Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.613
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Sains Indonesia Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA)
Mahipal
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari’ah Chandra Bismo Saputra; Maulidina Fikal Nugraha; Javier Nixon Oktorifa Ramadhan; Muhammad Farhan Ardabilly; Geofandy Laksono jati; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.981

Abstract

Distribusi warisan dalam hukum Islam secara normatif menetapkan perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan, yang secara umum memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki. Ketentuan ini kerap menimbulkan pertanyaan terkait keadilan, khususnya dalam konteks sosial dan ekonomi modern yang menjunjung kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi warisan berdasarkan gender dalam hukum Islam melalui pendekatan keadilan sosial dan ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan terhadap pemikiran para ulama serta teori-teori keadilan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan warisan dalam Islam tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dilihat secara komprehensif dalam kerangka tanggung jawab ekonomi, struktur keluarga, dan prinsip keadilan distributif. Dalam kerangka ekonomi syariah, distribusi tersebut mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, bukan semata-mata bentuk ketidaksetaraan. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum waris Islam bersifat kontekstual dan memiliki landasan filosofis yang mendalam. Penelitian ini merekomendasikan reinterpretasi normatif terhadap ayat waris dengan mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi masa kini, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar syariah
LEGALITAS DAN EFEKTIVITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH INDONESIA Rachma Ditia; Mia Sulistianti; Syadza Luthfiyyah; Kaila Ismail; Nisrina Luthfiah; Mahipal
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i8.12347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek legalitas dan efektivitas lembaga amil zakat (LAZ) dalam konteks sistem ekonomi syariah di Indonesia. LAZ berperan sebagai institusi yang bertugas mengelola penghimpunan dan pendistribusian dana zakat kepada penerima yang berhak (mustahik). Keberadaan LAZ telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur secara rinci mengenai dasar hukum, struktur kelembagaan, serta wewenangnya dalam pengelolaan zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai regulasi dan konsep hukum terkait, serta ditunjang oleh analisis pustaka dari berbagai sumber sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun secara hukum LAZ memiliki kedudukan yang jelas, efektivitas pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai faktor, di antaranya terbatasnya penggunaan teknologi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat melalui lembaga resmi, serta kurangnya integrasi antara LAZ dan lembaga keuangan syariah lainnya. Selain itu, penyaluran zakat yang masih cenderung bersifat konsumtif belum sepenuhnya mampu mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, pembaruan sistem, dan penguatan regulasi agar peran LAZ dapat berjalan secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional.
Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia Javier Nixon Oktorifa Ramadhan; Fadillah Amanda Ali; Mahipal
IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam Vol. 3 No. 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/ihsan.v3i2.1005

Abstract

Dharuriyyah atau kebutuhan pokok merupakan salah satu konteks dalam hukum islam yang merujuk pada dasar manusia yang harus dipenuhi agar kesejahteraan dan kelangsungan hidup tetap terjaga. tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum islam, terutama dalam penerapan hifdz an-nasl. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan sumber melalui hukum primer, baik yang berasal dari sumber agama islam maupun sumber hukum positif yang ada di Indonesia, serta dari jurnal dan makalah terdahulu yang terkait. Hasil penelitina ini mengungkapkan bahwa penerapan hifdz an-nasl ini dapat memberikan beberapa dampak positif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia, salah satunya  adalah peningkatan moralitas dan sosial masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa terdapat beberapa orang yang menyalahgunakan penerapan ini sehingga terjadi beberapa dampak negatif yang salah satunya merupakan kekerasan seksual. Peran keluarga, pendidikan, institusi agama, serta pemerintah harus melakukan beberapa strategi untuk mengarahkan masyarakat kepada dampak-dampak positif bukan negatifnya
ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM INVESTASI REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA: EVALUASI TERHADAP REGULASI YANG ADA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN INVESTOR Amara Thalia; Bima Janggo Bintoro; Gerrald Jovan Esfandiary; Muhammad Rizal Aji Bahtiar; Siti Lailatul Qomariyah; Mahipal
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 4 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/m6a69p09

