Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.963
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Hukum Acara Perdata Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Journal La Sociale International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Indonesian Journal of Social Science Research Jurnal Impresi Indonesia JIPRO : Journal Of Intellectual Property Bandung Conference Series: Law Studies Sewagati West Science Law and Human Rights Jurnal Hukum Islam Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum PESHUM
Neni Sri Imaniyati
Universitas Islam Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum bagi Pembeli Tiket dalam Konser Musik KV Fest yang Diselenggarakan oleh Promotor Festival Kultvizion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hanifah Purnamasari; Neni Sri Imaniyati; Makmur
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4938

Abstract

Abstract. Music is widely used by business people as a business prospect in the field of entertainment through a performance or music concert, which is held in various places / cities because they see a promising business opportunity and provide enormous profits. In these activities, various parties are involved, namely promoters as business actors and concert ticket buyers as consumers. The relationship between the promoter and the ticket buyer occurs since the agreement in the sale and purchase. But the buying and selling relationship does not always go as planned. This study aims to determine the legal protection mechanism and the form of responsibility of the promoter as a business actor for ticket buyers at the Kv Fest concert based on Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. This research uses normative juridical research methods with descriptive analysis research specifications. Data collection through literature study or library research on related laws and regulations by collecting secondary data. The data is described in the form of narrative text systematically. The data analysis method used is qualitative normative method. The results of this study indicate that the legal protection mechanism for ticket buyers in organizing music concerts is in the form of internal and external protection. However, in this case the Consumer Protection Law against concert ticket buyers as consumers in organizing music concerts has not been able to fully provide protection. The form of responsibility carried out by business actors is contractual liability, namely civil responsibility on the basis of agreements or contracts from business actors, both goods and services, for losses suffered by consumers. Abstrak, Musik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai prospek usaha di bidang hiburan melalui suatu pertunjukan atau konser musik, yang diadakan di berbagai tempat/kota karena melihat adanya sebuah peluang bisnis yang menjanjikan dan memberikan keuntungan yang sangat besar. Dalam kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak yaitu promotor sebagai pelaku usaha dan pembeli tiket konser sebagai konsumen. Hubungan antara promotor dan pembeli tiket terjadi sejak adanya kesepakatan dalam jual-beli. Tetapi dalam hubungan jual beli tidak selalu berjalan seperti yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab dari promotor sebagai pelaku usaha terhadap pembeli tiket dalam konser Kv Fest berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode peneltian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau library research terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cara mengumpulkan data sekunder. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi pembeli tiket dalam penyelenggaraan konser musik berupa perlindungan internal dan eksternal. Namun, dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen terhadap pembeli tiket konser sebagai konsumen dalam penyelenggaraan konser musik belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu tanggung jawab contractual liability atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen.
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Produk Online Shop Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ghinna Annissa Salma; Neni Sri Imaniyati; Makmur
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4973

Abstract

Abstract. The ease of accessing everything via the internet is often misused by irresponsible parties for personal gain. As happened in the use of photographic works without permission, especially in online shop products that cause harm to the creator. This study aims to determine legal protection against the use of online shop product photography works without permission and to find out legal sanctions for perpetrators of copyright infringement of online shop product photography works in terms of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The research data was collected by means of a literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. The results of this study are that preventive legal protection given before a violation occurs is in the form of automatic protection for photographic works for 50 years since it was first announced in accordance with Article 59 paragraph (1). Repressive protection is carried out after a violation occurs through the Commercial Court, Alternative Dispute Resolution and Arbitration. Legal sanctions for perpetrators of copyright infringement of online shop product photography works, namely in the form of civil and criminal legal sanctions. In civil terms, the act of using photographic works without permission has fulfilled the elements of an unlawful act, the offender can be given sanctions according to Article 96 paragraph (1) UUHC. Criminally, the creator of a photographic work can file a complaint based on Article 113 paragraph (3) UUHC because the procedure for claiming copyright is a complaint offense. Abstrak. Kemudahan untuk mengakses segala sesuatu melalui internet sering kali disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seperti yang terjadi dalam penggunaan karya fotografi tanpa izin khususnya pada produk online shop yang menimbulkan kerugian bagi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penggunaan karya fotografi produk online shop tanpa izin dan untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta karya fotografi produk online shop ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum preventif yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran berupa perlindungan secara otomatis terhadap karya fotografi selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan sesuai dengan Pasal 59 ayat (1). Perlindungan represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui Pengadilan Niaga, Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Arbitrase. Sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta karya fotografi produk online shop yaitu berupa sanksi hukum secara perdata dan pidana. Secara perdata, perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa izin telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, pelaku pelanggaran dapat diberikan sanksi sesuai Pasal 96 ayat (1) UUHC. Secara pidana, pencipta karya fotografi dapat mengajukan pengaduan dengan berlandasakan pada Pasal 113 ayat (3) UUHC karena tata cara gugatan dalam hak cipta merupakan delik aduan.
Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Terhadap Insiden Kecelakaan Kapal Laut yang Menimbulkan Kerugian bagi Konsumen Dikatkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Nandiny Pratiwi Ariandi; Neni Sri Imaniyati; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5006

