Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.106
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum jurnal niara Unram Law Review Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Panorama Hukum Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial YUSTISI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Ensiklopedia Social Review Ilmu Hukum Prima Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Trias Politika Eksekusi : Journal Of Law Madaniya Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam RIO LAW JURNAL Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies Collegium Studiosum Journal Jurnal Gagasan Hukum Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Aktualita : Jurnal Hukum jurnal administrasi politik dan sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Ilmu Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik Melayunesia Law Mizan: Journal of Islamic Law
Bagio Kadaryanto, Bagio
Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Implementasi Kewajiban Sertifikasi Penyidik Anak Dalam Tugas Penyidikan Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan Purba, Desi Valentianna Br; Kadaryanto, Bagio; Pardede, Rudi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1863

Abstract

ABSTRAK Implementasi kewajiban sertifikasi penyidik anak merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sertifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap penyidik yang menangani perkara anak memiliki kompetensi khusus dalam memahami psikologi anak, prosedur hukum yang ramah anak, serta prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban sertifikasi penyidik anak di wilayah hukum Polres Pelalawan, dengan menitikberatkan pada efektivitas penerapannya dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data empiris melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan jumlah penyidik yang telah bersertifikat, minimnya anggaran pelatihan, serta kurangnya pengawasan dari lembaga terkait. Kondisi ini berimplikasi pada masih adanya praktik penyidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Kesimpulannya, optimalisasi sertifikasi penyidik anak membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antar lembaga penegak hukum. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya percepatan program sertifikasi, penyusunan pedoman teknis, serta monitoring berkelanjutan guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam proses penyidikan.Kata Kunci: Sertifikasi Penyidik Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Polres Pelalawan.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak Tindak Pidana Pencabulan Pada Proses Penyidikan Di Polres Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Budiarto, Yusuf; Kadaryanto, Bagio; Pardede, Rudi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1884

Abstract

Maraknya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Meranti menimbulkan keprihatinan serius terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi korban anak pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan, serta upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan mengkaji ketentuan normatif dan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban anak belum sepenuhnya efektif, terlihat dari masih terbatasnya pendampingan psikologis, kurangnya penyidik yang memiliki keahlian dalam penanganan anak korban, serta lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga sosial terkait. Hambatan struktural muncul dari keterbatasan sarana dan prasarana, lambannya birokrasi, serta kurangnya pemahaman tentang prosedur penyidikan ramah anak. Hambatan kultural meliputi adanya stigma sosial dan rasa takut dari pihak korban untuk melapor. Upaya yang telah dilakukan antara lain kerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Sosial, serta psikolog anak, dan penerapan ruang pemeriksaan ramah anak. Namun, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta konsistensi penerapan hukum perlindungan anak. Disarankan agar Polres Meranti memperkuat sinergi lintas sektor, mengadakan pelatihan berkelanjutan tentang perlindungan anak, dan menjamin pemenuhan hak anak atas keadilan, keamanan, serta pemulihan psikologis selama proses penyidikan.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian High Domino di Wilayah Hukum Polres Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Koto, Arsyad; Kadaryanto, Bagio; Pardede, Rudi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1883

Abstract

Fenomena maraknya tindak pidana perjudian daring berbasis aplikasi Higgs Domino di wilayah hukum Polres Meranti menimbulkan keresahan publik, mengganggu ketertiban umum, serta berpotensi memicu kejahatan lanjutan seperti penipuan, pemerasan, dan pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian Higgs Domino berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal, terbukti dari masih berlangsungnya praktik perjudian tersebut. Hambatan yang dihadapi bersifat teknis, struktural, dan kultural. Hambatan teknis meliputi keterbatasan perangkat digital forensik, minimnya penyidik yang ahli di bidang kejahatan siber, serta kesulitan memperoleh data dari platform digital luar negeri. Hambatan struktural mencakup koordinasi antarinstansi yang kurang efektif dan birokrasi panjang dalam proses pemblokiran situs atau aplikasi. Hambatan kultural muncul dari persepsi masyarakat yang menganggap Higgs Domino sebagai permainan biasa sehingga dukungan sosial terhadap penindakan rendah. Upaya yang telah dilakukan antara lain pembentukan tim siber, pengaktifan saluran pelaporan masyarakat, kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta penyuluhan hukum. Namun, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penguasaan teknologi investigasi digital, kecepatan penanganan kasus, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Disarankan agar Polres Meranti secara berkelanjutan mengadakan pelatihan teknis dan penguatan kompetensi di bidang forensik digital, pelacakan IP address, enkripsi data, dan investigasi transaksi elektronik, guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian daring lintas negara.
IMPLEMENTASI BIMBINGAN KEAGAMAAN BAGI NARAPIDANA BERAGAMA ALIRAN KEPERCAYAAN TRIDHARMA Manulang, Johanes Gabe Saputra; Kadaryanto, Bagio; Harahap, Irawan
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1263

