Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.183
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Ilmiah Raad Kertha Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Kolaboratif Sains IBLAM Law Review Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Asian Journal of Social and Humanities Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Hajairin
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
MENAKAR DALUWARSA: Kajian Perbandingan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Chandra, Tofik Yanuar; Hajairin, Hajairin
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.310

Abstract

Comparative study of the expiration of mail forgery in Law No. 1/1946 on Criminal Code and Law No. 1/2023 on Criminal Code. This comparative study is intended to understand the differences and similarities of expiration in the prosecution of criminal cases, so that expiration can be a legal instrument that can realize justice for all parties to criminal cases. The method used is normative legal research, normative legal research is also to inventory positive law, find legal principles and doctrines, synchronize existing laws and regulations and conduct research by studying and examining and tracing various existing literature. With several approaches, namely the Legislative Approach, Historical Approach, Comparative Approach and Conceptual Approach. The findings in the results of this study are a comparative study of the expiration of mail forgery, in Law/1/1946 / Criminal Code and Law/1/2023 / Criminal Code it can be concluded that the authority to prosecute a criminal offender can be abolished regulated in Article 78 paragraph (1) of the Criminal Code, regarding Forgery in general is regulated in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. After the reform of criminal law, the authority to prosecute is declared void due to expiration is regulated in Article 163 of Law No. 1/2023 / Criminal Code, but regarding the explanation of the offense of forgery of letters is contained in Articles 391 and 392 of Law No. 1/2023 / Criminal Code. Comparison of the expiration of mail forgery in the Criminal Code and the New Criminal Code from the aspect of offense formulation and expiration limitation is very different, but there is a similarity in placing the object that can be subject to the crime of mail forgery, namely a person who makes a fake letter and uses a fake letter.
Tinjauan Konstitusional Terhadap Rehabilitasi Pengguna Narkoba Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dediansyah; Ndapa, Damianus Wanda; Syahrul; Suherman; Hajairin; Firmanto, Taufik
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2475

Abstract

Tujuan Penelitian ini: 1) untuk Menguraikan Jaminan konstitusional hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba di Indonesia; 2) Pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Metode Penelitian Dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan penalaran deduktif untuk mengkaji rehabilitasi pengguna narkoba sebagai pemenuhan hak atas kesehatan menurut UUD 1945 dan instrumen hukum terkait. Hasil penelitian bahwa Jaminan konstitusional hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba di Indonesia tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan hak atas kehidupan sehat dan pelayanan kesehatan layak bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk pengguna narkoba. Meski Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur rehabilitasi bagi pecandu, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan fasilitas, sehingga banyak pengguna tetap dipidana tanpa rehabilitasi. Kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan praktik kebijakan rehabilitasi di Indonesia.
Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Praktik Modern Kandriana, Muhammad; Atika, Sri; Muslimin; Wildan, Muhammad; Hajairin
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2476

Abstract

Artikel ini membahas relevansi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menilai keabsahan perjanjian jual beli pada praktik hukum modern, khususnya dalam konteks transaksi elektronik. Pasal 1320 menetapkan empat syarat sah perjanjian yang terdiri dari dua syarat subjektif, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum, serta dua syarat objektif, yaitu objek tertentu dan sebab yang halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana syarat-syarat tersebut diterapkan dalam praktik jual beli kontemporer, termasuk transaksi daring yang sering kali menimbulkan sengketa hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perjanjian jual beli modern, terutama di platform digital, kerap mengabaikan syarat subjektif berupa kesepakatan yang sah dan syarat objektif berupa kejelasan objek. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan salah satu pihak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya interpretasi adaptif terhadap Pasal 1320 serta penguatan regulasi pendukung agar mampu mengakomodasi dinamika transaksi modern secara adil dan legal.
LEGAL POSITIVISM: A COMPARATIVE STUDY OF MODERNITY IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Sulaiman; Syaifuddin; Syamsuddin; Hajairin
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1672

