Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.283
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender Ulul Albab: Jurnal Studi Islam Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan JURNAL KARSA (Terakreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012) Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Peuradeun NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series Jurnal Al-Dustur El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Perdikan: Journal of Community Engagement Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Center of Economic Students Journal (CSEJ) MILRev: Metro Islamic Law Review JSE: Jurnal Sharia Economica Jurnal Hukum & Pembangunan Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI) Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)
Erie Hariyanto
Universitas Islam Negeri Madura
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia Sa'diyah, Halima Tus; Sitti Lailatul Hasanah; Abdul Mukti Thabrani; Erie Hariyanto
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Abstract

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) lahir sebagai respon akan lahirnya UU No.3 tahun 2006 terkait dengan perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait dengan perluasaan wewenang peradilan agama termasuk dalam membentuk penyelesaian dibidang Ekonomi Syariah. Terbentuknya KHES merupakan suatu terobosan dan positifisasi hukum fiqh muamalat dalam peraturan yang ada di Indonesia sehingga dapat menjadi pegangan umat Islam dalam bermuamalah dan berkekuatan hukum. Keberadaan KHES menjadi pembeda antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional dan dibentuk dengan me-unifikasi keseragaman pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab kuning (fiqh) dan fatwa DSN-MUI dalam kesederhanaan hukum yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan untuk menemukan kepastian hukum di Indonesia. KHES merupakan pembaharu dan hukum baru yang lahir dari PERMA No. 2 Tahun 2008 berfungsi sebagai rujukan dalam putusan hukum oleh para hakim dalam peradilan agama dan bahan pertimbangan hukum dalam persoalan ekonomi syariah akan tetapi, KHES termasuk peraturan perundang-undangan semu (pseoude wetgeving/beleidsgerels) tidak termasuk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedepan KHES ini diharapkan dapat dinaikkan derajatnya ke tingkat Peraturan pemerintah agar dapat mengikat sebagaimana peraturan- peraturan yang lain yang ada di Indonesia seperti terbentuknya KHI yang hanya berada pada dataran Inpres No.1 tahun 1991 yang dikemudian hari terbitlah Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Undang-undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan . (The Sharia Economic Law Compilation (KHES) was created in response to the issuance of Law No. 3 of 2006 regarding amendments to Law No. 7 of 1989 on Religious Courts related to the extension of the authority of the religious courts , including in settlement formation in the area of ​​the Sharia economy. The establishment of KHES is a breakthrough and a positive effect of the muamalat fiqh law in existing regulations in Indonesia so that it can become a guide for Muslims in muamalah and has legal force. The existence of KHES is a differentiator between Sharia economics and conventional economics and is shaped by the uniformity of opinions of the ulama in the yellow books (fiqh) and DSN-MUI fatwas in legal simplicity in keeping with the Indonesian context. unite for legal security in Indonesia. Indonesia. KHES is a reformer and a new law born from PERMA No. 2 of 2008 serves as reference in legal decisions of judges in religious courts and material for legal considerations in Sharia economic matters, but KHES including pseudo-law/policy rules is not included in Indonesian laws and regulations. In the future, it is hoped that KHES can be raised to the level of government regulations, so that it can be binding like other regulations in Indonesia, such as the formation of KHI which is only on the plains of Presidential Instruction No. 1 of 1991, which later became law no. 1 of 1974 jo. Law No. 16 of 2019 on Marriage)
Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan Muchsin, Athik Yulia; Sufyan, Akhmad Farid Mawardi; Hariyanto, Erie
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-manhaj.v1i1.2653

Abstract

Penelitian ini fokus pada kajian pada pasangan yang menikah dibawah umur memilih melangsungkan pernikahannya secara siri atau tidak dengan mengajukan dispensasi nikah. Kesimpulan penelitian adalah: Pertama, isbat nikah dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur dianggap penting dan sangat berguna, sebab dengan jalan tersebut mereka bisa mendapatkan akta nikah bagi perkawinan mereka, bisa memproses akta kelahiran anaknya, penentu status kewarisan mereka, pembuatan paspor dan lain-lain. Kedua, adapun pendapat Hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang permohonan pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur menyatakan bahwa terdapat dua pelanggaran atas permohonan tersebut dan dinyatakan menyatakan bahwa seharusnya mereka (pasangan yang menikah di bawah umur) dulu sewaktu menikah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sehingga pernikahannya tercatat sejak awal mereka menikah.
ASH-SHULH AS AN ATTEMPT OF SHARIA MICROFINANCE INSTITUTIONS TO SOLVE SHARIA ECONOMIC DISPUTES IN MADURA SOCIETY Hariyanto, Erie; Harisah, Harisah; Hamzah, Moh; Faidi, Ach.; Umam, Hoirul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v12i2.13531

