Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.454
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum jurnal niara Unram Law Review Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Panorama Hukum Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial MIZAN Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Ensiklopedia Social Review Ilmu Hukum Prima Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Trias Politika Eksekusi : Journal Of Law Madaniya Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Mizan: Journal of Islamic Law RIO LAW JURNAL Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies Collegium Studiosum Journal Jurnal Gagasan Hukum Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Aktualita : Jurnal Hukum jurnal administrasi politik dan sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Ilmu Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik
Bagio Kadaryanto, Bagio
Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pengaturan Kepastian Hukum Terhadap Pelaku UMKM Yang Tidak Melaporkan Kinerja Tahunan Yoyok Prasetiyo Heru Laksono Lubis; Ardiansah; Bagio Kadaryanto
Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i1.13867

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kepastian hukum terhadap pelaku UMKM yang tidak melaporkan kinerja tahunan menurut hukum positf Indonesia. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Kepatuhan Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis data, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: teknik studi dokumenter (studi kepustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa: Pengaturan kepastian hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak melaporkan kinerja tahunan menurut hukum positif Indonesia belum dapat menciptakan kepastian hukum di masyarakat karena belum adanya sanksi hukum yang mengaturnya terutama di Provinsi Maluku, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Semarang dan Kota Pekanbaru. Imbasnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban laporan kinerja tahunan kepada pemerintah daerah setempat
Implementasi Pelatihan Calon Anggota Satpam Bagi Penyedia Jasa Pengamanan di Kabupaten Kampar Hendro Wahyudi; Ardiansah; Bagio Kadaryanto
Jurnal Niara Vol. 16 No. 2 (2023): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i2.16336

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelatihan calon anggota satpam bagi penyedia jasa pengamanan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Kepatuhan Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi pelatihan calon anggota satpam bagi penyedia jasa pengamanan di Kabupaten Kampar berdasarkan regulasi tersebut belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan keseluruhan Badan Usaha Jasa Pengamanan resmi (memiliki SIO) yaitu PT Raja Perkasa Sakti, PT Ganda Prabu Nusantara, PT Pandawa Satria Nusantara, PT Hariyura Inti Utama dan PT Army yang masih belum melakukan pembentukan anggota Satpam melalui tahap pelatihan dan justru mempekerjakan anggota Satpamnya tersebut di 7 perusahaan swasta di Kabupaten Kampar pada tahun 2021
Implementasi Kewajiban Sertifikasi Penyidik Anak Dalam Tugas Penyidikan Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan Purba, Desi Valentianna Br; Kadaryanto, Bagio; Pardede, Rudi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1863

Abstract

ABSTRAK Implementasi kewajiban sertifikasi penyidik anak merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sertifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap penyidik yang menangani perkara anak memiliki kompetensi khusus dalam memahami psikologi anak, prosedur hukum yang ramah anak, serta prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban sertifikasi penyidik anak di wilayah hukum Polres Pelalawan, dengan menitikberatkan pada efektivitas penerapannya dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data empiris melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan jumlah penyidik yang telah bersertifikat, minimnya anggaran pelatihan, serta kurangnya pengawasan dari lembaga terkait. Kondisi ini berimplikasi pada masih adanya praktik penyidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Kesimpulannya, optimalisasi sertifikasi penyidik anak membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antar lembaga penegak hukum. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya percepatan program sertifikasi, penyusunan pedoman teknis, serta monitoring berkelanjutan guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam proses penyidikan.Kata Kunci: Sertifikasi Penyidik Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Polres Pelalawan.
Co-Authors Andrew Shandy Utama andrew shandy utama, andrew shandy Andriansah Ansah, Ardi Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, H. Ardiansyah ARDIANSYAH ARDIANSYAH Ardiansyah Ardiansyah Arifin, Dhani Fratama Ariyanto, Yuli Armen Armen Aryanto, Dedy Asnawi, Eddy Bery Juana Putra Boy Muhammad Putra Burhanuddin Burhanuddin Dela Rahma Disa Lubis Deriansyah Deriansyah Dewiwaty Dewiwaty Eddy Asnawi Eddy Asnawi Fakhlevi, Raja Ferza Fendri Gunawan Gunawan, Fendri Gustian, Leo Hanipah Happy Ariyanto Harahap, Irawan Helena Sumiati Hendrik Hendro Wahyudi Irawan Harahap Iriansyah Iriansyah Kurniawan, Ardian luken ferisman lubis Lutfi Wijaya Akmal M Hary Rubianto Manulang, Johanes Gabe Saputra Manurung, Fernando Markoni Marliawati, Sari Masri Masri Maulana Ghalib As Shidqie Meinecky, Ryan Nabella Puspa Rani Nabella Puspa Rani, Nabella Nainggolan, Awet Lestari Nuzul Abdi Oktapani, Silm Pardede, Rudi Poni Wahyudi Prihati Purba, Desi Valentianna Br Putra, Alghoni Bumantara Qadri, Rahmat Tul Rizki Hidayat Rohim Kusuma Putra Roly Irvan Sandra Dewi Sinaga, Candra Herianto Sinaga, Richard Siregar, Anta Arief Siregar, Marito Sitompul, Hasran Irawadi Sormin, Yohanes Untung Sri Dharmayanti Sudargo, Ryan Sudi Fahmi Sudi Fahmi Suparyo Tampubolon, Subiarto Aprido Tamsir, Muhamad Tri Adiyatmika Winstar, Yelia Nathassa Yohanes Iddo Adventa Yoyok Prasetiyo Heru Laksono Lubis Yulhairi Yulhairi