Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.454
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum jurnal niara Unram Law Review Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Panorama Hukum Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial MIZAN Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Ensiklopedia Social Review Ilmu Hukum Prima Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Trias Politika Eksekusi : Journal Of Law Madaniya Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Mizan: Journal of Islamic Law RIO LAW JURNAL Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies Collegium Studiosum Journal Jurnal Gagasan Hukum Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Aktualita : Jurnal Hukum jurnal administrasi politik dan sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Ilmu Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik
Bagio Kadaryanto, Bagio
Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Tentang Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xvi/2018 Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perjanjian Internasional Bery Juana Putra; Eddy Asnawi; Bagio Kadaryanto
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i1.8185

Abstract

DPR hadir sebagai perwakilan presentatif pemilik kedaulatan sebenarnya, yaitu rakyat di dalam pemerintahan terutama pada penyelenggaraan fungsi legislasi. Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 tentang Perjanjian Internasional yang tidak mengabulkan permohonan pembatalan terhadap Pasal 2 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan merubah tafsir Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, telah merubah kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi legislasinya sehingga menimbulkan berbagai kritik dan permasalahan krusial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terhadap perjanjian Internasional dan menganalisis dampak Putusan MK tersebut terhadap kewenangan DPR dalam Perjanjian Internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual dengan menerapkan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa: Pasca Putusan MK tersebut membuat kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia terhadap perjanjian Internasional tidak berada pada tempat yang seharusnya. Dampak Putusan MK tersebut terhadap kewenangan DPR dalam perjanjian Internasional meletakkan kewenangan DPR dalam pembuatan perjanjian Internasional hanya terbatas pada perjanjian dengan subyek hukum selain negara, sehingga kewenangan DPR melemah. Harapannya adalah dilakukan pembatalan terhadap Pasal 2 Undang – Undang Perjanjian Internasional serta mengembalikan tafsir Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 seperti sediakala sebelum Putusan MK tersebut, karena sejatinya pasal tersebut adalah pasal yang sudah jelas dan tidak butuh penafsiran baru hanya untuk melegalkan suatu kepentingan golongan tertentu.
IMPLEMENTASI PENUTUPAN USAHA KULINER AKIBAT PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA PEKANBARU Poni Wahyudi; Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.629-639

Abstract

Penerapan protokol kesehatan dibuat pemerintah untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat. Masyarakat berperan dalam menerapkan protokol kesehatan. Sanksi administratif diberikan kepada setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Permasalahan penelitian adalah implementasi penutupan usaha kuliner akibat pelanggaran prokes di Kota Pekanbaru dan hambatan dan upaya mengatasinya. Penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian adalah implementasi penutupan usaha kuliner akibat pelanggaran prokes di Kota Pekanbaru sudah dijalankan yang awalnya pelaku usaha diberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis dan denda. Hambatan dan upaya mengatasinya adalah Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Corona Virus Disease 2019, kualitas kebijakan yang masih lemah terlihat dari sanksi yang diberikan, kualitas pengawasan masih rendah dan upaya yang dilakukan melalui sosialisasi rutin dan menyeluruh kepada seluruh pelaku usaha, memanfaatkan waktu patroli secara maksimal dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar bisa mencegah masalah keterbatasan jumlah petugas.
Implementasi Pemberian Tanggapan Keberatan Pemohon Informasi Publik Pada Komisi Informasi Di Sumatera Barat Maulana Ghalib As Shidqie; Ardiansah; Bagio Kadaryanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era globalisasi akses terhadap segala informasi sangat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan khususnya tentang dunia usaha (swasta). Selama ini kecenderungan dunia usaha yang justru lebih memanfaatkan teknologi informasi dan lebih terbuka terhadap kinerja usahanya kepada publik. Namun seiring waktu dengan berkembangnya pemahaman tentang Negara Hukum Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, akses terhadap kinerja dan informasi pemerintahan kini menjadi suatu fenomena global. Untuk itulah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan dibentuknya Komisi Informasi, termasuk Komisi Informasi di Daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kebebasan memperoleh informasi publik merupakan elemen penting mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan roda organisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain untuk mendorong pemerintahan yang akuntabel. Kebebasan dan kemudahan untuk memperoleh informasi adalah sebagai sarana kehidupan berdemokrasi. Untuk itu kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan. Maka dengan demikian sudah semestinya rakyat juga berhak mengkritisi dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah. Untuk menyongsong sebuah masyarakat yang demokratis memerlukan dukungan perangkat hukum dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara. Salah satu cara memperkuat kontrol masyarakat itu adalah dengan adanya jaminan untuk memperoleh informasi.
Penetapan Ambang Batas Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2003 dan UU No. 7 Tahun 2017 luken ferisman lubis; Eddy Asnawi; Bagio Kadaryanto
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 6 No. 1 (2023): Doktrina:Juornal of Law April 2023
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v6i1.6701

