Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.209
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia Dirosah Islamiyah: Jurnal Studi Islam
Kalijunjung Hasibuan
Institut Agama Islam Padang Lawas
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika : Analisis Yuridis dan Etis: Implementation of the Death Penalty in Narcotics Crimes: Legal and Ethical Analysis Kalijunjung Hasibuan; Christina Bagenda; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6196

Abstract

Tindak pidana narkotika adalah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, dan penggunaan zat-zat terlarang yang diatur dalam undang-undang. Dan tindakan ini diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara yuridis, hukuman mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, tetapi penerapannya menimbulkan berbagai isu yuridis yang perlu diperhatikan. Proses hukum yang cepat, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan efektivitas hukuman mati dalam menekan kejahatan merupakan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan. Evaluasi terhadap kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang sebenar-benarnya. Penerapan hukuman mati dalam tindak pidana narkotika mengundang banyak pertanyaan etis yang kompleks. Dari nilai kehidupan, prinsip keadilan, efektivitas, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan, semua ini perlu dipertimbangkan secara mendalam. Reformasi kebijakan yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi harus dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menangani masalah narkotika secara lebih etis.
Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: The Position of the Wife in the Division of Marital Property According to Islamic Family Law and the Marriage Law in Indonesia Yohanes Don Bosco Watu; Christina Bagenda; Kalijunjung Hasibuan; Alief Akbar Musaddad; Mohammadong
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6262

Abstract

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama pernikahan dan dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri dan dibagi ketika terjadi perceraian atau saat salah satu pasangan meninggal dunia. Pembagian harta ini biasanya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata, hukum agama, atau perjanjian pranikah yang telah disepakati sebelumnya. Menurut hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terhadap harta gono-gini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Karena kedudukan istri dalam pembagian harta gono-gini di Indonesia sangat diperhatikan baik dalam Hukum Keluarga Islam dan juga Undang-Undang Perkawinan. Istri memiliki hak yang jelas atas harta bersama, dan prinsip keadilan menjadi landasan dalam proses pembagian tersebut. Dalam hal perselisihan, mediasi dan pengadilan dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah ini secara adil.
Hak Menggugat Cerai Bagi Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi: The Right to File for Divorce for Men and Women: Perspective of the Marriage Law and Compilation Imalah; Atikatul Himmah; Imroatin; Kalijunjung Hasibuan; Herniawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6359

Abstract

Hak menggugat cerai bagi laki-laki dan perempuan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Meskipun keduanya mengatur perceraian, terdapat perbedaan mendasar dalam akses dan prosedur yang sering kali menguntungkan pihak laki-laki. KHI memberikan hak talak kepada suami tanpa melalui pengadilan, sementara perempuan harus melalui proses yang lebih panjang dan kompleks untuk menggugat cerai. Artikel ini menganalisis ketidaksetaraan ini dan menyoroti pentingnya reformasi hukum yang menjunjung kesetaraan gender dalam sistem perceraian Indonesia. Selain itu, diperlukan perubahan sosial dan budaya untuk mengurangi stigma terhadap perempuan yang menggugat cerai, demi terciptanya sistem perceraian yang lebih adil dan inklusif.
Pendekatan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dini: Antara Tradisi dan Regulasi: Islamic Law Approach to Early Marriage: Between Tradition and Regulation Hamzah Mardiansyah; Kalijunjung Hasibuan; Mawardi; Muhammad Halim; Muhammadong
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6593