Abstract

In practice and reality, legal positivism tends to be detrimental to justice seekers, legal positivism is formal and can only realize justice procedurally. This study uses normative legal research to inventory positive law, find legal principles and doctrines, with several approaches, the first is the Legislative Approach, Second, the conceptual approach is carried out by examining concepts, theories and opinions of experts that are related to the object being studied. Third, the comparative approach is a way of comparing to understand the law. The results of the study show that the law itself is always viewed as written law (law as it written in the books) in the text of legislation or law is law (law is law) only, even though the law itself should also be seen from the facts that occur in the field, for example those processed in court hearings. However, in positive law, the police, prosecutors and judges or other formal legal institutions cannot be blamed because they only fulfill and implement the formulation of the law which does not provide an opportunity for law enforcement officers to act according to their conscience. Even though judges are given freedom according to their conscience, if faced with complete evidence, there is no reason for the judge not to decide the case. Therefore, in the author's opinion, legal positivism is seen as unable to realize substantively just law for justice seekers but is only able to realize formal legal certainty and procedural justice in the implementation of the criminal justice system.
Kedudukan Hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Bima Hendra Purwanto; Hajairin Hajairin; Aman Ma’arij
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5210

Abstract

Kedudukan Hukum TNI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Bima. Tujuan untuk mengetahui kekuatan hukum TNI  Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, sebab Kasus Narkotika di Kota Bima sebanyak 107 Kasus Narkoba 2024, awal 2025 42 Kasus. Sementara itu, Kabupaten Bima Ungkap 65 Kasus Narkoba 2024. Metode penelitian hukum empiris, dengan Pendekatan perundang-undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan TNI dalam pemberantasan narkotika di Kabupaten Bima yaitu penggerebekan bandar narkoba di Bima oleh Koramil 1608-04/ Woha dan Satuan Intel Kodim 1608 / Bima. Kewenangan TNI dalam menangani tindak pidana narkotika bersandar pada Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104-108 mengatur peran serta masyarakat, TNI Penangkapan pengedar narkoba diperbolehkan asalkan tertangkap tangan. Meski harus tetap berkoordinasi dengan Kepolisian dan BNN dan Nota Kesepahaman Nomor: NK 29/V/2015/BNN Nomor: Kerma 14/V/2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kecil Dalam Prespektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus Nenek Pencuri Buah Kakao Apriliani Rahmalillah; Hajairin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3407

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama ketika mekanisme hukum formal diterapkan secara kaku terhadap kelompok masyarakat rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan kecil dalam perspektif sosiologi hukum dengan menggunakan studi kasus nenek pencuri coklat. Fokus penelitian diarahkan pada penilaian apakah praktik penegakan hukum tersebut telah mencerminkan nilai keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil secara normatif telah sesuai dengan hukum pidana positif, penerapannya sering kali mengabaikan konteks sosial, kondisi pelaku, dan prinsip proporsionalitas. Kasus nenek pencuri coklat memperlihatkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, yang berdampak pada stigmatisasi sosial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik tersebut mencerminkan penegakan hukum yang kurang sensitif terhadap realitas sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih berkeadilan melalui integrasi mekanisme nonpidana, diskresi aparat, dan nilai keadilan sosial.
Penerapan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Solusi Perlindungan Korban Berbasis Sosio-Legal : Studi Kasus Kabupaten Bima Chairul Fatihin; Hajairin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3413

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan sosial dan hukum yang serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bima. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan dasar hukum perlindungan bagi korban, penerapannya di masyarakat belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap kasus KDRT di Kabupaten Bima serta merumuskan solusi perlindungan korban berbasis pendekatan sosio-legal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosio-legal melalui analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta kasus-kasus KDRT di Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap KDRT masih menghadapi berbagai kendala, seperti kuatnya budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sarana dan perspektif aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, penyelesaian kasus KDRT sering dilakukan secara nonformal yang berpotensi mengabaikan hak dan keselamatan korban. Oleh karena itu, diperlukan solusi perlindungan korban yang integratif melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi peran lembaga pendukung, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif secara selektif dan berorientasi pada korban. Pendekatan sosio-legal menjadi kunci dalam menjembatani norma hukum dan realitas sosial guna mewujudkan perlindungan korban KDRT yang efektif dan berkelanjutan. 
Dampak Perbedaan Ideologi, Tafsir Dan Struktur Organisasi Keaagaman Terhadap Perpecahan Umat Serta Solusi Hukum Dalam Menjaga Harmoni Sosial Muhamad Ajrin; Hajairin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3522

