishment using a notarial deed. The benefit of this research is that to contributes to legal thinking and becomes a reference that related to the topic. The research method used is normative juridical, with a conceptual and statutory approach, secondary data collection, qualitative data types, with library study data collection techniques to be analyzed using descriptive analysis techniques. The results of the author's research on establishment by Small Enterprises are carried out on the website of the Directorate General of Administration Of General Laws and can be established by one person aged at least 17 years and fulfills the requirements in the form, which later if received will get a legal entity establishment certificate. The difference between those established with a notary is that the process of establishment with a notary deed is longer and has a deed of establishment, ownership by Small Enterprises as sole ownership, the legal basis on which Small Enterprises is based refers to the Job Creation Law while with a notary deed it is more Limited Liability Company Law.
ANALISA YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RULE OF REASON OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM KASUS-KASUS DUGAAN KARTEL Nur, Aisyah Amini; Prananingtyas, Paramita; Irawati, Irawati
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39558

Abstract

KPPU mengenal 2 metode pendekatan dalam menangani perilaku yang berpotensi menimbulkan distorsitas iklim persaingan, yakni per se illegal dan rule of reason. Salah satu perilaku yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian kartel. Perjanjian ini dilarang karena berpotensi menyebabkan kerugian baik terhadap konsumen maupun terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip rule of reason oleh KPPU dalam menangani dugaan perkara kartel serta memperoleh pengetahuan empiris mengenai hambatan dan penyelesaian atas hambatan dari pemanfaatan prinsip rule of reason oleh KPPU dalam penanganan dugaan perkara kartel. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan informan dari KPPU sebagai sumber data utama dan didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip rule of reason oleh KPPU dalam penanganan dugaan perkara kartel dilaksanakan dengan melakukan identifikasi terhadap pasar yang bersangkutan, identifikasi penguasaan pasar pelaku usaha, pembuktian perilaku kartel, dan identifikasi dampak kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pemanfaatan prinsip rule of reason oleh KPPU dalam penanganan dugaan perkara kartel mengalami beberapa hambatan, diantaranya, pemisahan rumusan pasal beberapa perilaku yang masih termasuk ke dalam jenis kartel, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi, kompleksitas pembuktian kartel yang diperkuat dengan alur dinamika pasar yang rumit, serta terbatasnya keterbukaan dan kerahasiaan informasi dari para pelaku usaha yang menjadi subjek penanganan perkara kartel.
DUGAAN PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) Hapsari, Shabrina; Prananingtyas, Paramita; Aminah, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2020.28027

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah elektronik (e-procurement) adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan clean and good governance. Pelaksanaan e-procurement sendiri pada kenyataannya masih menyisakan celah bagi pelaku pengadaan untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang mungkin terjadi adalah persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar peserta pengadaan. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang terjadi dalam e- procurement dan bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan bentuk pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan persekongkolan tender dalam e-procurement masih kerap terjadi dan dilakukan dengan berbagai bentuk serta cara seperti pengaturan penetapan harga penawaran, adanya pembagian peran antar peserta tender, penggiliran pemenang tender, penyesuaian dokumen penawaran antar peserta, melakukan kesepakatan dengan pemilik pekerja, serta pemberian kesempatan eksklusif dari panitia pemilihan kepada peserta tender. Persekongkolan tender ini juga akan menimbulkan dampak serta akibat hukum bagi para pelaku persekongkolan seperti pemberian sanksi administratif, sanksi daftar hitam, sampai dengan sanksi pidana.
Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia Diba, Nabilah Farah; Disemadi, Hari Sutra; Prananingtyas, Paramita
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 18 No. 2 (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v18i2.485