Abstract

The purpose of this study is how the threshold for the nomination of president and vice president is based UU No. 23 Year 2003 and UU No. 7 Year 2017 and how ideally the threshold for presidential and vice presidential candidates is determined based on UU No. 23 Year 2003 and UU No. 7 Year 2017. This type of research is normative legal research by analyzing cases that conflict with the law using qualitative methods to draw deductive conclusions. The provisions for setting thresholds in presidential elections constitutionally violate the constitutional rights of citizens based on the provisions of Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution which states "pairs of presidential and vice-presidential candidates are proposed by political parties or a coalition of political parties participating in general elections prior to the holding of general elections. This provision provides space for political parties to nominate presidential and vice presidential candidates. However, in Article 222 UU No.7 Year 2017 concerning General Elections, it provides a limit of 20% of the number of seats in the DPR or 25% of valid votes nationally in the previous DPR member elections. In a presidential system, the imposition of a threshold is irrelevant because theoretically the separation of powers does not recognize the president's accountability to the parliament, thus the threshold is not appropriate if the votes used are from the DPR election. Setting the threshold for presidential and vice-presidential candidates is simply reduced to 5% of seats in the DPR and 10% of valid votes from the previous general election or the article on setting the threshold for presidential and vice-presidential candidates is simply abolished through revisions to the general election law.
Kepatuhan Hukum Pejalan Kaki terhadap Penggunaan Sarana Penyeberangan di Kota Pekanbaru Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto; Silm Oktapani
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.898 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v4i1.261

Abstract

AbstrakPemerintah Kota Pekanbaru telah menyediakan sarana penyeberangan, akan tetapi banyak pejalan kaki yang tidak menggunakan sarana penyeberangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala pejalan kaki tidak menggunakan sarana penyeberangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Simpulan menunjukkan bahwa pejalan kaki tidak menggunakan sarana penyeberangan karena terburu-buru ke tempat tujuan, letak sarana penyeberangan terlalu jauh, sarana penyeberangan sudah rusak, dan rendahnya kesadaran. Upaya yang perlu dilakukan ialah penertiban terhadap pejalan kaki yang tidak memanfaatkan sarana penyeberangan, mensosialisasikan aturan lalu lintas, menguraikan dampak negatif tidak menggunakan fasilitas penyeberangan, inovasi pembangunan sarana penyeberangan, menertibkan iklan di tempat penyeberangan, dan memasang lampu-lampu sarana penyeberangan.Kata Kunci: Kepatuhan Hukum; Kota Pekanbaru; Pejalan kaki. AbstractThe Government of Pekanbaru City has provided the crossing facilities, but many pedestrians do not use crossing facilities. This research aims to analyze the legal disobedience of pedestrians in the use of crossing facilities. This research is descriptive in nature with empirical juridical type through legislation approach with qualitative analysis methods. The conclusion shows that pedestrians do not use crossing facilities because of; they were in a hurry to their destination, the location of crossing facilities is too far, crossing facilities have been damaged, and the lack of interest and awareness of people using the crossing facilities. Eff orts that need to be carried out was controlling people who do not use the crossing facilities, socializing traffi c rules, describing the negative impacts of not using crossing facilities, innovating the construction of crossing facilities, well arrangement of the advertisements at the crossing facilities, and providing crossing facilities with the lights.
Kepastian Hukum Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Happy Ariyanto; Ardiansyah Ardiansyah; Bagio Kadaryanto
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i1.381

