Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.46
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Halu Oleo Law Review Jurnal Ius Constituendum Jurnal Ilmiah Dikdaya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI JUSTISI Halu Oleo Legal Research Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Jurnal Bakti Masyarakat Manajemen
Handrawan
Universitas Halu Oleo
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Kejahatan Penyalahgunaan Izin Perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Solar Mustafa Mustafa; Herman Herman; Handrawan Handrawan
Halu Oleo Legal Research Vol 4, No 1 (2022): Halu Oleo Legal Research: Volume 4 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v4i1.25156

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk kejahatan penyalahgunaan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis Solar dan untuk menganalisis penegakan hukum kejahatan penyalahgunaan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conseptual approach) dan Pendekatan komparatif (comparative approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Bentuk-bentuk Kejahatan Penyalahgunaan Perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis Solar ditemukan bahwa ada tiga bentuk kejahatan atas perniagaan yang meliputi kejahatan penyimpanan tanpa izin, perniagaan tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga. Kejahatan Perniagaan ini BBM jenis solar melanggar ketentuan Pasal 382 bis KUHP, Pasal 55 UU MIGAS dan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2019 tentang Penyediaan Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak 2) Penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin dilakukan masih belum sesuai dengan kewenangannya dan kurang efektif dalam penerapan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Aparat penegak hukum, BPH Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan sarana dan prasarana serta peraturan yang berlaku telah berupaya melakukan tindakan hukum terhadap pengolahan bahan bakar minyak tanpa izin, pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin, penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin, perniagaan bahan bakar minyak tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga terhadap bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah.
Penguatan Putusan Hukum Adat Melalui Penetapan Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum David David; Oheo K. Haris; Handrawan Handrawan
Halu Oleo Legal Research Vol 4, No 1 (2022): Halu Oleo Legal Research: Volume 4 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v4i1.25163

Abstract

Dalam setiap Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan berlakunya hukum adat dalam penyelesaian perkara adat pidana. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana tentang penetapan putusan hukum adat melalui pengadilan, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat 69 kasus perkara tindak pidana yang diselesaikan melalui hukum adat di antaranya 40 kasus yang tidak dilanjutkan dan 29 kasus yang dilanjutkan ke pengadilan. Alasan pengajuan ke pengadilan karena perkara tersebut sudah terbit Surat Pemerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dalam kaitannya dengan studi pendekatan kasus atas Putusan Kasus Nomor 65/Pid.B/2019 Pengadilan Negeri Kendari maka putusan telah melanggar asas nebis in idem karena tetap menjatuhkan pidana selama 4 bulan dan putusan hakim tersebut hanya menjadikan putusan hukum adat sebagai alasan peringanan hukuman bukan penghapus pidana. Kebijakan hukum pidana tentang penetapan putusan hukum adat melalui pengadilan adalah penting untuk dimuat di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai payung hukum atas pengakuan putusan hukum adat yang selama ini belum diatur dalam peraturan perundang-undang. Perlunya penetapan pengadilan terhadap putusan hukum adat agar menjadi dasar dalam penghentian perkara di tingkat penyidikan melalui undang-undang yang secara teknis dapat diatur melalui Peraturan Kapolri, Peraturan Kejaksaan Agung dan Peraturan Mahkamah Agung.
Pembaharuan Pelaksanaan Open Camp dalam Sistem Pemasyarakatan Terbuka (Studi Lapas Kelas IIA Kendari) Ahmad Ahmad; Herman Herman; Handrawan Handrawan
Halu Oleo Legal Research Vol 4, No 1 (2022): Halu Oleo Legal Research: Volume 4 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v4i1.25165

