Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.053
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Jurnal Informatika OPERATION EXCELLENCE: Journal of Applied Industrial Engineering Tekinfo | Scientific Journal of Industrial and Information Engineering Faktor Exacta IKRA-ITH Teknologi Jurnal Sains dan Teknologi IKRA-ITH Humaniora : Jurnal Sosial dan Humaniora Abdimas Dewantara Sosio e-kons ABDIMAS SILIWANGI IKRA-ITH ABDIMAS STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi) AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Teknik Industri Abdimas Universal JURMATIS : Jurnal Manajemen Teknologi dan Teknik Industri Lakar: Jurnal Arsitektur Jurnal Optimasi Teknik Industri (JOTI) Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) eCo-Fin BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Journal Recht
Surya Perdana
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences Transportation

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pelatihan 5S Karyawan Lampiri Auto Service Perdana, Surya; Tiara, Tiara
Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 5 (2024): Jurnal PkM: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Indraprasta PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30998/jurnalpkm.v7i5.24995

Abstract

Sulitnya menerapkan 5S di tempat kerja dihadapi oleh Bengkel Lampiri Auto Service, dimana sistem kerja di bengkel dan pemahaman karyawan yang rendah terhadap penerapan 5S menjadi masalah utamanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut akan dilakukan pelatihan mengenai pengaplikasian 5S. Penerapan 5S di bengkel akan menjadi bahasan utama dalam pelatihan tersebut. Metode pelaksaan diawali dengan wawancara, selanjutnya dilakukan penyuluhan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui permasalahan mitra dan penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai 5S. Kegiatan abdimas ini berjalan dengan lancar, sebelum dan setelah pemaparan materi diberikan soal sebagai evaluasi hasil kegiatan. Berdasarkan pre-test dan post-test yang dilakukan, ditemukan terjadinya peningkatan rata-rata nilai sebesar 39,5%. Hal tersebut menunjukan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan pekerja Bengkel Lampiri Auto Service dalam penerapan 5S.
Perancangan Tata Letak Fasilitas Konveksi Roemah Dia Menggunakan Metode SLP Rosalina, Uki Aulia; Nugeroho, Adik Ahmad Unggul; Perdana, Surya
STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi) Vol 9, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30998/string.v9i3.24992

Abstract

The increasing consumer demand for mukena products has an impact on the production process which is required to be fast until the product reaches the consumer. However, the long distance between the production process which is still separated by the location between the warehouse and the production floor causes the ineffectiveness of the production process. To overcome this, Konveksi Roemah Dia must increase production by designing a new production site that has a layout with a minimum distance between production rooms. The purpose of this study is to design a production layout using the Systematic Layout Planning (SLP) method to design the relationship between activities. The results of data processing obtained a floor area between raw materials, cutting tables, sewing machines, embroidery machines, quality control, to finished product warehouses of 43.36 m2. Furthermore, a table of the level of activity proximity relationships was created using the Activity Relationship Chart (ARC) which was summarized into the Worksheet for Activity Relationship Diagram (WARD), then a new layout experiment was made using the Activity Relationship Diagram (ARD), finally a proposed layout was made using the Area Allocation Diagram (AAD) with a U-shaped pattern and a distance of movement between facilities of 13.5 m. The new production floor is carried out in the same place so that there is no waste of distance and time for the material movement process.
The Importance of Mediators' Recommendations After the Failure of Fair Industrial Relations Dispute Mediation, in Realizing the Resolution of Industrial Relations Disputes Quickly, Precisely, Fairly and Cheaply Sutrisman, Nicholas; Ida Hanifah; Surya Perdana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6246

