Claim Missing Document
Check
Articles

Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan I Komang Adi Setyawan; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.296-303

Abstract

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat Pemerintahan pusat dan Pemerintahan daerah yang masing – masing memiliki tugas dan wewenangnya sendiri di dalam dalam urusan Pemerintahan. Adanya otonomi daerah menjadikan Pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan-urusan Pemerintahan. Permasalahannya adalah : (1) Bagaimanakah dasar kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan? Dan (2) Bagaimanakah ruang lingkup urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah? Penelitian ini bertujuan untuk menguji kedua fondasi otoritas pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintah dan untuk menganalisis implementasi aktual dari urusan ini. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. UU No. 23 Tahun 2014 memungkinkan pemerintah daerah di Indonesia memiliki kendali atas urusan regional berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Ini mengkategorikan urusan pemerintah daerah menjadi kategori absolut, bersama, dan umum, yang selaras dengan prinsip - prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan bantuan. Konsep ini mengakui perbedaan signifikan antara pemerintah pusat dan daerah, mengakui bahwa daerah dapat mengelola sumber daya dan masalah secara mandiri Masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan tentang urusan pemerintah melalui forum, konsultasi publik, dan platform lainnya. Pemerintah meningkatkan koordinasi antara otoritas regional dan pusat untuk memastikan tata kelola yang stabil. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif diperlukan.
Implementasi Kebijakan Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahan Umum Daerah Kerta Bali Saguna Ni Komang Dewik Ary Susanti; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.354-360

Abstract

Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai subjek yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan tindakan hukum seperti manusia. Perubahan dalam bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan kinerja dan daya saing entitas bisnis di era globalisasi. Pada khususnya, perusahaan daerah Bali mengalami transformasi menjadi perusahaan umum daerah dengan nama Kerta Bali Saguna. Penelitian ini dilakukan guna mendeskripsikan (1) Bagaimana pengaturan tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna? dan (2) Bagaimana implementasi kebijakan terhadap perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna? Metode yang digunakan pendekatan hukum empiris dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna diatur dengan rinci dalam perundang-undangan yang berlaku. Namun, implementasi kebijakan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, seperti resistensi internal dan eksternal serta perubahan budaya organisasi.
Implementasi Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Watersport Terhadap Wisatawan Akibat Kecelakaan di Pantai Tanjung Benoa Ni Made Noviana Ruth Yolanda; I Nyoman Gede Sugiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.361-367

Abstract

Pantai Tanjung Benoa di Kabupaten Badung adalah tempat yang bagus untuk melakukan olahraga air. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana melaksanakan pertanggungjawaban operator Watersport terhadap wisatawan jika terjadi kecelakaan di Pantai Tanjung Benoa dan apa saja tantangan yang dihadapi pengunjung pengguna jasa Water Sport dalam hal kerugian akibat kecelakaan tersebut. Teknik hukum empiris yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris berbasis fakta dan hukum. Analisis dokumen dan metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan sumber daya hukum primer dan sekunder secara bertahap. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha PT Elang Laut Dive and Watersport dan Hot Dog Watersport terhadap wisatawan yang mengalami kerugian akibat kecelakaan hanya memberikan tunjangan asuransi. Walaupun pemberian informasi yang akurat, kenyamanan, keamanan penuh, dan perlindungan keselamatan bagi wisatawan merupakan pertanggungjawaban pengelola usaha, namun manfaat asuransi yang ditawarkan kepada wisatawan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf b dan d UU. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Hambatan eksternal yang dialami adalah regulasi pemerintah, kondisi cuaca, dan faktor lingkungan, sementara hambatan internal dapat mencakup kesiapan fisik dan keterampilan wisatawan.
Analisis Yuridis Prinsip Proporsionalitas Dalam Konflik Bersenjata Israel–Palestina Tri Sakti Mandala Putra Hanes; Ni Made Jaya Senastri; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.142-150

