Articles
<![CDATA[Tinjauan Kriminologis Pembebasan Bersyarat di Situasi Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Kejahatan di Kota Kendari, Indonesia ]]>
<![CDATA[Tarta, Ahmad Firman]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Widyastuti, Endah]]>;
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v5i2.16513
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang pemberian pembebasan bersyarat dalam kapasitas jumlah yang sangat besar terhadap narapidana saat situasi pandemi COVID-19 oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan, diantaranya dikalangan masyararakat maupun kalangan akademimisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor yang menyebabkan plebeian pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19; menganalisis dampak atas pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari; dan memberikan solusi dalam mencegah skalasi peningkatan kejahatan di situasi pandemi COVID-19 di Kota Kendari. Penelitian ini dilihat dari sudut sumber datanya merupakan penelitian socio legal dengan menggunakan teknik analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pemberian pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 adalah persoalan over capacity dan antisipasi dampak negatifnya di tengah wabah COVID-19, pembebasan narapidana dilatarbelakangi oleh komisi tinggi PBB untuk HAM, faktor human being (kemanusiaan) dan faktor upaya penyelamatan narapidana dari terpapar virus COVID-19. Dampak atas pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari berupa dampak sosial, ekonomi, hukum dan kesehatan. Solusi dalam mencegah skalasi peningkatan kejahatan di situasi pandemi COVID-19 di Kota Kendari diantaranya penguatan regulasi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas dan peran pembimbingan kemasyarakatan, peningkatan peran ormas dan seluruh stockholders yang terkait dalam melakukan pengawasan asimilasi, pembebasan bersyarat dan integrasi dan perlunya perbaikan terhadap sistem sarana prasarana lembaga pemasyarakatan yang humanis.]]>
<![CDATA[Dekriminalisasi Eutanasia pada Praktik Medis dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wijaya, Yudi Susanto]]>;
<![CDATA[Hidayat, Sabrina]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 2 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i2.21450
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eutanasia dapat dekriminalisasi dan untuk menganalisis mengkaji kebijakan hukum pidana tentang dekriminalisasi eutanasia. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conseptual approach) dan Pendekatan komparatif (comparative approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa eutanasia dapat dekriminalisasi di Indonesia. Meskipun saat ini eutanasia merupakan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, ruang hukum dekriminalisasi eutanasia perlu diatur, sebagaimana yang telah dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum yang sama dengan Indonesia seperti Belanda dan Belgia dan bahkan di negara Anglo Saxon seperti Amerika dan Australia telah memberikan ruang hukum dekriminalisasi eutanasia. Oleh sebab itu konsep dekriminalisasi eutanasia dapat saja diwujudkan melalui pendekatan perbandingan hukum. Dekriminalisasi eutanasia hanya dapat diwujudkan apabila ada permohonan sungguh-sungguh dan terus menerus dari pasien dan secara medis tidak dapat disembuhkan berdasarkan kesimpulan dokter. Kebijakan hukum pidana tentang dekriminalisasi eutanasia yaitu Dekriminalisasi eutanasia hanya dapat dilakukan terhadap pasien yang dalam keadaan menderita terus menerus, tak tertahankan dan tidak dapat disembuhkan, Dekriminalisasi eutanasia dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian medis terpadu. Eutanasia dapat dilakukan apabila permintaan untuk mati harus dilakukan secara sukarela, independen dan terus menerus dan hanya dapat diterapkan berdasarkan penetapan Mahkamah Agung. Pada akhirnya, dekriminalisasi eutanasia hanya dapat diterapkan dengan alasan kesehatan bukan alasan usia, alasan keluarga dan alasan psikis.]]>
<![CDATA[PERAN MEDIA DALAM MENCEGAH KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE DI SITUASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA KENDARI ]]>
<![CDATA[Abdullah, Sitti Aisah]]>;
<![CDATA[Nggawu, La Ode]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Hidayat, Sabrina]]>
<![CDATA[ Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (933.079 KB)
|
DOI: 10.52423/anoa.v2i3.22055
<![CDATA[Kota Kendari sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara tumbuh dan berkembang sebagai kota perdagangan dan industri bagi Sulawesi Tenggara serta menunjukan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelanggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Perkembangan Kota Kendari memiliki dampak positif dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat. Namun demikian, Kota Kendari juga memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi seperti kejahatan prostitusi. Banyak faktor penyebab terjadinya perilaku prostitusi diantaranya tidak tegasnya dalam penjatuhan sanksi, rendahnya nilai-nilai agama, faktor ekonomi, lingkungan keluarga dan faktor sosial menjadi penyebab perilaku prostitusi mengalami peningkatan meskipun di situasi penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19). Olehnya itu, perilaku prostitusi perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat meskipun banyak pihak yang beranggapan bahwa perilaku prostitusi ini tidak dapat dihapus dan dimusnahkan. Fakta yang dijumpai bahwa pelaku kejahatan prostitusi bukan saja orang dewasa tetapi anak juga dijadikan sebagai korban sekaligus sebagai pelaku prostitusi itu sendiri. Untuk mencegah perilaku prostitusi, pemerintah Kota Kendari telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi. Namun peraturan tersebut tidak efektif untuk menurunkan tingkat kejahatan prostitusi meskipun telah ada sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan prostitusi di Kota Kendari.]]>