Abstract

Abstract. Tracing the diversity of community tourism currently in Indonesia, there are many entertainment alternatives that can be enjoyed by the wider community. One of them is marine tourism. However, accountability for security and safety guarantees owned by managers in the practice of operating marine tourism transport services is still minimal and sometimes responsibility is released due to the lack of awareness by business actors about safety for consumers who use the services of the vehicle itself. The purpose of this study is to analyze the legal responsibility of business actors for incidents of ship accidents that cause harm to consumers who use marine tourism ship transportation services in terms of UUPK in conjunction with the Tourism Law and analyze legal remedies for enforcing consumer rights against incidents of ship accidents. sea ​​based on UUPK In this research, the method used is normatively normative because it uses primary data as the main source, while the research specifications are descriptive analytical by describing the implementation and problems surrounding legal responsibility for victims of marine tourism ship transport services in Tanjung Kelayang. The research phase was carried out by means of literature and data analysis. The results of the study can be concluded that the implementation of the form of legal protection as it should be regulated in Article 7-8 UUPK for consumers who use marine tourism ship transport services has not been carried out which is due to unlawful acts committed by marine tourism ship transport services that have not been carried out optimally as already regulated in Article 19 UUPK. Namely only providing health care at the hospital and the defendant has been criminally convicted. Abstrak. Menelusuri beraneka ragamnya wisata masyarakat saat ini di indonesia banyak alternatif hiburan yang bisa dinikmati masyarakat luas. Salah satunya pariwisata bahari. Namun pertanggungiawaban atas jaminan keamanan dan keselamatan yang dimiliki pengelola dalam praktik pengoperasian jasa angkut wisata bahari itu sendiri masih minim dan yang kadang kala lepas tanggung jawab dengan faktor kurangnya kesadaran oleh pihak pelaku usaha akan keamanan bagi konsumen pengguna jasa dari wahana itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pihak pelaku usaha terhadap insiden kecelakaan kapal laut yang menimbulkan kerugian bagi konsumen pengguna jasa angkut kapal wisata bahari ditinjau dari UUPK jo Undang-Undang Kepariwisataan dan menganalisis upaya hukum terhadap penegakkan hak-hak konsumen terhadap insiden kecelakaan kapal laut berdasarkan UUPK Pada penelitian in metode yang digunakan vaitu secara vuridis normatif karena menggunakan data primer sebagai sumber utama sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar pertanggumgjawaban hukum terhadap korban pengguna jasa angkut kapal wisata bahari di Tanjung Kelayang. Tahap penelitian dilakukan dengan cara kepustakaan, dan analisis data. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi bentuk perlindungan hukum yang sebagaimana seharusya diatur dalam Pasal 7-8 UUPK terhadap konsumen pengguna jasa angkut kapal wisata bahari belum terlaksana yang mana akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak jasa angkut kapal wisata bahari belum dilakukan dengan optimal sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 19 UUPK. Yaitu hanya memberikan perawatan kesehatan di rumah sakit dan terdakwa telah dihukum secara pidana.
Tanggung Jawab Hukum Pemilik Platform Kepada Pencipta Lagu yang Menyiarkan Cover Version Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Juncto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Shendya Rizky Sephiany; Neni Sri Imaniyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5081