Abstract

Ketidakpastian Hukum dapat Menimbulkan Konflik Kewenangan maupun Kepentingan yang berpengaruh terhadap Kualitas Jaminan Kepastian Hukum. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 j.o Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan tegas telah  memberikan ruang agar diadakannya proses harmonisasi dalam pelaksanaan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan harapan agar nantinya tidak ada ketidakpastian ataupun inkonsistensi hukum. Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat peraturan-peraturan yang Inkonsistensi terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, salah satu nya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Ketidakpastian Hukum terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi diindonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis ketidakpastian hukum terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengaturan tentang pengelolaan Kawasan Konservasi Sumber daya Alam yang tumpang tindih terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan protokol Cartagena, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam. Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. VIII/PUU/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk menyelesaikan masalah tersebut penulis menyarankan adanya pembaharuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya agar terciptanya kepastian Hukum yang Mutlak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Andrew Shandy Utama; Sandra Dewi; Bagio Kadaryanto
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i2.5652

Abstract

Initially the scope of copyright protection only focused on conventional objects of creation. However, along with technological developments and advances, the object of copyright protection is expanding on the forms of creation in the form of science, art, and literature are digitized. Copyright Laws that are currently still experiencing some problems in order to provide protection to the creative works expressed through the internet media. Therefore, it is interesting to examine the legal protection against copyright infringement through internet media based on Law Number 28 Year 2014. The method used in this research is normative legal research. Sources of data used in this research are secondary data, namely data obtained from legislation, scientific journals, and legal literature. Data collection techniques used in this research is literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The results of this research indicate that the development and advancement of technology increasingly facilitate the occurrence of violations of Copyright through the internet media are hijacked, copied, and traded in the midst of society. Although in Law Number 28 Year 2014 has been set about bans and strict criminal sanctions, but due to weak regulation and lack of legal awareness of the public make law enforcement of Copyright is not running optimally.
PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN Yohanes Iddo Adventa; Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 7, No 1 (2023): April 2023, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v7i1.4948

Abstract

ABSTRACTThe fulfillment of the right to health services is a constitutional right of every Indonesian citizen. Therefore, the purpose of this study is to analyze the fulfillment of the rights of participants in the Social Security Administering Body (BPJS) from the perspective of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance. This type of research is normative legal research. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal material in the form of statutory provisions, secondary legal material in the form of text books, literature and writings of experts in general. Data collection techniques in this study were carried out through library research. The rights of citizens to health insurance will not be fulfilled by the state if these citizens do not carry out their obligations in the form of paying contributions for health insurance. The ideal fulfillment of the rights of BPJS participants from the perspective of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance is that each participant must pay contributions no later than the 10th of each month. In addition, BPJS Health is required to record and collect arrears as BPJS Health receivables for a maximum of 24 (twenty four) months. Furthermore, ideally, BPJS Health will collect fines according to the number of months in arrears.ABSTRAKPemenuhan hak pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditinjau dari perspektif Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan. Hak warga negara atas jaminan kesehatan tidak akan dipenuhi oleh negara apabila warga negara tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dalam bentuk membayar iuran atas jaminan kesehatan. Pemenuhan hak peserta BPJS yang ideal ditinjau dari perspektif Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan adalah setiap peserta wajib membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Selain itu, BPJS Kesehatan wajib mencatat dan menagih tunggakan iuran sebagai piutang BPJS Kesehatan paling banyak untuk 24 (dua puluh empat) bulan. Selanjutnya, idealnya, BPJS Kesehatan memungut denda kepada sesuai dengan jumlah bulan tertunggak.
Pemenuhan Ketersediaan Kelas Rawat Inap Standar Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Sri Dharmayanti; Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6381