Abstract

Investasi reksa dana syariah di Indonesia kini semakin diminati oleh masyarakat, khususnya oleh para investor yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang ada terkait perlindungan konsumen dalam investasi reksa dana syariah dan mengevaluasi dampaknya terhadap tingkat kepercayaan investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan kerangka hukum bagi perlindungan konsumen, masih ada beberapa kekosongan norma dan implementasi yang belum sepenuhnya menjamin hak-hak investor reksa dana syariah. Beberapa masalah yang teridentifikasi adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, minimnya edukasi kepada konsumen mengenai risiko investasi, serta keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Sebagai langkah menuju perbaikan, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi melalui penyusunan aturan yang lebih spesifik untuk reksa dana syariah, peningkatan pengawasan oleh OJK, serta pelaksanaan program edukasi berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat terbentuk ekosistem investasi syariah yang lebih aman, transparan, dan terpercaya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam investasi reksa dana syariah di Indonesia? 2. Apa dampak dari perlindungan hukum yang diterapkan terhadap kepercayaan investor dalam melakukan investasi reksa dana syariah?.
Analisis Tata Ruang Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta; Pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Serta Implikasinya Terhadap Kebijakan Lingkungan Ester Stevany Putri Sinlae; Illa Fatika Syahda; Tazkia Suhaila Syafa; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 2 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i2.370

Abstract

Reklamasi adalah kegiatan mengubah kawasan yang belum dimanfaatkan, seperti lahan berair atau kosong, menjadi kawasan yang lebih produktif dengan cara mengeringkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap kebijakan lingkungan dalam hal tata ruang dalam proses reklamasi teluk Jakarta. Metode yang digunakan ialah metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Dari hasil penelitian dijelaskan kasus reklamasi tersebut meghasilkan banyak kerugian terhadap lingkungan sekitar serta menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, peningkatan sedimentasi, dan penurunan hasil tangkapan nelayan. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang dan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal semakin memperburuk situasi sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Artinya, pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terkait tata ruang dan perlindungan lingkungan
Implementasi Hukum Tata Ruang dalam Konteks Otonomi Daerah Steven Doorson; Esa Rahmawati; Dinda Nur Azra; Yosaphat Diaz; Febby Annisa Qutrunnadaa; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 2 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i2.378

Abstract

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat rencana tata ruang wilayah, yang mencakup zonasi untuk berbagai fungsi penggunaan lahan, seperti perumahan, industri, pertanian, dan ruang terbuka hijau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan hukum tata ruang. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi pada buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian, dengan teknik anaisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar untuk pengelolaan ruang yang lebih baik, masih terdapat kendala yang harus diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. pemerintah daerah diberi otonomi untuk membuat dan menerapkan rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya, yang memungkinkan mereka untuk menjadi lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi lokal. Namun, penerapan hukum tata ruang di daerah juga menghadapi beberapa masalah, seperti sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya infrastruktur, dan kurangnya sumber daya alam. Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola dan mengatur tata ruang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah mereka. Pemerintah pusat dan daerah Indonesia memainkan peran penting dalam menerapkan hukum tata ruang. Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur otonomi daerah, pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara kedua tingkat pemerintahan ini menjadi lebih penting.
Regulasi Pengerukan Sedimen Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023: Sinkronisasi Dengan Prinsip-Prinsip Tata Ruang M.Zaki Rizaldi; Yonathan Parlinggoman Wicaksono; Rizki Dwi Putra; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 1 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i1.675

Abstract

Ekspor dan impor adalah dua kegiatan utama dalam perdagangan internasional yang saling melengkapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dimana seluruh data diambil melaui buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentas, adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekspor pasir laut perlu dikaji ulang secara kritis dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk melindungi ekosistem laut dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab.
Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik Bisnis di Indonesia Muhammad Alfarizi Firdaus; Fahmi Anggara Irawan; Muhammad Zhabi Monntela; Muhammad Raya Fahreza; Andre Yohanes; Alqo Iskandar; Mahipal
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v3i2.988