Abstract

The disputes resolution in the sharia financial institution gives opportunity and challenge for the Religious Court. Society tends to use ash-shulh by conducting deliberation in solving every dispute. This dispute resolution is taken because of the given legal freedom for society. Its purpose is to analyze the information on opportunities and challenges of the Religious Court as the judicial institution that has absolute authority in solving sharia economic disputes. This is qualitative research by studying secondary data and doing online and offline interviews with the informant. The Religious Court also plays a role in solving the disputes in the sharia microfinance institutions which generally choose the alternative way in disputes resolution by doing the negotiation. The study reveals that the sharia microfinance institutions depend on alternative ways in their dispute resolution such as negotiation and mediation by involving religious figures like Kyai. Madura society puts their trust in the religious figures more than the official institutions appointed in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning the Mediation in Court. However, the disputes resolution taken by society with the involvement of Kyai, is still based on the decree of the Religious Court in solving sharia disputes as a legal reference and a procedure taken by the judges.Penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama. Masyarakat memiliki kecenderungan menggunakan ash-shulh dengan cara musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap sengketa. Upaya penyelesaian sengketa ini dipilih karena kebebasan hukum bagi masyarakat untuk memilih jalan penyelesaian sengketa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui data sekunder serta wawancara kepada informan, baik secara online maupun offline. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memilih jalur alternatif penyelesaian sengketa seperti perundingan dan mediasi dengan melibatkan melibatkan seorang tokoh agama seperti Kyai. Masyarakat Madura lebih percaya terhadap tokoh agama dibandingkan lembaga resmi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Peradilan. Namun, penyelesaian sengketa yang diambil masyarakat dengan melibatkan Kyai, tetap mengacu pada keputusan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa syariah sebagai acuan hukum dan cara yang diambil oleh para hakim.
Qua Vadis the Quality of Online Scientific Journal Publishing in State Islamic University (PTKIN) Erie Hariyanto
Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Vol 4 No 1 (2016): June
Publisher : Program Studi Ilmu Perpustakaan UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/kah.v4i1a7

Abstract

The main problem of scientific journals development among Islamic colleges, both PTKIN and PTKIS, is a matter of managerial capacity or management of a scientific journal. During this time, it iss recognized that the spirit of journal publishing is high, but it ss not followed by managerial skills. It means there were a lot of publishing institutions that publish scientific journals but could not continue well, therefore these published journals considered as only a memorial thing and introduction, moreover there is an obligation to publish an online journal and accreditation instrument that also conducted by online through the portal of ARJUNA DIKTI that becomes opportunity and challenge for managers of scientific journals in the colleges both human resources and infrastructure. This article tries to answer how the position, potention and opportunities PTKIN’s journals in the online journal era
PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Di Bintan Risky Computer Surabaya) Erie Hariyanto
Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 3 (2012)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.3.122

Abstract

In the computer trade is known two terms of the computer type namely Branded computer, which is usually sold in a well packet, assembled by the producer (company) and the second one is assembly computer that nowadays dominates more than 60 % of computer market share in Indonesia in which the trade transaction makes many obstacles which need the solution and law protection for those involved in the trade transaction of assembly computer. By being prevailed the law of number 8, 1999 about consumer protection, it is wondered whether it has given the law protection for those who are involved especially the consumers. It can be devided into three stages, they are preliminary transaction or the bargain of assembly computer through advertisement, the transaction or agreement of the assembly computer trade and the last is the transaction of sale after service that also concerns with the guarantee. The form of lawsuit solution is commonly done by the familial relathionship between the consumer and the seller. It is the best and effective solution, although the law of the consumer protection also gives the place to complain their cases through the consumer lawsuit affairs. Key words: law protection, trade transaction, assembly computer     
BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia) Erie Hariyanto
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 4 No. 1 (2009)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v4i1.268