Abstract

Artikel bertujuan untuk menganalisis pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam hukum Indonesia serta untuk menganalisis pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam hukum Indonesia menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Kelas rawat inap standar merupakan amanah dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk mendapatkan manfaat non medis dan merupakan prinsip universal dalam penyelenggaraan kebijakan negara dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia selanjutnya dalam pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif hak asasi manusia bahwa negara dalam pemenuhan hak atas kesesehatan sebagai kebutuhan dasar rakyat bersifat wajib karena sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
IMPLEMENTASI BIMBINGAN KEAGAMAAN BAGI NARAPIDANA BERAGAMA ALIRAN KEPERCAYAAN TRIDHARMA Manulang, Johanes Gabe Saputra; Kadaryanto, Bagio; Harahap, Irawan
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1263

Abstract

The observance of religious practices for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City based on Law No. 6 of 2013 has not been properly implemented, as the facilities for religious practices of other faiths are not equal to those already existing. The purpose of this research is to analyze the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City based on Government Regulation Number 32 of 1999 on terms and procedures for the implementation of the rights of correctional inmates, and to analyze the obstacles and efforts to overcome these obstacles in the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City has not been fully realized, as some inmates have not fully received the necessary religious guidance. This results in some inmates not receiving the spiritual support they need. Government Regulation Number 32 of 1999 on terms and procedures for the implementation of the rights of correctional inmates emphasizes the importance of fulfilling the rights of inmates, including the right to receive religious guidance.
Co-Authors Andrew Shandy Utama andrew shandy utama, andrew shandy Andriansah Ansah, Ardi Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, H. Ardiansyah ARDIANSYAH ARDIANSYAH Ardiansyah Ardiansyah Arifin, Dhani Fratama Ariyanto, Yuli Armen Armen Aryanto, Dedy Asnawi, Eddy Bery Juana Putra Boy Muhammad Putra Burhanuddin Burhanuddin Dela Rahma Disa Lubis Deriansyah Deriansyah Dewiwaty Dewiwaty Eddy Asnawi Eddy Asnawi Fakhlevi, Raja Ferza Fendri Gunawan Gunawan, Fendri Gustian, Leo Hanipah Happy Ariyanto Harahap, Irawan Helena Sumiati Hendrik Hendro Wahyudi Irawan Harahap Iriansyah Iriansyah Kurniawan, Ardian luken ferisman lubis Lutfi Wijaya Akmal M Hary Rubianto Manulang, Johanes Gabe Saputra Manurung, Fernando Markoni Marliawati, Sari Masri Masri Maulana Ghalib As Shidqie Meinecky, Ryan Nabella Puspa Rani Nabella Puspa Rani, Nabella Nainggolan, Awet Lestari Nuzul Abdi Oktapani, Silm Pardede, Rudi Poni Wahyudi Prihati Purba, Desi Valentianna Br Putra, Alghoni Bumantara Qadri, Rahmat Tul Rizki Hidayat Rohim Kusuma Putra Roly Irvan Sandra Dewi Sinaga, Candra Herianto Sinaga, Richard Siregar, Anta Arief Siregar, Marito Sitompul, Hasran Irawadi Sormin, Yohanes Untung Sri Dharmayanti Sudargo, Ryan Sudi Fahmi Sudi Fahmi Suparyo Tampubolon, Subiarto Aprido Tamsir, Muhamad Tri Adiyatmika Winstar, Yelia Nathassa Yohanes Iddo Adventa Yoyok Prasetiyo Heru Laksono Lubis Yulhairi Yulhairi