Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.454
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum jurnal niara Unram Law Review Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Panorama Hukum Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial MIZAN Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Ensiklopedia Social Review Ilmu Hukum Prima Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Trias Politika Eksekusi : Journal Of Law Madaniya Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Mizan: Journal of Islamic Law RIO LAW JURNAL Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies Collegium Studiosum Journal Jurnal Gagasan Hukum Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Aktualita : Jurnal Hukum jurnal administrasi politik dan sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Ilmu Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik
Bagio Kadaryanto, Bagio
Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Masalah Masyarakat Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Hendrik; Bagio Kadaryanto; Irawan Harahap
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2024): Januari - Maret
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitain ini bertolak dari adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang Peran Kepala Desa dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat yang diharapkan saat ini sehingga menuntut adanya solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi agar dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkatnya guna menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam masyarakat desa itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi mediasi sebagai model penyelesaian masalah berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hasil Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa dalam menjalankan hukum di desa adalah cara untuk mengontrol dan memperbaharui masyarakat desa. Pendekatan yang sah ini dijalankan dalam penerapan penyelesaian konflik oleh Kepala desa. Kepala Desa dalam menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat desa, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah, sehingga tidak semua masalah yang terjadi harus diselesaikan di pengadilan disebabkan adanya permasalahan yang dapat diselesaikan oleh Kepala Desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sebagai representasi dari Pasal 26 ayat 4 huruf k, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi di masyarakatnya, salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan penyelesaian melalau jalur non litigasi dengan model mediasi.
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggar Ketentuan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Rokan Hulu Rohim Kusuma Putra; Eddy Asnawi; Bagio Kadaryanto
Jurnal Niara Vol. 17 No. 1 (2024): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v17i1.18980

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum bagi pelaku pelanggar ketentuan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; serta merumuskan faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan.Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum. Populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)” pada tahun 2022 dan 2023 belum dilaksanakan dengan baik terutama di di Kecamatan Ujung Batu, Tandun, Tambusai, Kabun dan Kunto Darusalam. Dikarenakan kendala tertentu yaitu belum tertangkapnya beberapa pelaku terutama pelaku utama dalam jaringan pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi Minyak Solar (Gas Oil) tidak berizin, mengingat pelaku yang melakukan pengangkutan dan perniagaan dalam skala yang tidak begitu besar yang berhasil ditangkap sulit untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap jaringan mereka. Kemudian penjatuhan vonis hukuman oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhadap pelaku yang sudah tertangkap juga terlalu ringan dari tuntutan Jaksa dan batasan aturan pemidanaa dalam regulasi
Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Wilayah Kabupaten Kampar Armen, Armen; Ardiansah, H.; Kadaryanto, Bagio
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pelaporan belum berjalan maksimal karena sering melibatkan pihak luar, sehingga mengurangi efisiensi dan akuntabilitas. Penelitian menggunakan metode hukum sosiologis yang memeriksa bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, termasuk hambatan administratif, politik, dan sosial yang memengaruhi pelaporan dana desa. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas administratif, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, serta intervensi politik. Untuk mengatasi masalah ini, langkah strategis yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta penegakan hukum terhadap korupsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaporan penggunaan dana desa di Kabupaten Kampar dapat lebih efektif dan efisien, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur oleh undang-undang.
IMPLEMENTASI SYARAT MATERIIL RESTORATIF JUSTICE UNTUK PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SIAK Manurung, Fernando; Kadaryanto, Bagio; Winstar, Yelia Nathassa
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1261

