Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.837
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Ragam Pengabdian Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
Suryani, Luh Putu
Universitas Warmadewa
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 91 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 91 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Secara Pewarisan Amelia; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.81-85

Abstract

Indonesia sebagai negara berkembang dewasa ini sedang melaksanakan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Tanah mempunyai peranan yang penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Hal ini memberikan pengertian bahwa merupakan tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut : Bagaimana tata cara pendaftaran dan peralihan hak atas tanah karena pewarisan? Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pendaftaran dan peralihan hak atas tanah karena pewarisan? Tipe penelitian ini dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Tata cara pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut: 1) Permohonan Pendaftaran Peralihan hak, 2) Pencatatan Peralihan hak dan 3) Penyerahan Sertifikat Hak. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan yaitu: 1) Kendala yang berasal dari masyarakat yaitu pemohon pendaftaran hak masih kurang melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan, 2) Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan adalah pada saat proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan yaitu mengenai persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan sehingga sering menghambat dalam penyelesaiannya.
Pola Penggarapan Tanah Pertanian Absentee di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Ni Luh Putu Eka Kusumawati; Ketut Kasta Arya Wijaya; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.41-47

Abstract

Tanah absentee merupakan tanah yang letaknya jauh dari tempat tinggal pemiliknya. Masyarakat yang tinggal di kota memiliki tanah di desa yang diusahakan oleh petani penggarap dengan sistem bagi hasil mengakibatkan pengelolaan tanah yang tidak efisien dan mengakibatkan sistem eksploitasi. Permasalahannya adalah (1) Bagaimana pola penggarapan tanah pertanian secara absentee di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli?, (2) Bagaimana sistem perjanjian bagi hasil antara penggarap dengan pemilik tanah absentee?. Metode yang digunakan adalah metode empiris. Terdapat 2 (dua) pola penggarapan tanah absentee di desa kintamani yaitu pola penggarapan dengan biaya produksi dalam pengolahan tanah pertanian ditanggung semua oleh si penggarap dan biaya produksi dalam pengolahan tanah pertanian ditanggung sebagian dari pemilik tanah dan sebagian lagi ditanggung oleh penggarap lahan tersebut. Sistem perjanjian bagi hasil antara penggarap dengan pemilik tanah absentee di Desa Kintamani yaitu tidak tertulis/lisan dengan berdasarkan rasa kepercayaan. Penting bagi pemilik yang berjauhan dari letak tanahnya untuk dapat mengolah tanah mereka sendiri dan untuk mencegah terjadinya sengketa di masa depan antara pemilik tanah dan petani penggarap sebaiknya membuat perjanjian secara tertulis.
Kewenangan direktorat jenderal bea dan cukai dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan pita cukai Gede Arjun Setiawan; I Nyoman Gede Sugiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.156-161

Abstract

Banyaknya kasus pemalsuan pita cukai di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan bagi pemerintah, dan diharapkan dengan peningkatan kesadaran dan kewaspadaan, masalah ini dapat teratasi. Pita cukai diterbitkan dengan maksud agar semua barang yang masuk dan keluar negeri dikenakan pajak dengan benar. Petugas pajak telah meninjau dan menyetujui rencana pajak yang kami usulkan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.permasalahannya adalah Bagaimana pengaturan kewenangan dari direktorat jenderal bea dan cukai dalam menangani pemalsuan pita cukai di Indonesia ? Apa sanksi terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan pita cukai palsu? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. UU No. 39 Tahun 2007 mengatur berbagai pengaturan tentang siapa yang bertanggung jawab untuk menuntut kejahatan yang melibatkan pita cukai. Di bidang cukai, tindak pidana ditentukan dan diatur dengan undang-undang, dengan sanksi yang berbeda-beda bagi pelakunya. Sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 58A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
Pengaturan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar batas baku tingkat kebisingan pada kawasan pariwisata I Putu Aditya Putra Bahari; I Nyoman Gede Sugiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.196-200

