Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.975
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Cahaya Mandalika Multicience INTELEKTIVA Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Community Health Provision Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Aksaqila International Humanities and Social Sciences [AIHSS] Journal Journal of Innovative and Creativity Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Jurnal Intelek Insan Cendikia International Journal of Technology and Education Research International Journal of Education, Vocational and Social Science Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Legislasi Indonesia Dynamics of Politics and Democracy
Parluhutan Sagala
Military Law College, Indonesia Defense University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Legal analysis of civil law settlement in the perspective of criminal legal settlement (Case study of Military Court Decision I-05 Pontianak Number: 46K/PM.I-05/AD/IX/2021) Jaya, Indra; Sagala, Parluhutan; Ridho, M. Ali
Dynamics of Politics and Democracy Vol. 5 No. 1 (2025): August
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/dpd.v5i1.3503

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the interaction between civil law settlements and criminal law settlements in the Indonesian military justice system, focusing on the implications of Military Court Decision I-05 Pontianak Number 46K/PM. I-05/AD/IX/2021. This study explores the complexity of overlapping jurisdictions and their effects on the rights and obligations of the parties involved. Research Methodology: The research method used is a conceptual approach with a normative analysis of laws and regulations, relevant legal practices, and library research. The conceptual approach is intended to analyze legal materials so that the meaning contained in legal terms can be understood. Results: The findings show that criminal proceedings significantly influence civil dispute resolution, particularly in determining liability and shaping civil court decisions. Conversely, the outcomes of civil cases may also affect criminal proceedings when overlapping elements exist. This case study demonstrates how fraud rooted in debt relations blurs the boundaries between civil and criminal domains, creating legal uncertainty. Conclusions: There is a strong need for harmonization and coordination between civil and criminal legal systems to prevent overlapping jurisdictions and ensure fairness. Integrating compensation claims into criminal trials can provide more efficient and comprehensive justice. Limitations: This study is limited to a single military court decision, which may restrict generalization to other jurisdictions and legal contexts. Contribution: This research contributes to legal scholarship by clarifying the interaction between civil and criminal dispute resolution and offers practical recommendations for policymakers, military judges, and practitioners to strengthen legal certainty and justice in Indonesia’s dual legal system.
Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Suatu Sengketa Medis Daud, Komet Rama; Sagala, Parluhutan; Sutarno, Sutarno; Sutrisno, Sutrisno
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3660

Abstract

Rekam medis elektronik dalam sistem digital memiliki fungsi menyimpan, mengelola dan memfasilitasi akses informasi kesehatan pasien di tiap pelayanan kesehatan. Dukungan yang tidak memadai yang diberikan oleh rekam medis elektronik untuk memenuhi kebutuhan informasi, komunikasi dan koordinasi dokter berdampak pada peningkatan beban kognitif peningkatan peralihan tugas dan waktu dokumentasi yang mengakibatkan lebih banyak rekam medis yang tidak lengkap dan gangguan alur kerja, khususnya, komunikasi dan koordinasi di antara dokter. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggaraan rekam medis elektronik dan menganalisis kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam suatu sengketa medis. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian rekam medis elektronik merupakan alat bukti yang bukti yang sah secara hukum diperkuat oleh UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedudukan partner sistem adalah sebagai bentuk dari PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam menghindari suatu sengketa medis dalam membuat sistem rekam medik elektronik rumah sakit harus mempercayakan kepada orang atau lembaga yang kompeten membuat sistem rekam medik yang dapat diakses secara elektronik. Ketidaklengkapan dalam pengisian semua field dalam RME dapat dikarenakan faktor perilaku klinisi yang belum memahami kepentingan data pasien dan aspek hukum bahwa RME memiliki kekuatan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terjadi tuntutan kesalahan medis. Rekam medik elektronik bisa menjadi penyaji kebenaran data pasien yang baik, apabila didukung oleh kelengkapan dan konsistensi klinisi memasukkan informasi itu di dalam RME selama aktivitas pelayanan kesehatan sehari-hari.
Analisis Yuridis Peran Tenaga Kesehatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT Murlina, Astin; Sagala, Parluhutan; Makbul, Ahmad
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3745

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tenaga kesehatan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan di PT Yogyakarta terhadap kasus KDRT, kurun waktu 2019 sd 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam identifikasi, pelaporan, dan pemberian dukungan kepada korban KDRT. Temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran tenaga kesehatan dalam penegakan hukum KDRT.
Norma Disiplin Kedokteran dalam Membatasi Unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Dugaan Tindak Kealpaan Medis Mahayani, Brigita Mirna; Sagala, Parluhutan; Rokhmat, Rokhmat; Efrilla, Efrilla
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3832