Abstract

Burgelijk Wetboek or the book of civil law is historicallyderived from Dutch. It has been applied on the basis ofconcordancy principle; in fact, the legislative institutionhas not published civil laws that being coded and unifiedyet. It is urgent to apply new laws that exclusively managelaw of contract (in particular or general) as a part of civillaws, in order to support the economic activity of nation.Dutch has already revised their own Burgelijk Weboek thathas been applied in Indonesia.
PROBLEMATIKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA Erie Hariyanto
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 4 No. 2 (2009)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v4i2.278

Abstract

One of the developments of information technology,telecommunication and computer is appearing the creation oftransaction model that is not necessary to meet directly or faceto face. The transaction is enough to do by using the electronicmedia that is internet media. In the transaction of e-commerce,many law problems develop that need a law arrangementbriefly and clearly as a guarantee of the law protection for thepeople involved. This article tries to answer this problem bygiving some alternative solutions in order to make the assurancelaw in e-commerce transaction formed.
THE POLITICAL SCRIMMAGE OF THE RELIGIOUS COURT’S LAW AS THE JUDICIAL INSTITUTION IN THE REFORMATION ERA IN INDONESIA Erie Hariyanto
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 11 No. 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v11i1.782

Abstract

Abstract:Religious court as one of the four court environments is a special court for Moslems with its special authority scope also, either about its matter or its justice seekers (justiciabel). During twice of law changing in the reformation era, the court authority in the religious court’s environment is widened, this is suitable with the law development and the society’s need of law, especially Moslems. Although it has been ten years that the law of religious court is legitimated (2006-2016) but there are still problems in the authority of the religious court in the reformation era, some of them are the material law factor, where there has been no material laws and specific judicial procedure in the religious court environment. The factor of law politic of the Supreme Court (MA) as the highest institution should have given more attention to religious courts by synchronize the law regulation about special authority had by the religious court, and the third factor is cultural law in society which waits for the professionalism and integrity of the religious court in taking the new responsibility mainly in solving the Islamic economy dispute Abstrak:Peradilan agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Muslim dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya maupun para pencari keadilannya (justiciabel). Dalam dua kali perubahan undang-undang di era reformasi, kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama semakin diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Walaupun sudah sepuluh tahun undang-undang peradilan agama disahkan (2006– 2016), namun problematika kewenangan Pengadilan Agama di era reformasi masih saja ada di antaranya adalah faktor materi hukum belum ada hukum materiil dan acara khusus di lingkungan pengadilan agama, Faktor politik hukum Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi semestinya memberikan perhatian yang lebih kepada peradilan agama yaitu dengan melakukan singkronisasi peraturan perundangan-undangan mengenai kewenangan khusus yang dimiliki peradilan agama, dan faktor ketiga budaya hukum masyarakat menunggu profesionalitas dan integritas lembaga peradilan agama dalam mengembangan amanah kewenangan baru utamanya dalam penyelesaian sengketa ekonomi Islam.
The Settlement of Sharia Banking Dispute based on Legal Culture as a Practice of Indonesian Islamic Moderation Erie Hariyanto
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 14 No. 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islamic banking and religious courts have a very close-knit network. Both Islamic banking serving as Islamic financial intermediation institution and religious courts as special courts with authority to resolve the dispute of  Islamic banking similarly stressed on applying the sharia principles in the operation. They are expected to sinergically rely on sharia principles. The philosophical basic of religious courts’ authority  in dispute settlement of shariah banking  is to create a harmony between the execution of contract and material law based on the principles of sharia with religious courts as an institutiton for Moslem justice-seekers so that the disputes can be resolved wholly (kafa’ah) and consistently (istiqomah) through court rulings upholding the culture of law. The meeting of values of sharia and culture living in society produces harmony in terms of Islamic banking dispute settlement. (Keberadaan Perbankan Syariah dan Peradilan Agama memiliki keterkaitan yang sangat erat. Perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah dan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan khusus yang mempunyai kewenangan ablosut menyelesaikan sengketa perbankan syariah sama-sama menekankan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Perbankan Syariah dan peradilan agama diharapkan dapat bersinergis dengan berpegang pada prinsip syariah. Dasar filosofis Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian sengketa perbankan syari’ah adalah agar terciptanya keselarasan antara pelaksanaan akad dan hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan lembaga peradilan agama yang memang merupakan wadah bagi pencari keadilan yang beragama islam sehingga sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan secara kafaah dan istiqomah melalui putusan pengadilan yang mengedepankan budaya hukum. Pertemuan nilai syariah dan budaya yang hidup dalam masyarakat menghasilkan harmoni dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah)
INTERRELASI PEMBANGUNAN HUKUM DAN POLITIK MENUJU TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MODERN DAN DEMOKRATIS Erie Hariyanto
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 1 No. 1 (2006)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v1i1.2555

