Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.283
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender Ulul Albab: Jurnal Studi Islam Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan JURNAL KARSA (Terakreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012) Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Peuradeun NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series Jurnal Al-Dustur El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Perdikan: Journal of Community Engagement Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Center of Economic Students Journal (CSEJ) MILRev: Metro Islamic Law Review JSE: Jurnal Sharia Economica Jurnal Hukum & Pembangunan Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI) Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)
Erie Hariyanto
Universitas Islam Negeri Madura
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga Sulistiyawati Sulistiyawati; Erie Hariyanto
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.7577

Abstract

Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian konflik melalui musyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yang sifatnya netral, dimana para pihak menemukan solusi di dalam penyelesaian suatu masalah. Kebanyakan masyarakat menggunakan proses mediasi ini, salah satunya konflik keluarga. Penyelesaian konflik keluarga ini kebanyakan masyarakat haruslah dengan beriktikad baik dalam penyelesaiannya agar mencapai suatu solusi yang diinginkan bersama. Sehingga tidak adanya tumpang tindih diantara kedua belah pihak. Adapun rumusan masalah pada artikel ini: (1) bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga? (2) apa peran iktikad baik mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) dan metode lapangan (dengan observasi fakta yang ada di lapangan). Sedangkan hasil artikel ini menunjukkan bahwa (1) proses mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga ini tidak sesulit mediasi yang dilakukan di pengadilan sebab prosesnya ini bermula dari asas kerelaan, perdamaian, dan persetujuan dan diakhiri dengan keputusan bersama diantara kedua belah pihak dengan bantuan pihak ketiga. (2) peran itikad baik mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga ialah ketika sebuah keluarga mengalami konflik dan cara penyelesaiannya pun tidak bisa teratasi oleh kedua belah pihak maka dalam hal inilah peran iktikad baik mediasi dimunculkan sebagai alternatif dengan memberikan solusi yang terbaik kepada para pihak yang berkonflik.
PERKAWINAN ANAK: Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Pamekasan Umi Supraptiningsih; Erie Hariyanto
Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender JURNAL HARKAT : MEDIA KOMUNIKASI GENDER, 15(2), 2019
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3510.812 KB) | DOI: 10.15408/harkat.v15i2.13466

Abstract

Abstract. Child marriages as well as the prosession are happen due to the role of both ulama (the Islamic leaders) and the community leaders. This paper aimed at exploring the perception of ulama and the community leaders in line with the factors of child marriage as well as the minimum age of marriage. The descriptive qualitative were implemented in this study. Meanwhile, the data were gathered by conducting observation, interview, and documentation. The first finding of the study is in line with the factors of child marriages. The educational background of the parents and the children, economic factors, cultural factors, and the uncontrolled relationship among teens were regarded to influence the child marriage in Pamekasan. Second, the ulama and the community leader argued that the child marriage should be avoided because it determine the life of the spouse after marriage. It must be considered that marriage is a time to realize the happy family (sakinah). Therefore, maturation is important in attempt to mentally and economically prepare for the marriage. Also, the limitation of marriage is not merely about the minimum age, but also the preoparation and the in-depth understanding of the spouse. Third, there is no clear statement in Alquran regard to the minimum age of marriage. Alquran stated akil baligh as the requirement. Meanwhile, the marriage law stated that minimum age for man is 19 years old and 16 years old for woman. In child protection laws, the minimum age for both man and woman are 18 years old. Abstrak. Perkawinan Anak dapat terjadi karena peran serta dari para ulama atau tokoh masyarakat, begitu pula prosesi perkawinan dengan restu keduanya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peranan ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Pamekasan dalam terwujudnya perkawinan anak serta pendapat tentang batasan usia perkawinan. Metode penelitian mengunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach) dan metode deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ada beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu pertama Perkawinan anak masih saja terjadi diwilayah Kabupaten Pamekasan, hal ini dilatar belakangi beberapa faktor, yaitu faktor rendahnya pendidikan baik dari orang tua maupun anak, tidak adanya aktifitas atau kegiatan karena selepas dari pesantren atau MA mereka menganggur, faktor ekonomi, faktor budaya atau tradisi, dan faktor pergaulan bebas; kedua Para ulama dan tokoh masyarakat berpendapat bahwa perkawinan anak harus dihindarikarena berdampak pada kelangsungan rumah tangga yang tentunya pasca perkawinan adalah waktu yang panjang untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Pendewasaan perkawinan penting karena untuk mempersiapkan mental dan ekonomi dalam sebuah perkawinan. Batasan perkawinan tidak hanya sekedar usia namun persiapan dan pemahaman hak dan kewajiban bagi pasangan yang harus matang. Ketiga Batasan usia pernikahan dalam Al Qur’an dan hadis tidak secara jelas disebutkan hanya menjelaskan akil baliq, sedangkan dalam Undang- Undang Perkawinan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dalam UU Perlindungan ana laki-laki dan perempuan sama yaitu 18 tahun ke atas.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SISTEM COD DALAM MENDISTRIBUSIKAN PRODUK UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 Erie Hariyanto; Ach. Muzakki; Putri Ayu Wandila; Mahfudz Baidawi; Diah Putri Permata Sari; Safinatun najah
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 3, No 2 (2021): BUDIMAS : VOL. 03 NO. 02, 2021
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v3i2.2811