Abstract

Perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan merupakan realitas yang melekat dalam masyarakat plural, namun sering kali berkembang menjadi sumber konflik sosial ketika dikelola secara eksklusif. Dalam perspektif sosiologi hukum, perbedaan tersebut dapat memicu fragmentasi sosial dan perpecahan umat apabila tidak diatur melalui mekanisme hukum dan sosial yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan terhadap perpecahan umat serta merumuskan solusi hukum dalam menjaga harmoni sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis sosiologis melalui studi kepustakaan terhadap literatur, dokumen hukum, dan laporan kasus konflik keagamaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan berkontribusi terhadap meningkatnya intoleransi, polarisasi sosial, dan melemahnya kohesi umat, terutama ketika diperkuat oleh struktur organisasi keagamaan yang eksklusif dan politik identitas. Selain itu, hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial karena masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan harmoni sosial memerlukan solusi hukum dan sosial yang integratif, preventif, dan berkelanjutan.
Penegakan Hukum Lingkungan Di Kota Bima: Kajian Sosiologi Hukum Dan Solusi Implementatif Dzul Fadli; Hajairin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3622

Abstract

Penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan sering menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial-kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum lingkungan di Kota Bima dari perspektif sosiologi hukum serta merumuskan solusi implementatif untuk memperkuat efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui analisis data empiris, dokumen kebijakan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kota Bima belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup, lemahnya konsistensi penerapan sanksi, serta rendahnya budaya hukum aparatur dan masyarakat. Permasalahan lingkungan seperti penumpukan sampah dan pencemaran masih terjadi secara berulang, menandakan bahwa hukum lingkungan belum berfungsi sebagai norma sosial yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum lingkungan memerlukan pendekatan integratif yang mencakup pembenahan struktur kelembagaan, konsistensi substansi hukum, serta pembangunan budaya hukum partisipatif guna mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Evolusi Positivisme Hukum Dan Tatangannya Di Tengah Reformasi Hukum Subhan; Hajairin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3624

Abstract

Dominasi Positivisme Hukum dalam sistem hukum Indonesia yang berbasis Civil Law pasca-Reformasi 1998 telah memicu krisis keadilan substantif akibat formalisme yang kaku, sebagaimana tercermin dalam vonis-vonis kontroversial yang memisahkan tertib perundang-undangan dari tertib masyarakat. Penelitian ini, menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual melalui studi kepustakaan, menganalisis kritik aliran Post-Positivistik, khususnya Ronald Dworkin, terhadap ketidakmampuan hukum formalistik mengakomodasi keadilan substantif. Pembahasan meliputi genealogi Positivisme Klasik, kritik Dworkin terhadap tesis pemisahan hukum-moral, serta pergeseran menuju Post-Positivisme di Indonesia yang mengakui paradigma Hukum Responsif dan Pluralisme Hukum dengan mengintegrasikan living law. Temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum menuntut sintesis paradigma menuju sistem hukum hibrid yang adaptif dan partisipatif, serta menekankan pentingnya mengadopsi Hukum Progresif sebagai panduan bagi yudikatif untuk menyeimbangkan kepastian hukum Positivistik dengan tuntutan keadilan substantif masyarakat.
Co-Authors Abbas Agus Awaluddin Aman Ma'arij Aman Ma’arij Aman Ma’arij Apriliani Rahmalillah Atika, Sri Chairul Fatihin Chandra, Tofik Yanuar Dediansyah Dzul Fadli Firmanto, Taufik Gufran Gufran Gufran Sanusi Gufran Sanusi Hadijah Hendra Purwanto Hendra Purwanto Ihlas Ika Ernawati, Atis ILHAM Ilham Ilham Jairin Abdullah Jumhuriah, Erlauli Kandriana, Muhammad Kasmar Kasmar, Kasmar Ma'arij, Aman Mahisa Mareati Mardiah, Radiatam Maria Alberta Liza Quintarti Mery Rohana Lisbeth Sibarani Miftahuddin Miftahuddin Muchamad Taufiq Muhamad Ajrin Muhammad Awaluddin, Muhammad Muhammad Mustofa Muhammad Wildan MUSLIMIN Ndapa, Damianus Wanda Novita Sari Nur Mutmainnah Nuryani Puspita, Nuris Ramadhan, Sahrul Ridwan Rusdin Sanusi, Gufran Sarbini, Ilyas Subhan Suherman Sukirman Sukirman Sulaiman Syahrul Syaifuddin Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Tofik Yanuar Chandra Tofik Yanuar Chandra Yanuar Chandra, Tofik