Abstract

Abstract. Song is a copyright object that is protected in Law Number 28 of 2014. Seeing the development of very sophisticated technology can make it easier for someone to listen to songs/music in an application, for example YouTube. Problems regarding irregularities in the use of copyright, especially song copyrights on internet sites such as YouTube where the violation is like commercializing a cover version again without the creator's permission and what is YouTube's responsibility regarding this copyright infringement. The purpose of this writing is to analyze legal protection regarding song copyrights and examine how YouTube is responsible as a platform in the event of a violation regarding copyrighted songs. The method used is a normative legal research method in which the law examines norms, concepts, principles, doctrines and to find out legal sanctions when copyright infringement occurs. The results of this study indicate that if a violation occurs, such as commercializing a cover version of a song without the permission of the creator or copyright owner, sanctions will be imposed in the form of imprisonment and/or fines in accordance with applicable regulations and blocking or deactivation of. This study uses a normative juridical research method by examining secondary data in the field of law relating to matters that become problems in this research using descriptive analysis research. The data collection method or technique used is library research. Abstrak. Lagu merupakan suatu objek hak cipta yang dilindungi dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014,Melihat perkembangan teknologi yang sangat canggih dapat memudahkan seseorang untuk medengarkan lagu/musik dalam sebuah aplikasi contohnya YouTube. Permasalahan mengenai penyimpangan dalam penggunaan hak cipta khususnya karya cipta lagu di situs internet seperti YouTube dimana pelanggarannya seperti menkomersialkan cover version lagi tanpa izin pencipta dan bagaimana tanggung jawab dari pihak YouTube terkait pelanggaran hak cipta tersebut. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis perlindungan hukum terkait hak karya cipta lagu serta mengkaji bagaimana tanggung jawab dari pihak YouTube yang notabene sebagai platform apabila terjadi pelanggaran terkait lagu yang berhak cipta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana hukum tersebut mengkaji berupa norma, konsep, asas, doktrin dan untuk mengetahui sanksi hukum ketika terjadinya pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa apabila terjadi pelanggaran seperti halnya menkomersilkan cover version lagu tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta maka akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pemblokiran atau penonaktifan dari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan.
Pengawasan Terhadap Kegiatan Penyiaran Film Oleh Penyelenggara Platform Ilegal Berdasarkan UU Hak Cipta dan UU ITE Syafa Puteri Ananda; Neni Sri Imaniyati N
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5092

Abstract

One of the negative factors in the development of information technology today is the many copyright violations that occur on various electronic media platforms, including illegal platforms, by broadcasting another person's copyright film or so-called piracy. Intent on commercializing the film without the permission of the creator and/or copyright holder. It is a copyright violation that can inflict enormous damage on the creator and/or copyright holder, both material and immaterial. In accordance with the problem, studies are needed to determine how the copyright and ite act regulates the handling of filming operations by the illegal organizers of platforms and how it is conducted that the supervision of film broadcaster activities by illegal platform organisations in Indonesia is connected to the copyright and bill of rights. The author used a method of analysis that was normatized juridical juridical and research based on the main legal material by measuring up to the theory and principles of law. The research specs used are analytical descriptive, which is to get a yuriy aspect of surveillance of the film being broadcast by an unlicensed platform. The data-collection technique used was literature studies. In this study, the author analyses data jutionally qualitative that is, by relating theories, current and changing legislation. Salah satu faktor negatif perkembangan teknologi informasi saat ini adalah banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di berbagai platform media elektronik, termasuk platform ilegal, dengan menyiarkan film hak cipta orang lain atau bisa disebut pembajakan film. Berniat mengkomersialkan film tersebut tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Ini merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta, baik secara material maupun immaterial. Sejalan dengan permasalahan tersebut, dibutuhkan penelitian untuk mengetahui bagaimana UU Hak Cipta dan UU ITE mengatur mengenai pengawasan terhadap kegiatan penyiaran film oleh penyelenggara platform ilegal serta bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyiaran film oleh penyelenggara platform ilegal di Indonesia dihubungkan dengan UU Hak Cipta dan UU ITE. penulis menggunakan metode analisis yaitu Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori dan asas-asas hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan gambaran aspek yuridis mengenai pengawasan terhadap film yang disiarkan oleh platform tidak berlisensi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara yuridis kualitatif yaitu dengan menghubungkan teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai sumber seperti buku dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan penyiaran hak cipta berupa film oleh penyelenggara platform ilegal tanpa izin pencipta di internet dalam praktiknya belum berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan pengawasan terhadap hak cipta tidak akan maksimal apabila tidak ada keselarasan antara tujuan pemerintah dengan kesadaran masyarakat dan penyelenggara platform tersebut.
Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Potret dari Tindakan Tracing Digital Tanpa Izin pada Cover Novel Fiksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Viony Yulia Putri; Neni Sri Imaniyati; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5113