Abstract

Covid 19 adalah salah satu virus yang menyebabkan banyak penyakit mulai dari yang ringan sampai yang berat, pandemi Covid 19 telah menyebar di seluruh dunia, mulai dari negara-negara besar sampai desa bahkan dusun-dusun terpencil sekalipun, termasuk di desa Sokobanah laok, kec. Sokobanah, Kab. Sampang. Dimana dari dampak pandemi covid 19 ini banyak usaha-usaha masyarakat yang terkena imbasnya karena, seperti UMKM yang tidak mendapatkan konsumen dikarenakan ada kebijakan pemerintah yang melarang masyarakatnya untuk keluar dari rumah dan harus menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Maka tujuan dari hasil penulisan artikel ini untuk membantu masyarakat dalam pemberdayaan sistem distribusi produk UMKM dalam bentuk COD supaya masyarakat bisa mengembalikan bahkan meningkatkan daya konsumen dalam kebutuhan mereka sehari-hari.
Pemberdayaan Edu Wisata Garam Selama Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Putri Ayu Wandila; Erie Hariyanto
Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): September
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.863 KB)

Abstract

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pemberdayaan Edu Wisata Garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan Objek dalam penelitian ini adalah tanggapan pembuatatan tempat Edu Wisata garam ini dan juga masyarakat tentang Edu Wisata Garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Alasan peneliti meneliti penelitian ini karena penelitian ini sangat unik, dilihat bagai mana keunikan dari wisata ini hanya ada di pamekasan madura tepatnya dan hanya satu di Indonesia. Sehingga peneliti ingin meneliti mengenai bagaimana pentingnya wisata Edu Wisata Garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ini dan bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat yang belum mengenal atau pengunjung dari berbagai kota dengan adanya Edu Wisata Garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya tempat Wisata garam ini akan membuta peminat dari pencinta wisata termanjakan bukan dengan pemandangannya saja tetapi dengan pemandagannya dan pada masa selama pandemic covid apakah tidak membuat semangat surut pada Edu Wisata Garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dapat pula terjadi di semua kalangan masyarakat, pastinya seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan sebelum memasuki tempat wisata.
Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy Erie Hariyanto
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v22i1.26216

