Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.581
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Ulil Albab Jurnal Jurisprudence Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Unizar Law Review
Dewi, Anies Prima
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dewi, Anies Prima; Iman, Yakin Nur
Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Vol. 1 No. 01 (2025): Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Publisher : Yayasan Pendidikan Kardin Assidiq

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63868/jihk.v1i01.17

Abstract

Background: Corruption significantly threatens a nation's integrity and impedes development. Both Indonesia (through Law No. 31/1999, amended by Law No. 20/2001) and Malaysia (under the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009) are working to combat this issue within their respective criminal law frameworks. A comparative analysis of these two systems is essential for understanding their approaches to addressing and resolving corruption cases. Objective: This comparative study aims to identify the fundamental similarities and differences between Indonesia's and Malaysia's criminal law systems concerning corruption. Additionally, it seeks to analyse the advantages and disadvantages of each system in their efforts to combat corruption, ultimately providing comprehensive insights. Method: This study employs a comparative juridical-normative literature review, examining relevant laws and regulations from both countries. Results: Both nations exhibit significant similarities, particularly in establishing special institutions investigating corruption. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) and Malaysia's Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM) exemplify a strong commitment to tackling corruption. However, differences can be observed in their scope of authority, prosecution mechanisms, and sanctions. The KPK in Indonesia benefits from a high level of independence, while Malaysia may have the advantage of more expedited processes. Implementation challenges, including political resistance and resource constraints, may be disadvantages for both systems. Conclusion and Recommendations: The criminal justice systems in Indonesia and Malaysia share a key similarity in forming specialized institutions (the KPK and SPRM) to address corruption. Nevertheless, variations in authority and procedural details impact their overall effectiveness. Further in-depth research is recommended to evaluate the practical implementation, effectiveness of sanctions, and political challenges faced by the KPK and SPRM. Also, fostering an exchange of best practices between the two countries could promote continuous improvement in their efforts against corruption.
Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan: Studi di IGD Puskesmas Sape Kabupaten Bima Suhardiyanto, Rifki; Dewi, Anies Prima; Syahrial Haq, Hilman; Sahrul
Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Vol. 1 No. 01 (2025): Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Publisher : Yayasan Pendidikan Kardin Assidiq

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background: Indonesia has pressing issues regarding Quality health services and patient protection. This study investigates the legal protections available to patients who receive inadequate services, as provided by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. It focuses on implementing health services in the emergency room at the Sape Community Health Center, Bima Regency. Objective: The primary aim of this study is to assess the legal protections for patients confronting substandard health services and to evaluate the effectiveness of these services in the emergency room. Method: The research employs a combination of normative and empirical legal methods. Data was gathered through document analysis, interviews, observations, and literature reviews, with qualitative descriptive techniques used for data analysis. Results: The findings reveal that Law Number 8 of 1999 offers significant protections for patients experiencing poor health services, including the right to clear information, safe medical procedures, and the ability to lodge negligence claims. However, the registration process, particularly for BPJS patients, is cumbersome, even though initial medical actions and observations are handled appropriately. Conclusion and Recommendations: While Law No. 8 of 1999 safeguards patient rights, it is recommended that the Sape Health Center streamline the registration process for BPJS patients and enhance the promotion of patient rights as stipulated under the Consumer Protection Law.
Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Pencalonan Presiden/Wakil Presiden Ady Supryadi; Anies Prima Dewi; Fitiani Amalia; Hamdi Hamdi; Rena Aminwara; Asri Asri; Baiq Rara Carina Sizi Baiq Rara Carina Sizi
Unizar Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i2.109

