Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.581
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Ulil Albab Jurnal Jurisprudence Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Unizar Law Review
Dewi, Anies Prima
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
EMPOWERING WOMEN IN SEMBALUN LAWANG VILLAGE SEMBALUN, EAST LOMBOK TOWARDS ENVIRONMENT, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG), CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS (SDGS) Syaryanti Hussin; Maemunah Maemunah; Hilman Syahrial Haq; Anies Prima Dewi; Edi Yanto; M. Taufik Rachman; Nasri Nasri; Imawanto Imawanto; Ramayanto Ramayanto; Didig Pramana; Khusnul Khatimah
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 2 (2024): JULI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Sembalun Lawang di Sembalun, Lombok Timur, merupakan daerah yang kaya akan warisan budaya dan keindahan alam. Terletak di lereng Gunung Rinjani, desa ini menghadapi berbagai tantangan terkait keberlanjutan lingkungan, perkembangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Pengabdian untuk memberdayakan perempuan di desa ini bertujuan untuk mencapai prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), mitigasi perubahan iklim, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan, mendukung kolaborasi, dan melakukan pemantauan untuk memastikan dampak yang berkelanjutan dan positif.Masyarakat desa menghadapi berbagai tantangan, termasuk peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta risiko lingkungan seperti deforestasi dan perubahan iklim. Perempuan, sebagai bagian integral dari komunitas, memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan ini. Oleh karena itu, memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK UNTUK MEWUJUDKAN LINGKUNGAN AMAN DAN NYAMAN DI DESA BATULAYAR KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT Bahri Yamin; Anies Prima Dewi; Siti Ainun Fadilah; Suryani Suryani; Sumantia Sumantia
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 2, No 2 (2023): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Batulayar merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Batulayar, kabupaten Lombok Barat, provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.Desa ini sebagaian besar penduduknya bersuku sasak. Yang dimana desa ini merupakan desa yang berada di wilayah Lombok barat, Nusa Tenggara Barat.Berdasarkan sumber dari Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), data kasus di 2023 ada banyak terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut data pada tahun 2022, mencapai 171 kasus atau tujuh persen dari total jumlah pernikahan. Total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2023 ini sebanyak 65 kasus. Dengan rincian, 22 kasus pernikahan usia anak, 34 kasus anak, serta 43 kekerasan pada perempuan.Berbagai permasalahan yang terjadi, tentunya membutuhkan solusi agar kekerasan seksual pada anak usia dini tidak terjadi Kembali.Mitra kegiatan pengabdian masyarakat adalah pemerintah desa dasan baru Kecamatan kediri Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi wilayah mitra sebagai desa pemekaran, masih terkendala dalam hal meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terkait upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.
MERAJUT UKHUWAH MEMBAGUN KEMANDIRIAN SINERGI WALI SANTRI UNTUK PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH YANG BERKEMAJUAN Imawanto Imawanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Edi Yanto; Hilman Syahrial Haq; Sahrul Sahrul; M. Taufik Rachman; Bahri Yamin; Sarudi Sarudi; Nasri Nasri; Hamdi Hamdi; Ady Supryadi; Aesthetica Fiorini Mantika; Anies Prima Dewi; Tin Yuliani; Fitriani Amalia; Rena Aminwara; Asri Asri
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 5, No 2 (2026): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat ukhuwah serta membangun kemandirian santri melalui sinergi wali santri di Panti Asuhan Muhammadiyah di Mataram yang berada dalam naungan Muhammadiyah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya keterlibatan wali santri dalam mendukung program panti serta terbatasnya upaya pengembangan kemandirian santri. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif kolaboratif melalui tahapan identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut.Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan ukhuwah melalui forum komunikasi dan kegiatan bersama mampu meningkatkan keterlibatan wali santri secara signifikan. Program pelatihan keterampilan hidup (life skills) dan kewirausahaan sederhana yang diberikan kepada santri juga berdampak positif terhadap peningkatan kemandirian, baik dari aspek personal maupun sosial. Selain itu, terbentuknya sinergi antara pengelola panti dan wali santri menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program, yang tercermin dari meningkatnya partisipasi, dukungan, dan keberlanjutan kegiatan.Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi dalam menciptakan model pemberdayaan berbasis ukhuwah dan kolaborasi yang dapat mendukung terwujudnya panti asuhan Muhammadiyah yang berkemajuan. Model ini diharapkan dapat direplikasi pada lembaga serupa sebagai upaya meningkatkan kualitas pembinaan dan kemandirian santri.
