Articles
<![CDATA[Raising Legal Awareness on the Importance of Trademark Registration for Household Product Protection ]]>
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Tatawu, Guasman]]>;
<![CDATA[Sulihin, La Ode Muhamad]]>;
<![CDATA[Isnayanti, Isnayanti]]>
<![CDATA[ DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 5 No. 1 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33756/jds.v5i1.28271
<![CDATA[This writing aims to enhance the legal awareness of home industry actors in Tombawatu Village, Konawe Regency, regarding the importance of trademark registration for legal protection and certainty. Despite being a tourism area with many home industry businesses, the awareness of trademark registration among entrepreneurs remains low. The objectives of this community service activity were to improve the understanding of business actors about trademark registration and its legal benefits. The methodology employed in this study involved several stages. The first stage was the preparation phase, which included a location survey and determining the target audience. The second stage was the implementation phase, which consisted of a pre-test, delivery of material through lectures and discussions, followed by a post-test to assess the level of understanding of the participants. The community service activities used a lecture and discussion method conducted through direct face-to-face interaction with the community. The results showed a significant improvement in legal awareness among the participants regarding trademark registration and its procedures. Before the legal counseling, 80% of the participants had low legal awareness. After the counseling session, 60% of participants demonstrated a high level of understanding, while 20% showed a very high level of understanding, and none had a low level of understanding. This indicates a successful increase in legal awareness and understanding of trademark registration among the home industry entrepreneurs in Tombawatu Village.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN SAMPAH BERDIMENSI HUKUM DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KOTA KENDARI ]]>
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Rosidin, Ayib]]>;
<![CDATA[Sumarlin, Sumarlin]]>;
<![CDATA[Sakti, Abdul]]>;
<![CDATA[Saktiansyah, La Ode Ahmad]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lh.v7i1.7521
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan sampah berbasis kesadaran hukum dan kebijakan pengelolaan sampah yang berdimensi hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi dan analisis secara hukum dan empiris terkait strategi pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari dengan pendekatan pola reduce, reuse, dan recycle sebagaimana yang dituangkan secara jelas dalam rumusan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang dapat dilaksanakan dengan cara: 1) Penetapan dan penataan kelembagaan pengelolaan, 2) Pembukaan akses terhadap peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan sampah pada setiap tingkatan pengelolaan, 3) Harmonisasi dan koordinasi kelembagaan pengelolaan sampah, 4) Peningkatan pemahaman SDM kelembagaan pada setiap tingkatan pengelolaan sampah, dan 5) Peningkatan kolaborasi dan sharing informasi terkait dengan pengelolaan sampah dengan pola reduce, reuse, dan recycle.]]>
<![CDATA[PEREMPUAN, JILBAB, DAN MAYORITARIANISME AGAMA SEKOLAH NEGERI DALAM PERSPEKTIF HAM ]]>
<![CDATA[Mustika, Waode]]>;
<![CDATA[Nasiru, La Ode Gusman]]>;
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lh.v7i1.7513
<![CDATA[Perempuan dan jilbab adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Jilbab menjadi identitas dan simbol keislaman bagi perempuan muslim sebagai bagian dari kelompok mayoritas Indonesia. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No.100/C/Kep/D/1991 yang membolehkan para siswi mengenakan pakaian yang didasarkan pada keyakinannya menjadi dasar patokan penggunaan jilbab di lembaga pendidikan. Sejak saat itu, laju pemakaian jilbab mengalami peningkatan. Beberapa sekolah negeri bahkan ada yang mewajibkan semua siswi, baik yang muslim maupun non-muslim, untuk memakai jilbab. Tindakan intoleransi salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor sentimen mayoritarianisme yang selanjutnya menjadi tirani. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana negara menjamin hak individu warga negaranya dalam keberagamaan dan juga untuk mengetahui bagaimana perempuan dan jilbab dalam relasinya dengan kebebasan ekspresi individu dalam perspektif HAM. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan kerangka hukum hak asasi manusia. Hasil studi menunjukkan bahwa jaminan negara terhadap hak individu warga negaranya dalam keberagamaan tertuang dalam dokumen HAM internasional, UUD 1945 Pasal 28e dan hak ini merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jilbab sejatinya adalah kewajiban bagi setiap perempuan muslim akan tetapi dalam konteks HAM, jilbab adalah bentuk kebebasan ekspresi keagamaan yang wajib dihormati.]]>