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan yuridis dan ketatanegaraan terkait batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini mengubah makna normatif Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menetapkan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap syarat batas usia calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma melalui putusan tersebut serta menelaah implikasi yuridisnya terhadap prinsip open legal policy, pemisahan kekuasaan, dan kepastian hukum dalam sistem pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini telah memperluas perannya dari negative legislator menuju positive legislator dengan membentuk norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Putusan tersebut berimplikasi pada perubahan syarat pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden, menimbulkan persoalan kesetaraan di hadapan hukum, serta berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dan sistem checks and balances. Penelitian ini menegaskan pentingnya peneguhan kembali batas kewenangan Mahkamah Konstitusi agar tetap berada dalam koridor konstitusional guna menjaga demokrasi konstitusional dan negara hukum di Indonesia.
Responsivitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: Bukti Empiris Dari Administrasi Kecamatan Di Lombok Barat: Public Service Responsiveness and Good Governance: Empirical Evidence from Sub-District Administration in West Lombok Anies Prima Dewi; Hairul Maksum; Muhammad Alvan Fariz Himratama
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Pe
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i2.498

Abstract

Responsivitas pelayanan publik sangat penting untuk tata kelola pemerintahan yang baik, namun implementasi seringkali menghadapi hambatan struktural dan komunikatif. Studi ini mengeksplorasi kesenjangan antara mandat peraturan dan penyampaian pelayanan publik yang sebenarnya di daerah pinggiran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip responsivitas dan kerangka kerja tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan di Kantor Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Desain penelitian normatif-empiris digunakan, menggabungkan pendekatan hukum-perundang-undangan dengan observasi lapangan dan wawancara untuk menangkap realitas praktik administrasi. Temuan menyoroti tiga wawasan utama: Pertama, Kantor Kecamatan Lingsar kurang responsif, yang menyebabkan keterlambatan dan pengabaian kebutuhan masyarakat. Kedua, elemen tata kelola utama seperti akuntabilitas dan integritas kurang diimplementasikan, sehingga memengaruhi kualitas pelayanan. Ketiga, terdapat kesenjangan informasi yang signifikan, karena masyarakat setempat sebagian besar tidak menyadari hak-hak hukum dan prosedur pelayanan mereka karena kurangnya transparansi administrasi kecamatan. Komitmen terhadap transparansi dan tata kelola partisipatif sangat penting bagi kantor-kantor lokal untuk memenuhi harapan publik. Temuan ini mendukung rekomendasi kebijakan untuk reformasi administrasi di tingkat kecamatan.
Oligarki Lokal Dan Celah Hukum Otonomi Daerah: Evaluasi Desain Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia Anies Prima dewi
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 9 No 1 (2026): Volume 9 Nomor 1 Juni 2026
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v9i1.4148

Abstract

Desentralisasi dan otonomi daerah yang bergulir pasca-Reformasi 1998 menjanjikan demokratisasi di tingkat lokal. Namun, celah hukum dalam desain otonomi daerah justru memfasilitasi fenomena desentralisasi korupsi dan pembajakan demokrasi oleh oligarki lokal. Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan konsolidasi demokrasi, namun praktiknya justru memperkuat cengkeraman elite lokal. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana celah hukum otonomi daerah dimanfaatkan oleh oligarki dalam Pilkada serentak, serta menawarkan gagasan restrukturisasi hukum kepemiluan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), penelitian ini menemukan bahwa tingginya ambang batas pencalonan (candidacy threshold), lemahnya regulasi dana kampanye, dan impunitas terhadap praktik mahar politik menjadi celah utama. Pilkada serentak terbukti tidak mendekonstruksi oligarki, melainkan mengubah polanya menjadi kartelisasi politik yang ditandai dengan maraknya fenomena calon tunggal. Diperlukan reformasi UU Pilkada yang komprehensif, termasuk penghapusan ambang batas pencalonan daerah dan pelembagaan sanksi diskualifikasi yang lebih rigid terhadap politik uang.
Transformasi Constitutional Review oleh Mahkamah Konstitusi dalam Negara Demokrasi Modern Ady Supryadi; Rena Aminwara; Anies Prima Dewi; Tin Yuliani
Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Vol. 2 No. 01 (2026): Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Publisher : Yayasan Pendidikan Kardin Assidiq