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PEMBAGIAN BUKU KEPADA ANAK - ANAK DI GILI ASAHAN MELALUI PROGRAM KIDS OF ASAHAN Nik Salida Suhaila Nik Saleh; Ahmad Zaki Salleh; Izawati Wook; Norfadhilah Mohamad Ali; Setiyawan Gunardi; Nisar Mohammad Ahmad; Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh; Baidar Mohammed Mohammed Hasan; Siti Syahirah Saffinee; Mariam Saidona Tagoranao; Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi; Mohd Mahyeddin Mohd Salleh; Hilman Syahrial Haq; Usman Munir; Anies Prima Dewi; Edi Yanto; M. Taufik Rachman; Rena Aminwara; Sahrul Sahrul; Imawanto Imawanto; Ady Supryadi; Fahrurrozi Fahrurrozi; Fitriani Amalia; Tin Yuliani; Aesthetica Fiorini Mantika; Bahri Yamin; Hamdi Hamdi; Mualimin Mochammad Sahid
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa dan negara yang berkualitas dan mampu membentuk dan mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi intinya, pendidikan dapat merubah manusia ke arah yang lebih baik. Kids Of Asahan, merupakan program sosial yang berada di pulau Gili Asahan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Kids Of Asahan memiliki aktivitas sosial berupa memberikan bimbingan belajar gratis kepada anak – anak di Gili Asahan. Kids Of Asahan juga memiliki perpustakaan (TBM) yang dapat dinikmati oleh setiap warga di Gili Asahan tersebut. Melihat kondisi tersebut, FH UMMat melakukan kolaborasi PKM internasional bersama FSU USIM mendonasikan buku dan sosialisasi Gerakan Gemar Membaca. Kegiatan ini juga mendapat bantuan donasi buku dari Mitra FH UMMat antara lain LBH Apik NTB dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA BERINDING KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH Sahrul Sahrul; Imawanto Imawanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Edi Yanto; Hilman Syahrial Haq; M. Tauffik Rachman; Bahri Yamin; Sarudi Sarudi; Aesthetica Fiorini Mantika; Anies Prima Dewi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 5, No 1 (2026): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluhan hukum mengenai penyelesaian sengketa tanah di Desa Berinding, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan ini memberikan pemaparan mengenai jenis-jenis sengketa tanah, dasar hukum pertanahan, serta langkah-langkah penyelesaian melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diperkenalkan pada pentingnya penyelesaian awal melalui musyawarah desa dan mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa, sebelum melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga peradilan. Selain itu, warga diberikan pemahaman tentang pentingnya dokumen kepemilikan tanah yang sah sebagai alat bukti utama dalam mencegah munculnya konflik pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum warga serta pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur penyelesaian sengketa tanah, sehingga diharapkan dapat meminimalkan terjadinya perselisihan pertanahan di kemudian hari.
SOSIALISASI PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT Anies Prima Dewi; Nurul Salsabilah; Nur Evina; Fitri Aulia Hadiyanto
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 2, No 2 (2023): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat fokus pada kegiatan sosialisasi mengenai salah satu problem yang diadapi pemerintah NTB secara umum dan khusunya Pulau Lombok, termasuk Kabupaten Lombok Barat adalah terkait Pernikahan Usia Dini. Tingginya tingkat perkawinan usia dini khususnya di pulau Lombok dilatarbelakangi oleh faktor sosial dan budaya, serta faktor ekonomi. Dari sisi sosial dan budaya masyarakat, adanya pandangan bahwa perempuan yang sudah mengalami akil balig pada usia 12-15 tahun sudah bisa menikah adalah salah satu indikator pemicu tingginya tingkat Pernikahan Usia Dini. Selain itu budaya kawin lari (merarik) yang berlaku dalam masyarakat Suku Sasak memperkuat asumsi masyarakat tentang pembolehan pernikahan dini apabilah anak telah akil baliq. Merarik adalah tradisi yang dilakukan seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan pilihannya dengan melarikan anak perempuan tersebut tanpa persetujuan perempuan dan keluarga pihak perempuan. Jika anak perempuan tersebut sudah dilarikan, maka konsekuensinya perempuan dan pihak keluarga harus setuju melakukan pernikahan. Namun tidak sema Merarik merupakan wujud ketidaksetujuan perempuan, karena ada juga Merarik yang dilakukan oleh pasangan muda yang sudah berencana menikah yang tidak direstui orang tua, kemudian melakukan merarik (kawin lari).
JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF EARLY MARRIAGE (MERARIQ KODEQ) IN SASAK CUSTOMS IN REVIEW OF THE MARRIAGE LAW (STUDY IN LEPAK VILLAGE, SAKRA TIMUR SUB-DISTRICT, EAST LOMBOK DISTRICT) Pahmi Adrian; Anies Prima Dewi; Imawanto Imawanto
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i1.23631