Abstract

Religious court is not empowered to seek justice in settling sharia economic disputes. Practitioners of sharia economy lack the enthusiasm to demonstrate the importance of a religious court in solving sharia economic disputes. At the same time, Muslims have often utilized a religious court to solve problems in family law such as divorce, inheritance disputes, applications for child custody, probate, and grants. This trend indicates a lack of public trust in the religious court. This study analyzes how public trust is the main obstacle to improving religious court services to resolve sharia economic disputes. The research is based on sharia economic cases that have been decided in the last fifteen years and interviews with some judges, advocates, and practitioners of sharia economy. The research findings showed that there are three key points on which public trust in religious courts remains low: (1) The historical development of religious courts and the incompleteness of laws and regulations to support the judicial process in resolving sharia economic disputes, (2) The business demand to deal with disputes effectively and efficiently as well as the factor of the lack of the supporting facilities and infrastructures; and (3) lack of legal literacy among Islamic economic practitioners to resolve disputes. Public trusts are crucial for Muslims to raise awareness and belief in the religious court. This macroscopic study requires microscopic analysis to see the anatomy of public perception of religious courts in solving sharia economic disputes.  Abstrak Peradilan Agama kurang dimanfaatkan untuk pencarian keadilan dalam sengketa ekonomi syariah. Mereka hanya memanfaatkan Peradilan Agama untuk memecahkan masalah dalam hukum keluarga seperti perceraian, sengketa kewarisan, permohonan hak asuh anak, wasiat dan hibah. Kecenderungan ini menjadi tanda dari rendahnya kepercayaan publik terhadap Peradilan Agama. Tulisan ini menganalisis bagaimana kepercayaan publik kepada Peradilan Agama menjadi kendala utama dalam pemanfaatan pelayanan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Fokus penelitian ini pada data perkara ekonomi syariah yang diputuskan pada lima belas tahun terakhir dan wawancara dengan sejumlah hakim, pengaraca, dan pelaku ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga prasyarat yang menjadi dasar lemahnya kepercayaan publik terhadap Peradilan Agama: (1) sejarah perjalanan Peradilan Agama dan aturan perundang-undangan yang tidak lengkap untuk mendukung proses peradilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah; (2) tuntutan budaya bisnis dalam penyelesaian sengketa yang cepat efektif dan efisien serta kurangnya sarana dan prasana pendukungnya serta; (3) literasi hukum yang rendah di kalangan pelaku ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa syariah di Peradilan Agama. Kepercayaan publik menjadi sangat krusial bagi umat Islam dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pada lembaga Peradilan Agama. Tulisan ini bersifat umum sehingga dibutuhkan suatu kajian yang bersifat khusus untuk dapat melihat anatomi persepsi publik terhadap Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Pencapaian Keluarga Sakinah melalui Pemberdayaan Ekonomi di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Erie Hariyanto; Maimun Maimun; Ainurrahman Hidayat
PERDIKAN (Journal of Community Engagement) Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/pjce.v2i1.3599

Abstract

The number of divorce cases in Indonesia, child abuse, violence, and criminal acts in the household are proof that in realizing the Sakinah family requires the involvement of several parties; parents, the Religious Affairs, and the village government. This community service theme has a correlation with the District Office of Religious Affairs (KUA) in Pademawu District, Pamekasan Regency. The functions and duties were to deal with quite complex issues concerning all religious matters including marriage, divorce, divorce, reconciliation. "Achievement of Sakinah Families through Economic Empowerment in Buddagan Village, Pademawu District". The study is intended to minimize divorce and early marriage cases in Pademawu community, especially in Buddagan. Economic factors are one important factor in navigating the Sakinah family. The need for solid cooperation between parents, the community, and the KUA in order to strengthen the Sakinah family in various aspects including Economy, Education, and Culture. In the field of economic empowerment, it is necessary to involve the local government and the government of the province of East Java to support capital and job training.(Banyaknya kasus perceraian di Indonesia, terjadinya pelecehan anak, kekerasan dan tindak kriminal dalam rumah tangga adalah bukti bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah butuh keterlibatan beberapa pihak. Seperti orang tua, KUA dan pemerintah desa menjadi komponen yang penting dalam membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah. Tema Pengabdian kepada masyarkat ini memiliki korelasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Adapun fungsi dan tugasnya waktu itu adalah menangani persoalan yang cukup kompleks mengenai seluruh urusan keagamaan termasuk didalamnya adalah Nikah, Talak, Cerai, Rujuk. “Pencapaian Keluarga Sakinah Melalui Pemberdayaan Ekonomi di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu”. Adapun tujuan penyuluhan ini ialah untuk mengurangi adanya perceraian dan pernikahan dini oleh masyarakat pademawu khususnya masyarakat Buddagan. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terpenting dalam mengarungi keluarga sakinah kedepan. Perlunya kerjasamanya yang padu antara orang tua, masyarkat dan KUA dalam rangka memperkuat keluarga sakinah dalam berbagai aspek diantaranya Ekonomi, Pendidikan dan Budaya. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi perlu keterlibatan pemerintah daerah dan pemerintah propensi jawa timur untuk mendukung permodalan, pelatihan kerja).
Pemberdayaan Pelaku Usaha Rengginang melalui Peningkatan Kualitas Pengemasan dan Pemasaran Secara Online di Desa Kaduara Barat Pamekasan Diah Putri Permata Sari; Erie Hariyanto
PERDIKAN (Journal of Community Engagement) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/pjce.v3i2.4988