Abstract

The observance of religious practices for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City based on Law No. 6 of 2013 has not been properly implemented, as the facilities for religious practices of other faiths are not equal to those already existing. The purpose of this research is to analyze the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City based on Government Regulation Number 32 of 1999 on terms and procedures for the implementation of the rights of correctional inmates, and to analyze the obstacles and efforts to overcome these obstacles in the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City has not been fully realized, as some inmates have not fully received the necessary religious guidance. This results in some inmates not receiving the spiritual support they need. Government Regulation Number 32 of 1999 on terms and procedures for the implementation of the rights of correctional inmates emphasizes the importance of fulfilling the rights of inmates, including the right to receive religious guidance.
JURIDICAL REVIEW MOTOR VEHICLE NOISE THRINGS IN INDONESIA'S POSITIVE LAW Suparyo; Ardiansyah; Bagio Kadaryanto
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 2 No. 2 (2021): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2021
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.164 KB) | DOI: 10.56371/jirpl.v2i2.47

Abstract

As referred to in Article 106 paragraph (3) in conjunction with Article 48 paragraph (2) and paragraph (3) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 1 (one) month or a maximum fine of Rp. 250,000.00 (two hundred and fifty thousand rupiah). As for the formulation of the problem in this study is HowMean Motor Vehicle Noise Threshold, HowJuridical Overview Motor Vehicle Noise Threshold, and HowLegal SettlementMotor Vehicle Noise Threshold in Indonesian Positive Law. The method used is normative legal research. Data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions the authors applied the method of deductive thinking. Based on the results of the study it is known thatMean Motor Vehicle Noise Threshold that is in the Regulation of the State Minister of the Environment Number 7 of 2009 concerning the New Type Motor Vehicle Noise Threshold. In the attachment of the Minister of Environment Regulation Noise Threshold confirms that the motorcycle noise threshold under 175cc is 80 dB and above 175cc is 83 dB.Juridical Overview Motor Vehicle Noise Threshold that in Article 285 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation paragraph (1) that everyone who drives a Motorcycle on the Road that does not meet the technical and road-worthy requirements which includes rearview mirrors, horns , headlights, brake lights, directional lights, reflecting devices, speed measuring devices, exhaust, and tire groove depth as referred to in Article 106 paragraph (3) in conjunction with Article 48 paragraphs (2) and (3) shall be punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) month or a maximum fine of Rp. 250,000.00 (two hundred and fifty thousand rupiah). Legal SettlementMotorized Vehicle Noise Threshold In Indonesian Positive Law that in taking action by law enforcement in this case the police and the Transportation Agency in carrying out enforcement in terms of noise testing, they never test how much noise is produced and law enforcers do not have the tools to measure the noise level generated from exhaust of motorized vehicle users on the highway.
Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 di Kabupaten Rokan Hulu Riau Kadaryanto, Bagio; Rani, Nabella Puspa
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.130