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of early marriage arrangements (merarik kodeq) based on the Marriage Law and to identify the factors that lead to the implementation of early marriage (merarik kodeq) in Sasak customs in Lepak Village, Sakra East District, East Lombok Regency. This study will serve as a basis for further research on this topic. The study employed a normative empirical research method, which entailed a review of laws and regulations and interviews with community members, village officials, religious leaders, traditional leaders, hamlet heads, and their staff. The results of the study are presented in the form of an implementation model for early marriage (merariq kodeq), which is a custom or habit of the community, especially the Sasak tribe. This practice is not common and cannot be denied, therefore the village government is unable to take any action. To prohibit it completely would be to ignore the Sasak language term "Betungkem rarely," which means that if there is a case such as early marriage, it can only be accepted with a yes, whether it is going forward or backward. In essence, this is just a mediator in this matter.
Hukum Profetik dalam Praktik Ketatanegaraan dan Penegakan Hukum Ady Supryadi; Tin Yuliani; Anies Prima Dewi; Nasri Nasri; Sarudi Sarudi; Titin Titawati
Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Vol. 1 No. 02 (2025): Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Publisher : Yayasan Pendidikan Kardin Assidiq

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63868/jihk.v1i02.47

Abstract

Introduction: Prophetic law is a legal framework grounded in prophetic values, specifically humanisation (amar ma'ruf), liberation (nahi munkar), and transcendence (tu'minuna billah). Its main aim is to achieve substantive justice and enhance the welfare of the people. Objective: This article seeks to examine and analyse the implementation of prophetic law within state administration and law enforcement practices in Indonesia. Method: The research employs a normative legal research method, using philosophical, conceptual, and regulatory approaches. Results: The findings indicate that, normatively, the values of prophetic law are reflected in the constitutional principles outlined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. These principles particularly emphasise the guarantee of human rights, the pursuit of social justice, and the protection of the populace. However, in practice, implementing these values faces several challenges. These include the predominance of a legal positivist approach, the weak moral compass of law enforcement officials, and the insufficient integration of transcendental values in the formulation and implementation of laws. Conclusions and Recommendations: The conclusions emphasise the necessity of enhancing the practice of law by reformulating national legal policies to better align with prophetic values.
Analisis Yuridis Penanganan Pasien Peserta BPJS Kesehatan: Studi Kasus Di RSUD Kabupaten Bima Nurmawaddah Nurmawaddah; Edy Yanto; Anies Prima Dewi; Roni Fardiillah
Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Vol. 1 No. 02 (2025): Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Publisher : Yayasan Pendidikan Kardin Assidiq