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan sistem pemasyarakatan open camp dalam sistem pemasyarakatan terbuka pada Lapas Kelas IIA Kendari dan Untuk menganalisis pembaharuan hukum open camp yang ideal dalam rangka pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan terbuka. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendakatan kasus (case approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan open camp dalam sistem pemasyarakatan terbuka pada Lapas Kelas IIA Kendari belum dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 03 Agustus 2004 Nomor E.PK.04.10-115 Perihal Penempatan Narapidana di Lapas Terbuka sebab pelaksanaan kegiatan Lapas terbuka masih berupa asimilasi yang sifatnya terbatas dimana para narapidana setelah melaksanakan asimilasi di luar Lapas di wajibkan untuk kembali ke Lapas di sore hari. Selain itu Pelaksanaan sistem pemasyarakatan open camp dalam sistem pemasyarakatan terbuka sangat diperlukan saat ini pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kendari karena menurut hasil penelitian dan pengumpulan bahan hukum bahwa terjadi kelebihan kapasitas di dalam Lapas yang mencapai 98 % berdasarkan Pelaporan SMSLAP Kanwil Sultra. Kedua, pembaharuan hukum sistem open camp yang ideal dalam rangka pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan terbuka pada Lapas Kelas II Kendari bahwa Perlu dirumuskan syarat pemberian dan hapusnya pemberian sistem pemasyarakatan terbuka yang berbasis open camp bagi narapidana. Solusinya Perlunya Pengaturan Sistem pemasyarakatan terbuka seperti open camp dalam peraturan perundang-undangan atau paling tidak dalam peraturan pemerintah bukan dalam bentuk surat edaran.
KEBIJAKAN FORMULASI GRATIFIKASI SEKSUAL TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA Handrawan Handrawan; Deity Yuningsih; Ahmad Firman Tarta
Lakidende Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.792 KB) | DOI: 10.47353/delarev.v1i1.1

Abstract

Sexual gratification in Indonesia can be punished because the practice of sexual gratification can be equated with the practice of corruption because it is classified as a latent crime even though it is difficult to prove but as long as the elements of the perpetrator are people who give bribes to officials and their sexual servants as well as during transactions and services. If the sexual relationship has a connection or has something to do with the authority and position given to an official or state administrator, that person can be charged with regulations related to how the facts of the trial are developed. In addition, the phrase element in Article 12B regarding "other facilities" can be interpreted with a systematic and authentic interpretation which can be interpreted as sexual. In addition, in several countries such as Singapore and America, perpetrators of sexual gratification can be criminally charged because there is already a law that regulates it. Therefore, even Indonesia can apply this concept clearly in its laws.
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSFEKTIF TEORI KRIMINOLOGIS (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kolaka) Handrawan Handrawan; Ali Rizky; Idaman Idaman; Ahmad Fatur Ridhan
Lakidende Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.731 KB) | DOI: 10.47353/delarev.v1i2.17

Abstract

Faktor-Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka adalah Pertama, Faktor Geografis, Kedua, Faktor Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan). Ketiga, Faktor Pelampiasan Stres Keempat, Faktor Keamanan, narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati yang akan merusak ketahanan nasional dan pertahanan negara. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (selanjutnya disingkat BNNK) Kolaka dan Satresnarkoba Kabupaten Kolaka, lebih memprioritaskan atau mengutamakan bidang pencegahan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkotika. Kebijakan preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan BNNK Kolaka adalah dengan membentuk Desa Bersih Narkoba (Bersinar). dan Upaya represif (penal) merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian dan BNN Kabupaten Kolaka sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, maka polisi sebagai penyidik memandang sama dengan tindak pidana yang lain. Artinya, dalam menangani tindak pidana ini penyidik menerapkan pula tindakan-tindakan hukum standar yang bersifat penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.Kata Kunci: Narkotika; Presfektif; Kriminologis
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI Ahmad Firman Tarta; Handrawan; Endah Widyastuti; Arfa
Lakidende Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): DELAREV (DESEMBER)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.513 KB) | DOI: 10.47353/delarev.v1i3.36

Abstract

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Eksekusi pidana uang pengganti dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, sehingga hal ini menghambat proses pengembalian kerugian negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari dan Apakah yang menjadi hambatan-hambatan Kejaksaan Negeri Kendari dalam pelaksanaan pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Kendari.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pidana uang penggati dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari, menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan pidana uang penggati dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari.Hasil dari penelitian ini adalah a) Pelaksanaan eksekusi uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendari dilakukan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; b) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana uang pengganti oleh jaksa selaku eksekutor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memerangi korupsi khususnya membantu pihak eksekutor uang pengganti dengan cara memberikan informasi tentang harta benda yang dimiliki terpidana, tidak adanya kesadaran dari terpidana untuk melakukan pembayaran uang pengganti, kurang tegasnya jaksa selaku eksekutor uang mengganti dan terpidana yang yang tidak memiliki harta untuk melakukan pembayaran uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, keterbasan sumber daya manusia yang dimilik di kejaksaan negeri kendari dalam melakukan pelacakan asset yang dimiliki oleh terpidana/eks terpidana dan terpidana/eks terpidana hanya mengebalikan sebagian uang pengganti; c) Solusi pelaksanaan pidana uang pengganti apat dilakukan melalui penguatan norma dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung tentang petunjuk teknis dan substansi eksekusi uang penganti dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan, Perlunya Kepastian hukum dalam level UU tindak Pidana korupsi tentang keadaan hukum barang hasil tindak pidana korupsi yang baru ditemukan setelah terpidana menjalani atau sedang menjalani pidana penjara sebagai pidana penganti dari uang penganti.
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUANG LINGKUP KEJAHATAN KDRT DI DESA AMBOLOLI KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN Fitriah Faisal; Herman Herman; Handrawan Handrawan; Isnayanti Isnayanti; Idris Saputra
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i2.45946