Abstract

Abstract. The development of technology and information in the current digitalization era affects the existence of portraits in every life, especially in the business sector because portraits have selling points and portraits are easily accessible via websites or online platforms. The ease of accessing portraits can have a negative impact because they can be misused by irresponsible parties for commercial interests to gain personal gain which will result in losses for the portrait owner. As happened with the use of portraits taken from the Twitter platform without permission and then transformed into illustrations and used as novel covers. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has regulated copyright on portrait works and procedures for using portraits as well as procedures for translating works that are part of copyrighted works which are protected by law so that both the Author or the Copyright Holder and the works created for legal protection. This study uses normative juridical research methods, with research specifications using analytical descriptive, the type of data used is secondary data, data collection techniques use library research techniques, and data analysis techniques use qualitative juridical. Based on the results of this study, it is obtained that there is preventive legal protection that is provided before the occurrence of a violation, namely by registering the creation at the Directorate General of Intellectual Property and submitting a license agreement. Repressive legal protection which is carried out after the violation occurs through a lawsuit to the Commercial Court and the Arbitration Institution and Alternative Dispute Resolution. In addition, legal remedies that can be taken by creators or copyright holders can be in the form of civil legal remedies by filing compensation to the Commercial Court and criminally by filing through litigation or non-litigation. Abstrak. Perkembangan teknologi dan informasi era digitalisasi saat ini mempengaruhi keberadaan potret dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sektor bisnis karena potret memiliki nilai jual di dalamnya serta potret mudah diakses melalui situs web atau platform online. Adanya kemudahan mengakses potret dapat menimbulkan dampak negatif karena dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk kepentingan komersial demi meraup keuntungan pribadi yang akan menimbulkan kerugian bagi pemilik karya potret. Seperti yang terjadi pada penggunaan potret tanpa izin yang diambil dari platform twitter kemudian dialihwujudkan menjadi bentuk ilustrasi dan digunakan sebagai cover novel. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak cipta atas karya potret dan prosedur penggunaan potret serta prosedur dalam melakukan pengalihwujudan karya yang merupakan bagian dari karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang sehingga baik Pencipta atau Pemegang hak cipta dan karya yang diciptakan mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengambilan data menggunakan teknik studi kepustakaan, dan teknik analisis data mengunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh adanya perlindungan hukum preventif yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran yaitu dengan mendaftarkan hasil ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mengajukan perjanjian lisensi serta perlindungan hukum represif yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui gugatan ke Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta dapat berupa upaya hukum perdata dengan mengajukan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dan secara pidana dengan mengajukan pengaduan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Coklat Silverqueen Hasil Daur Ulang yang Dijual secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Reza Sri Astriyana; Neni Sri Imaniyati; Makmur
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5986

Abstract

Abstract. The development of internet technology in the current era certainly brings many changes in the social environment, especially in buying and selling that is done online. Buying and selling recycled silverqueen chocolate is of course much-loved by consumers, but in selling these products there are several problems that can harm consumers, including lack of information and incompatibility of information provided to consumers for the product. This study aims to find out how the legal protection of consumers who buy recycled silverqueen chocolate products and to find out how the sanctions are against business actors who sell recycled silverqueen chocolate products that are sold online based on Consumer Protection Law No. 8 of 1999 concerning Consumer protection.This research includes normative juridical research which is legal research using literature review in which the approach is taken by examining legal regulations relating to the object under study.The results of the analysis in this case show that consumer protection for recycled silverqueen chocolate is the fulfillment of the consumer's right to know correct, clear and honest information about purchasing the chocolate product. In addition, if consumers feel disadvantaged as a result of buying or consuming chocolate, consumers can ask for compensation from business actors, namely by returning money or replacing goods and/or services of similar or equivalent value, or health care and/or providing compensation in accordance with the provisions applicable laws and regulations in accordance with article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Abstrak. Perkembangan teknologi internet di era sekarang tentunya membawa banyak perubahan dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam jual beli yang dilakukan secara online. Jual beli coklat silverqueen yang di daur ulang ini tentunya banyak digemari oleh para konsumen, akan tetapi dalam penjulan produk tersebut terdapat beberapa masalah yang dapat merugikan konsumen antara lain yaitu kurangnya informasi serta ketidak sesuaian infromasi yang diberikan kepada konsumen terhadap produk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen yang membeli produk coklat silverqueen yang di daur ulang serta untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual produk coklat silverqueen hasil daur ulang yang dijual secara online berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini termasuk peneletian yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian hukum dengan menggunakan kajian pustaka yang dimana pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hasil analasis dalam kasus ini memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen terhadap coklat silverqueen yang didaur ulang yaitu adanya pemenuhan hak bagi konsumen untuk mengetahui informasi yang benar, jelas, dan jujur menegenai pembelian produk coklat tersebut. Selain itu apabila konsumen merasa dirugikan akibat membeli maupun mengonsumsi coklat tersebut maka konsumen dapat meminta konpensasi dari pelaku usaha yaitu dengan cara pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 19 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Implementasi Penilaian Persamaan pada Pokoknya atas Penggunaan Nama Merek Terdaftar dari Barang Sejenis Muhammad Reza Subhan; Neni Sri Imaniyati; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.6125