Abstract

Perkawinan dini merupakan isu yang kompleks dan memiliki keterkaitan erat dengan tradisi, regulasi, dan perspektif hukum Islam. Di banyak komunitas, tradisi menjadi faktor utama yang mendorong praktik ini, dengan alasan pelestarian budaya, menjaga kehormatan keluarga, atau menghindari perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial. Namun, tradisi tersebut sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kemaslahatan individu dan perlindungan hak anak. Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi usia minimum untuk menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan perkembangan emosional. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini menghadapi tantangan besar, terutama dari masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat. Dispensasi nikah sering kali diajukan sebagai cara menghindari aturan tersebut, yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan pemahaman terhadap dampak negatif perkawinan dini. Dalam perspektif hukum Islam, regulasi usia minimum ini dapat dianggap sebagai upaya maslahah untuk melindungi generasi muda dan mendukung kesejahteraan umat, sejalan dengan tujuan syariat yang melindungi jiwa, akal, dan keturunan. Melalui pendekatan edukasi yang terarah, kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan untuk mengurangi praktik perkawinan dini. Dengan sinergi yang baik, regulasi ini tidak hanya dapat diterima oleh masyarakat tetapi juga dianggap sebagai upaya perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan zaman modern.
Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam: The Relevance of the Concept of Mubadalah in Husband-Wife Relations According to Islamic Family Law Ade Daharis; Sandi Yoga Pradana; Kalijunjung Hasibuan; Lia Fadjriani; Hamzah Mardiansyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i3.7201

Abstract

Konsep mubadalah (pertukaran peran) dalam hubungan suami-istri memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum keluarga Islam yang terus berkembang. Dengan adanya perubahan sosial dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hubungan yang lebih setara dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga, pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan suami istri menjadi semakin penting. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep mubadalah dalam perspektif hukum keluarga Islam, yang menekankan pentingnya kesetaraan dan saling pengertian antara suami dan istri dalam menciptakan keluarga yang adil dan harmonis. Pembahasan dalam tulisan ini akan fokus pada penerapan konsep mubadalah dalam hubungan suami-istri, urgensi kesetaraan hak dan kewajiban, serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.
Maintenance Rights of Wife and Children After Divorce in Islamic Family Law Sandi Yoga Pradana; Yulies Tiena Masriani; Diana Pujiningsih; Kalijunjung Hasibuan; Indah Dwiprigitaningtias
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7309

Abstract

Divorce in Islamic family law does not automatically eliminate a husband's responsibilities toward his former wife and their children. One of the most critical and frequently disputed issues following divorce is the right to financial support, which includes maintenance for the former wife during her iddah period and ongoing support for the children. This article explores the legal standing, forms, and implementation of post-divorce maintenance rights within the framework of Islamic family law, with a particular focus on how these principles are applied in Indonesia. By employing a normative legal approach, the study examines the foundations laid out in the Qur'an and Hadith, relevant national regulations such as the Compilation of Islamic Law (KHI), and actual judicial practices in religious courts. The findings aim to provide a thorough understanding of the legal obligations related to post-divorce maintenance, emphasizing the necessity of fair treatment and legal protection for women and children. Ultimately, this article seeks to raise awareness and contribute to a more just and responsible approach to family dissolution in Islamic contexts.
Co-Authors Ade Daharis Akhir Saleh Pulungan Alief Akbar Musaddad Amir Machmud Atikatul Himmah Azhar Majid Hasibuan Bambang Sasmita Adi Putra Budi Srianto Christina Bagenda Diana Pujiningsih Dolfries Jakop Neununy Edy Sony Erwin Hamonangan Pane Hamzah Mardiansyah Hamzah Mardiansyah Haniyah Heri Budianto Herniawati Husnia Khotmah Hasibuan Imalah Imroatin Indah Dwiprigitaningtias Johannes Johny Koynja Jusuf Luturmas Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Lia Fadjriani Lodwyk Wessy Masriani . Mawardi Mohammadong Muchamad Taufiq Muhamad Ilyas Muhammad Halim Muhammadong Muhammadong Nopiana Mozin Nur Fitryani Siregar Nur Hakimah Akhirani Nasution Rengga Kusuma Putra Riadi Asra Rahmad Ronald Jolly Pongantung Rustam Sandi Yoga Pradana Stelvia Wemly Noya Sumirahayu Sulaiman Yaheskel Wessy Yeni Santi Yohanes Don Bosco Watu Yohanes Pande Yusniar Harahap Zulkarnain S