<![CDATA[Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>;
<![CDATA[Jamaluddin, Fitriani]]>;
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Tarta, Ahmad Firman]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review Vol 6 No 1: Mulawarman Law Review - June 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v6i1.466
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang diskresi dari sudut pandang hukum administrasi negara dan hukum pidana serta menganalisa apa penyebab kriminalisasi kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara. Penelitian ini adalah penelitian normatif dalam penelitian ini yang menjadi alat utama pengumpulan data, berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. di dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada perbedaan sudut pandang antara hukum administrasi negara dan hukum pidana mengenai diskresi. Di dalam hukum administrasi negara, diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana, diskresi dianggap sebagai sebuah sudut yang menggoda atau disebut sebagai power seduction, bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaaannya. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kreatifitas pejabat tersebut. Kemudian Diskresi dapat menjadi sebuah perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Hal tersebut dapat terjadi Ketika diskresi tersebut mengakibatkan kerugian negara, sekalipun sebenarnya niat awal dari dilakukannya diskresi tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan aturan dan menyelesaikan permasalahan yang ada Ketika menjabat, bukan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kemudian dari penelitan diketahui bahwa kriminalisasi kebijakan, atau diskresi yang gagal kemudian menjadi tindak pidana korupsi, disebabkan oleh adanya kekeliruan pemahaman dalam memaknai unsur melawan hukum sebagai genuus delict dan menyalahgunakan kewenangan sebagai species delict, Kurang cermatnya para penegak hukum dalam memahami dan membedakan antara ruang lingkup hukum administratif dan hukum pidana inilah yang menurut penulis menyebabkan hal ini terjadi.]]>
<![CDATA[Pemberian Ganti Rugi Lahan Masyarakat dalam Pengelolaan Tambang di Kabupaten Kolaka ]]>
<![CDATA[Agusmawati, Mega]]>;
<![CDATA[Jabalnur, Jabalnur]]>;
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>
<![CDATA[ JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59582/sh.v18i02.1315
<![CDATA[This research aims to find out the legal consequences of the provision of land compensation by the company PT. Ceria Nugraha Indotama (PT. CNI) to the community that is not in accordance with the agreement and to find out the form of legal remedies carried out by the people of Wollo Village, Wollo District, Kolaka Regency against the provision of land compensation to the community that is not in accordance with the agreement. The research method used is Empirical research. The results of this study show that, (1) The legal consequences of the provision of land compensation by the company PT. Ceria Nugraha Indotama (PT. CNI) to the community that is not in accordance with the agreement is an act of default against the community holding land rights in Wollo Village, Wollo District, Kolaka Regency, because the company does not fulfill its obligations in the agreement made orally with the community regarding the nominal amount of compensation for land acquisition, so as to cause material and immaterial losses and (2) legal remedies that can be carried out by the Village community Wolo, Wollo District, Kolaka Regency against the provision of land compensation to the community that is not in accordance with the non-litigation route, namely the negotiation method with a mechanism as stipulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Pentingnya Legalitas Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah di Desa Wonua ]]>
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Herman]]>;
<![CDATA[Heryanti]]>;
<![CDATA[Jufri Dewa]]>;
<![CDATA[Asri Sarif]]>;
<![CDATA[Endah Widyastuti]]>;
<![CDATA[Ramadan Kiro]]>
<![CDATA[ Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 2 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UPPM STIH Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i2.289
<![CDATA[Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya legalitas hak atas tanah di Desa Wonua, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Melalui ceramah dan diskusi, kegiatan tersebut menemukan pemahaman masyarakat tetap rendah karena persepsi biaya tinggi, prosedur yang kompleks, dan kurangnya kesadaran dalam pendaftaran tanah. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan kesadaran hukum, berkontribusi pada kepastian hukum yang lebih besar dan perlindungan kepemilikan tanah, dengan harapan kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat sistem perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Zuliarti , Wa Ode]]>;
<![CDATA[Widyastuti , Endah]]>;
<![CDATA[Muchtasar , Rizal]]>;
<![CDATA[Rizky , Ali]]>;
<![CDATA[Isnayanti]]>