Abstract

The purpose of writing this devotional article is to participate in improving the empowerment of the economic community through the creative economy by improving quality (packing) and online marketing to attract consumer interest in order to maintain the stability of production and marketing of rengginag products from Kaduarah Barat village, Pamekasan district in the midst of the COVID-19 virus pandemic. 19 experienced production capacity and quality. The method used by the author is to use the Participatory Rural Appraisal (PRA) method and Participatory Action Research while participating in the 30-days Course of Community Engagement (Kuliah Pengabdian Masyarakat) IAIN Madura by conducting visits and mentoring how to do packaging and online marketing to business actors. This activity is expected to be able to help the community, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) of Rengginang business actors in West Kadurah village to be more creative and more productive in running their business and continue to produce as before so that the community's economy is stable. The results of the activities are expected to create stable business production and tend to increase after previously experiencing a decline in production stability due to the covid-19 virus pandemic. [Tujuan dari penulisan artikel pengabdian ini untuk turut serta dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat ekonomi melalui ekonomi kreatif dengan peningkatan kualitas (packing) dan pemasaran secara online untuk menarik minat konsumen guna menjaga stabilitas produksi dan pemasaran produk rengginang dari desa Kaduarah Barat kabupaten Pamekasan ditengah pandemi virus covid-19 mengalami kapasitas dan mutu produksi. Metode yang dipakai oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Partisipation Action Riset selama mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Mandiri IAIN Madura selama 30 hari dengan melakukan kunjungan dan pedampingan bagaimana melakukan pengemasan dan pemasaran online kepada pelaku usaha. Dari kegiatan ini diharapkan mampu membantu masyarakat utamanya UMKM/ Pelaku usaha rengginang di desa Kadurah Barat menjadi lebih kreatif dan lebih produktif dalam menjalankan usahanya dan tetap melakukan produksi seperti sebelumnya sehingga perekonomian masyarakat yang stabil. Hasil dari kegiatan diharapkan tercipta produksi usaha yang stabil dan cenderung meningkat setelah sebelumnya mengalami penurunan kestabilan produksi akibat pandemic virus covid-19]
Integrasi Mediasi sebagai Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Masa Depan Erie Hariyanto
Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars No Seri 1 (2017): AnCoMS 2017: Buku Seri 1
Publisher : Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah IV Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.194 KB) | DOI: 10.36835/ancoms.v0iSeri 1.6

Abstract

Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak diberi kebebasan untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa mana yang diberlakukan ketika di kemudian hari terjadi sengketa selain jalur pengadilan.Hal ini yang dikenal sebagai kebebasan berkontrak (freedom of contract) atau pilihan forum (choice of forum) dalam penyelesaian sengketa dengan harapan untuk memperoleh win-win solution.Namun perkembangan arbritase banyak bergantung kepada itikad baik pihak yang memilih arbritase sebagai tempat menyelesaikan sengketa dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan arbritase tersebut. Pengadilan tetap mempunyai peran penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah, walaupun para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa bersangkutan melalui badan arbritase karena walaupun para pihak semula sudah sepakat menyelesaikan melalui badan arbritase, namun tetap saja pada akhirnya perkara tersebut bermuara ke pengadilan harus mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Agama. Artikel ini memberikan tawaran model penyelesaian integrasi mediasi di peradilan sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2016
Dilema Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Keluarga Melalui Mediasi Erie Hariyanto; Moh. Efendi; Sulistiyawati Sulistiyawati
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 4 Issue 1 (2021) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.842 KB) | DOI: 10.24090/volksgeist.v4i1.4333