<![CDATA[Sosialisasi dan Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Administrasi Desa dalam Menghadapi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Kadir, Ishak]]>;
<![CDATA[Yamin, Muh]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Ma’ruf, Annas]]>;
<![CDATA[Aksara, La Ode Muhammad Bahtiar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Vokasi Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (791.068 KB)
|
DOI: 10.33772/jpmit.v2i2.15185
<![CDATA[Desa Ameroro merupakan desa yang cukup besar di Kabupaten Konawe. Namun untuk penyampaian informasi desa kepada masyarakat belum maksimal, terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini. Penguatan sistem informasi dan pengelolaan administrasi desa sangatlah penting. Selain mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat desa, hal ini juga dapat menarik perhatian masyarakat selain masyarakat Desa Ameroro. Dengan adanya penguatan sistem informasi, dapat memperkenalkan desa ke masyarakat luas dan secara tidak langsung menunjukkan potensi desa. Pengabdian ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan solusi untuk penguatan sistem informasi dari Desa Ameroro. Pengabdian ini dilakukan dengan tahap-tahap berikut : (1) metode pelaksanaan kegiatan; (2) memberi materi pelatihan penggunaan sistem; (3) rencana evaluasi penggunaan; (4) jadwal pelaksanaan kegiatan. Sistem yang ditawarkan adalah dalam bentuk website resmi Desa Ameroro. Website ini akan diisi dengan informasi mengenai profil desa dan kegiatan-kegiatan yang terlaksana di Desa Ameroro. Dalam pengabdian ini akan mengajarkan penggunaan dan pengelolaan dari website tersebut agar bisa dioperasikan dengan baik oleh aparat desa dan bermanfaat bagi Desa Ameroro.Kata kunci : covid-19, sistem informasi, websiteAbstract]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pelaksanaan Peradilan Perkara Pidana di Masa Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Sriwahyuni, Nani]]>;
<![CDATA[Hidayat, Sabrina]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23001
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan peradilan pidana di masa Pandemi COVID-19. Menganalisis kendala pelaksanaan peradilan pidana Virtual di masa Pandemi COVID-19. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan peradilan pidana di masa Pandemi COVID-19 dilaksanakan secara Virtual berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2020 guna mencegah penyebarluasan COVID-19 2) Kendala persidangan Virtual meliputi Kendala substantif dan kendala teknis. Kendala substantif: persidangan secara elektronik tidak bersifat mandatory, relatif tertutup; dan sulitnya pembuktian. kendala teknis: keterbatasan sarana-prasarana dan SDM IT; rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum atas IT.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Pembobolan Kartu ATM Melalui Skimming ]]>
<![CDATA[Abidin, Mohamad Arsan]]>;
<![CDATA[Hidayat, Sabrina]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23003
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan pembobolan kartu ATM melalui skimming dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pembobolan kartu ATM melalui skimming. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan pembobolan kartu ATM melalui skimming yaitu membangun pencegahan/pertahanan anti malware di seluruh server bank, keamanan jaringan, melindungi jaringan dari serangan, memonitor dan tes kontrol, membuat aplikasi unit untuk melaporkan setiap kejadian cybercrime khususnya mengenai skimming dan Meningkatkan kerja sama antar negara dalam upaya penanganan cybercrime khususnya mengenai skimming. 2) Pertanggungjawaban pidana atas pembobolan kartu ATM melalui skimming didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana skimming dapat dikenakan Pasal 30, Pasal 46, Pasal 32, Pasal 48 UU ITE mengingat adanya asas lex specialis derogate legi generali. Namun dalam penerapannya belum dapat diterapkan sendiri untuk menindak pelaku skimming, sehingga harus diterapkan bersamaan dengan hukum pidana konvensional yaitu Pasal 362 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 263 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (penyertaan). Selain itu, tindak pidana skimming tidak mengatur tentang batas minimal sanksi pidana.]]>
<![CDATA[Pemidanaan Uang Pengganti Terhadap Korporasi ]]>
<![CDATA[Rizky, Ali]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Yusup, Ahmad]]>;
<![CDATA[Yusuf, Haris]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v6i1.24589
