Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.461
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Halu Oleo Law Review Literasi Hukum Mulawarman Law Review JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Serambi Hukum Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum SASI
Rahman Hasima
Universitas Halu Oleo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP AKAD YANG MEMUAT KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENGADILAN NEGERI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 Hasima, Rahman
SASI Vol 26 No 3 (2020): Volume 26 Nomor 3, Juli - September 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v26i3.247

Abstract

This research aims to determine the legal implications of the agreement on which the sharia banking dispute resolution clause was submitted through the state court's post-decision of the Constitutional Court No. 93/PUU-X/2012. The research method used normative research with a statute approach and a conceptual approach and analyzed descriptive qualitative. The results of the study show that the contract that contains the clause for the settlement of Islamic banking disputes through the District Court after the Constitutional Court decision has the implication of being null and void because it contradicts the contract or causa that is lawful, so that the parties make an addendum so that no future disputes occur.
UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PERALIHAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI DI DESA ARONGO Rahman Hasima; Heryanti Heryanti; Wa Ode Zuliarti; Isnayanti Isnayanti; Ilham Ilham; Ayib Rosidin; Deschika Gaby Justicia
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 2 (2025): JULI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan peralihan hak atas tanah transmigrasi di Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur peralihan hak atas tanah transmigrasi dan banyaknya praktek peralihan hak atas tanah transmigrasi dilakukan melalui jual beli dengan akta dibawah tangan yang menyebabkan hak atas tanah tidak bisa di daftarkan peralihannya.Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Arongo. Tujuannnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai upaya penyelesaian konflik peralihan hak atas tanah transmigrasi di Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung mengenai materi penyuluhan hukum terkait dengan prosedur dan penyelesaian konflik peralihan hak atas tanah transmigrasi dan metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan.Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Kelurahan Lalodati dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan terkait ketentuan prosedur dan penyelesaian konflik peralihan hak atas tanah transmigrasi yang ditunjukkan dengan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dari awal sampai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENETAPAN BATAS TANAH DI KELURAHAN LALODATI Rahman Hasima; Sahrina Safiuddin; Heryanti Heryanti; Muh. Jufri Dewa; Nur Intan; Fitriah Faisal
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 1 (2025): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam penetapan batas tanah di Kelurahan Lalodati terjadi karena belum sepenuhnya memahami prosedur penetapan batas tanah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penetapan batas tanah, kurangnya kesadaran para pihak yang berkepentingan dalam penetapan batas tanah, dan banyak terjadi sengketa dalam penetapan batas tanah.Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Taruna Kabupaten Aceh Barat. Tujuannnya adalah meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dalam penetapan batas tanah di Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung mengenai materi penyuluhan hukum terkait dengan peningkatan pemahaman hukum masyarakat dalam penetapan batas tanah, dan metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan.Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Kelurahan Lalodati dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari terkait dengan penetapan batas tanah sehingga masyarakat yang dirugikan dengan masalah penetapan batas tanah dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditunjukkan dengan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dari awal sampai akhir mengenai penetapan batas tanah yang ditujukan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abdullah, Sitti Aisah Agusmawati, Mega Ahmad Firman Tarta Ahmad Firman Tarta Aldri Frinaldi Ali Rizky Aminuyati Arfa Arfa Asri Sarif Ayib Rosidin Deschika Gaby Justicia Endah Widyastuti endah widyastuti Endah Widyastuti faisal, fitriah Fitriah Faisal Fitriah Faisal Fitriah Faisal Fitriani Jamaluddin Herman Herman Herman Heryanti Heryanti Heryanti Heryanti Heryanti Heryanti Heryanti Ilham ILHAM ILHAM Ilham Ilham Isnayanti Isnayanti Isnayanti Isnayanti Isnayanti Isnayanti, Isnayanti Jabalnur Jabalnur Jabalnur, Jabalnur Jamaluddin, Fitriani Jufri Dewa La Ode Muhamad Sulihin La Sensu Lade Sirjon M. Aris Rauf Muchtasar , Rizal Muh. Jufri Dewa Muh. Nazar Muh. Nazar, Muh. Nasiru, La Ode Gusman Nur Intan Nur Intan, Nur Ramadan Kiro Rizal Muchtasar Rizal Muchtasar, Rizal Rizky , Ali Rizky, Ali Rosidin, Ayib Safiuddin, Sahrina Safril Sofwan Sanib Sahrina Safiuddin Sakti, Abdul Saktiansyah, La Ode Ahmad Sanib, Safril Sofwan Saputra, Idris Sarif, Asri Sarini Yusuf Sirjon, Lade Suciati, St. Muslimah Sulihin, La Ode M. Tarta, Ahmad Firman Tatawu, Guasman Ukkas, Jumiati Wa Ode Zuliarti Waode Mustika Widyastuti , Endah Yuningsih, Deity Yusuf Yusuf Yusuf, Haris Yusuf, Haris Zahrowati, Zahrowati Zuliarti , Wa Ode Zuliarti, Wa Ode