Abstract

Belum ada satu pun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang bagaimana mengukur batas-batas apa yang termasuk malpraktik kedokteran dan apa yang tidak termasuk malpraktik kedokteran secara seragam. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) untuk mengkaji dan menganalisis batasan unsur perbuatan melawan hukum pada dugaan tindak kealpaan medis; (2) Untuk mengkaji dan menganalis kedudukan norma disiplin profesi kedokteran dalam membatasi dugaan tindak pidana kealpaan medis. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah studi dokumentasi dengan pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pembuktian batasan unsur perbuatan melawan hukum pada dugaan tindak kealpaan medis didasarkan atas dipenuhinya tidaknya unsur-unsur tindak pidana tersebut sangat tergantung dari jenis malpraktik yang dituduhkannya. Kedudukan norma disiplin profesi kedokteran dalam membatasi dugaan tindak pidana kealpaan medis dapat tercermin dari Putusan MKDKI sebagai alat bukti untuk pembuktian adanya kelalaian tindakan medik dalam hukum acara pidana dan ratio decidendi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014. Jika pelanggaran disiplin itu lebih dekat dengan bidang etik, karena menyangkut bidang moral dan pengembangan mental sehingga tidak langsung terkena bidang hukum. Namun untuk menyangkut bidang hukum, masih harus dilihat seberapa jauh dan seberapa berat sifat kelalaian itu. Jika memasuki ranah hukum pidana, maka harus ada kelalaian berat (culpa lata).
Analisis Hukum Ancaman Krisis Iklim Terhadap Pulau Kecil Terluar dan Implikasinya terhadap Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia Parluhutan Sagala; Muhammad Jamil; Ilman Hadi; Arief Fahmi Lubis
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2025): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v3i1.1779

Abstract

Climate change, especially the threat to the outermost small islands, has a significant impact on Indonesia's national resilience. The worsening climate crisis has the potential to threaten the survival of coastal communities, trigger tensions in border areas, and worsen the social and economic situation through mass migration. This study aims to analyze the threat of the climate crisis to the outermost small islands and its implications for Indonesia's national defense and security. The method used is a normative legal analysis with a statutory, conceptual, and case approach, with deductive reasoning. The findings show that Indonesia, as the largest archipelagic country, faces real threats due to climate change, such as rising sea levels that can submerge many outermost small islands. This threat has the potential to affect territorial sovereignty, economic stability, and food security, and can trigger social and international conflicts. This study also identifies the need for mitigation policies, including the New and Renewable Energy Bill, and the Climate Change Management Bill, to reduce greenhouse gas emissions and strengthen the country's resilience to the impacts of climate change.
Model of Interreligious Harmony Based on Local Wisdom as a Means of Conflict Prevention: a Case Study of The Peaceful and Culturally-Oriented Village Of Nglinggi, Klaten, Central Java Augustine, Helin Candra; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin; Sagala, Parluhutan
Aksaqila International Humanities and Social Sciences [AIHSS] Journal Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Aksaqila International Humanities and Social Sciences [AIHSS] Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to explore the model of interreligious harmony in Nglinggi Village, Klaten, Central Java, which is rooted in local wisdom, and to examine its role as a means of preventing social conflict. Nglinggi Village, known for its religious diversity, has earned recognition as a Culturally Peaceful Village due to the community’s various efforts to foster harmony. This research employs a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews with religious and community leaders, and documentation studies of interreligious harmony activities. The findings indicate that local cultural traditions such as gotong royong (mutual cooperation), sadranan (ancestral commemoration), and sharing practices during religious holidays play a crucial role in sustaining long-term harmony. Local wisdom in Nglinggi Village serves as an effective model for preventing social conflict in plural societies. This study is expected to contribute to the development of culturally based peacebuilding efforts in Indonesia.
HUKUMAN PIDANA TUTUPAN SEBAGAI SANKSI PIDANA UNTUK MASA KEADAAN BAHAYA/ DARURAT Parluhutan Sagala; Ilman Hadi; Arief Fahmi Lubis
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan adanya bentuk baru sanksi pidana yang ditambahkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada masa awal kemerdekaan dimana saat itu negara dalam keadaan bahaya dan terancam dari serangan dari luar. Sanksi pidana tutupan diberlakukan terhadap sipil maupun militer sebagai alternatif dari hukuman penjara. Hukuman pidana tutupan dalam sejarahnya hanya pernah dijatuhkan satu kali di masa pergerakan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, hukuman pidana ini masih diakui sampai hari ini bahkan tetap dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Jika meninjau kepada sejarahnya, jenis hukuman pidana ini dapat dijadikan yurisprudensi apabila terjadi kembali keadaan bahaya pada Republik Indonesia
An Analysis of Medical Dispute Resolution in Cases Of Medical Personnel Negligence From an Administrative Law Perspective Sagala Parluhutan; Erni Rianti Hardjoko; Lianawati Lianawati; Maulidina Kurniawati; Ahmad Jaeni; Arief Fahmi Lubis
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5896

