Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.467
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology
Batu, Dewi Pika Lumban
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Jenis Sabu-Sabu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Simbolon, Boy Dippu Tua; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Batu, Dewi Pika Lumban; Husib, Muhammad Habib; Syahputra, Bayu Ardian; Salsabila, Tengku; Manalu, Vivin Silvia Boang; Perangin-Angin, Zoan Gaharu
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap sabu-sabu di Indonesia menunjukkan bahwa tindak pidana ini masih menjadi ancaman serius bagi ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan menekan angka peredaran narkotika di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku peredaran gelap sabu-sabu pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, namun dalam praktiknya masih ditemukan disparitas dalam penjatuhan hukuman yang disebabkan oleh perbedaan pertimbangan hakim, pembuktian, dan tingkat keterlibatan pelaku.
Analisis Dampak Pajak Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Stepani, Gabriella; Hartika, Dewi; Balqis, Salsabila; Batu, Dewi Pika Lumban
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran pajak daerah dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Pajak daerah, khususnya, memainkan peran penting dalam meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan operasional dan pembangunan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Faktor-faktor seperti pemahaman wajib pajak, pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempengaruhi dampak pajak daerah. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Tindakan Kekerasan Dalam Sistem Hukum di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 899/pid.Sus/2023.Pn Medan Puspita, Della; Saragih, Rinnauli; Rahmawati, Sellia; Haykal Parapat, Tegar Alif; Gabriel Siahaan, Parlaungan; Batu, Dewi Pika Lumban
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 10 No 2 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v10i2.7210

Abstract

Violence is becoming more common as society, technology, and human individualism develop. In this study, acts of violence against people or objects together in public occurred one day, Sunday, February 19, 2023, at approximately 02.15 WIB. carrying out a brawl on the Titi Besi Bridge (Bridge 39), which is on Jalan Yong Panah Hijau, Environment V, Labuhan Deli Village. Based on this case, the problem that the author wants to study is: what are the stages in the process of criminal acts of violence against people or property in the Medan District Court based on the procedural law in Decision Number 899/Pid.Sus/2023/Pn Mdn, and what is the decision of the Council? The judge is in accordance with the laws that regulate acts of violence, one of which is Article 170 Paragraph 1. In this research, the method used is qualitative, namely juridical-normative, which means that this legal research only uses secondary data or related library materials, and the data collection technique used is examining the results of Decision Number/899.Pid.Sus/2023/Pn Mdn and also related books and journals. The aim is to obtain an in-depth understanding and theoretical basis regarding the problem being researched. In the verdict of the crime of violence against the defendant Muhammad Saidi Amri Number (899.Pid.Sus/2023/Pn Mdn), he was proven to have violated Article 170 Paragraph (1) and received a prison sentence of 2 years in prison, including a period of detention and arrest. So it is not in accordance with Article 170 Paragraph (1), which states that if someone commits a criminal act of violence openly in public, he will be sentenced to 5 years and 6 months.
PERAN BUKTI DAN PROSES PERADILAN DALAM KASUS NARKOTIKA: STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1350/PID. SUS/2024/PN LBP Hasibuan, Rahma Yani; Tobing, Dian Uli Anatasia Lumban; N., Satya Nofryanti; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Batu, Dewi Pika Lumban
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.35986

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bukti dan proses peradilan dalam kasus narkotika melalui studi kasus Putusan No. 1350/Pid.Sus/2024/PN Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Kasus ini melibatkan dua terdakwa yang didakwa melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, dan menyediakan narkotika golongan I. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung di persidangan, serta data sekunder diperoleh dari dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti fisik berupa narkotika dan keterangan saksi menjadi dasar utama dalam proses pembuktian, sementara proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip due process of law, menjamin hak-hak terdakwa. Hakim mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan yang diajukan sebelum menjatuhkan pidana penjara enam tahun dan denda Rp 800.000.000. Putusan ini memperkuat pentingnya pembuktian yang kuat dalam kasus narkotika dan menekankan perlunya proses peradilan yang transparan dan adil. Selain itu, penelitian ini menyoroti dampak sosial dan implikasi hukum dari putusan tersebut, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan penguatan kebijakan terkait penanganan narkotika.
KEDUDUKAN ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN STUDI KASUS NARKOTIKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NO.793/PID.SUS/2024/PN LBP Sihombing, Ade Fitri; Pasaribu, Anjelina; Tobing, Dies L.; Butar, Ikhsanul Fadly Butar-; l Siahaan, Parlaungan Gabrie; Batu, Dewi Pika Lumban
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.36149