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjawab permasalahan mengenai interpretasi prinsip proporsionalitas yang penulis nilai memiliki kekaburan hukum, dan oleh karenanya menjadikan konflik bersenjata antara Israel dan Palestina menjadi berlarut, dikarenakan prinsip proporsionalitas yang justru menjadi justifikasi dari pelanggaran perang. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditentukan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan dan perkembangan prinsip proporsionalitas dalam studi Hukum Humaniter Internasional? dan bagaimana interpretasi prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata Israel–Palestina? Metode penelitian dilakukan secara normatif, dengan pendekatan konseptual. Adapun kesimpulan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah prinsip proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional mengandung kekaburan hukum dikarenakan tidak ada definisi konkret mengenai keuntungan militer langsung (direct military advantage) dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, sehingga penafsirannya bergantung kepada kebijakan masing-masing negara dalam menerapkannya.
Fungsi Pengawasan Balai Taman Nasional Bali Barat Dalam Mencegah Perusakan Ekosistem Laut Rizky Agus Sucipto; Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.135-141

Abstract

Indonesia mempunyai banyak sekali sumber daya berharga di perairan lautnya. Sumber daya tersebut perlu dijaga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Indonesia beruntung memiliki begitu banyak sumber daya alam, terutama lautan. Lautan di Indonesia adalah rumah bagi banyak tumbuhan dan hewan yang berbeda. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Balai Taman Nasional Bali Barat dalam hal pencegahan perusakan ekosistem laut di Kawasan Taman Nasional Bali Barat? Dan 2) Bagaimana pemberian sanksi terhadap pelaku perusakan ekosistem laut di Kawasan Taman Nasional Bali Barat? Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan untuk melindungi laut dan hewan yang hidup di sana di tempat-tempat seperti Taman Nasional Bali Barat. Mereka memiliki orang-orang yang berpatroli di area tersebut dan melibatkan masyarakat untuk membantu menjaga semuanya tetap aman. Taman Nasional Bali Barat memiliki aturan untuk menghukum orang yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Mereka dapat disuruh melakukan pelayanan masyarakat, menulis surat permintaan maaf, atau membayar uang untuk mengganti kerugian yang mereka timbulkan.
Efektivitas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam di Kabupaten Gianyar Kadek Agus Darsana Budi; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.83-90

Abstract

Problematika sampah masih menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Terutama problematika sampah yang terjadi di daerah Gianyar yang merupakah salah satu destinasi wisata di Bali. Hal ini menyebabkan pemerintahan kabupaten Gianyar mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Dan Styrofoam Di Kabupaten Gianyar. Permasalahan yang peneliti bahas bagaimana efektivitas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam di Kabupaten Gianyar serta bagaimana hambatan dalam penerapan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam di Kabupaten Gianyar dan upaya penanggulangan. Metode penelitian hukum empiris dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukan bahwa peraturan bupati mengenai penggunaan plastik dan styrofoam di Kabupaten Gianyar belum efektif. Hambatan dari penerapan ini didasarkan oleh kesadaran masyarakat akan dampak terhadap kelestarian lingkungan di kabupaten Gianyar yang ditimbulkan dari penggunaan plastik dan styrofoam kurang diterapkan dan dipahami oleh unsur masyarakat.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Badung I Wayan Agus Susila; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.76-82

Abstract

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dengan asas persamaan di hadapan hukum dan peran pemerintah mengatur warga negara, termasuk menerapkan hukum pidana untuk menjaga ketertiban umum, seperti dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Permasalahannya adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung? dan Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung? Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Adapun hasil penelitiannya yaitu Tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung disebabkan oleh kemiskinan dan kemalasan, dengan penegakan hukum oleh Tim Yustisi. Upaya penanggulangan tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung melalui operasi razia dan penampungan sementara, serta melalui program Rumah Tinggal Kreatif. Untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung, disarankan meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum, memperbaiki kinerja penegakan hukum, serta memperkuat upaya pencegahan dan kerjasama dengan daerah asal gelandangan dan pengemis.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Sembarangan Yang Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Kawasan Wisata Ubud) Dewa Gede Satya Pradnyana Putra; I Made Minggu Widyantara; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.63-68

