Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.461
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Halu Oleo Law Review Literasi Hukum Mulawarman Law Review JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Serambi Hukum Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum SASI
Rahman Hasima
Universitas Halu Oleo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT TOLAKI Rahman Hasima
Literasi Hukum Vol 2, No 1 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.624 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue-approach) dan pendekatan kasus (case-approach) terhadap perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, undang-undang hak cipta belum sempurna dalam mengakomodasi perlindungan dan pemanfaatan yang layak bagi ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki karena hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas ciptaannya dan tidak mengatur mengenai hak tradisional yang dimiliki secara kolektif oleh suatu komunitas. Saat ini Pemerintah daerah baru memberikan perlindungan yang bersifat defensif yakni dengan melakukan dokumentasi dan registrasi data melalui pendaftaran beberapa ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki yang hidup dalam masyarakat (living culture) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) berdasarkan Konvensi UNESCO Tahun 2003 seperti Tari Molulo dan Ritual Adat Mosehe yang sifatnya penyelamatan (safeguarding), yakni untuk mencegah kepunahan aset budaya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional, Masyarakat Adat, Tolaki
Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Fitriah Faisal; Fitriani Jamaluddin; Rahman Hasima; Ahmad Firman Tarta
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 1 JUNE 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i1.466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang diskresi dari sudut pandang hukum administrasi negara dan hukum pidana serta menganalisa apa penyebab kriminalisasi kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara. Penelitian ini adalah penelitian normatif dalam penelitian ini yang menjadi alat utama pengumpulan data, berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. di dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada perbedaan sudut pandang antara hukum administrasi negara dan hukum pidana mengenai diskresi. Di dalam hukum administrasi negara, diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana, diskresi dianggap sebagai sebuah sudut yang menggoda atau disebut sebagai power seduction, bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaaannya. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kreatifitas pejabat tersebut. Kemudian Diskresi dapat menjadi sebuah perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Hal tersebut dapat terjadi Ketika diskresi tersebut mengakibatkan kerugian negara, sekalipun sebenarnya niat awal dari dilakukannya diskresi tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan aturan dan menyelesaikan permasalahan yang ada Ketika menjabat, bukan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kemudian dari penelitan diketahui bahwa kriminalisasi kebijakan, atau diskresi yang gagal kemudian menjadi tindak pidana korupsi, disebabkan oleh adanya kekeliruan pemahaman dalam memaknai unsur melawan hukum sebagai genuus delict dan menyalahgunakan kewenangan sebagai species delict, Kurang cermatnya para penegak hukum dalam memahami dan membedakan antara ruang lingkup hukum administratif dan hukum pidana inilah yang menurut penulis menyebabkan hal ini terjadi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA KENDARI Rahman Hasima
Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v9i2.7904

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab lemahnya perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari dan upaya pemerintah Kota Kendari dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan dan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Faktor-faktor lemahnya perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari adalah a) Faktor budaya hukum masyarakat menjadi faktor utama lemahnya perlindungan hukum terhadap guru di Kota Kendari, faktor instrumen hukumnya, dan faktor aparat penegak hukumnya. 2) Upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap guru dalam penyeleggaraan pendidikan di Kota Kendari adalah sebagai berikut: a) penegakan hukum perlindungan guru, b) sosialisasi atau penyuluhan mengenai perlindungan guru, c) pembentukan lembaga perlindungan guru, dan d) pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan guru.
Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau Ali Rizky; Rizal Muchtasar; Rahman Hasima; Ilham
Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Balitbangda Kota Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46891/kainawa.1.2019.73-85

