Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.16
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Cahaya Mandalika Multicience INTELEKTIVA Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Community Health Provision Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Aksaqila International Humanities and Social Sciences [AIHSS] Journal Journal of Innovative and Creativity Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Jurnal Intelek Insan Cendikia International Journal of Technology and Education Research International Journal of Education, Vocational and Social Science Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Legislasi Indonesia Dynamics of Politics and Democracy
Parluhutan Sagala
Military Law College, Indonesia Defense University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Peran Intelijen Strategis Terhadap Potensi Bencana Sosial Berbasis Konflik Sara Di Indonesia Siahaan, Junior Ternama; Alexandra, Halomoan FS FS; Sagala, Parluhutan; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/civitas.v11i2.7759

Abstract

Bencana sosial berbasis konflik SARA semakin mengemuka di Indonesia, seiring meningkatnya polarisasi identitas, ketimpangan sosial, dan penyebaran kebencian di ruang digital. Meskipun kerangka hukum seperti UU No. 24 Tahun 2007 dan UU No. 7 Tahun 2012 telah mengatur penanggulangan bencana dan konflik sosial, upaya mitigasi masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi dengan sistem intelijen strategi yang adaptif terhadap dinamika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran strategi intelijen dalam mendeteksi dan mencegah potensi bencana sosial berbasis konflik SARA di Indonesia serta merumuskan strategi penguatan sistem peringatan dini berbasis analisis intelijen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah dan buku relevan yang dijelaskan secara induktif, dengan fokus pada makna sosial dan konteks konflik SARA dalam kerangka penanggulangan bencana sosial. Penelitian ini menemukan bahwa strategi intelijen mampu menggambarkan gejala awal konflik SARA melalui analisis kebencian, polarisasi identitas, dan mobilisasi massa. Namun efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan SDM, teknologi, serta lintas koordinasi lembaga. Kasus di Papua dan konflik pasca pemilu menunjukkan pentingnya integrasi teknologi dan partisipasi masyarakat dalam sistem deteksi dini. Penelitian ini menyoroti celah penting dalam kajian bencana sosial berbasis konflik SARA, khususnya terkait kekurangan kajian terhadap peran intelijen strategis dalam sistem mitigasi dini. Kontribusi utama penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas intelijen strategis, reformasi koordinasi kebijakan, dan pendekatan berbasis data dalam mencegah konflik sosial di masyarakat multikultural seperti Indonesia.Kata kunci: Bencana Sosial, Intelijen, SARA
Karakter Bangsa dan Tantangan Bela Negara di Era Google Veo 3 dalam Perspektif Damai dan Resolusi Konflik Siahaan, Junior Ternama; Alexandra, Halomoan FS; Sagala, Parluhutan
Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter Vol 8, No 3 (2025): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/pendekar.v8i3.33368