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63868/jihk.v1i02.48

Abstract

The implementation of the National Health Insurance (JKN) in Indonesia depends significantly on the adherence of healthcare facilities to Law Number 24 of 2011, which governs the Social Security Administering Body (BPJS). This study aims to analyse how well the patient handling procedures at the Regional General Hospital (RSUD) of Bima Regency align with legal requirements while identifying the obstacles to effective service delivery. Using a normative-empirical legal research method, this study combines a statutory approach—specifically examining Law No. 40 of 2004 and Law No. 24 of 2011—with empirical data on implementation challenges. The findings indicate a divergence in legal compliance. The hospital meets standards regarding its physical facilities and upholds principles of non-discriminatory treatment. However, significant structural gaps persist. First, the dissemination of information about BPJS benefits is inconsistent, resulting in widespread public unawareness that contradicts the legal obligation for comprehensive socialisation. Second, there is a critical shortage of human resources, particularly specialist doctors, resulting in long waiting times and lower patient satisfaction. In conclusion, although the hospital's infrastructure complies well with legal standards, the full realisation of the Social Security Law is hindered by a lack of human capital and insufficient public communication strategies.
Legal Politics of Forming Regional Regulations Based on Local Wisdom in the Era of Digital Transformation of Government Anies Prima Dewi; Ady Supryadi; Dodi Jaya Wardana
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i2.41643

Abstract

The digital transformation of government (e-government) has shifted the paradigm of legislative regulation formation, becoming more technocratic and procedurally centralized. This study examines the legal politics of the formation of local wisdom-based Regional Regulations (Perda) in the digital era, focusing on identifying normative conflicts and legal gaps within the national regulatory framework. There are normative gaps in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and its amendments, which do not yet regulate the digitalization mechanism for the absorption of unwritten law (customary law) into the legislative information system platform. Furthermore, there is a normative conflict between the principle of legal certainty in the e-Perda digitalization system, which requires standard codification, and the principle of protecting the dynamic, oral, and heterogeneous values of local wisdom. Through a normative juridical approach, this study concludes that current regional legal politics is trapped in digital formalism that reduces the material substance of local wisdom. It is recommended that regional constitutional law be reconstructed through the development of "e-Customary Participation," an asymmetric feature within the digital system that allows for the codification of cultural values without losing their sociological essence.
Co-Authors Ady Supryadi Ady Supryadi Aesthetica Fiorini Mantika Aesthetica Fiorini Mantika Ahmad Zaki Salleh Asri Asri Asri Asri Bahri Yamin Baidar Mohammed Mohammed Hasan Baiq Rara Carina Sizi Baiq Rara Carina Sizi bidaya, zaini Didig Pramana Dodi Jaya Wardana Edi Yanto Edi Yanto Edy Yanto Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Firzhal Arzhi Jiwantara Fitiani Amalia Fitri Aulia Hadiyanto Fitriani Amalia Fitriani Amalia Hairul Maksum Hamdi Hamdi Hamdi Hamdi Haq, Hilman Syahrial Hilman Syahrial Haq Hilman Syahrial Haq Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi Idea Islami Parasatya Iman, Yakin Nur Imawanto Imawanto Izawati Wook Jan Alizea Sybelle Khusnul Khatimah M Taufik Rachman M. Rizky Naufal M. Tauffik Rachman M. Taufik Rachman M. Taufik Rachman M. Taufik Rachman Maemunah Maemunah Mariam Saidona Tagoranao Mohd Mahyeddin Mohd Salleh Mualimin Mochammad Sahid Muhammad Alvan Fariz Himratama Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh Muliadin Muliadin Munir, Usman Nasri Nasri Nik Salida Suhaila Nik Saleh Nisar Mohammad Ahmad Norfadhilah Mohamad Ali Nur Evina Nurayu Faricmi Nurmawaddah Nurmawaddah Nurul Salsabilah Pahmi Adrian Ramayanto Ramayanto Rangga Isra Rakarasiwi Rena Aminwara Rena Aminwara Rena Aminwara Rohayu H, Rina Roni Fardiillah Sahrul Sahrul Sahrul SAHRUL SAHRUL salmin salmin Sarudi Sarudi Sarudi Sarudi Setiyawan Gunardi Setiyawan Gunardi Siti Ainun Fadilah Siti Syahirah Saffinee Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan Suhardiyanto, Rifki Sumantia Sumantia Suryani Suryani Syaryanti Hussin Syaryanti Hussin Tin Yuliani Tin Yuliani Tin Yuliani Tin Yuliani Titin Titawati Zaini Bidaya Zaini Bidaya