Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Eksplorasi Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Tapulaga Kabupaten Konawe terhadap Kepemilikan Tanah Hasima, Rahman; Intan, Nur; Heryanti, Heryanti; Safiuddin, Sahrina; Ukkas, Jumiati; Saputra, Idris; Muchtasar, Rizal
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i2.24775

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut: pertama, tahap persiapan yang meliputi Survei lokasi, Penetapan lokasi dan sasaran. Kedua, Tahap Pelaksanaan yang dilaksanakan dengan tes awal (pre-test) penyampian materi dan terakhir melakukan post-test pada akhir penyajian materi untuk menilai tingkat wawasan masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan masyarakat. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat terkait pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah yang terlihat dari 30 orang responden, pemahaman hukum masyarakat sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sangat rendah sebesar 80% dan setelah kegiatan penyuluhan dilakukan mengalami peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 70% untuk tingkat pemahaman tinggi, 20% tingkat pemahaman cukup, 10% tingkat pemahaman sedang dan dan tidak ada yang memiliki pemahaman rendah.Exploration of Legal Knowledge of the Tapulaga Village Community in Konawe Regency on Land OwnershipAbstract: The purpose of this service activity is to increase the community's legal understanding of the importance of the legality of land ownership and land title registration procedures in Tapulaga Village, Soropia District, Konawe Regency so as to provide legal certainty and legal protection of land ownership for the community. The stages of activities to be carried out are as follows: first, the preparation stage which includes site surveys, location determination and targets. Second, the Implementation Stage which is carried out with an initial test (pre-test) of material delivery and finally conducts a post-test at the end of material presentation to assess the level of public insight into the material that has been delivered. The method used in community service activities in the form of lectures and discussions carried out by face-to-face with the community. The results achieved in community service activities through legal counseling in Tapulaga Village, Soropia District, Konawe Regency show an increase in community legal understanding regarding the importance of the legality of ownership of land rights and procedures for registering land ownership rights which can be seen from 30 respondents, community legal understanding before legal counseling activities were carried out was very low at 80% and after counseling activities were carried out there was an increase in community understanding by 70% for a high level of understanding, 20% level of understanding is sufficient, 10% level of understanding is moderate and and no one has a low understanding.
Penyuluhan Hukum Hak Atas Tanah di Kawasan Pesisir Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe Hasima, Rahman
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v4i2.8080

Abstract

The need for land is not only felt by people in urban areas, but also people living on small islands. People who live on small islands that are inhabited and have easy access from the local government center have a fairly high population growth rate which results in their need for land is also getting higher while the available land is very limited and has been used to build houses and other buildings, so they are trying to find solutions to meet their needs for land. One solution is to find land in peripheral areas such as coastal areas. The method used in legal counseling activities with lecture and question and answer methods to explore public knowledge of the material provided. The results of the activity showed that legal counseling can increase the knowledge and understanding of the people of Wawobungi Village related to the policy of granting land rights in coastal areas so that it has an impact on increasing understanding and awareness of community law in terms of regulation of land rights in coastal areas and participants are able to understand and know the policy of granting land rights in coastal areas which can be shown by the participation of participants in Participating in legal counseling activities from the beginning to the end of the activity aimed at the questions asked by participants in the question and answer session.
Penyuluhan Hukum Mengenai Hukum Perkawinan di Desa Waworaha Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Hasima, Rahman; Sirjon, Lade; Nazar, Muh.
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i1.8079