Abstract

Abstract: The advancement of generative visual technology, particularly Google Veo 3, has significant implications for national character and the challenges of national defense in the digital era. This technology enables the creation of realistic videos from simple text, which, on one hand, can be utilized for educational purposes, but on the other hand, opens opportunities for the dissemination of visual disinformation such as deepfakes. This study adopts a descriptive-analytical focus, employing a literature review with a thematic content analysis approach on relevant literature and case studies regarding the use of Google Veo 3, to examine its impact on social stability, democratic processes, and the values of Pancasila from the perspective of Peace and Conflict Resolution. The analysis reveals that this technology has the potential to serve as an instrument of conflict through the manipulation of public perception, identity politics, and the delegitimization of state institutions. However, other findings indicate that these risks can be mitigated through digital literacy, the strengthening of national ethics, and cross-sector collaboration. This study emphasizes that national defense in the digital era encompasses not only physical protection but also cognitive and ideological efforts to safeguard national identity amidst the escalating visual information warfare.Abstrak: Kemajuan teknologi generatif visual, khususnya Google Veo 3, memiliki implikasi signifikan terhadap karakter bangsa dan tantangan bela negara di era digital. Teknologi ini memungkinkan pembuatan video realistis dari teks sederhana, yang di satu sisi dapat dimanfaatkan untuk edukasi, namun di sisi lain membuka peluang penyebaran disinformasi visual seperti deepfake. Penelitian ini berfokus pada deskriptif analitik yang menggunakan studi Pustaka dengan pendekatan analisis isi tematik (thematic content analysis) terhadap literatur dan studi kasus terkait pemanfaatan Google Veo 3, untuk menelaah dampaknya terhadap stabilitas sosial, proses demokrasi, dan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Damai dan Resolusi Konflik. Hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi ini berpotensi menjadi instrumen konflik melalui manipulasi persepsi publik, politik identitas, dan delegitimasi institusi negara. Namun, temuan lain mengindikasikan bahwa risiko tersebut dapat ditekan melalui literasi digital, penguatan etika kebangsaan, dan kerja sama lintas sektor. Studi ini menegaskan bahwa bela negara di era digital tidak hanya mencakup pertahanan fisik, tetapi juga perjuangan kognitif dan ideologis dalam melindungi identitas nasional di tengah eskalasi perang informasi visual.
Legal analysis of civil law settlement in the perspective of criminal legal settlement (Case study of Military Court Decision I-05 Pontianak Number: 46K/PM.I-05/AD/IX/2021) Jaya, Indra; Sagala, Parluhutan; Ridho, M. Ali
Dynamics of Politics and Democracy Vol. 5 No. 1 (2025): August
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/dpd.v5i1.3503

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the interaction between civil law settlements and criminal law settlements in the Indonesian military justice system, focusing on the implications of Military Court Decision I-05 Pontianak Number 46K/PM. I-05/AD/IX/2021. This study explores the complexity of overlapping jurisdictions and their effects on the rights and obligations of the parties involved. Research Methodology: The research method used is a conceptual approach with a normative analysis of laws and regulations, relevant legal practices, and library research. The conceptual approach is intended to analyze legal materials so that the meaning contained in legal terms can be understood. Results: The findings show that criminal proceedings significantly influence civil dispute resolution, particularly in determining liability and shaping civil court decisions. Conversely, the outcomes of civil cases may also affect criminal proceedings when overlapping elements exist. This case study demonstrates how fraud rooted in debt relations blurs the boundaries between civil and criminal domains, creating legal uncertainty. Conclusions: There is a strong need for harmonization and coordination between civil and criminal legal systems to prevent overlapping jurisdictions and ensure fairness. Integrating compensation claims into criminal trials can provide more efficient and comprehensive justice. Limitations: This study is limited to a single military court decision, which may restrict generalization to other jurisdictions and legal contexts. Contribution: This research contributes to legal scholarship by clarifying the interaction between civil and criminal dispute resolution and offers practical recommendations for policymakers, military judges, and practitioners to strengthen legal certainty and justice in Indonesia’s dual legal system.
Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Suatu Sengketa Medis Daud, Komet Rama; Sagala, Parluhutan; Sutarno, Sutarno; Sutrisno, Sutrisno
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3660

Abstract

Rekam medis elektronik dalam sistem digital memiliki fungsi menyimpan, mengelola dan memfasilitasi akses informasi kesehatan pasien di tiap pelayanan kesehatan. Dukungan yang tidak memadai yang diberikan oleh rekam medis elektronik untuk memenuhi kebutuhan informasi, komunikasi dan koordinasi dokter berdampak pada peningkatan beban kognitif peningkatan peralihan tugas dan waktu dokumentasi yang mengakibatkan lebih banyak rekam medis yang tidak lengkap dan gangguan alur kerja, khususnya, komunikasi dan koordinasi di antara dokter. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggaraan rekam medis elektronik dan menganalisis kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam suatu sengketa medis. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian rekam medis elektronik merupakan alat bukti yang bukti yang sah secara hukum diperkuat oleh UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedudukan partner sistem adalah sebagai bentuk dari PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam menghindari suatu sengketa medis dalam membuat sistem rekam medik elektronik rumah sakit harus mempercayakan kepada orang atau lembaga yang kompeten membuat sistem rekam medik yang dapat diakses secara elektronik. Ketidaklengkapan dalam pengisian semua field dalam RME dapat dikarenakan faktor perilaku klinisi yang belum memahami kepentingan data pasien dan aspek hukum bahwa RME memiliki kekuatan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terjadi tuntutan kesalahan medis. Rekam medik elektronik bisa menjadi penyaji kebenaran data pasien yang baik, apabila didukung oleh kelengkapan dan konsistensi klinisi memasukkan informasi itu di dalam RME selama aktivitas pelayanan kesehatan sehari-hari.
Analisis Yuridis Peran Tenaga Kesehatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT Murlina, Astin; Sagala, Parluhutan; Makbul, Ahmad
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3745