Abstract

This Community Service Activity is entitled "Prevention of Violence Against Children within the Scope of Domestic Violence Crimes in Ambololi Village, Konda District, South Konawe Regency". The aim of this community service activity is to increase knowledge of law and prevent violence against children within the household (domestic violence). The stages of activities that will be carried out are as follows: (a) preparation stage includes: survey; stabilization and determination of locations and targets; preparation of training materials/materials, which include: presentation materials, powerpoint slides, (b) the implementation stage includes: (1) Explanation of material regarding the concept of violence against children in the household, the subject of protection and how to report cases of child violence in the context of domestic violence based on statutory provisions as a form of education to village communities. (2) This legal counseling activity is carried out by a community service team from the university involving students. The methods used during the process of community service activities include: (a) the lecture method is chosen to provide direct explanations about the extension material, (b) the Question and answer method which allows the community to gain as much knowledge as possible about the extension material. Based on the results of community service activities carried out in Mitra village, it can be concluded that this activity was attended by 30 people consisting of the community and village officials. Legal education can increase the knowledge and understanding of the Ambololi Village community regarding the prevention of violence against children within the household scope. So, that it has an impact on the formation of legal awareness in the community to jointly realize the spirit of Law no. 23 of 2002 concerning child protection and Law no. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence.
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) KOPERASI TKBM KMB NUNULAI KABUPATEN KONAWE BERDASAR HUKUM PENGANGKUTAN Jabalnur, Jabalnur; Saputra, Idris; Handrawan, Handrawan; Ukkas, Jumiat; Yusuf, Haris
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 5, No 1 (2024):
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v5i1.48034

Abstract

The port has an important role, for example in trade. Merchant ships that load or deliver goods will stop at the port, this certainly requires adequate human resources and support these activities. In the port, the most visible activity besides transporting passengers is the activity of unloading or loading goods, which means that business entities in the field of sea transportation are needed, in order to be able to encourage the running of loading and unloading activities properly and not cause losses. Loading and unloading activities are the activities of transferring transportation goods both from the transport vessel to the port / dock or vice versa (regulated in Minister of Transportation Regulation Number 152 of 2016 concerning the Implementation and Operation of Loading and Unloading from and to Ships). Article 1 of Ministerial Regulation Number 152 of 2016 concerning the Implementation and Business of Loading and Unloading from and to Ships, states that at the Port which has an influence on the smooth transportation process is the loading and unloading of goods. The services to carry out this activity are carried out by a company as a legal entity called a Loading and Unloading Company or PBM, and cannot be carried out by individual services, one of which is TKBM KMB Nunulai which is engaged in the provision of loading and unloading labor services at the port of Morosi where in the initial survey the implementation is still far from the provisions of what is regulated in transportation and labor law.
Penyuluhan Hukum Mengenai Bullying Sebagai Bentuk Upaya Preventif Terhadap Perilaku Bullying Pada Remaja Faisal, Fitriah; Zuliarti, Wa Ode; Handrawan, Handrawan; Tarta, Ahmad Firman; Widyastuti, Endah; Saputra, Idris
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 5, No 1 (2024):
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v5i1.48978