<![CDATA[ Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FKIP Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36709/amalilmiah.v4i2.100
<![CDATA[ Abstrak Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya sertifikat elektronik sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan atas tanah bagi masyarakat. Metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi melalui sesi tanya jawab. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Anggalomelai terkait sertifikat tanah elektronik sebagai jaminan kepemilikan hak atas tanah sehingga berdampak pada terbentuknya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya sertifikat tanah elektronik yang ditandai dengan antusias masyarakat delam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM TERHADAP AKAD YANG MEMUAT KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENGADILAN NEGERI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 ]]>
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>
<![CDATA[ SASI Vol 26 No 3 (2020): Volume 26 Nomor 3, Juli - September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pattimura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47268/sasi.v26i3.247
<![CDATA[This research aims to determine the legal implications of the agreement on which the sharia banking dispute resolution clause was submitted through the state court's post-decision of the Constitutional Court No. 93/PUU-X/2012. The research method used normative research with a statute approach and a conceptual approach and analyzed descriptive qualitative. The results of the study show that the contract that contains the clause for the settlement of Islamic banking disputes through the District Court after the Constitutional Court decision has the implication of being null and void because it contradicts the contract or causa that is lawful, so that the parties make an addendum so that no future disputes occur.]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PERALIHAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI DI DESA ARONGO ]]>
<![CDATA[Rahman Hasima]]>;
<![CDATA[Heryanti Heryanti]]>;
<![CDATA[Wa Ode Zuliarti]]>;
<![CDATA[Isnayanti Isnayanti]]>;
<![CDATA[Ilham Ilham]]>;
<![CDATA[Ayib Rosidin]]>;
<![CDATA[Deschika Gaby Justicia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 2 (2025): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan peralihan hak atas tanah transmigrasi di Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur peralihan hak atas tanah transmigrasi dan banyaknya praktek peralihan hak atas tanah transmigrasi dilakukan melalui jual beli dengan akta dibawah tangan yang menyebabkan hak atas tanah tidak bisa di daftarkan peralihannya.Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Arongo. Tujuannnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai upaya penyelesaian konflik peralihan hak atas tanah transmigrasi di Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung mengenai materi penyuluhan hukum terkait dengan prosedur dan penyelesaian konflik peralihan hak atas tanah transmigrasi dan metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan.Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Kelurahan Lalodati dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan terkait ketentuan prosedur dan penyelesaian konflik peralihan hak atas tanah transmigrasi yang ditunjukkan dengan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dari awal sampai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENETAPAN BATAS TANAH DI KELURAHAN LALODATI ]]>
<![CDATA[Rahman Hasima]]>;
<![CDATA[Sahrina Safiuddin]]>;
<![CDATA[Heryanti Heryanti]]>;
<![CDATA[Muh. Jufri Dewa]]>;
<![CDATA[Nur Intan]]>;
<![CDATA[Fitriah Faisal]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 1 (2025): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan dalam penetapan batas tanah di Kelurahan Lalodati terjadi karena belum sepenuhnya memahami prosedur penetapan batas tanah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penetapan batas tanah, kurangnya kesadaran para pihak yang berkepentingan dalam penetapan batas tanah, dan banyak terjadi sengketa dalam penetapan batas tanah.Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Taruna Kabupaten Aceh Barat. Tujuannnya adalah meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dalam penetapan batas tanah di Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung mengenai materi penyuluhan hukum terkait dengan peningkatan pemahaman hukum masyarakat dalam penetapan batas tanah, dan metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan.Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Kelurahan Lalodati dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari terkait dengan penetapan batas tanah sehingga masyarakat yang dirugikan dengan masalah penetapan batas tanah dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditunjukkan dengan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dari awal sampai akhir mengenai penetapan batas tanah yang ditujukan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.]]>