Abstract

The birth of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as a legal basis in the implementation of marriage but there are still many problems that occur such as lack of public understanding of the age limit for marriage and marriage registration, economic problems causing child marriage and do not have costs for the administration of marriage registration, and most people think that marriage under religious law alone is sufficient in legalizing the relationship between the two The couple does not need to be recorded in the marriage book. The method of implementing community service activities is in the form of legal counseling on marriage law in Waworaha Village, Soropia District, Konawe Regency. Legal counseling is carried out by conveying directly to the public regarding the norms in the Marriage Law, especially related to the age limit for marriage and marriage registration. The methods used during the process of community service activities include lecture and question and answer methods to explore public knowledge of the material provided. The results of the activity showed that legal counseling can increase the understanding and knowledge of the people of Waworaha Village related to the regulations in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, especially the provisions for the age limit for marriage and marriage registration aimed at increasing public understanding and knowledge related to the provisions of the age limit for marriage before legal counseling activities are carried out by 50% and after counseling activities are carried out An increase to 90% and an increase in public understanding regarding marriage registration before legal counseling activities were carried out by 50% and after legal counseling activities were carried out also increased by 85% which can be shown by participants' participation in participating in legal counseling activities from the beginning to the end of the activity with questions asked by participants in the question and answer session.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENETAPAN BATAS TANAH DI KELURAHAN LALODATI Hasima, Rahman; Safiuddin, Sahrina; Heryanti, Heryanti; Dewa, Muh. Jufri; Intan, Nur; Faisal, Fitriah
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 1 (2025): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam penetapan batas tanah di Kelurahan Lalodati terjadi karena belum sepenuhnya memahami prosedur penetapan batas tanah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penetapan batas tanah, kurangnya kesadaran para pihak yang berkepentingan dalam penetapan batas tanah, dan banyak terjadi sengketa dalam penetapan batas tanah.Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Taruna Kabupaten Aceh Barat. Tujuannnya adalah meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dalam penetapan batas tanah di Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung mengenai materi penyuluhan hukum terkait dengan peningkatan pemahaman hukum masyarakat dalam penetapan batas tanah, dan metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan.Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Kelurahan Lalodati dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari terkait dengan penetapan batas tanah sehingga masyarakat yang dirugikan dengan masalah penetapan batas tanah dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditunjukkan dengan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dari awal sampai akhir mengenai penetapan batas tanah yang ditujukan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.
Raising Legal Awareness on the Importance of Trademark Registration for Household Product Protection Hasima, Rahman; Tatawu, Guasman; Sulihin, La Ode Muhamad; Isnayanti, Isnayanti
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 5 No. 1 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v5i1.28271

Abstract

This writing aims to enhance the legal awareness of home industry actors in Tombawatu Village, Konawe Regency, regarding the importance of trademark registration for legal protection and certainty. Despite being a tourism area with many home industry businesses, the awareness of trademark registration among entrepreneurs remains low. The objectives of this community service activity were to improve the understanding of business actors about trademark registration and its legal benefits. The methodology employed in this study involved several stages. The first stage was the preparation phase, which included a location survey and determining the target audience. The second stage was the implementation phase, which consisted of a pre-test, delivery of material through lectures and discussions, followed by a post-test to assess the level of understanding of the participants. The community service activities used a lecture and discussion method conducted through direct face-to-face interaction with the community. The results showed a significant improvement in legal awareness among the participants regarding trademark registration and its procedures. Before the legal counseling, 80% of the participants had low legal awareness. After the counseling session, 60% of participants demonstrated a high level of understanding, while 20% showed a very high level of understanding, and none had a low level of understanding. This indicates a successful increase in legal awareness and understanding of trademark registration among the home industry entrepreneurs in Tombawatu Village.
PENGELOLAAN SAMPAH BERDIMENSI HUKUM DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KOTA KENDARI Hasima, Rahman; Rosidin, Ayib; Sumarlin, Sumarlin; Sakti, Abdul; Saktiansyah, La Ode Ahmad
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7521

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan sampah berbasis kesadaran hukum dan kebijakan pengelolaan sampah yang berdimensi hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi dan analisis secara hukum dan empiris terkait strategi pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari dengan pendekatan pola reduce, reuse, dan recycle sebagaimana yang dituangkan secara jelas dalam rumusan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang dapat dilaksanakan dengan cara: 1) Penetapan dan penataan kelembagaan pengelolaan, 2) Pembukaan akses terhadap peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan sampah pada setiap tingkatan pengelolaan, 3) Harmonisasi dan koordinasi kelembagaan pengelolaan sampah, 4) Peningkatan pemahaman SDM kelembagaan pada setiap tingkatan pengelolaan sampah, dan 5) Peningkatan kolaborasi dan sharing informasi terkait dengan pengelolaan sampah dengan pola reduce, reuse, dan recycle.
PEREMPUAN, JILBAB, DAN MAYORITARIANISME AGAMA SEKOLAH NEGERI DALAM PERSPEKTIF HAM Mustika, Waode; Nasiru, La Ode Gusman; Hasima, Rahman
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7513