Abstract

This study discusses the importance of mediator recommendations after the failure of fair industrial relations dispute mediation, in realizing a quick, appropriate, fair and inexpensive resolution. Mediation of industrial relations disputes led by an industrial relations mediator is one of the alternative options for resolving industrial relations disputes after the failure of bipartite negotiations, which is regulated in Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes. However, in practice, the recommendations of industrial relations mediators are not always effective and are often ignored by the disputing parties. This has raised debate regarding the role and effectiveness of mediators in encouraging settlement through non-litigation channels before going to the Industrial Relations Court. This study uses a juridical-normative approach by analyzing laws and regulations related to mediation and settlement of industrial relations disputes. In addition, this study also explores the written recommendations of mediators in carrying out their functions, as well as the responses of the parties involved in the dispute to the written recommendations provided by the industrial relations mediator. The results of the study show that although the mediator's recommendations are non-binding, the mediator's role remains important in the initial resolution process. It is necessary to strengthen regulations and the role of mediators to increase compliance of the disputing parties, in order to reduce the burden of cases in industrial relations courts and encourage fast, appropriate, fair and inexpensive conflict resolution.
PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI PINJAM PAKAI PADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH JAKSA Daniel Surya Partogi; Surya Perdana; Agustina Ridha Minin
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 3 (2025): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas pengaturan, hambatan, dan kebijakan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa. Tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan penuntut umum pada tahap penuntutan tanpa memerlukan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, namun apabila perkara telah berada pada tahap pemeriksaan di pengadilan, harus memperoleh izin hakim yang memeriksa perkara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021. Hambatan pelaksanaan eksekusi meliputi faktor internal kejaksaan, faktor eksternal seperti penolakan pihak terkait, serta kendala administratif dan teknis. Kebijakan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pihak yang berkepentingan.
PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN BARANG BUKTI NIHIL (Studi Putusan No. 1782/Pid.B/2024/PN Mdn) Rizky Fajar; Surya Perdana; Alpi Sahar
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 3 (2025): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan kondisi barang bukti nihil. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif dan terapan melalui studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tetap dapat menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, visum et repertum, dan keterangan terdakwa, sesuai Pasal 183 dan Pasal 197 KUHAP, meskipun barang bukti fisik tidak ditemukan. Faktor penghambat dalam pertimbangan hakim terkait penganiayaan dengan barang bukti nihil meliputi faktor internal, seperti emosi dan kurangnya pengendalian diri pelaku, serta faktor eksternal, seperti kondisi lingkungan, cuaca, dan ekonomi. Putusan hakim didasarkan pada kombinasi keterangan saksi, terdakwa, fakta persidangan, serta keyakinan hakim itu sendiri.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Romel Tarigan; Juli Moertiono; Surya Perdana
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 3 (2025): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang semakin kompleks seiring kemajuan teknologi, komunikasi, dan pergeseran modus kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Bentuk kejahatan yang diatur antara lain adopsi ilegal, kerja paksa, perbudakan domestik, pengantin pesanan, serta eksploitasi seksual anak di bawah umur, yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU PTPPO belum berjalan efektif karena berbagai hambatan, baik yuridis maupun non-yuridis, seperti faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, kondisi sosial budaya, serta keterbatasan sarana penegakan hukum. Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam UU PTPPO pada dasarnya sejalan dengan politik hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat (social defence) sekaligus meningkatkan kesejahteraan (social welfare).
PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH JAKSA TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG Riesky Fernanda; Surya Perdana; Alpi Sahar