Abstract

Narkotika adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan negara. Itu tidak hanya merusak kesehatan individu, tidak hanya membahayakan individu yang mengonsumsinya, dan mengamcam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dan bagaimana kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kekuatan alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan bersifat bebas. Kepada hakimlah diserahkan untuk menentukan kekuatan dari alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan keyakinannya. 2. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian apabila diberikan di atas sumpah tentang penilaian atau Kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
Analisis Yuridis Atas Sidang Pertama Kasus Pembakaran Dengan Unsur Kesengajaan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Pandiangan, Tawarika M; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Batu, Dewi Pika Lumban; Manik, Vinolya Lidevia Br; Aritonang, Adelina M; Purba, Herlide; Sihite, Samuel
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7285

Abstract

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap pelaksanaan sidang pertama dalam kasus tindak pidana pembakaran dengan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa Yohanes Fery Susanto di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris melalui teknik observasi langsung terhadap jalannya persidangan. Fokus utama adalah menilai kesesuaian proses awal persidangan, khususnya pada tahap pembacaan dakwaan, klarifikasi identitas terdakwa, serta penerapan asas-asas dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Selain itu, analisis dilakukan dengan menggunakan teori pembuktian, teori pemidanaan, dan teori negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sidang berlangsung tertib dan terdakwa bersikap kooperatif, proses pembuktian belum sepenuhnya berjalan karena belum hadirnya saksi. Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran alat bukti lain guna memenuhi syarat minimal pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini juga menegaskan bahwa prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 harus terwujud dalam setiap tahapan persidangan.
Efektivitas Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan atas Perkara Kekerasan dalam Lingkup Kekeluargaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) Pratama, Raja Songkup; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Batu, Dewi Pika Lumban; Lubis, Yuli Indriani; Siburian, Pebryna Riosa; Siregar, Rahmi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7239

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of judges’ considerations in delivering verdicts in cases of domestic violence, using a case study of decision number 1076/Pid.B/2025/PN Lbp at the Lubuk Pakam District Court. This research employs a qualitative descriptive method with a case study approach through direct courtroom observation, documentation, and literature review. The findings reveal that the judge’s considerations encompassed juridical, sociological, and psychological aspects in a balanced manner. The judgment was based not only on legal evidence but also on the social context of the family relationship between the defendant and the victim. The four-month imprisonment sentence demonstrates an attempt to balance legal certainty, substantive justice, and humanity. This study emphasizes the importance of judges’ sensitivity to social dimensions in family violence cases so that verdicts serve not only as punitive measures but also as restorative and educational acts of justice.
Co-Authors Agustina, Gaby Alti Laksana Simaremare Ambarita, Yanti Andini, Salwa Aritonang, Adelina M Armanda, Tri Bayu Ayu, Fanny Mustika Balqis, Salsabila Butar, Ikhsanul Fadly Butar- Damanik, Sheshilia Fauzi, Muhammad Iraqi Firman, Al Gabriel Siahaan, Parlaungan Hartika Dewi Hasibuan, Mantasia Hasibuan, Nur Hidayah Hasibuan, Rahma Yani Haykal Parapat, Tegar Alif Husib, Muhammad Habib Hutabarat, Monica Kudadiri, Agnes Jessi l Siahaan, Parlaungan Gabrie Lubis, Yuli Indriani Lumbansiantar, Roselli Anjelina Mahulae, Tri Santa Manalu, Vivin Silvia Boang Manik, Vinolya Lidevia Br Manurung, Yunita Tri Carnova N., Satya Nofryanti Ningsih, Putri Widia Pandiangan, Tawarika M Pasaribu, Anjelina Perangin-Angin, Zoan Gaharu Philia, Ivana Theo Pratama, Raja Songkup Purba, Desriani Ronay Purba, Elisabeth Purba, Friska Lorentina Purba, Herlide Puspita, Della Putri Handayani Rahmawati, Sellia Rumapea, Lidia Salsabila, Tengku Saragih, Rinnauli Sebayang, Rizkita Sembiring, Gelora Rehliasta Siahaan, Parlaungan Gabriel Siahaan, Ruth Yessika Siallagan, Abigael Siburian, Pebryna Riosa Sihite, Samuel Sihombing, Ade Fitri Silaban, Florensia Simanjuntak, Agatha Sofia Simbolon, Boy Dippu Tua Simbolon, Putri Amelia Sinaga, Reylan Silverius Sintania, Laras Sati Siregar, Rahmi Stepani, Gabriella Syahputra, Bayu Ardian Tobing, Dian Uli Anatasia Lumban Tobing, Dies L.