Abstract

Perempuan dan jilbab adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Jilbab menjadi identitas dan simbol keislaman bagi perempuan muslim sebagai bagian dari kelompok mayoritas Indonesia. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No.100/C/Kep/D/1991 yang membolehkan para siswi mengenakan pakaian yang didasarkan pada keyakinannya menjadi dasar patokan penggunaan jilbab di lembaga pendidikan. Sejak saat itu, laju pemakaian jilbab mengalami peningkatan. Beberapa sekolah negeri bahkan ada yang mewajibkan semua siswi, baik yang  muslim maupun non-muslim, untuk memakai jilbab. Tindakan intoleransi salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor sentimen mayoritarianisme yang selanjutnya menjadi tirani. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana negara menjamin hak individu warga negaranya dalam keberagamaan dan juga untuk mengetahui bagaimana perempuan dan jilbab dalam relasinya dengan kebebasan ekspresi individu dalam perspektif HAM. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan kerangka hukum hak asasi manusia. Hasil studi menunjukkan bahwa jaminan negara terhadap hak individu warga negaranya dalam keberagamaan tertuang dalam dokumen HAM internasional, UUD 1945 Pasal 28e dan hak ini merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jilbab sejatinya adalah kewajiban bagi setiap perempuan muslim akan tetapi dalam konteks HAM, jilbab adalah bentuk kebebasan ekspresi keagamaan yang wajib dihormati.
Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Faisal, Fitriah; Jamaluddin, Fitriani; Hasima, Rahman; Tarta, Ahmad Firman
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 6 No 1: Mulawarman Law Review - June 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i1.466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang diskresi dari sudut pandang hukum administrasi negara dan hukum pidana serta menganalisa apa penyebab kriminalisasi kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara. Penelitian ini adalah penelitian normatif dalam penelitian ini yang menjadi alat utama pengumpulan data, berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. di dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada perbedaan sudut pandang antara hukum administrasi negara dan hukum pidana mengenai diskresi. Di dalam hukum administrasi negara, diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana, diskresi dianggap sebagai sebuah sudut yang menggoda atau disebut sebagai power seduction, bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaaannya. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kreatifitas pejabat tersebut. Kemudian Diskresi dapat menjadi sebuah perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Hal tersebut dapat terjadi Ketika diskresi tersebut mengakibatkan kerugian negara, sekalipun sebenarnya niat awal dari dilakukannya diskresi tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan aturan dan menyelesaikan permasalahan yang ada Ketika menjabat, bukan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kemudian dari penelitan diketahui bahwa kriminalisasi kebijakan, atau diskresi yang gagal kemudian menjadi tindak pidana korupsi, disebabkan oleh adanya kekeliruan pemahaman dalam memaknai unsur melawan hukum sebagai genuus delict dan menyalahgunakan kewenangan sebagai species delict, Kurang cermatnya para penegak hukum dalam memahami dan membedakan antara ruang lingkup hukum administratif dan hukum pidana inilah yang menurut penulis menyebabkan hal ini terjadi.
Penyuluhan Hukum Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah di Kelurahan Nambo Hasima, Rahman; Heryanti, Heryanti; Zuliarti, Wa Ode; Muchtasar, Rizal; Sarif, Asri; Widyastuti, Endah
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i2.10953

Abstract

This community service aims to increase the community's understanding and legal awareness regarding the guarantee of legal certainty of land ownership through land registration in Nambo Village, Nambo District, Kendari City so that it can provide certainty and legal protection for land rights holders. The method of implementing this community service activity is held by the method of legal counseling directly in the form of lectures and questions and answers which are carried out face-to-face with the community. Through socialization and counseling involving various elements of society, this activity is expected to be able to provide a deeper understanding of land registration procedures, proof of land ownership and guarantee of legal certainty of land ownership. In addition, efforts are also made to increase public awareness of the importance of the legality of land ownership to avoid conflicts and legal problems in the future. The results of this activity show that there is an increase in public understanding and awareness of the guarantee of legal certainty of land ownership through land registration in Nambo Village, Nambo District, Kendari City, thus encouraging the community to take care of their land certificates officially to obtain guarantees of legal certainty and legal protection for land rights holders.
Pemberian Ganti Rugi Lahan Masyarakat dalam Pengelolaan Tambang di Kabupaten Kolaka Agusmawati, Mega; Jabalnur, Jabalnur; Hasima, Rahman
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1315

Abstract

This research aims to find out the legal consequences of the provision of land compensation by the company PT. Ceria Nugraha Indotama (PT. CNI) to the community that is not in accordance with the agreement and to find out the form of legal remedies carried out by the people of Wollo Village, Wollo District, Kolaka Regency against the provision of land compensation to the community that is not in accordance with the agreement. The research method used is Empirical research. The results of this study show that, (1) The legal consequences of the provision of land compensation by the company PT. Ceria Nugraha Indotama (PT. CNI) to the community that is not in accordance with the agreement is an act of default against the community holding land rights in Wollo Village, Wollo District, Kolaka Regency, because the company does not fulfill its obligations in the agreement made orally with the community regarding the nominal amount of compensation for land acquisition, so as to cause material and immaterial losses and (2) legal remedies that can be carried out by the Village community Wolo, Wollo District, Kolaka Regency against the provision of land compensation to the community that is not in accordance with the non-litigation route, namely the negotiation method with a mechanism as stipulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.