Abstract

This article aims to determine the role of judges in resolving family law cases through mediation in the Religious Courts, where judges have the position as state officials as regulated in Law Number 43 of 1999 concerning Basic Personnel, can also be a mediator in the judiciary. as regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures where judges have the responsibility to seek peace at every level of the trial and are also involved in mediation procedures. The research method used in this article uses normative legal research methods. Whereas until now judges still have a very important role in resolving family law cases in the Religious Courts due to the fact that there are still many negotiating processes with mediation assisted by judges, even though on the one hand the number of non-judge mediators is available, although in each region it is not evenly distributed in terms of number and capacity. non-judge mediator.
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG E-COURT UNTUK MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN Erie Hariyanto; Sundusiyah Sundusiyah
Arena Hukum Vol. 15 No. 3 (2022)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2

Abstract

This article analyzes the implementation of the Indonesian Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning E-Court in order to realize the simple, fast and lowcost principles at the Pamekasan Religious Court. This research uses qualitative descriptive analysis method combined with socio-legal approach. The results of the study found that the principle of simple, fast and low cost in the settlement of family law cases included: (a) Facilitating the registration process and down payment due to online (e-Filling) and (e-payment) based so that registration and payments are made without queuing (b) case files are properly archived and accessible from anywhere and anytime (c) summons and hearings that can be carried out relatively quickly do not need to wait a week and on the basis of the agreement of the attorney. Factors supporting the implementation of E-Court save time and costs in the case registration process and subsequent processes, the trial delay period can be faster than the manual one so as to allow the settlement of family law cases according to fast judicial principles, documents are archived properly and can be accessed without limited space and time.
Co-Authors Abdul Mukti Thabrani Ach. Muzakki Agus Purnomo Ahmad Putikadyanto Ainur Rahman Hidayat Akhmad Farid Mawardi Sufyan Anas Ahmadi Aniga, Sundari Anis Sulalah Anis Sulalah Arif Wahyudi Atin Rohmatin Aulia Fitriyatus Sholihah Bhismoadi Tri Wahyu Faizal Cahyani, Novita Cut Linda Marheni Diah Putri Permata Sari Dikuraisyin, Basar Eka Susylawati Fadllan Fadllan Fadllan Fadllan Fadllan Fadllan Fadllan Faidi, Ach. Fatekhul Mujib Fatekhul Mujib Firmansyah, Hendri Galuh Widitya Qomaro Hamzah, Moh Hamzah, Moh. Hannan, Abd. Hapzi Ali Harisa Harisah Harisah, Harisah Hidayatullah Hidayatullah Hosen Ikhwanuddin Harahap Laili, Mahiratul Long, Ahmad Sunawari M. Haris Hidayatulloh Made Warka Made Warka, Made Mahfudz Baidawi Maimun Nawawi Moch. Cholid Wardi Moh Zarkasi Moh. Efendi Moh. Efendi, Moh. Moh. Hafid Effendy Moh. Hafid Effendy, Moh. Hafid Moh. Hamzah Moh. Hamzah MOH. HAMZAH Moh. Hamzah Moh. Hipni Moh. Horah, Riris Fadaniyah Moh. Humaidi, Moh. Humaidi Moh. Zarkasi Mohammad Ali Al Humaidy Muchsin, Athik Yulia Muchsin, Athik Yulia Muhamad Habibullah Muhammad Taufiq Nashat Mohammad Abdel Qader Bani Hamad Ni’matunnuriyah, Ni’matunnuriyah Nurfadhilah Che Amani Nurhidayatuloh, N. Nurhotia Harahap Puji Kurniawan Putri Ayu Wandila Putri Ayu Wandila Riris Fadaniyah Moh. Horah Risalan Basri Harahap Rudy Haryanto Rudy Haryanto Rudy Haryanto Sa'diyah, Halima Tus Safinatun najah Saifuddin Zuhri Qudsy Sholihah, Aulia Fitriyatus Sifa Yunita Sari Siregar, Fatahuddin Aziz Siti Musawwamah Sitti Lailatul Hasanah Sufyan, Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Akhmad Farid Mawardi Sulistiyawati Sulistiyawati Sulistiyawati Sulistiyawati Sulistiyawati Sulistiyawati Sundari Aniga Sundusiyah Sundusiyah Suyudi, Mohammad Suyudi, Mohammad Toyyibah Toyyibah Toyyibah, Toyyibah Tri Wahyu Faizal, Bhismoadi Umam, Hoirul Umam, Nurul Umi Supraptiningsih Zahroh, Zahrotul Zahroh, Zahrotul Laila Zakiyatus Soimah