Abstract

Objectives to be achieved in this research isexplaining about the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013;Describes the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu; as well as formulate and explain the measures to be taken by the Government of Rokan Hulu to regulate business licensing cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu. The specific targets to be achieved in this research is theorderly implementation of licensing the cultivation of palm oil plantation in Rokan Hulu with better and more effective. So it does not cause environmental problems derived from oil palm plantations in Rokan Hulu. Type of research is a sociological law that is more focused on the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013, the problems that arise regarding the implementation of business licensing cultivation oil palm plantations in Rokan Hulu. Results and discussion of this research are the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu has not been fully implemented by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013.
Reconstruction of Indigenous Community Inclusion in Village Autonomy Policy: Towards a Substantive Autonomy Model in Indonesia Kadaryanto, Bagio; Kurniawan, Ardian; Burhanuddin, Burhanuddin
Al-Risalah Vol 25 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v25i1.1845

Abstract

This study examines the inclusion of indigenous peoples in village autonomy policies following the enactment of the Village Law (Law No. 6 of 2014). Although the law promotes decentralization and cultural recognition, its implementation remains primarily administrative, neglecting the socio-cultural realities of indigenous communities. Only a small percentage of indigenous villages are officially recognized. At the same time, structural marginalization persists due to unequal access to resources, limited political representation, and the supremacy of national law over customary law. Using a normative legal approach, this study examines the gap between legal norms and empirical practices, drawing on primary legal materials and secondary sources, including government regulations, forestry and mining laws, research findings, and case reports. The findings suggest that the Village Law's failure lies not only in bureaucratic issues but also in the absence of structural justice and legal pluralism in policy design. Procedural and uniform autonomy fails to reflect local indigenous contexts, rendering legal recognition largely symbolic. Therefore, a shift toward substantive independence is essential, grounded in recognition, subsidiarity, and legal pluralism. This approach requires harmonization of sectoral regulations, empowerment of indigenous institutions, and fiscal reform, offering a transformative path toward more just, participatory, and inclusive village governance.
Implementasi Pemberian Tanggapan Keberatan Pemohon Informasi Publik Pada Komisi Informasi Di Sumatera Barat Maulana Ghalib As Shidqie; Ardiansah; Bagio Kadaryanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2788

Abstract

Di era globalisasi akses terhadap segala informasi sangat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan khususnya tentang dunia usaha (swasta). Selama ini kecenderungan dunia usaha yang justru lebih memanfaatkan teknologi informasi dan lebih terbuka terhadap kinerja usahanya kepada publik. Namun seiring waktu dengan berkembangnya pemahaman tentang Negara Hukum Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, akses terhadap kinerja dan informasi pemerintahan kini menjadi suatu fenomena global. Untuk itulah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan dibentuknya Komisi Informasi, termasuk Komisi Informasi di Daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kebebasan memperoleh informasi publik merupakan elemen penting mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan roda organisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain untuk mendorong pemerintahan yang akuntabel. Kebebasan dan kemudahan untuk memperoleh informasi adalah sebagai sarana kehidupan berdemokrasi. Untuk itu kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan. Maka dengan demikian sudah semestinya rakyat juga berhak mengkritisi dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah. Untuk menyongsong sebuah masyarakat yang demokratis memerlukan dukungan perangkat hukum dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara. Salah satu cara memperkuat kontrol masyarakat itu adalah dengan adanya jaminan untuk memperoleh informasi.
Penerapan Larangan Menjual Narkotika Golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Gurning, Rijen; Kadaryanto, Bagio; Azmi, H. Bahrun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14630

Abstract

Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai titik lintas batas negara, menjadi target utama sindikat penyelundupan narkotika, terutama dengan Malaysia. Hal ini mengakibatkan meningkatnya perdagangan gelap narkoba golongan I di berbagai sektor, yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114. Polres Kepulauan Meranti dihadapkan pada tantangan serius dengan jumlah kasus yang meningkat secara signifikan. Penelitian hukum sosiologis dilakukan dengan tujuan menganalisis dampak hukum, tanggung jawab pidana, dan implementasi larangan penjualan narkotika golongan I. Upaya pencegahan dan penegakan hukum di tingkat lokal harus ditingkatkan melalui peningkatan patroli, operasi penggerebekan, serta kerjasama yang erat dengan pemerintah pusat dan pihak berwenang di negara tetangga. Pengawasan di pelabuhan dan perbatasan harus diperketat untuk mencegah masuknya narkotika. Di samping itu, perlu juga memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan psikologis untuk mengatasi akar permasalahan yang mendorong perdagangan narkoba di daerah tersebut.
IMPLEMENTASI SYARAT MATERIIL RESTORATIF JUSTICE UNTUK PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SIAK Manurung, Fernando; Kadaryanto, Bagio; Winstar, Yelia Nathassa
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1261