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan produk hukum daerah tentang Pajak dan Retribusi di Kota Baubau serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan produk hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikatakan efektivitas, namun masih dipengaruhi beberapa hal yaitu: a) perubahan peraturan yang lebih tinggi, b) kerja sama masyarakat dan organisasi perangkat daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, c) Kesadaran hukum masyarakat, d) sumber daya manusia aparat penegak Produk Hukum Daerah, dan e) Sosialisasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kota Baubau dari tahap perencanaan hingga penetapan. Maka hal mendasar yang harus di lakukan sebagai tindak lanjut berkaitan dengan mengurangi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau maka dapat di sarankan sebagai berikut: 1) pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi melalui perencanaan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Baubau, 2) pembentukan Produk Hukum Daerah disarankan untuk turut melibatkan berbagai stakeholder yang terkait terutama masyarakat sebagai unsur yang melaksanakan peraturan tersebut, 3) produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan perlu dipublikasikan atau sosialisasi langsung kepada masyarakat, dan 4) pemerintah daerah Kota Baubau perlu meningkatkan sumber daya manusia aparat penegak hukum untuk menunjang efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.
Kajian Pemetaan Komoditas Unggulan Pertanian Berbasis Karakteristik Kewilayahan di Kota Baubau Sarini Yusuf Abadi; Yusuf; M. Aris Rauf; Rahman Hasima; Ali Rizky
Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Balitbangda Kota Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46891/kainawa.1.2019.145-161

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginventarisi komoditas-komoditas unggulan berbasis pertanian di Kota Baubau, memetakan komoditas-komoditas unggulan pertanian berbasis karakteristik kewilayahan di Kota Baubau, dan merumuskan formulasi strategi, program dan indikasi rencana tindak yang perlu ditempuh dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kota Baubau. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan komoditas unggulan pertanian yakni; padi, jagung, ubi kayu, dan jambu mete, dengan temperatur, curah hujan, jenis tanah di seluruh wilayah kecamatan di Kota Baubau relatif sesuai dengan komoditas unggulan pertanian yang ada. Namun, jenis komoditas unggulan pertanian yang ada di Kota Baubau relatif tidak sesuai dengan kedalaman tanah efektif pada wilayah-wilayah kecamatan yang ada. Hasil penyusunan arah kebijakan pengembangan komoditas unggulan pertanian Kota Baubau diperoleh 4 (empat) arah kebijakan, yakni: peningkatan hasil produksi komoditas unggulan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kota Baubau; peningkatan nilai tambah komoditas unggulan pertanian di Kota Baubau melalui skema pengembangan komoditas unggulan pertanian dari hulu hingga hilir; peningkatan kemampuan akses pasar untuk produk-produk hilir berbasis komoditas unggulan pertanian Kota Baubau; peningkatan akses pada sumber daya produktif dan sumber daya ekonomi potensial untuk peningkatan hasil produksi komoditas unggulan pertanian serta industri-industri turunannya. Hasil penyusunan formulasi strategi pengembangan komoditas unggulan pertanian Kota Baubau terdapat 4 (empat) formulasi strategi yakni: Strategi Peningkatan Hasil Produksi; Strategi Pengembangan Industri Hilir Berbasis Komoditas Unggulan Pertanian; Strategi Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Usaha; dan Strategi Peningkatan Ketersediaan Pasar Produk Industri Hilir.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI DESA LEBO JAYA KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN Herman Herman; Safril Sofwan Sanib; La Sensu; Sitti Aisah Abdullah; Rahman Hasima
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i2.45945