Abstract

In Article 5 letter e of the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice states that the Material Requirements as intended in Article 4 letter a, are not perpetrators of repeat criminal acts based on Court Decisions. The purpose of this research is to analyze the implementation of material restorative justice requirements for repeat criminals based on court decisions in the legal area of ​​the Siak Police, to analyze obstacles and efforts to overcome obstacles in the implementation of material restorative justice requirements for repeat criminals based on court decisions in the legal area. Siak Police. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the implementation of material requirements for restorative justice for perpetrators of repeat crimes based on court decisions in the jurisdiction of the Siak Police is not running optimally because especially at the Siak Police, restorative justice is not carried out repeatedly because in general the same criminal acts are given sanctions. in accordance with applicable regulations. Obstacles in implementing material restorative justice requirements for repeat criminals based on court decisions in the jurisdiction of the Siak Police are social stigma against recidivist perpetrators, lack of understanding in implementing these police regulations in the jurisdiction of the Siak Police, and law enforcers at the Siak Police show resistance to implementation. restorative justice, and taking a more repressive approach. Efforts to overcome obstacles in implementing material requirements for restorative justice for repeat offenders based on court decisions in the Siak Police jurisdiction include encouraging policies that support improving social stigma towards recidivist offenders, improving education and training, and law enforcers can strive for second Restorative Justice. Repeat offender of the same crime.
PENERAPAN DERAJAT LUKA RINGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SIAK Sinaga, Candra Herianto; Ardiansah; Kadaryanto, Bagio
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1262

Abstract

In Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, accidents are also divided into several levels/categories regulated in Article 229 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation concerning Road Traffic and Transportation, including: Minor Traffic Accidents (an accident that results in damage to vehicles and/or goods). The purpose of this research is to analyze the application of degrees of minor injuries to traffic accident victims in Siak Regency based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport regarding traffic, to analyze obstacles and efforts to overcome obstacles in the application of degrees of minor injuries to victims. Traffic Accidents in Siak Regency Based on Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport Concerning Traffic. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the application of degrees of minor injuries to traffic accident victims in Siak Regency based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport regarding traffic has not been implemented optimally because the application of degrees of minor injuries is only regulated in the law. Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation concerning Road Traffic and Transportation, while the application of degrees of minor medical injuries is not regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health or the New Criminal Code.
Implementasi Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Arifin, Dhani Fratama; Harahap, Irawan; Kadaryanto, Bagio
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16707

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lampu strobo, yang seharusnya hanya digunakan oleh kendaraan dinas atau kendaraan dengan kepentingan tertentu, sering disalahgunakan oleh pengendara kendaraan pribadi untuk mendapatkan prioritas di jalan raya. Hal ini berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas dan keselamatan jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis, yang bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam masyarakat dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan larangan tersebut. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis konseptual, dan pendekatan analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan, dengan sampel yang melibatkan pihak kepolisian, tokoh masyarakat, serta pengguna lampu strobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun larangan tersebut telah diatur dalam undang-undang, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lemah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta kerjasama antara instansi terkait untuk mengatasi permasalahan ini.
Penerapan Hukum Terhadap Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Sudargo, Ryan; Asnawi, Eddy; Kadaryanto, Bagio
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16708

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana di Provinsi Riau, dengan landasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menggunakan pendekatan hukum sosiologis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan pada penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melanggar hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Selain itu, penelitian ini juga membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar penerapan hukum dapat berjalan lebih efektif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana penerapan hukum terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana di Provinsi Riau; (2) hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan hukum tersebut; dan (3) upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam kegiatan unjuk rasa di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Riau.
Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 di Kabupaten Rokan Hulu Riau Kadaryanto, Bagio; Rani, Nabella Puspa
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.943 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.130

Abstract

Objectives to be achieved in this research isexplaining about the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013;Describes the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu; as well as formulate and explain the measures to be taken by the Government of Rokan Hulu to regulate business licensing cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu. The specific targets to be achieved in this research is theorderly implementation of licensing the cultivation of palm oil plantation in Rokan Hulu with better and more effective. So it does not cause environmental problems derived from oil palm plantations in Rokan Hulu. Type of research is a sociological law that is more focused on the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013, the problems that arise regarding the implementation of business licensing cultivation oil palm plantations in Rokan Hulu. Results and discussion of this research are the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu has not been fully implemented by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusak Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Aryanto, Dedy; Ardiansah; Kadaryanto, Bagio
Jurnal Panorama Hukum Vol 7 No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v7i1.6149