Abstract

In Article 5 letter e of the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice states that the Material Requirements as intended in Article 4 letter a, are not perpetrators of repeat criminal acts based on Court Decisions. The purpose of this research is to analyze the implementation of material restorative justice requirements for repeat criminals based on court decisions in the legal area of ​​the Siak Police, to analyze obstacles and efforts to overcome obstacles in the implementation of material restorative justice requirements for repeat criminals based on court decisions in the legal area. Siak Police. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the implementation of material requirements for restorative justice for perpetrators of repeat crimes based on court decisions in the jurisdiction of the Siak Police is not running optimally because especially at the Siak Police, restorative justice is not carried out repeatedly because in general the same criminal acts are given sanctions. in accordance with applicable regulations. Obstacles in implementing material restorative justice requirements for repeat criminals based on court decisions in the jurisdiction of the Siak Police are social stigma against recidivist perpetrators, lack of understanding in implementing these police regulations in the jurisdiction of the Siak Police, and law enforcers at the Siak Police show resistance to implementation. restorative justice, and taking a more repressive approach. Efforts to overcome obstacles in implementing material requirements for restorative justice for repeat offenders based on court decisions in the Siak Police jurisdiction include encouraging policies that support improving social stigma towards recidivist offenders, improving education and training, and law enforcers can strive for second Restorative Justice. Repeat offender of the same crime.
Co-Authors Al Qudri Andrew Shandy Utama andrew shandy utama, andrew shandy Andriansah Ansah, Ardi Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, H. Ardiansyah ARDIANSYAH ARDIANSYAH Ardiansyah Ardiansyah Arifin, Dhani Fratama Ariyanto, Yuli Armen Armen Aryanto, Dedy Azmi, H. Bahrun Bery Juana Putra Boy Muhammad Putra Budiarto, Yusuf Burhanuddin Burhanuddin Dela Rahma Disa Lubis Deriansyah Deriansyah Dewiwaty Dewiwaty Eddy Asnawi Fakhlevi, Raja Ferza Fendri Gunawan Gunawan, Fendri Gurning, Rijen Gustian, Leo Hanipah Happy Ariyanto Harahap, Irawan Helena Sumiati Hendrik Hendro Wahyudi Irawan Harahap Iriansyah Iriansyah Koto, Arsyad Kurniawan, Ardian luken ferisman lubis Lutfi Wijaya Akmal M Hary Rubianto Manulang, Johanes Gabe Saputra Manurung, Fernando Markoni Marliawati, Sari Masri Masri Maulana Ghalib As Shidqie Maulana Ghalib As Shidqie Meinecky, Ryan Nabella Puspa Rani Nabella Puspa Rani, Nabella Nainggolan, Awet Lestari Nuzul Abdi Oktapani, Silm Pardede, Rudi Poni Wahyudi Prihati Purba, Desi Valentianna Br Putra, Alghoni Bumantara Qadri, Rahmat Tul Rizki Hidayat Rohim Kusuma Putra Roly Irvan Sandra Dewi Sinaga, Candra Herianto Sinaga, Richard Siregar, Anta Arief Siregar, Marito Sitompul, Hasran Irawadi Sormin, Yohanes Untung Sri Dharmayanti Sudargo, Ryan Sudi Fahmi Sudi Fahmi Suparyo Syahri, Alfi Tampubolon, Subiarto Aprido Tamsir, Muhamad Tri Adiyatmika Winstar, Yelia Nathassa Yohanes Iddo Adventa Yoyok Prasetiyo Heru Laksono Lubis Yulhairi Yulhairi