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tenaga kesehatan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan di PT Yogyakarta terhadap kasus KDRT, kurun waktu 2019 sd 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam identifikasi, pelaporan, dan pemberian dukungan kepada korban KDRT. Temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran tenaga kesehatan dalam penegakan hukum KDRT.
Norma Disiplin Kedokteran dalam Membatasi Unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Dugaan Tindak Kealpaan Medis Mahayani, Brigita Mirna; Sagala, Parluhutan; Rokhmat, Rokhmat; Efrilla, Efrilla
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3832

Abstract

Belum ada satu pun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang bagaimana mengukur batas-batas apa yang termasuk malpraktik kedokteran dan apa yang tidak termasuk malpraktik kedokteran secara seragam. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) untuk mengkaji dan menganalisis batasan unsur perbuatan melawan hukum pada dugaan tindak kealpaan medis; (2) Untuk mengkaji dan menganalis kedudukan norma disiplin profesi kedokteran dalam membatasi dugaan tindak pidana kealpaan medis. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah studi dokumentasi dengan pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pembuktian batasan unsur perbuatan melawan hukum pada dugaan tindak kealpaan medis didasarkan atas dipenuhinya tidaknya unsur-unsur tindak pidana tersebut sangat tergantung dari jenis malpraktik yang dituduhkannya. Kedudukan norma disiplin profesi kedokteran dalam membatasi dugaan tindak pidana kealpaan medis dapat tercermin dari Putusan MKDKI sebagai alat bukti untuk pembuktian adanya kelalaian tindakan medik dalam hukum acara pidana dan ratio decidendi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014. Jika pelanggaran disiplin itu lebih dekat dengan bidang etik, karena menyangkut bidang moral dan pengembangan mental sehingga tidak langsung terkena bidang hukum. Namun untuk menyangkut bidang hukum, masih harus dilihat seberapa jauh dan seberapa berat sifat kelalaian itu. Jika memasuki ranah hukum pidana, maka harus ada kelalaian berat (culpa lata).
Analisis Hukum Ancaman Krisis Iklim Terhadap Pulau Kecil Terluar dan Implikasinya terhadap Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia Parluhutan Sagala; Muhammad Jamil; Ilman Hadi; Arief Fahmi Lubis
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2025): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v3i1.1779