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku parkir sembarangan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan studi kasus di kawasan wisata Ubud. Parkir sembarangan adalah pelanggaran yang umum terjadi dan menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan, gangguan bagi pejalan kaki, dan kerusakan fasilitas umum. Adapun rumusan masalah yang dibahas 1) Bagaimana faktor - faktor penyebab terjadinya parkir sembarangan di kawasan wisata ubud ? dan 2) Bagaimana Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Parkir Sembarangan Di Kawasan Wisata Ubud ? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya parkir sembarangan dan mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab parkir sembarangan di kawasan wisata Ubud meliputi kurangnya kesadaran hukum pengendara, terbatasnya lahan parkir resmi, dan kurangnya pengawasan serta penegakan hukum yang tegas. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku parkir sembarangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum sepenuhnya efektif karena masih adanya kekurangan dalam implementasi di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, penambahan fasilitas parkir yang memadai, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten untuk mengatasi masalah parkir sembarangan di kawasan wisata Ubud.
Perlindungan Hukum Terhadap Content Creator Akibat Cyberbullying Pada Sosial Media Instagram Dewa Ayu Adinda Ray Fiyanti; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.69-75

Abstract

Dampak Cyberbullying yang berlanjut bisa sangat merusak bagi korban, menghancurkan rasa percaya diri mereka, membuat mereka menjadi murung, khawatir, dan merasa bersalah karena tidak mampu mengatasi gangguan tersebut sendiri. Selain itu, studi ini juga akan mengupas tentang sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku cyberbullying. Fokus masalah yang diteliti pada studi ini yaitu 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap content creator akibat cyberbullying? 2) Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku cyberbullying? Tipe studi yang diterapkan dalam studi ini adalah metode studi hukum normatif, yang memanfaatkan analisis terhadap bahan hukum sebagai sumber untuk menyelesaikan isu-isu hukum yang sedang diteliti. Studi ini menghasilkan jik perlindungan hukum untuk pembuat konten diatur melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal tersebut menyatakan, "Setiap individu yang dengan sengaja maupun tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dokumen elektronik dan/atau elektronik yang berisi unsur penghinaan ataupun pencemaran nama baik. " Sanksi bagi pelanggar menurut Pasal 45 ayat (3) UU ITE menghasilkan jika"Setiap individu yang secara sadar dan tanpa izin mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat informasi elektronik maupun dokumen elektronik mengandung unsur penghinaan ataupun pencemaran nama baik sebagaimana diatur melalui Pasal 27 ayat (3) dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda hingga Rp750. 000000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".
Writing Awig-Awig Pangkungkarung Gede Traditional Village, Tabanan, Bali I Ketut Sukadana; Ni Made Jaya Senastri; Luh Putu Suryani; I Made Yudhiantara; Mahadewi Mulia Gangga; Dewa Ayu Adhika Saraswati
Community Service Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2024): Community Service Journal of Law
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.3.1.2024.24-31

