Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

MENAKAR DALUWARSA: Kajian Perbandingan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Chandra, Tofik Yanuar; Hajairin, Hajairin
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.310

Abstract

Comparative study of the expiration of mail forgery in Law No. 1/1946 on Criminal Code and Law No. 1/2023 on Criminal Code. This comparative study is intended to understand the differences and similarities of expiration in the prosecution of criminal cases, so that expiration can be a legal instrument that can realize justice for all parties to criminal cases. The method used is normative legal research, normative legal research is also to inventory positive law, find legal principles and doctrines, synchronize existing laws and regulations and conduct research by studying and examining and tracing various existing literature. With several approaches, namely the Legislative Approach, Historical Approach, Comparative Approach and Conceptual Approach. The findings in the results of this study are a comparative study of the expiration of mail forgery, in Law/1/1946 / Criminal Code and Law/1/2023 / Criminal Code it can be concluded that the authority to prosecute a criminal offender can be abolished regulated in Article 78 paragraph (1) of the Criminal Code, regarding Forgery in general is regulated in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. After the reform of criminal law, the authority to prosecute is declared void due to expiration is regulated in Article 163 of Law No. 1/2023 / Criminal Code, but regarding the explanation of the offense of forgery of letters is contained in Articles 391 and 392 of Law No. 1/2023 / Criminal Code. Comparison of the expiration of mail forgery in the Criminal Code and the New Criminal Code from the aspect of offense formulation and expiration limitation is very different, but there is a similarity in placing the object that can be subject to the crime of mail forgery, namely a person who makes a fake letter and uses a fake letter.
Tinjauan Konstitusional Terhadap Rehabilitasi Pengguna Narkoba Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dediansyah; Ndapa, Damianus Wanda; Syahrul; Suherman; Hajairin; Firmanto, Taufik
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2475

Abstract

Tujuan Penelitian ini: 1) untuk Menguraikan Jaminan konstitusional hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba di Indonesia; 2) Pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Metode Penelitian Dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan penalaran deduktif untuk mengkaji rehabilitasi pengguna narkoba sebagai pemenuhan hak atas kesehatan menurut UUD 1945 dan instrumen hukum terkait. Hasil penelitian bahwa Jaminan konstitusional hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba di Indonesia tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan hak atas kehidupan sehat dan pelayanan kesehatan layak bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk pengguna narkoba. Meski Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur rehabilitasi bagi pecandu, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan fasilitas, sehingga banyak pengguna tetap dipidana tanpa rehabilitasi. Kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan praktik kebijakan rehabilitasi di Indonesia.
Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Praktik Modern Kandriana, Muhammad; Atika, Sri; Muslimin; Wildan, Muhammad; Hajairin
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2476

Abstract

Artikel ini membahas relevansi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menilai keabsahan perjanjian jual beli pada praktik hukum modern, khususnya dalam konteks transaksi elektronik. Pasal 1320 menetapkan empat syarat sah perjanjian yang terdiri dari dua syarat subjektif, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum, serta dua syarat objektif, yaitu objek tertentu dan sebab yang halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana syarat-syarat tersebut diterapkan dalam praktik jual beli kontemporer, termasuk transaksi daring yang sering kali menimbulkan sengketa hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perjanjian jual beli modern, terutama di platform digital, kerap mengabaikan syarat subjektif berupa kesepakatan yang sah dan syarat objektif berupa kejelasan objek. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan salah satu pihak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya interpretasi adaptif terhadap Pasal 1320 serta penguatan regulasi pendukung agar mampu mengakomodasi dinamika transaksi modern secara adil dan legal.
LEGAL POSITIVISM: A COMPARATIVE STUDY OF MODERNITY IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Sulaiman; Syaifuddin; Syamsuddin; Hajairin
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1672

Abstract

In practice and reality, legal positivism tends to be detrimental to justice seekers, legal positivism is formal and can only realize justice procedurally. This study uses normative legal research to inventory positive law, find legal principles and doctrines, with several approaches, the first is the Legislative Approach, Second, the conceptual approach is carried out by examining concepts, theories and opinions of experts that are related to the object being studied. Third, the comparative approach is a way of comparing to understand the law. The results of the study show that the law itself is always viewed as written law (law as it written in the books) in the text of legislation or law is law (law is law) only, even though the law itself should also be seen from the facts that occur in the field, for example those processed in court hearings. However, in positive law, the police, prosecutors and judges or other formal legal institutions cannot be blamed because they only fulfill and implement the formulation of the law which does not provide an opportunity for law enforcement officers to act according to their conscience. Even though judges are given freedom according to their conscience, if faced with complete evidence, there is no reason for the judge not to decide the case. Therefore, in the author's opinion, legal positivism is seen as unable to realize substantively just law for justice seekers but is only able to realize formal legal certainty and procedural justice in the implementation of the criminal justice system.