Abstract

Hukum dan politik mempunyai hubungan erat yang tidak terpisahkan. Hukum merupakan produk politik sedangkan politik terbentuk karena berpegang pada hukum. Semua itu diwujudkan untuk mengatur tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tulisan ini mengelaborasi tentang politik dan negara, stabilitas politik dan kepastian hukum, kekuasaan politik demi negara hukum, serta instrumen politik dan politik hukum, sebagai upaya untuk mewujudkan negara yang modern dan demokratis. Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut pemerintah dalam suatu negara senantiasa menciptakan stabilitas politik sehingga keputusan-keputusan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dalam upaya menuju kepada kepastian hukum, demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu politik hukum yang diterapkan oleh lembaga-lembaga kenegaraan juga harus mampu menampung semua aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
Co-Authors Abdul Mukti Thabrani Ach. Muzakki Agus Purnomo Ahmad Putikadyanto Ainur Rahman Hidayat Akhmad Farid Mawardi Sufyan Anas Ahmadi Aniga, Sundari Anis Sulalah Anis Sulalah Arif Wahyudi Atin Rohmatin Aulia Fitriyatus Sholihah Bhismoadi Tri Wahyu Faizal Cahyani, Novita Cut Linda Marheni Diah Putri Permata Sari Dikuraisyin, Basar Eka Susylawati Fadllan Fadllan Fadllan Fadllan Fadllan Fadllan Fadllan Faidi, Ach. Fatekhul Mujib Fatekhul Mujib Firmansyah, Hendri Galuh Widitya Qomaro Hamzah, Moh Hamzah, Moh. Hannan, Abd. Hapzi Ali Harisa Harisah Harisah, Harisah Hidayatullah Hidayatullah Hosen Ikhwanuddin Harahap Laili, Mahiratul Long, Ahmad Sunawari M. Haris Hidayatulloh Made Warka Made Warka, Made Mahfudz Baidawi Maimun Nawawi Moch. Cholid Wardi Moh Zarkasi Moh. Efendi Moh. Efendi, Moh. Moh. Hafid Effendy Moh. Hafid Effendy, Moh. Hafid Moh. Hamzah Moh. Hamzah MOH. HAMZAH Moh. Hamzah Moh. Hipni Moh. Horah, Riris Fadaniyah Moh. Humaidi, Moh. Humaidi Moh. Zarkasi Mohammad Ali Al Humaidy Muchsin, Athik Yulia Muchsin, Athik Yulia Muhamad Habibullah Muhammad Taufiq Nashat Mohammad Abdel Qader Bani Hamad Ni’matunnuriyah, Ni’matunnuriyah Nurfadhilah Che Amani Nurhidayatuloh, N. Nurhotia Harahap Puji Kurniawan Putri Ayu Wandila Putri Ayu Wandila Riris Fadaniyah Moh. Horah Risalan Basri Harahap Rudy Haryanto Rudy Haryanto Rudy Haryanto Sa'diyah, Halima Tus Safinatun najah Saifuddin Zuhri Qudsy Sholihah, Aulia Fitriyatus Sifa Yunita Sari Siregar, Fatahuddin Aziz Siti Musawwamah Sitti Lailatul Hasanah Sufyan, Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Akhmad Farid Mawardi Sulistiyawati Sulistiyawati Sulistiyawati Sulistiyawati Sulistiyawati Sulistiyawati Sundari Aniga Sundusiyah Sundusiyah Suyudi, Mohammad Suyudi, Mohammad Toyyibah Toyyibah Toyyibah, Toyyibah Tri Wahyu Faizal, Bhismoadi Umam, Hoirul Umam, Nurul Umi Supraptiningsih Zahroh, Zahrotul Zahroh, Zahrotul Laila Zakiyatus Soimah