Abstract

This community service is based on the prevalence of bullying behaviour among teenagers, especially in the school environment, which can come from peers, seniors and even other parties in the school environment, such as teachers. Lack of understanding regarding what constitutes bullying, lack of understanding regarding the effects and legal consequences of bullying. Relevant parties make policies regarding bullying in the school environment. The aim of this community service activity is to increase understanding of the law through legal counseling regarding bullying as a form of preventive effort against bullying behaviour in teenagers. . This activity was carried out at SMAN 1 Kendari as one of the favorite schools in Kendari City, Southeast Sulawesi Province. Legal counseling is carried out by means of question-and-answer discussions. The results achieved in this community service activity are that participants in community service activities are able to understand and know about what is categorized as bullying behaviour, how to prevent and report this behaviour. This can be seen from the enthusiasm of the students or activity participants which is characterized by positive responses and actively asking questions and answers to the presenters regarding bullying and prevention efforts as well as parties who can be involved in the problem solving process.
Restitution Rights for Child Victims of Sexual Violence: Justice or Legal Certainty Yulestari, Risma; Fitriah Faisal; Dewi Ratna Sari Rustam; Handrawan Handrawan; Sitti Aisah Abdullah
JUSTISI Vol. 11 No. 3 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i3.4498

Abstract

The purpose of this study is to analyze the fulfillment of restitution rights for child victims of sexual violence from the perspective of justice and legal certainty, as well as to examine the obstacles that prevent these rights from being optimally fulfilled in legal practice. The method used is a normative legal approach with descriptive analysis. The novelty of this research is that it emphasizes the need for judges to automatically award compensation to child victims of sexual violence, without waiting for a request from the victim, in order to achieve justice and legal certainty. The results of the study show that although the right to restitution for child victims of sexual violence is regulated in various laws and regulations, its implementation is still far from optimal. This is due to complicated application procedures, the victims' lack of knowledge about their right to restitution, and weak law enforcement, as there are no strict sanctions for law enforcement officials who neglect their duties. Restitution as a form of compensation aims to restore the condition of the victim. However, in practice, this is often ignored by judges in deciding a case, especially if there is no request from the victim. This study highlights the importance of the active role of law enforcement officials in ensuring the fulfillment of the right to restitution without having to wait for a request from the victim, as well as the need for harmonization and confirmation of sanctions in legislation in order to realize justice and legal certainty for child victims of sexual violence. The conclusion is that even though there are various laws and regulations governing restitution, the fulfillment of the right to restitution for child victims of sexual violence still faces normative and practical obstacles in Indonesia. In practice, many judges do not consistently consider the right to restitution, so that victims do not receive adequate compensation, thereby hindering their recovery process. Legal uncertainty is also caused by weak sanctions for negligent law enforcement officials, which means that victim protection depends on individuals rather than the system. The state should make restitution a fundamental legal obligation rather than merely an option to ensure justice and legal certainty for victims.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Abd. Rasyid Syamsuri Abdullah, Sitti Aisah Abidin, Mohamad Arsan Ahmad Ahmad Ahmad Fatur Ridhan Ahmad Firman Tarta Ahmad Firman Tarta Ahmad Yusup Aksara, La Ode Muhammad Bahtiar Alfiyan Alfiyan, Alfiyan Ali Rizky Arfa Arpin, Syaiful Baitu, Minarni Boki, Umar David David Dedy Oetama Dewi Ratna Sari Rustam endah widyastuti Endah Widyastuti faisal, fitriah Fatmawati, Fatmawati Fitrayadi, Fitrayadi Fitriah Faisal Haris, Oheo K. Hasjad Haslianti Haslianti, Haslianti Hasuba, Tezza Fauzan Herman Herman Herman Herman Herman Herman Hidayat, Herlan Hidayat, Sabrina I Made Wirawan Ida Ayu Putu Sri Widnyani Idaman Idaman Idaman Idaman Idris Saputra Ishak Kadir, Ishak Isnayanti Isnayanti Jabalnur, Jabalnur Jabaruddin, Jabaruddin Jaya, Muhar Kokodi, Harisman Kuswardani Kuswardani, Kuswardani La Ode Nggawu Ma’ruf, Annas Maemunah Maemunah Mars, Yusuf Mustafa Mustafa Nur, Fuad Nuraeni Nuraeni Oheo K Haris Oheo K. Haris Permatahati, Yustika Intan Pratama, Aman Pratiknyo, Teguh Riskanawati, Riskanawati Rizky, Ali Rompo, Iksan Saputra, Idris Sitti Aisah Abdullah Sriwahyuni, Nani Sulaiman, Erwin Supriyadin, Supriyadin Tarta, Ahmad Firman Tatawu, Guasman Ukkas, Jumiat Ukkas, Rustam Ustien, Dewi Oktoviana Wardhani, Widhia Kusuma Wijaya, Yudi Susanto Yamin, Muh Yulestari, Risma Yundari, Yundari Yuningsih, Deity Yusuf, Haris Zuliarti, Wa Ode