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan dan sanksi mengenai batas bakukebisingan bagi pelaku usaha pada kawasan pariwisata. Aktivitas pariwisata pada wilayah Bali khususnya dikawasan hiburan memberikan akibat positif serta negatif bagi masyarakat lokal, walaupun berdampak positifperkembangan pembangunan pariwisata bisa mengakibatkan akibat terhadap lingkungan. Adanya kawasanhiburan malam yang melebihi taraf standar kebisingan mengakibtakan terganggunya kehidupan serta kesehatanwarga . Rumusan persoalan yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan batas bakukebisingan serta sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar batas standar tingkat kebisingan pada daerahpariwisata. Tipe penelitian menggunakan hukum normatif serta pendekatannya yaitu perundang-undangan sertakonseptual. hasil pembahasan menandakan pengaturan batas standar kebisingan bagi pelaku usaha di tempatpariwisata diatur di lampiran I KEPMEN Lingkungan hidup No.48/1996 mengenai baku tingkat kebisinganserta sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar batas standar tingkat kebisingan pada tempat pariwisatadiatur di UU No.32/2009 mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, hukuman administrasidiatur Pasal 76 ayat (2) serta hukuman pidana diatur pada pasal 100 ayat (1) dan (2).
Implikasi perkawinan campuran yang tidak didaftarkan terhadap hak milik atas tanah bagi warga negara indonesia Ni Putu Diah Agustini Devi; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.233-238

Abstract

ABSTRAK Perkawinan campuran melibatkan dua hukum yang berbeda. Sehingga berimplikasi terhadap Hak Milik Atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaturan dan implikasi perkawinan campuran yang tidak didaftarkan terhadap Hak Milik Atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia. Dalam penelitian digunakannya hukum normatif sebagai metode dengan dua sumber hukum yaitu dengan primer dan sekunder. Dengan adanya hasil dalam penelitian yang menjelaskan bahwa pengaturan hak milik atas tanah bagi pelaku perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Nomor 103 Tahun 2015 bahwa WNI adanya pihak yang melakukan perkawinan beda kewarganegaraan tetap memiliki hak namun tidak bersama dan harusnya ada bukti dalam dipisahnya harta. Perkawinan campuran yang tidak didaftarkan jika status kepemilikan tanah adalah atas nama WNI dan telah memiliki perjanjian pemisahan harta maka hak dalam kepemilikan tanah masih bisa dipunyai oleh warga indonesia jika tidak ada terjadinya pelepasan kewarganegaraan setelah dilakukannya perkawinan campuran, serta Hak Milik Atas Tanah yang dimiliki tidak berdampak untuk dilepaskan atau tanahnya jatuh kepada negara.
Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua Kadek Puspayoga; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.329-334

Abstract

Hak asuh anak saat terjadi perceraian dengan situasi adanya seorang anak, menimbulkan akibat dari adanya perceraian yakni persoalan hak asuh anak, maka dengan itu baik ayah atau ibu berhak mengajukan permohonan atas hak asuh anak mereka ke pengadilan. Adapun rumusan masalah yaitu;1)Bagaimanakah pengaturan terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tua? 2)Bagaimana akibat hukum bagi anak dari perceraian orang tua? Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan peraturan hukum mengenai hak asuh anak sangat berkaitan dengan perlindungan anak baik itu mengenai adanya pengarahan dalam hak yang dilakukan oleh orang tua. Akibat hukum bagi anak dari perceraian orang tua atau adanya keputusan dalam putusnya hubungan keluarga menjadikan tetap wajib dalam mendidik anak tersebut, karena bagi anak pendidikan secara biologis, sosial serta mental sangat penting bagi anak dari orang tua. Bagi Pemerintah atau penegak hukum dengan berupa penegakkan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak dengan menggunakan sistem yuridis mengenai perlindungan yang dilakukan sesuai dengan dasar hukum undangundang yang berkaitan.
Upaya Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Jembrana Komang Agus Budiyasa; I Ketut Kasta Arya Wijaya; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.341-346