Abstract

Abstract. Intellectual Property (IP) is property rights originating from human intellectual abilities which are expressed in the form of creative creations through various fields, such as science, technology, art, literature, design, and so on. According to WIPO (The World Intellectual Property Organization) in general, Intellectual Property (IP) consists of two branches, namely Copyright and Industrial Property Rights. Researchers used normative juridical methods, namely research conducted only by studying data obtained through library materials and legal secondary data. This research specification is Descriptive-Analytical which is intended to provide an overview as well as an analysis regarding the implementation of provisions in regulations based on applicable legal provisions. Legal Recourse is an effort given by law to a person or legal entity for certain things, namely not in accordance with what he wants, does not fulfill a sense of justice. In Law Number 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications there are several stages in resolving disputes, namely civil and criminal. Author's analysis of the POMPOUS and POMPOUS cases777. Where the POMPOUS party can civilly file a lawsuit for trademark infringement to the Commercial Court and carry out alternative dispute resolution or arbitration. Then, criminally, POMPOUS can ask POMPOUS777 to carry out an investigation into his actions, namely examining alleged criminal acts in the field of marks with provisions for criminal sanctions. Abstrak. Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual manusia yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya. Menurut WIPO (The World Intellectual Property Organization) secara garis besar Kekayaan Intelektual (KI) terdiri atas dua cabang yaitu Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Industri. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan hanya dengan mempelajari data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder yang bersifat hukum. Spesifikasi Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Upaya Hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu yakni tidak sesuai dengan yang diinginkannya, tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ada beberapa tahapan dalam penyelesaian sengketa yakni secara perdata dan secara pidana.1. Analisis Penulis terhadap kasus POMPOUS dan POMPOUS777. Dimana pihak POMPOUS secara perdata bisa melakukan Gugatan atas Pelanggaran Merek Kepada Pengadilan Niaga dan melakukan alternatif Penyelesaian sengketa atau arbitrase. Kemudian Secara Pidana Pihak POMPOUS bisa memohonkan untuk dilakukan penyidikan kepada POMPOUS777 atas Perbuatan yang dilakukannya yakni memeriksa terhadap dugaan tindak pidana di bidang merek dengan ketentuan sanksi pidana.
The Notary's Responsibility for Unlawful Acts in Making Murabahah Contracts: Perspective of Islamic Law Mustofa Abdul Basir; Neni Sri Imaniyati; Erny Kencanawati
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v7i1.19677

Abstract

This study aims to analyse the arrangements regarding the responsibility of notaries for unlawful acts in making contracts and analyse the implementation of notary responsibilities for unlawful acts in making murabahah contracts based on the perspective of Islamic law. This research uses a normative juridical approach method that is descriptive-analytical with literature data collection techniques and with legal interpretation analysis techniques. Based on the results of the study, it was obtained that based on the perspective of Islamic law, everyone will be held accountable for the actions they do through the process of qada'i or diyani and are prohibited from doing acts that cause harm both intentionally and unintentionally so that the form of notary responsibility can be personal responsibility, moral responsibility, social responsibility of society, and responsibility to God. The implementation of the responsibility of a Notary who is proven to have committed an unlawful act is the responsibility of the position (fautes de services) which is based on errors or omissions. Notaries, as defendants or co-defendants who are proven to have committed unlawful acts are decided to submit to the judge's decision and the murabahah contract made before the Notary and its derivative contracts, are declared void. Keywords: Responsibility, Notary, Unlawful Acts, Deeds, Islamic Law
Pendampingan Wanita Penggerak Halal Untuk Eskalasi Pemahaman Ekosistem Halal di Lingkungan Majelis Taklim Kota Bandung Neni Sri Imaniyati; Diana Wiyanti; Panji Adam Agus Putra; Reni Trimelawati
Sewagati Vol 7 No 6 (2023)
Publisher : Pusat Publikasi ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j26139960.v7i6.732