Abstract

A large number of cross-cutting issues in the financial services sector, such as measures of ethical risk, adequate protection of consumers of financial services, and financial stability of the financial services sector, make financial service sector oversight authorities increasingly needed. Therefore, this study aims to describe the regulatory arrangements for the presence of the Financial Services Authority (FSA) which has a regulatory and supervisory function for financial services, then this study aims to describe the FSA's work governance policies in Indonesia. The method used in this study is a normative legal research method with a conceptual approach and legislation approach. This study shows the presence of FSA is one of Indonesia's needs in terms of the formation of regulators for the financial services sector, including banks, insurance companies, pension funds, securities, venture capital and finance companies, and other public companies and their supervision. The legal basis for the implementation of the FSA is Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority which was promulgated on November 22, 2011. FSA as a public sector institution must implement Good Corporate Governance (GCG) which is a fundamental component of FSA's ability to run its function in the long run. GCG is a measure of OJK's performance, which includes 4 parts namely Governance Principles, Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome. Then the Governance Principles are transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.Banyaknya masalah lintas sektoral di sektor jasa keuangan, seperti ukuran risiko etika, perlindungan yang memadai terhadap konsumen jasa keuangan, dan stabilitas keuangan sektor jasa keuangan, membuat otoritas pengawasan sektor jasa keuangan semakin dibutuhkan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kabijakan pengaturan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi pengaturan serta pengawasan terhdap jasa keuangan, kemudian penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan tata kelola kerja OJK di Indonesia.  Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan hadirnya OJK merupakan salah satu kebutuhan Indonesia dalamhal pembentukan regulator untuk sektor jasa keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, dan perusahaan publik lainnya serta pengawasannya. Dasar hukum penyelenggaraan OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011. OJK sebagai lembaga sektor publik, dalam tata kelolanya harus menerapkan Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan komponen mendasar dari kemampuan OJK untuk menjalankan fungsinya dalam jangka panjang. GCG adalah ukuran kinerja OJK, yang mencakup 4 bagian yaitu Governanve Principles, Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome. Kemudain Governanve Principles transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kesetaraan atau kewajaran.
Co-Authors Abdurrohim, Muhammad Dzakki Achmad Budiman Adikta Nugroho Ahmad Syarief, Ahmad Aminah Aminah Aminudin Aziz Anda Narulita, Hardita Angkat Poenta Pratama Athaya, Ghina Beta Avissa Boni Kristobaik Simangunsong Buana, Chriselda Febriany Kartika Budi Ispriyarso Budi Santoso Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Cahyaning Ratri P Dahana, Thomas Nanda Dewanti Nur Indrati Diba, Nabilah Farah Disemadi, Hari Sutra Dita Veronika Dwi Budi Santoso Edy Sismarwoto Erlangga Nugraha Fifiana Wisnaeni Gabriela Pristya Cahyaningtyas Gika Asdina Firanda Giovanni Bagas Hizkia Gubanov, Konstantin Hafidh Prasetyo, Mujiono Hapsari, Shabrina Hari Sutra Disemadi Hari Sutra Disemadi Hari Sutra Disemadi Hari Sutra Disemadi Harsono, Ivan Hartono, Laksamana Varelino Zeustan Hendro Saptono Hendro Saptono Husin Husin Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas, Irma Ismoyo Aji, Anton Kholis Roisah Konstantin Gubanov Kunto Dewandaru, Hilarius Lita Tyesta ALW Lumbanraja, Anggita Doramia Maharani, Ferra Tiara Maimanah, Zahra Amalia Meitiarany Bakhtiar, Rahmah Muhamad Azhar, Muhamad Muhammad Adry Setyawan Muhammad Dzikirullah H. Noho Muhammad Mizan Aufa Nabila, Nisa Ningsih, Ayup Suran Ninik Zakiyah Niswa, Erin Novira Maharani Sukma Novira Maharani Sukma, Novira Maharani Nur, Aisyah Amini Prasetyo, Mujiono Hafidh Pratama, Angkat Poenta Priscilla D Z Saragih Purnomo, Wahid Hadi Putri Amalia Putri Islami, Nabilla Putri, Nindy Putri, Preeti Kartika Putri, Trisa Mardeta Ratna Kumala Sari Rinaldy Ridwan Noor Rinitami Njatrijani Ristiyana, Gandes Robertha Nimas Ayu R Salwa, Adinda Maura Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda Siti Mahmudah SITI MAHMUDAH Siti Zulaekhah Sukirno Sukirno Suteki, Suteki Syaifuddin, Luthfi Tanaya Setiadi, Andika Thalib, Nur Aisyah Thariq, Muhammad Trinah Asi Islami Ulul Azmi Wardhani, Harumsari Puspa Widya, Emy Winarso, Teguh Yadev, Marconery Zakiyah, Ninik Zakiyah, Ninik Zhahara, Sekarressie Pathria