Abstract

Kegiatan yang merubah kegunaan tanah dari satu jenis kegiatan menjadi kegiatan lain yang lebih beragam disebut sebagai alih fungsi lahan. Perubahan kepemilikan lahan timbul selaku dampak dari pembangunan dan kenaikan populasi penduduk. Pada setiap tahunnya, Kabupaten Jembrana kerap mengalami perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Apabila perubahan fungsi berlangsung secara terus-menerus dan tidak diawasi secara khusus, maka lahan pertanian di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan bertahap dari tahun ketahun. Dari dampak berbahaya yang disebabkan, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah bentuk penanggulangan terhadap perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Jembrana serta Bagaimana upaya hukum pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten jembrana. Digunakan metode penelitian empiris serta pendekatan fakta, perundang-undangan, dan menganalisa dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, yaitu dikatakan masih belum optimal karena penerapan terhadap lahan pertanian yang mempunyai garis batas zona hijau dan pada tiap tahunnya masih didapatkan aktivitas perubahan fungsi terhadap kawasan/lahan pertanian pangan di Kabupaten Jembrana.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Toko Karpet di Desa Adat Seminyak (Studi Kasus di Crown Carpets) Marthen Lazarus Laning; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.121-127

Abstract

Legal protection and liability are important parts of employment. The Indonesian government creates jobs with legal protection for workers based on Pancasila and the 1945 Constitution. The omnibus law version of the Manpower Law explains the protection of workers in realizing welfare. The case study is located at Crown Carpets in Seminyak Traditional Village, Bali. Empirical legal research method with a focus on collecting data directly from the field through observation and interviews. The main source of data comes from employees at Crown Carpets and the owner of the company provides information about the protection and legal liability in the carpet shop. Secondary data includes relevant primary and secondary legal materials. The data analysis technique used is descriptive technique. The results of the interview obtained that the Crown Carpets company's responsibility for its workers only provides compensation based on the employment relationship, without providing adequate protection in accordance with applicable labor regulations. The owner of Crown Carpets revealed that the company only has verbal agreements with its workers, which do not provide definite guarantees related to work safety and financial protection in the case of serious work accidents in the form of insurance.
Pelaksanaan Penertiban Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Denpasar I Dw Md Suryawan Wira Kesuma; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.2.2025.156-161

Abstract

Denpasar City, a popular tourist destination, is struggling to maintain peace and order due to rapid urbanization and an influx of migrants. This has led to an increasing number of job seekers exceeding the job opportunities available in the city. The problems in writing this thesis are (1) How is the implementation of the control of vagrants and beggars by the Pamong Praja Police Unit in Denpasar City? and (2) How are the obstacles faced by the Pamong Praja Police Unit in controlling vagrants and beggars in Denpasar City. The research method used is an empirical method by collecting data through interviews with related parties, document analysis, and direct observation of the curbing process. The results showed that the curbing and handling of vagrants and beggars in Denpasar City has not gone well, seen from the many activities of vagrants and beggars in Denpasar City so that it still disturbs public order. The obstacles of the Civil Service Police Unit in controlling vagrants and beggars are divided into Juridical and Non-Juridical obstacles. The Denpasar City Government is still trying to deal with the social problems of vagrants and beggars by means of preventive, refrensive, and rehabilitation.
Perlindungan Hukum Kenyamanan Wisatawan Dari Pedagang Asongan di Kawasan Wisata Geopark Kintamani I Ketut Adi Wira Wijaya Kesuma Atmaja; I Nyoman Gede Sugiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.282-288