Abstract

This service activity aims to increase community understanding, especially women and children, related to the protection of women and children victims of violence and efforts to overcome violence against women and children. The method used in the implementation of this service activity is to conduct socialization or counseling to the community by socializing laws and regulations regarding the protection of women and children victims of violence so as to prevent acts of violence against women and children and participate directly in the implementation of community service activities by involving all parties, which are carried out by Thematic real work lecture students Halu Oleo University so that there is synergy to complement all programs implemented by the local government and can provide strengthening in an effort to prevent acts of violence against women and children. Results of Integrated Community Service Activities Thematic Real Work Lectures held in Lebo Jaya Village, Konda District, South Konawe Regency related to the protection of women and children victims of violence, including: a) Socialization of the Sexual Violence Criminal Law, Child Protection Law and Narcotics Law which was carried out in five schools, namely Junior High School 30 South Konawe, Madrasah tsanawiyah Sirajul Munir Konsel, First middle schools 12 Konawe South, Madrasah aliyah 1 Konawe Selatan and middle schools 8 Konawe South, b) socialization of the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Law on Child Protection, c) , c) socialization of the Sexual Violence Law and Narcotics Law, d) socialization of the impact of violence against women and children on health and the role of health services in handling cases of violence against women and children, and e) socialization of efforts to overcome violence against women and children and prevention of drug abuse. This activity can increase public understanding of the protection of women and children victims of violence which is characterized by enthusiasm and community participation in every activity carried out during the Thematic Real Work Lecture activity and can apply it in daily life related to the prevention of violence against women and children.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA AMBOLOLI KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN Fitriah Faisal; Endah Widyastuti; Wa Ode Zuliarti; Rahman Hasima; Ahmad Firman Tarta
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i2.45947

Abstract

This Community Service Activity is entitled "Increasing Knowledge and Preventing Domestic Violence in Ambololi Village, Konda District, South Konawe Regency". The aim of this Community service activity is to increase public knowledge of domestic violence, so that it can achieve the objectives of the establishment of Law no. 23 of 2004 namely the Elimination of Domestic Violence (KDRT). The stages of activities that will be carried out are as follows: (a) preparation stage includes: survey; stabilization and determination of locations and targets; preparation of training materials/materials, which include: presentation materials, powerpoint slides, (b) the implementation stage includes: (1) Explanation of material regarding the concept of domestic violence, the subject of protection and how to report cases of domestic violence based on statutory provisions as follows a form of education for partner village communities, (2) this legal education activity is carried out by a community service team from the university community involving students. The methods used during the process of community service activities include: (a) the lecture method which is chosen to provide direct explanations about the extension material, (b) the Question and answer method which allows the community to gain as much knowledge as possible about the extension material. Based on the results of this activities carried out in village, it can be concluded that this activity was attended by 30 people consisting of the community and village officials. With legal education, it can increase the knowledge and understanding of the Ambololi Village community regarding the importance of preventing domestic violence, so that it has an impact. to the formation of legal awareness in the community to jointly realize the spirit of Law no. 23 of 2004, namely the elimination of domestic violence.
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PEWARISAN DI DESA WAWONGGURA KECAMATAN PALANGGA KABUPATEN KONAWE SELATAN Rahman Hasima; Heryanti Heryanti; Fitriah Faisal; Muh. Nazar; Zahrowati Zahrowati; Jabalnur Jabalnur; Endah Widyastuti
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i2.45944

Abstract

The purpose of this service activity is to increase the community's legal knowledge and understanding of the transfer of land ownership rights through inheritance in Wawonggura Village, Palangga District, South Konawe Regency. The stages of activities to be carried out are as follows: (a) the preparation stage includes: survey; stabilization and determination of locations and objectives; preparation of training materials, which include: impression materials, PowerPoint slides, (b) The implementation stage includes: (1) Explanation of material on the transfer of ownership rights to land through inheritance. This session also focused on providing an explanation of the mechanism for transferring ownership rights to land through inheritance, (2) legal counseling on the transfer of ownership rights to land through inheritance carried out by a community service team from universities involving students. The methods used during the process of community service activities include (a) lecture method to provide direct explanation to the community (b) question and answer method to explore public knowledge of the material provided. The result achieved in this service activity is the increase in knowledge and understanding of the law of the people of Wawonggura Village regarding the transfer of ownership rights to land through inheritance. This is aimed at increasing knowledge and understanding of community law before and after community service activities are carried out through legal counseling, namely 50% for understanding the transfer of ownership rights to land and inheritance and 45% for understanding the procedure for transferring ownership rights to land through inheritance.
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP AKAD YANG MEMUAT KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENGADILAN NEGERI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 Rahman Hasima
SASI Vol 26, No 3 (2020): Volume 26 Nomor 3, Juli - September 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v26i3.247