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 3 (2025): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam PP No. 40 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010 yang mewajibkan pemusnahan paling lambat tujuh hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi oleh jaksa diatur melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Jaksa Agung No. PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pemulihan Aset dan sejumlah surat edaran terkait pengelolaan barang sitaan. Mekanisme eksekusi meliputi pengembalian, perampasan, atau pemusnahan. Kendala dalam pelaksanaannya mencakup hambatan yuridis, seperti tidak adanya aturan lelang barang rampasan dalam KUHP, serta hambatan non-yuridis terkait teknis pelaksanaan. Implementasi eksekusi dilakukan baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan berdasarkan perintah kejaksaan atau hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menilai efektivitas regulasi dan praktik pemusnahan barang bukti narkotika.
IMPLEMENTASI SANKSI JERET NARU PADA TINDAK PIDANA PERZINAHAN (STUDI PADA KAMPUNG PEDEKOK, KECAMATAN PEGASING, KABUPATEN ACEH TENGAH) muhammad Ishak; Surya Perdana; T. Erwinsyahbana
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 3 (2025): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah pasca Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional dan nilai demokrasi menjelang Pilkada serentak 2024. Metode penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap UUD 1945, UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 23 Tahun 2014, Putusan MK Nomor 37/PUU-XX/2022, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. Hasil menunjukkan penunjukan Pj kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden menimbulkan persoalan administratif, keterbukaan informasi publik, serta keterlibatan TNI aktif sebagai pejabat sementara. Mekanisme tersebut tidak sepenuhnya sesuai amanat Pasal 205C UU 10/2016 yang mengharuskan pembentukan Peraturan Pemerintah, bukan sekadar Permendagri. Temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan gugatan Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkuat adanya pelanggaran prinsip tata kelola yang baik. Penelitian menegaskan pentingnya koordinasi pemerintah dan DPR dalam menyusun regulasi sesuai putusan MK agar penunjukan Pj kepala daerah berjalan sesuai demokrasi dan kepastian hukum.
URGENSI TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Franciskawati Nainggolan; Surya Perdana; Alpi Sahar
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 3 (2025): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencucian uang merupakan upaya pelaku kejahatan untuk melegalkan hasil tindak pidana dengan tujuan menghilangkan jejak kejahatan sekaligus memperkuat jaringan kejahatan terorganisir. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan transaksi keuangan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah cukup efektif dalam mencegah dan memberantas kejahatan tersebut. Upaya pemberantasan dilakukan melalui penelusuran aliran dana di lembaga keuangan, pengungkapan tindak pidana asal, penyitaan, dan pemidanaan penerima hasil kejahatan. Pemantauan dilakukan terhadap rekening dan transaksi nasabah, terutama yang berisiko tinggi. Kejaksaan memiliki kewenangan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana asal, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
ANALISIS EFISIENSI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL) HERI APRIANDA FAISAL; SURYA PERDANA; ISMAIL KOTO
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Proses pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, hingga tahap serah terima, pembayaran, dan evaluasi. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti kesenjangan antara regulasi dan implementasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kendala teknis, serta rendahnya literasi digital, meskipun telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Untuk mewujudkan pengadaan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, serta kesadaran akan pentingnya integritas dan efisiensi dalam sistem pengadaan pemerintah.
Co-Authors Abdul Latif Harahap Adik Ahmad Unggul Nugeroho Agustina Ridha Minin Alpi Sahar Arif Rahman Arif Rahman Atikah Atikah Atikah Atikah Atikah Ayi Ahmad Maulana Yusup Daniel Surya Partogi Defitri Zakiaturrahmah Dimas Adit Sutono Elfitria Wiratmani Eni Hartanti Franciskawati Nainggolan Galuh Krisna Dewanti Hadi Suprapto Hendro Cahyo Ramadhan HERI APRIANDA FAISAL Hernanda Bambang Sugiarto IBNU SAPAN Ida Hanifah Juli Moertiono Koto, Ismail Maesa Alif Badra Fataya Miftahul Farid Mochamad Ahyar Muhammad Ishak Noer, Muhammad Fatra Nurhidayat, Asep Endih Nurlaela, Nurlaela Nursariani Simatupang Rahman, Arif Ramadhan, Hendro Cahyo Ridwan Usman Riesky Fernanda Rizky Fajar Romel Tarigan Rosalina, Uki Aulia Sahari, Alpi Saruni Dwiasnati Selvin Triansih Solly Aryza Sutrisman, Nicholas Syafa’atun Syafa’atun Syafa’atun Syafa’atun T. Erwinsyahbana Tiara Tiara Mardi Tiara Tiara Tiara Tiara Tiara Tiara Tiara Tiara Tiara Tiara Tiara Tiara Tiara Tiara, Tiara Tiara, Tiara Tulus Widjajanto Wardhana, Ariyani Widjajanto, Tulus Zeny Fatimah Hunusalela Zeny Fatimah Hunusalela