Abstract

Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Di Indonesia, implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik bisnis semakin berkembang, terutama dengan tumbuhnya lembaga keuangan syariah, bisnis halal, dan model usaha yang mengedepankan nilai-nilai Islami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, keadilan distributif, transparansi, dan tanggung jawab sosial telah diterapkan dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris melalui studi pustaka dan observasi terhadap praktik bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam penerapan nilai-nilai ekonomi syariah, namun masih ditemukan berbagai tantangan seperti kurangnya literasi syariah pelaku usaha, ketidaksesuaian praktik dengan prinsip dasar syariah, serta minimnya pengawasan berbasis fatwa. Oleh karena itu, penguatan regulasi, edukasi, dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi menjadi kunci penting dalam memperkuat implementasi ekonomi syariah secara menyeluruh dan berkelanjutan
Economy Peran Fatwa DSN-MUI Dalam Pembentukan Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: DSN-MUI sebagai Pilar Regulasi Ekonomi Syariah Aida Fatimah; Desi Ratnasari; Frya Zeynia; Nur Alia; Kusuma Hapsari; Mahipal; Abid
Jurnal Sains Indonesia Vol. 6 No. 3 (2025): Vol 6 No 3 (2025): Volume 6, Nomor 3, 2025 (November)
Publisher : PUSAT SAINS INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam pengembangan regulasi ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah, tetapi juga menjadi salah satu rujukan utama dalam penyusunan regulasi oleh otoritas negara, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis fatwa DSN-MUI dalam proses pembentukan regulasi ekonomi syariah nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memanfaatkan studi pustaka, fatwa, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Keberadaan fatwa DSN-MUI mampu mengisi kekosongan norma dalam sistem perundang-undangan, sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat muslim akan praktik ekonomi yang sesuai dengan syariah. Selain itu, kerja sama antara DSN-MUI dan regulator negara memperkuat legitimasi hukum dan mendorong percepatan pengembangan industri keuangan Islam di Indonesia. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI dapat dikategorikan sebagai sumber hukum tidak tertulis yang efektif dalam mendukung pembentukan regulasi ekonomi Islam di Indonesia.
Economy ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PEMBIAYAAN KPR SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH: Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan KPR Syariah dan Sengketa Ekonomi Syariah Muhamad Dzulfikri; Micko Andira Ramadhan; R.Muhammad Ilhan Ma’ruf; Nizar Muhammad Saeful Ulum; Rizky Maulana Ardiansyah; Muhammad Zaki Alhafiz; Mahipal
Jurnal Sains Indonesia Vol. 6 No. 3 (2025): Vol 6 No 3 (2025): Volume 6, Nomor 3, 2025 (November)
Publisher : PUSAT SAINS INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) is one of the Islamic mortgage financing models that is claimed to be in accordance with the principles of cooperation and justice in Islam. However, in practice, MMQ often raises legal issues, especially in the event of debtor default and the involvement of guarantors. This study aims to examine: the legal position of the MMQ contract according to Islamic law and Indonesian positive law; and the juridical implications of the debtor's default based on PA Tangerang Decision No. 1915/Pdt.G/2024. The method used is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. The results show that although MMQ is formally valid, its implementation often deviates from sharia principles, especially in terms of risk distribution and legal protection for parties who are not the main actors of the contract. Therefore, harmonization between fatwa, positive law, and technical practice is needed so that MMQ can fully reflect contractual justice.
Co-Authors Abid Aida Fatimah Aidil Falaq Adiyaksa Alqo Iskandar Alzasyah Bachsin Amara Thalia Andre Yohanes Arsy Nur Bagus Sandy Aulia Sahira Awalnia Moenek, Elfa Bima Janggo Bintoro Chandra Bismo Saputra Daveran shekam selwin Desi Ratnasari Dinda Nur Azra Esa Rahmawati Ester Stevany Putri Sinlae Fadillah Amanda Ali Fahmi Anggara Irawan Febby Annisa Qutrunnadaa Fedya Batara Trisya Sukmana Florentia Febyandani Titu Frya Zeynia Geofandy Laksono jati Gerrald Jovan Esfandiary Hafiz Fathi Huga Ekoputro ILHAM Illa Fatika Syahda Jany Timothy Ronald Saputro Javier Nixon Oktorifa Ramadhan Kaila Ismail Kusuma Hapsari M.Zaki Rizaldi Maulidina Fikal Nugraha Mia Sulistianti Micko Andira Ramadhan Muhamad Dzulfikri Muhamad Giosefi Muhamad Husein Muhammad Alfarizi Firdaus Muhammad Fahmi Yusuf Muhammad Farhan Ardabilly Muhammad Rakasyah Pratama Muhammad Ramadhani Muhammad Raya Fahreza Muhammad Ridho Muhammad Rizal Aji Bahtiar Muhammad said ridho Muhammad sultan fadhillah Muhammad Zaki Alhafiz Muhammad Zhabi Monntela Muhammad Zharfan Muhammadyah Umarputra Nada Nurhasnah Yudiana Nisrina Luthfiah Nizar Muhammad Saeful Ulum Nur Alia Putri Nurindah Sari R.Muhammad Ilhan Ma’ruf Rachma Ditia Reky Pratama Saputra Rhafa Nur Afifah Rifqi Hidayat Rizka Alkautsar Rizki Dwi Putra Rizky Maulana Ardiansyah Rizma Aulia Ramdani Sabrina Adelia Febriyanti Shafira Aulia Putri Siti Lailatul Qomariyah Steven Doorson Suryaputri, Dinar Aura Syadza Luthfiyyah Tazkia Suhaila Syafa Yerina Gultom Yonathan Parlinggoman Wicaksono Yosaphat Diaz Yusuf Afrenoldi Todi Zahra Maharani Mulyana Zelika Siti Rahma Zidan Febriansyah