<![CDATA[Korporasi merupakan subjek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, apabila korporasi melakukan tindak pidana korupsi maka korporasi dapat dituntut di sidang pengadilan disertai dengan surat dakwaan. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) dengan menggunakan analisis preskriptif. Korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana uang pengganti sebab secara formil, surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Di dalam sidang pengadilan, fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan, apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun tindak pidana itu tidak didakwakan dalam surat dakwaan maka putusan harus berupa bebas (vrijspraak). Korporasi yang tidak didakwa, otomatis tidak memiliki surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, korporasi tidak dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan terdakwa tidak termuat di dalam surat dakwaan. Putusan yang menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa, maka putusan tersebut batal demi hukum, karena dalam putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu putusan sebagaimana terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Oleh karena tidak memenuhi syarat sahnya putusan, maka putusan yang menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum.]]>
<![CDATA[SANKSI ADAT DELIK PERZINAHAN (UMOAPI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADAT TOLAKI ]]>
<![CDATA[Handrawan Handrawan]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 21, No 3 (2016): Edisi September ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.26 KB)
|
DOI: 10.30742/perspektif.v21i3.582
<![CDATA[Persetubuhan atau perzinahan baik menurut hukum pidana dan hukum adat Tolaki memiliki pandangan yang sama di mana persetubuhan atau perzinahan merupakan perbuatan melawan hukum dan patut untuk diberikan sanksi pidana atas perbuatan pidana tersebut. Namun demikian, hukum adat Tolaki dalam konsep klasifikasi persetubuhan lebih mengatur secara komprehensif tentang perzinahan, di mana perbuatan zina tidak hanya terbatas pada mereka yang telah terikat dengan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 BW tetapi mengikat pula bagi mereka yang belum terikat perkawinan dengan penerapan sanksi adat Tolaki yang berbeda-beda berdasarkan klasifikasi jenis perzinahannya atau umoapi.Promiscuity or adultery either according to the criminal law and the Tolaki customary law, have the same view where promiscuity or adultery is against the law and so it is worth to be given criminal sanctions upon the criminal act. Nevertheless, Tolaki customary law regulated about promiscuity comprehensively about adultery, where the Act of adultery is not just limited to those who had been marriage as stipulated in article 27 BW but also bind those who are not marriage yet, with the application of Tolaki different customs sanctions based on classification type of the fornication or umoapi.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN HUKUM MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA LOKAL DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 DI LOKASI WISATA ]]>
<![CDATA[Oheo K Haris]]>;
<![CDATA[Handrawan Handrawan]]>;
<![CDATA[Ahmad Firman Tarta]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i2.3983
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan menganalisis kepatuhan terhadap kebijakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker, khususnya selama berada di lokasi wisata wisata Pantai Toronipa menimbulkan kekahawatiran akan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lokasi wisata. Selanjutnya, penelitian ini menilai upaya-upaya yang harus dilakukan guna menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas kebijakan protokol kesehatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris. Penelitian ini menghasilkan bahwa pendidikan hukum melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi wisata Pantai Toronipa. Kondisi ini dapat dilakukan dengan cara penguatan regulasi berbasis komunitas integrasi dan relasi, penguatan kelembagaan secara integratif baik antara pemerintah, masyarakat maupun swasta sebagai upaya mitigasi bencana COVID-19. Selain itu, cara utama untuk mengantisipasi kondisi tersebut adalah dengan miningkatkan kecerdasan dan pemahaman hukum tentang kebijakan protokol kesehatan melalui pendidikan hukum khususnya pendidikan hukum melalui penguatan nilai-nilai budaya. Penguatan kelembagaan yang berbasis kearifan lokal dalam bentuk kesiapsiagaan, sistem peringatan dini tentang peningkatan COVID-19 di sektor pariwisata.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI BANTUAN HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA ASOLU KECAMATAN ABUKI ]]>
<![CDATA[Idaman, Handrawan, Zahrawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pkm.v5i1.1164
<![CDATA[Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Asolu, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe. Pengbdian ini dilakukan untuk menemukan masalah hukum dan memberikan solusi hukum yang dihadapi oleh masyarakat Desa Asolu, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah survey, wawancara dan pesentase melalui tatap muka. Permasalahan-permasalahan hukum yang ditemukan, antara lain, adanya kepemilikan sertifikat ganda atas objek tanah yang sama, adanya saling klaim antara tapal batas tanah antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan, adanya perkawinan anak dibawah umur dan adanya pernikahan umoapi atau pernikahan siri. Permasalahan-permasalahan itu timbul karena masyarakat dan aparat desa Asolu tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai. Akibatnya, konflik hukum yang terjadi tidak mampu diselesaikan dengan baik. Kehadiran Tim PKMI-UHO di Desa Asolu Kecamatan Abuki telah memberikan solusi, saran, pendapat serta jawaban dari setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.]]>