Abstract

This research aims to determine the legal implications of the agreement on which the sharia banking dispute resolution clause was submitted through the state court's post-decision of the Constitutional Court No. 93/PUU-X/2012. The research method used normative research with a statute approach and a conceptual approach and analyzed descriptive qualitative. The results of the study show that the contract that contains the clause for the settlement of Islamic banking disputes through the District Court after the Constitutional Court decision has the implication of being null and void because it contradicts the contract or causa that is lawful, so that the parties make an addendum so that no future disputes occur.
PENYULUHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI DESA ONEMBUTE Hasima, Rahman; Herman, Herman; Heryanti, Heryanti; Yuningsih, Deity; Sulihin, La Ode M.; Yusuf, Haris; Suciati, St. Muslimah
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 5, No 1 (2024):
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v5i1.48867

Abstract

The purpose of this community service activity is to improve the community's legal understanding of the procedures for resolving disputes over land ownership both litigation and nonlitigation in Onembute Village, Besulutu District, Konawe Regency so as to provide legal certainty and legal protection of land ownership for the community. The methods used during the process of community service activities include (a) lecture method to provide direct explanation to the community (b) question and answer method to explore community knowledge of the material provided. Legal counseling in the form of lectures is organized to provide an explanation of legal material related to the settlement of land rights ownership disputes. The stages of the activity were carried out as follows: First, the preparation stage, which included location surveys, determination of locations and targets, coordination with the Head of Onembute Village, identification of problems or legal issues of concern to the community, and preparation of materials related to the settlement of land ownership disputes. Second, the Implementation Stage, namely conducting legal counseling by providing material explanations that focus on providing explanations regarding the procedures for resolving disputes over land ownership both litigation and non-litigation as a form of education to the Onembute Village community. The results achieved in this service activity are the community's understanding of the settlement of land ownership disputes before and after the implementation of legal counseling activities shows an increase in community knowledge and understanding of 80%, meaning that the service activities carried out have an impact on increasing the legal knowledge and understanding of the Onembute Village community in resolving land ownership disputes.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abdullah, Sitti Aisah Agusmawati, Mega Ahmad Firman Tarta Ahmad Firman Tarta Aldri Frinaldi Ali Rizky Ali Rizky Aminuyati Arfa Arfa Asri Sarif Dewa, Muh. Jufri Endah Widyastuti Endah Widyastuti endah widyastuti faisal, fitriah Fitriah Faisal Fitriah Faisal Fitriah Faisal Fitriani Jamaluddin Gaby Justicia, Deschika Herman Herman Herman Heryanti Heryanti Heryanti Heryanti Heryanti Ilham Ilham Ilham Ilham Ilham Isnayanti Isnayanti Isnayanti Isnayanti Isnayanti Isnayanti, Isnayanti Jabalnur Jabalnur Jabalnur, Jabalnur Jamaluddin, Fitriani Jufri Dewa La Ode Muhamad Sulihin La Sensu Lade Sirjon M. Aris Rauf Muchtasar , Rizal Muh. Nazar Muh. Nazar, Muh. Nasiru, La Ode Gusman Nur Intan, Nur Ramadan Kiro Rizal Muchtasar Rizal Muchtasar, Rizal Rizky , Ali Rizky, Ali Rosidin, Ayib Safiuddin, Sahrina Safril Sofwan Sanib Sakti, Abdul Saktiansyah, La Ode Ahmad Sanib, Safril Sofwan Saputra, Idris Sarif, Asri Sarini Yusuf Sirjon, Lade Suciati, St. Muslimah Sulihin, La Ode M. Tarta, Ahmad Firman Tatawu, Guasman Ukkas, Jumiati Wa Ode Zuliarti Waode Mustika Widyastuti , Endah Yuningsih, Deity Yusuf Yusuf Yusuf, Haris Yusuf, Haris Zahrowati Zahrowati Zuliarti , Wa Ode Zuliarti, Wa Ode