Abstract

Hospital service standards are closely linked to a hospital’s ability to provide healthcare services following its qualifications. This study aims to demonstrate how declining public trust in doctors has led to rising lawsuits, often associated with perceived failures in medical treatment. This qualitative research employs a descriptive approach to systematically and factually collect data promptly based on the conditions during the study. The findings indicate that doctors who commit medical negligence can be held legally accountable through both professional and non-professional institutions. Furthermore, non-professional dispute resolution can occur outside the court (non-litigation) or within the court system (litigation).
The Role of Customary Law in Natural Resource Management in Rural Areas for National Defence and The Preservation of National Sovereignty Irman Putra; Parluhutan Sagala; Ahmad Jaeni; Aref Fahmi Lubis
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5929

Abstract

This study explores customary law’s role in managing natural resources in rural areas of Indonesia, focusing on its contribution to national defence and the preservation of national sovereignty. Adopting a qualitative approach based on a literature review, this research examines the interactions between customary law, state law, and local practices within the resource management framework. The findings reveal that customary law remains a vital institution in regulating access to and utilization of natural resources despite the challenges posed by modern development policies and globalization. The study identifies various adaptive mechanisms within customary law that allow it to evolve in response to socio-ecological changes, thus supporting sustainable resource management. Furthermore, the research highlights the importance of incorporating customary law into formal policy frameworks to enhance the effectiveness of natural resource management at local and national levels.
Paradox of Justice in Baduy’s Customary Law: Bridging Tradition, Human Rights, and Modernization in the Context of Indonesian Legal Pluralism Tetty Melina Lubis; Parluhutan Sagala; Arief Fahmi Lubis; Oka Pahala Ramadhan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6310

Abstract

This study examines the paradox of justice that emerges when Baduy’s customary law interacts with universal concepts of justice and human rights. It explores how the Baduy community’s notion of justice—rooted in the principle of “pikukuh” and focused on maintaining cosmic balance—often clashes with modern interpretations of justice and individual rights. By analyzing Baduy’s legal practices in depth, the study identifies key challenges in reconciling customary law with Indonesia’s national legal system. It also considers how this paradox affects efforts to preserve Baduy’s cultural identity amid growing pressures from modernization. In conclusion, the study underscores the need to understand the complex interplay between customary law, human rights, and national development within Indonesia’s legal pluralism framework
Co-Authors Aditya Wicaksono Agustono Agustono Ahmad Jaeni Ahmad Jaeni Alexandra, Halomoan FS FS Alpius Sarumaha Andean Kukuh Prasetyo Aref Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Augustine, Helin Candra Daud, Komet Rama Dhara Syera Fatria Dhara Syera Fatria Efrilla, Efrilla Erni Rianti Hardjoko Fikri, Humaidi Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra Halomoan FS Alexandra Ilman Hadi Ilman Hadi Ilman Hadi Indra Jaya Indra Jaya Irwan Triadi Irwan Triadi Kristina, Khaterina Lianawati Lianawati M Adnan Madjid M. Ali Ridho Mahayani, Brigita Mirna Makbul, Ahmad Maulidina Kurniawati Muhammad Jamil Murlina, Astin Oka Pahala Ramadhan Oka Pahala Ramadhan Pujo Widodo Pujo Widodo Putra, Irman Rachmat Setiawibawa Rajagukguk, James Bernando Ridho, M. Ali Rokhmat, Rokhmat Siahaan, Junior Ternama Situmorang, May Laura Thecci Suhadi Suhadi Sutarno Sutarno Sutrisno, Sutrisno Tetty Melina Lubis Tri Agus Suswantoro Triadi, Irwan Uksan, Arifuddin Yogi Nugroho