Abstract

Pelalawan Regency contains a significant amount of forest land. Forest and land fires are major topics for debate. The findings of the observations suggest that forest and land fires occur often throughout the year. The goal of this research is to look at the legal responsibilities of environmental destroyers in Pelalawan Regency, as outlined in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Respondents from the Head of the Service, PPNS Investigators of the Pelalawan Regency's Environmental Service, the Company, and the community participated in a qualitative sociological study. There are three types of research data: primary, secondary, and tertiary data. Observation, interviews, and library research were used to obtain data. According to the findings of the investigation, legal responsibility for environmental destroyers in Pelalawan Regency under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management is not yet operating as planned. In Pelalawan Regency, various constraining factors have been discovered, and attempts are being undertaken to establish legal responsibility for environmental destroyers.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pembuang Limbah Yang Melewati Baku Mutu Marliawati, Sari; Ardiansah; Kadaryanto, Bagio
Jurnal Panorama Hukum Vol 7 No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v7i1.6150

Abstract

Pollution is a concern in Pelalawan Regency due to waste from various industries or factories that operate. This article attempts to clarify the legal responsibility for waste disposal that exceeds environmental quality standards, define the issues that impede it, and explain what efforts may be taken in accordance with Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This study opts for a sort of sociological legal research that includes a number of people who are knowledgeable on the subject. According to the findings of the investigation, legal responsibility for waste disposal that exceeded quality criteria in Pelalawan Regency had not been adequately performed out. The company's lack of current and environmentally acceptable waste treatment equipment was discovered to be an impediment. Furthermore, there is still a lack of personnel from connected agencies, a restricted number of operational vehicles in monitoring operations, and an appropriate laboratory to make waste sample examination simpler
Co-Authors Andrew Shandy Utama andrew shandy utama, andrew shandy Andriansah Ansah, Ardi Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, H. Ardiansyah ARDIANSYAH ARDIANSYAH Ardiansyah Ardiansyah Arifin, Dhani Fratama Ariyanto, Yuli Armen Armen Aryanto, Dedy Asnawi, Eddy Bery Juana Putra Boy Muhammad Putra Burhanuddin Burhanuddin Dela Rahma Disa Lubis Deriansyah Deriansyah Dewiwaty Dewiwaty Eddy Asnawi Eddy Asnawi Fakhlevi, Raja Ferza Fendri Gunawan Gunawan, Fendri Gustian, Leo Hanipah Happy Ariyanto Harahap, Irawan Helena Sumiati Hendrik Hendro Wahyudi Irawan Harahap Iriansyah Iriansyah Kurniawan, Ardian luken ferisman lubis Lutfi Wijaya Akmal M Hary Rubianto Manulang, Johanes Gabe Saputra Manurung, Fernando Markoni Marliawati, Sari Masri Masri Maulana Ghalib As Shidqie Meinecky, Ryan Nabella Puspa Rani Nabella Puspa Rani, Nabella Nainggolan, Awet Lestari Nuzul Abdi Oktapani, Silm Pardede, Rudi Poni Wahyudi Prihati Purba, Desi Valentianna Br Putra, Alghoni Bumantara Qadri, Rahmat Tul Rizki Hidayat Rohim Kusuma Putra Roly Irvan Sandra Dewi Sinaga, Candra Herianto Sinaga, Richard Siregar, Anta Arief Siregar, Marito Sitompul, Hasran Irawadi Sormin, Yohanes Untung Sri Dharmayanti Sudargo, Ryan Sudi Fahmi Sudi Fahmi Suparyo Tampubolon, Subiarto Aprido Tamsir, Muhamad Tri Adiyatmika Winstar, Yelia Nathassa Yohanes Iddo Adventa Yoyok Prasetiyo Heru Laksono Lubis Yulhairi Yulhairi