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63868/jihk.v2i01.84

Abstract

The Constitutional Court (MK) has emerged as a pivotal institution within Indonesia's post-reform constitutional framework. Its establishment manifests the consolidation of constitutional supremacy and the checks and balances mechanism inherent in a modern democratic state. However, the evolution of constitutional review practices reveals a paradigm shift in the Court's role, transitioning from a mere negative legislator to increasingly acting as a positive legislator. This article aims to analyze the transformation of the MK's constitutional review authority within the context of modern democracy and evaluate its implications for Indonesia’s constitutional system. Employing a normative legal research method, this study utilizes statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the transformation of the Court's authority is driven by the development of constitutional democracy, the imperative to protect citizens’ constitutional rights, and the necessity for national legal harmonization. Consequently, the study concludes that strict constitutional boundaries are imperative to prevent judicial overreach, which risks undermining the fundamental principle of the separation of powers.
Pluralisme Hukum di Era Desentralisasi: Resolusi Konflik Normatif Awig-Awig dan Tata Hukum Nasional di Lombok Anies Prima Dewi; Syaryanti Hussin
Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Vol. 2 No. 01 (2026): Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Publisher : Yayasan Pendidikan Kardin Assidiq

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63868/jihk.v2i01.85

Abstract

The existence of legal pluralism in Indonesia often triggers tension between the centralistic national legal system and localized customary law (hukum adat), particularly in the era of decentralization. This article analyzes the constitutionality and binding force of Awig-Awig (written and unwritten customary rules) within the Sasak community in Lombok, and offers an integrative normative conflict resolution model. Through a normative legal research method employing statutory and conceptual approaches, this study finds that although Article 18B of the 1945 Constitution guarantees the unity of customary law communities, the juridical recognition of Awig-Awig is frequently hindered by the prerequisite "as long as it remains in existence and is in accordance with societal development." Normative conflicts frequently occur at the level of communal sanctions and public policy, including in the aspects of public order and community health regulations. The research results indicate that the sociological binding force of Awig-Awig is significantly stronger than its juridical binding force. Therefore, this article proposes an "Integrative Normativization" model, wherein local wisdom is transformed into Village Regulations (Peraturan Desa/Perdes) to provide legal certainty without diminishing the philosophical values of the local community.
Legal Reasoning of a Judge’s Dissenting Opinion in the Decision of the Constitutional Court No. 1/PUU-VIII/2010 Against the Judicial Review of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Courts Hilman Syahrial Haq; Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan; M Taufik Rachman; Edi Yanto; Anies Prima Dewi; Jan Alizea Sybelle
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 2, December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i2.1309