Abstract

Aktivitas majelis taklim di Kota Bandung sangat signifikan. Peningkatan aktivitas majelis taklim salah satunya yakni dengan hadirnya Wanita Penggerak Halal. Masih minimnya pengetahuan serta literasi berkaitan dengan topik halal dan transaksi ekonomi dan bisnis syariah khususnya di lingkungan majelis taklim Kota Bandung menjadi salah satu tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Pengabdian yang dilakukan oleh Tim PKM Unisba ini adalah untuk meningkatkan pemahaman serta literasi mengenai urgensi konsumsi halal serta pemahaman mengenai kegiatan ekonomi dan bisnis syariah pada masyarakat khususnya berupa pendampingan kepada Wanita pegerak halal yang di dalamnya terdiri dari ibu-ibu majelis taklim di kota Bandung. Metode yang digunakan dalam PKM berupa pendampingan yaitu meliputi sosialisasi, workshop, pelatihan, praktek langsung, dan evaluasi. Dalam kegiatan ini dilakukan post-test terkait pemahaman dasar terkait halal dan ekonomi syariah, Temuan dalam pelaksanaan pendampingan ini adalah Masyarakat masih belum sepenuhnya memiliki pemahaman terkait makanan halal dan produk halal, serta minimnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kegiatan ini terdapat peningkatan pemahaman pada masyarakat khususnya ibu-ibu majelis taklim. Pengabdian ini berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait produk halal. Adapun saran dalam kegiatan PKM ini adalah perlu adanya literatis bagi majelis taklim di kota Bandung berkaitan dengan produk-produk halal serta kegiatan ekonomi berbasis syariah sehingga majelis-mejelis taklim dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Co-Authors Adinda Mutiara I Ahmad Faizal Adha Alamsyah, Indra Fajar Andinie Zanatine Anggra Yudha Ramadianto Anwar Hafidz Amrullah Arham Bima Amantana Arif Firmansyah Asep Hakim Zakiran Cecep Kusmana Dede Kania Dhody Ananta Rivandi W Dian Prihanto Diana Wiyanti Dikha Anugrah Dini Dewi Heniarti Eman Suparman Erny Kencanawati Fatma Az-zahra Fellisa Shafa Azzahra Felly Faradina Ghinna Annissa Salma Hanifah Purnamasari Hery Widijanto Hesti Dwi Astuti Husni Syawali Idhofi Fahrizal Intan Nurrachmi Jejen Hendar Juarsa, Eka Kamilah, Anita M Faiz Mufidi Makmur Makmur Mentari Nuralya Fahirattunisa Mochamad Arsya Nugraha Mohamad Donie Aulia Muhamad Firhan Fauzan Muhammad Azis Ramdhani Sobari Afiatin Muhammad Ilman Abidin Muhammad Reza Subhan Mustofa Abdul Basir Mustofa Abdul Basir Nandang Sambas Nandiny Pratiwi Ariandi Neni Ruhaeni Nugraha, Ivan Nurrohman Syarif, Nurrohman Panji Adam Agus Putra Pingkan Tirai Meyzha Sastrawinata Rachmat Januardi Tanjung Ratna Januarita Reni Trimelawati Reza Sri Astriyana Riefa Adzany Rimba Supriatna Rimba Supriatna Rimsyahtono Rimsyahtono Rimsyahtono Riska Andina Putri Rizal Wiranata Sandi Gunawan Sadda Shendya Rizky Sephiany Sri Pujiastoeti Sri Ratna Suminar Sundari, Rini Irianti Syafa Puteri Ananda Tarisya Ramadhania Putri Trimelawati, Reni Viony Yulia Putri WAHYUDI WEISHAGUNA WEISHAGUNA Yaumi Sidik Ginanjar Yoghi Arief Susanto Zeis Zultaqawa Zulhendrawan