Abstract

Dalam dunia pariwisata, perlindungan terhadap wisatawan dari pedagang kaki lima, baik domestik maupun asing, masih lemah, dan terkadang undang-undang yang ada tidak memiliki kekuatan untuk melindungi wisatawan. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan yang berkunjung ke Geopark Kintamani dan apa sanksi hukum bagi pedagang kaki lima yang tidak membawa perasaan nyaman bagi wisatawan yang berada di kawasan Geopark Kintamani. Gunakan metode penelitian konvensional. Menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Perlindungan hukum terhadap wisatawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Sanksi hukum terhadap PKL yang tidak memberikan kenyamanan kepada wisatawan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, yang diatur berdasarkan Pasal 58 dan 59 menjelaskan adanya sanksi administratif dan sanksi pidana bagi PKL. yang gagal melakukannya. memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Wisatawan menikmati kenyamanan dan keamanan PKL serta perlindungan hukum. Prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kenyamanan wisatawan telah diatur, dan Pemerintah Daerah serta dinas pariwisata harus dapat menafsirkan ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah dan melaksanakan peraturan tersebut.
Co-Authors A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Ngr. Dwi Dananjaya Agus Trijana Agus Trijana Amelia Anak Agung Alit Ista Damayanti Anak Agung Istri Riskhanna Indira Nakula Anak Agung Istri Wirastuti Anak Agung Ngurah Bagus Raditya Wikananta Anak Agung Nia Listiari Anak Agung Putu Eka Putra Warmadewa Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi ,SH.,MH. Andy Gunawan Anom Bagus Sanjaya Arini, Desak Gde Dwi Ayu Putu Putri Shinta Dewi Dewa Ayu Adhika Saraswati Dewa Ayu Adinda Ray Fiyanti Dewa Gede Agung Semarabawa Dewa Gede Satya Pradnyana Putra Dewa Krisna Putra Dewa Putu Ade Wicaksana Dewi, A.A Sagung Laksmi Dhania Bagus Fajar Trianti Elisabeth Ayustina Putri Korassa Sonbai Gede Arjun Setiawan Gilbert Adytia Rohi Gusti Ayu Erlin Widyaningsih Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari I Dw Md Suryawan Wira Kesuma I Gede Agus Marta Dinata I Gede Arimastanaya I Gede Arya Agus Pratama I Gede Herry Budikusuma I Gusti Agung Ngurah Diego Arimbawa I Gusti Agung Ngurah Klaustra Adhipermana I Gusti Agung Satrya Wiguna S I Gusti Ayu Agung Kosalya I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Made Yudha Pramana I Kadek Arya Wiryawan I Kadek Denny Harta Dwipayana I Ketut Adi Wira Wijaya Kesuma Atmaja I Ketut Gede Rudiarta I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Sukadana I Komang Adi Setyawan I Made Andi Putra Mahardika I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Mudana Adi Putra I Made Prama Wianta I Made Setiana Sanjaya I Made Yudhiantara I Nyoman Agung Mas Dinata I Nyoman Putu Budiartha I Putu Aditya Putra Bahari I Putu Dony Setiawan I Putu Gede Anom Purnacandrama I Putu Gede Bayu Sudarmawan I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Surya Wadi Putra I Putu Vibhu Surya Pratama I Putu Yudi Setiawan I Wayan Agus Susila I Wayan Arthanaya I Wayan Ary Setiawan I Wayan Govinda Tantra I Wayan Rideng I Wayan Sunarta Ida Ayu Kartika Indrawan Ida Ayu Made Ariskayanti Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Sintya Wulandari Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra Indah Permatasari Intan Dian Vitaloka Kadek Agus Darsana Budi Kadek Edo Septian Wiradharma Kadek Krisna Amacya Kadek Puspayoga Kadek Rizky Aditya Indrabuana Karma, Ni Made Sukaryati Komang Agus Budiyasa Luh Putu Sudini Made Kusuma Wardana Made Minggu Widiantara Made Sadhu Arta Kori Mahadewi Mulia Gangga Marthen Lazarus Laning Meysin Liston Sinaga Ni Kadek Dewi Agustina Ni Kadek Sintia Dewi Ni Kadek Yunika Pramesti Ni Ketut Risya Dewi Calista Ni Komang Dewik Ary Susanti Ni Komang Evic Triani Ni Luh Mahendrawati Ni Luh Putu Eka Kusumawati Ni Made Intan Maharani Ni Made Noviana Ruth Yolanda Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Septyawati Ni Made Silvia Gayatri Ni Made Wahyuni Ni Nyoman Ayu Paramitari Ni Putu Damayanthi Ni Putu Diah Agustini Devi Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Ni Putu Reina Mahargita Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi Putu Ngurah Angga Darmawan Rizky Agus Sucipto Senastri, Ni Made Jaya Shalomoan Shalomoan Sienny Karmana Sugiartha, I Nyoman Gede Theo Sukardi Wibawa Timothy Reinaldi Winata Tri Sakti Mandala Putra Hanes Wayan Ananta Adiwijaya Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi Widiati, Ida Ayu Putu