Abstract

Climate change, especially the threat to the outermost small islands, has a significant impact on Indonesia's national resilience. The worsening climate crisis has the potential to threaten the survival of coastal communities, trigger tensions in border areas, and worsen the social and economic situation through mass migration. This study aims to analyze the threat of the climate crisis to the outermost small islands and its implications for Indonesia's national defense and security. The method used is a normative legal analysis with a statutory, conceptual, and case approach, with deductive reasoning. The findings show that Indonesia, as the largest archipelagic country, faces real threats due to climate change, such as rising sea levels that can submerge many outermost small islands. This threat has the potential to affect territorial sovereignty, economic stability, and food security, and can trigger social and international conflicts. This study also identifies the need for mitigation policies, including the New and Renewable Energy Bill, and the Climate Change Management Bill, to reduce greenhouse gas emissions and strengthen the country's resilience to the impacts of climate change.
Model of Interreligious Harmony Based on Local Wisdom as a Means of Conflict Prevention: a Case Study of The Peaceful and Culturally-Oriented Village Of Nglinggi, Klaten, Central Java Augustine, Helin Candra; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin; Sagala, Parluhutan
Aksaqila International Humanities and Social Sciences [AIHSS] Journal Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Aksaqila International Humanities and Social Sciences [AIHSS] Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to explore the model of interreligious harmony in Nglinggi Village, Klaten, Central Java, which is rooted in local wisdom, and to examine its role as a means of preventing social conflict. Nglinggi Village, known for its religious diversity, has earned recognition as a Culturally Peaceful Village due to the community’s various efforts to foster harmony. This research employs a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews with religious and community leaders, and documentation studies of interreligious harmony activities. The findings indicate that local cultural traditions such as gotong royong (mutual cooperation), sadranan (ancestral commemoration), and sharing practices during religious holidays play a crucial role in sustaining long-term harmony. Local wisdom in Nglinggi Village serves as an effective model for preventing social conflict in plural societies. This study is expected to contribute to the development of culturally based peacebuilding efforts in Indonesia.
HUKUMAN PIDANA TUTUPAN SEBAGAI SANKSI PIDANA UNTUK MASA KEADAAN BAHAYA/ DARURAT Parluhutan Sagala; Ilman Hadi; Arief Fahmi Lubis
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan adanya bentuk baru sanksi pidana yang ditambahkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada masa awal kemerdekaan dimana saat itu negara dalam keadaan bahaya dan terancam dari serangan dari luar. Sanksi pidana tutupan diberlakukan terhadap sipil maupun militer sebagai alternatif dari hukuman penjara. Hukuman pidana tutupan dalam sejarahnya hanya pernah dijatuhkan satu kali di masa pergerakan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, hukuman pidana ini masih diakui sampai hari ini bahkan tetap dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Jika meninjau kepada sejarahnya, jenis hukuman pidana ini dapat dijadikan yurisprudensi apabila terjadi kembali keadaan bahaya pada Republik Indonesia
The Expansion of Legal Application of Military Law on Legal Subjects that Equated with the Military Based on Republic of Indonesia Law Hadi, Ilman; Triadi, Irwan; Sagala, Parluhutan
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 4 No. 4 (2025): OCTOBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v4i4.1958

Abstract

A nation as an entity needs a way to maintain its existence as best as possible through its own capabilities through a national military formed to carry out national defense duties. Generally, the term "military" refers only to active and organic military personnel. Subsequently, a group of individuals legally equated with the military emerged. During President Soekarno's administration, Indonesia implemented compulsory military service to encourage greater public involvement in the armed forces. Currently, there are also other groups considered military, including student soldiers, titular military personnel, and citizens mobilized as reserve component troops. The increase and expansion of the number of individuals considered military has an impact on the application of military law, as they are included within the military legal system. The theory of legality is used to analyze this issue qualitatively. The Ministry of Defense is obligated to foster and develop military law in Indonesia, including all military legal entities. Without clear regulations on the application of military law, issues of military judicial jurisdiction over individuals legally equated with the military will arise.
Co-Authors Aditya Wicaksono Agustono Agustono Ahmad Jaeni Ahmad Jaeni Alexandra, Halomoan FS Alexandra, Halomoan FS FS Anna Erliyana Aref Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Augustine, Helin Candra Daud, Komet Rama Efrilla, Efrilla Erni Rianti Hardjoko Fatria, Dhara Syera Fikri, Humaidi Hadi, Ilman Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra Halomoan FS Alexandra Ilman Hadi Ilman Hadi Indra Jaya Indra Jaya IRMAN PUTRA Irman Putra Irwan Triadi Kristina, Khaterina Lianawati Lianawati M Adnan Madjid M. Ali Ridho Mahayani, Brigita Mirna Makbul, Ahmad Maulidina Kurniawati Muhammad Jamil Murlina, Astin Oka Pahala Ramadhan Oka Pahala Ramadhan Prasetyo, Andean Kukuh Pujo Widodo Pujo Widodo, Pujo Rachmat Setiawibawa Rajagukguk, James Bernando Ridho, M. Ali Rokhmat, Rokhmat Sarumaha, Alpius Siahaan, Junior Ternama Situmorang, May Laura Thecci Suhadi Suhadi Suswantoro, Tri Agus Sutarno Sutarno Sutrisno, Sutrisno Tetty Melina Lubis Tetty Melina Lubis Tiarsen Buaton Triadi, Irwan Uksan, Arifuddin Yogi Nugroho