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This paper aims to analyze the judicial considerations of the dissenting opinion of Constitutional Court judge member Akil Mochtar on Constitutional Court No. 1/PUU-VIII/2010 Against the Judicial Review of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Courts. Methodology: This normative research was based on literary sources. It aimed to discuss the problems that have been formulated to then obtain the expected results. To maximize discussion, this study uses a statute approach and other concepts obtained from literary sources.  Results: The dissenting opinion conveyed by judge member Akil Mochtar only discussed the law as a written rule in the application of the law. Meanwhile, the Constitutional Court attempted to find substance in the Constitutional Court's decision. People's need for justice encourages constitutional judges as law enforcers to make various breakthroughs considering that the Constitutional Court's decisions are final and binding and have a general influence on the legal system. Observing the age range of children in Law No. 3 of 1997, which is between 8 and 18 years, legal provisions indirectly consider children in that age range to be able to commit criminal acts so that they can be sentenced like adults. In human development, a person of 8 years is still said to be immature (minderjarig) or still unable to be responsible. They have imperfect knowledge of the causes and consequences of their actions committed. Mistakes and wrongdoing should be considered child delinquency rather than a crime. Applications of this study: This paper can be applied by the Constitutional Court to make betterment to laws that are proposed for review by attempting to find the legal substance. Novelty/ Originality of this study: No previous researchers have studied the dissenting opinion in this decision  Keywords: Constitutional Court, Juvenile Court, dissenting opinion, judicial review, legal reasoning.  ABSTRAK  Tujuan: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis atas dissenting opinion anggota hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tentang Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 Terhadap Uji Materi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak .  Metodologi: Penelitian normatif ini didasarkan pada sumber literatur. Hal ini bertujuan untuk membahas masalah yang telah dirumuskan untuk kemudian memperoleh hasil yang diharapkan. Untuk memaksimalkan pembahasan, kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep lain yang diperoleh dari sumber normative.  Hasil: Dissenting opinion yang disampaikan oleh anggota hakim Akil Mochtar hanya membahas undang-undang sebagai aturan tertulis dalam penerapan undang-undang. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berupaya mencari substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kebutuhan masyarakat akan keadilan mendorong hakim konstitusi sebagai penegak hukum melakukan berbagai terobosan mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat serta berpengaruh secara umum terhadap sistem hukum. Mencermati rentang usia anak dalam UU No. 3 Tahun 1997, yaitu antara 8 hingga 18 tahun, ketentuan hukum secara tidak langsung menganggap anak dalam rentang usia tersebut dapat melakukan tindak pidana sehingga dapat dipidana seperti orang dewasa. Dalam perkembangan manusia, seseorang yang berumur 8 tahun masih dikatakan belum dewasa atau masih belum mampu bertanggung jawab. Mereka memiliki pengetahuan yang tidak sempurna tentang sebab dan akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Kesalahan harus dianggap sebagai kenakalan anak daripada kejahatan.  Kegunaan: Kajian ini dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang yang diajukan untuk diuji dengan mencoba menemukan substansi hukumnya.  Kebaruan/ Orisinalitas: Belum ada penelitian sebelumnya yang mempelajari dissenting opinion dalam putusan ini  Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Anak, Dissenting Opinion, Peninjauan Kembali, Penalaran Hukum