Abstract

The situation at the Mitra location does not yet have awig-awig as mandated by Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019. The aim of this program is to empower the Traditional Village community so that they have a rule in the form of awig-awig. The method used in this service program is by: (1) giving lectures or legal counseling about the importance of awig-awig in life in Traditional Villages, (2) carrying out focus group discussions (FGD) about the design of awig-awig, and (3) provide assistance in the preparation of awig-awig of Traditional Villages. The results of this program activity are the formation of an awig-awig with a total of 59 Pawos (articles).
Co-Authors A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Ngr. Dwi Dananjaya Agus Trijana Agus Trijana Amelia Anak Agung Alit Ista Damayanti Anak Agung Istri Riskhanna Indira Nakula Anak Agung Istri Wirastuti Anak Agung Ngurah Bagus Raditya Wikananta Anak Agung Nia Listiari Anak Agung Putu Eka Putra Warmadewa Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi ,SH.,MH. Andy Gunawan Anom Bagus Sanjaya Arini, Desak Gde Dwi Ayu Putu Putri Shinta Dewi Dewa Ayu Adhika Saraswati Dewa Ayu Adinda Ray Fiyanti Dewa Gede Agung Semarabawa Dewa Gede Satya Pradnyana Putra Dewa Krisna Putra Dewa Putu Ade Wicaksana Dewi, A.A Sagung Laksmi Dhania Bagus Fajar Trianti Elisabeth Ayustina Putri Korassa Sonbai Gede Arjun Setiawan Gilbert Adytia Rohi Gusti Ayu Erlin Widyaningsih Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari I Dw Md Suryawan Wira Kesuma I Gede Agus Marta Dinata I Gede Arimastanaya I Gede Arya Agus Pratama I Gede Herry Budikusuma I Gusti Agung Ngurah Diego Arimbawa I Gusti Agung Ngurah Klaustra Adhipermana I Gusti Agung Satrya Wiguna S I Gusti Ayu Agung Kosalya I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Made Yudha Pramana I Kadek Arya Wiryawan I Kadek Denny Harta Dwipayana I Ketut Adi Wira Wijaya Kesuma Atmaja I Ketut Gede Rudiarta I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Sukadana I Komang Adi Setyawan I Made Andi Putra Mahardika I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Mudana Adi Putra I Made Prama Wianta I Made Setiana Sanjaya I Made Yudhiantara I Nyoman Agung Mas Dinata I Nyoman Putu Budiartha I Putu Aditya Putra Bahari I Putu Dony Setiawan I Putu Gede Anom Purnacandrama I Putu Gede Bayu Sudarmawan I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Surya Wadi Putra I Putu Vibhu Surya Pratama I Putu Yudi Setiawan I Wayan Agus Susila I Wayan Arthanaya I Wayan Ary Setiawan I Wayan Govinda Tantra I Wayan Rideng I Wayan Sunarta Ida Ayu Kartika Indrawan Ida Ayu Made Ariskayanti Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Sintya Wulandari Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra Indah Permatasari Intan Dian Vitaloka Kadek Agus Darsana Budi Kadek Edo Septian Wiradharma Kadek Krisna Amacya Kadek Puspayoga Kadek Rizky Aditya Indrabuana Karma, Ni Made Sukaryati Komang Agus Budiyasa Luh Putu Sudini Made Kusuma Wardana Made Minggu Widiantara Made Sadhu Arta Kori Mahadewi Mulia Gangga Marthen Lazarus Laning Meysin Liston Sinaga Ni Kadek Dewi Agustina Ni Kadek Sintia Dewi Ni Kadek Yunika Pramesti Ni Ketut Risya Dewi Calista Ni Komang Dewik Ary Susanti Ni Komang Evic Triani Ni Luh Mahendrawati Ni Luh Putu Eka Kusumawati Ni Made Intan Maharani Ni Made Noviana Ruth Yolanda Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Septyawati Ni Made Silvia Gayatri Ni Made Wahyuni Ni Nyoman Ayu Paramitari Ni Putu Damayanthi Ni Putu Diah Agustini Devi Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Ni Putu Reina Mahargita Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi Putu Ngurah Angga Darmawan Rizky Agus Sucipto Senastri, Ni Made Jaya Shalomoan Shalomoan Sienny Karmana Sugiartha, I Nyoman Gede Theo Sukardi Wibawa Timothy Reinaldi Winata Tri Sakti Mandala Putra Hanes Wayan Ananta Adiwijaya Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi Widiati, Ida Ayu Putu