PENANAMAN POHON DAN PENGHIJAUAN DAERAH PESISIR PANTAI DI DESA BATU PUTIH KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT Nik Salida Suhaila Nik Saleh; Ahmad Zaki Salleh; Izawati Wook; Norfadhilah Mohamad Ali; Setiyawan Gunardi; Nisar Mohammad Ahmad; Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh; Baidar Mohammed Mohammed Hasan; Siti Syahirah Saffinee; Mariam Saidona Tagoranao; Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi; Mohd Mahyeddin Mohd Salleh; Mualimin Mochammad Sahid; Hilman Syahrial Haq; Usman Munir; Anies Prima Dewi; Edi Yanto; M. Taufik Rachman; Rena Aminwara; Sahrul Sahrul; Imawanto Imawanto; Ady Supryadi; Fahrurrozi Fahrurrozi; Fitriani Amalia; Tin Yuliani; Aesthetica Fiorini Mantika; Bahri Yamin; Hamdi Hamdi; Sarudi Sarudi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi pariwisata yang berlimpah menjadikan Nusa Tenggara Barat menjadi daerah tujuan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Potensi daerah Lombok yang berlimpah dengan objek wisata alam, maupun laut. Untuk mendukung perkembangan wisata yang ada di Lombok perlu dilakukan pembenahan lingkungan sekitar daerah pariwisata sehingga menciptakan daerah pariwisata yang nyaman bagi wisatawan. FH UMMat bersama FSU USIM melakukan pengabdian kolaborasi Internasional dengan melakukan aksi penanaman bibit pohon di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Pengabdian ini dilaksanakan disekitar objek wisata di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong dengan melibatkan dosen-dosen FH UMMat dan FSU USIM. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, masyarakat diharapkan lahirnya kesadarannya akan pentingnya memelihara dan menjaga lingkungan serta melestarikan lingkungan dengan menjaga dan melindungi  kelestarian lingkungan agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan menghasilkan lingkungan yang asri di daerah pariwisata. Dengan demikian akan melahirkan lingkungan yang terjaga dengan oksigen yang baik serta ikut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada.
SOSIALISASI HUKUM PERTANAHAN DALAM HUKUM AGRARIA DI DESA TANAH PUTIH KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA M. Taufik Rachman; Anies Prima Dewi; M. Rizky Naufal; Nurayu Faricmi; Muliadin Muliadin
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sosialisasi ini penting dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan bahwa masih banyak masyarakat Desa Tanah Putih yang belum paham tentang pertanahan dan bahkan di Desa Tanah Putih masih banyak kasus sengketa pertanahan yang belum selesai. Hal tersebut bertujuan agar dapat mencapai kesepakatan bersama secara adil dengan para pihak. Dengan ini para pihak dapat mendapatkan kepastian hukum atas hak serta rasa keadilan dalam menemukan jalan penyelesaian problematika yang dialami serta dalam mempertahankan hak-hak pertanahan yang seharusnya dimiliki. Dan sosialisasi ini dilakukan secara offline dengan mengulas pemahaman sengketa, konflik, perkara dan bagaimana tahapan pengaduan sengketa kepada masyarakat serta mengulas perbedaan Akta Jual Beli (AJB) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). Alhasil dari sosialisasi tersebut masyarakat Desa Tanah Putih memiliki pemahaman akan pentingnya kesadaran hukum pertanahan dalam hukum agraria sebagai bekal untuk menjadi warga negara yang baik di masa sekarang dan di masa depan serta menaati peraturan yang ada di Indonesia.
Co-Authors Ady Supryadi Ady Supryadi Aesthetica Fiorini Mantika Aesthetica Fiorini Mantika Ahmad Zaki Salleh Asri Asri Asri Asri Bahri Yamin Baidar Mohammed Mohammed Hasan Baiq Rara Carina Sizi Baiq Rara Carina Sizi bidaya, zaini Didig Pramana Dodi Jaya Wardana Edi Yanto Edi Yanto Edy Yanto Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Firzhal Arzhi Jiwantara Fitiani Amalia Fitri Aulia Hadiyanto Fitriani Amalia Fitriani Amalia Hairul Maksum Hamdi Hamdi Hamdi Hamdi Haq, Hilman Syahrial Hilman Syahrial Haq Hilman Syahrial Haq Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi Idea Islami Parasatya Iman, Yakin Nur Imawanto Imawanto Izawati Wook Jan Alizea Sybelle Khusnul Khatimah M Taufik Rachman M. Rizky Naufal M. Tauffik Rachman M. Taufik Rachman M. Taufik Rachman M. Taufik Rachman Maemunah Maemunah Mariam Saidona Tagoranao Mohd Mahyeddin Mohd Salleh Mualimin Mochammad Sahid Muhammad Alvan Fariz Himratama Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh Muliadin Muliadin Munir, Usman Nasri Nasri Nik Salida Suhaila Nik Saleh Nisar Mohammad Ahmad Norfadhilah Mohamad Ali Nur Evina Nurayu Faricmi Nurmawaddah Nurmawaddah Nurul Salsabilah Pahmi Adrian Ramayanto Ramayanto Rangga Isra Rakarasiwi Rena Aminwara Rena Aminwara Rena Aminwara Rohayu H, Rina Roni Fardiillah Sahrul Sahrul Sahrul SAHRUL SAHRUL salmin salmin Sarudi Sarudi Sarudi Sarudi Setiyawan Gunardi Setiyawan Gunardi Siti Ainun Fadilah Siti Syahirah Saffinee Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan Suhardiyanto, Rifki Sumantia Sumantia Suryani Suryani Syaryanti Hussin Syaryanti Hussin Tin Yuliani Tin Yuliani Tin Yuliani Tin Yuliani Titin Titawati Zaini Bidaya Zaini Bidaya