Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.128
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Ulil Albab Jurnal Jurisprudence Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Unizar Law Review
Dewi, Anies Prima
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
SOSIALISASI PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT Dewi, Anies Prima; Salsabilah, Nurul; Evina, Nur; Hadiyanto, Fitri Aulia
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 2, No 2 (2023): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat fokus pada kegiatan sosialisasi mengenai salah satu problem yang diadapi pemerintah NTB secara umum dan khusunya Pulau Lombok, termasuk Kabupaten Lombok Barat adalah terkait Pernikahan Usia Dini. Tingginya tingkat perkawinan usia dini khususnya di pulau Lombok dilatarbelakangi oleh faktor sosial dan budaya, serta faktor ekonomi. Dari sisi sosial dan budaya masyarakat, adanya pandangan bahwa perempuan yang sudah mengalami akil balig pada usia 12-15 tahun sudah bisa menikah adalah salah satu indikator pemicu tingginya tingkat Pernikahan Usia Dini. Selain itu budaya kawin lari (merarik) yang berlaku dalam masyarakat Suku Sasak memperkuat asumsi masyarakat tentang pembolehan pernikahan dini apabilah anak telah akil baliq. Merarik adalah tradisi yang dilakukan seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan pilihannya dengan melarikan anak perempuan tersebut tanpa persetujuan perempuan dan keluarga pihak perempuan. Jika anak perempuan tersebut sudah dilarikan, maka konsekuensinya perempuan dan pihak keluarga harus setuju melakukan pernikahan. Namun tidak sema Merarik merupakan wujud ketidaksetujuan perempuan, karena ada juga Merarik yang dilakukan oleh pasangan muda yang sudah berencana menikah yang tidak direstui orang tua, kemudian melakukan merarik (kawin lari).
PENANAMAN POHON DAN PENGHIJAUAN DAERAH PESISIR PANTAI DI DESA BATU PUTIH KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT Nik Saleh, Nik Salida Suhaila; Salleh, Ahmad Zaki; Wook, Izawati; Mohamad Ali, Norfadhilah; Gunardi, Setiyawan; Ahmad, Nisar Mohammad; Mas'ad Saleh, Muhammad Aunurrochim; Mohammed Hasan, Baidar Mohammed; Saffinee, Siti Syahirah; Tagoranao, Mariam Saidona; Abdullah Thaidi, Hussein 'Azeemi; Mohd Salleh, Mohd Mahyeddin; Mochammad Sahid, Mualimin; Syahrial Haq, Hilman; Munir, Usman; Prima Dewi, Anies; Yanto, Edi; Rachman, M. Taufik; Aminwara, Rena; Sahrul, Sahrul; Imawanto, Imawanto; Supryadi, Ady; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Amalia, Fitriani; Yuliani, Tin; Fiorini Mantika, Aesthetica; Yamin, Bahri; Hamdi, Hamdi; Sarudi, Sarudi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi pariwisata yang berlimpah menjadikan Nusa Tenggara Barat menjadi daerah tujuan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Potensi daerah Lombok yang berlimpah dengan objek wisata alam, maupun laut. Untuk mendukung perkembangan wisata yang ada di Lombok perlu dilakukan pembenahan lingkungan sekitar daerah pariwisata sehingga menciptakan daerah pariwisata yang nyaman bagi wisatawan. FH UMMat bersama FSU USIM melakukan pengabdian kolaborasi Internasional dengan melakukan aksi penanaman bibit pohon di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Pengabdian ini dilaksanakan disekitar objek wisata di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong dengan melibatkan dosen-dosen FH UMMat dan FSU USIM. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, masyarakat diharapkan lahirnya kesadarannya akan pentingnya memelihara dan menjaga lingkungan serta melestarikan lingkungan dengan menjaga dan melindungi  kelestarian lingkungan agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan menghasilkan lingkungan yang asri di daerah pariwisata. Dengan demikian akan melahirkan lingkungan yang terjaga dengan oksigen yang baik serta ikut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada.
SOSIALISASI HUKUM PERTANAHAN DALAM HUKUM AGRARIA DI DESA TANAH PUTIH KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA Rachman, M. Taufik; Prima Dewi, Anies; Naufal, M. Rizky; Faricmi, Nurayu; Muliadin, Muliadin
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sosialisasi ini penting dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan bahwa masih banyak masyarakat Desa Tanah Putih yang belum paham tentang pertanahan dan bahkan di Desa Tanah Putih masih banyak kasus sengketa pertanahan yang belum selesai. Hal tersebut bertujuan agar dapat mencapai kesepakatan bersama secara adil dengan para pihak. Dengan ini para pihak dapat mendapatkan kepastian hukum atas hak serta rasa keadilan dalam menemukan jalan penyelesaian problematika yang dialami serta dalam mempertahankan hak-hak pertanahan yang seharusnya dimiliki. Dan sosialisasi ini dilakukan secara offline dengan mengulas pemahaman sengketa, konflik, perkara dan bagaimana tahapan pengaduan sengketa kepada masyarakat serta mengulas perbedaan Akta Jual Beli (AJB) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). Alhasil dari sosialisasi tersebut masyarakat Desa Tanah Putih memiliki pemahaman akan pentingnya kesadaran hukum pertanahan dalam hukum agraria sebagai bekal untuk menjadi warga negara yang baik di masa sekarang dan di masa depan serta menaati peraturan yang ada di Indonesia.
PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK UNTUK MEWUJUDKAN LINGKUNGAN AMAN DAN NYAMAN DI DESA BATULAYAR KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT Yamin, Bahri; Prima Dewi, Anies; Ainun Fadilah, Siti; Suryani, Suryani; Sumantia, Sumantia
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 2, No 2 (2023): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Batulayar merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Batulayar, kabupaten Lombok Barat, provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.Desa ini sebagaian besar penduduknya bersuku sasak. Yang dimana desa ini merupakan desa yang berada di wilayah Lombok barat, Nusa Tenggara Barat.Berdasarkan sumber dari Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), data kasus di 2023 ada banyak terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut data pada tahun 2022, mencapai 171 kasus atau tujuh persen dari total jumlah pernikahan. Total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2023 ini sebanyak 65 kasus. Dengan rincian, 22 kasus pernikahan usia anak, 34 kasus anak, serta 43 kekerasan pada perempuan.Berbagai permasalahan yang terjadi, tentunya membutuhkan solusi agar kekerasan seksual pada anak usia dini tidak terjadi Kembali.Mitra kegiatan pengabdian masyarakat adalah pemerintah desa dasan baru Kecamatan kediri Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi wilayah mitra sebagai desa pemekaran, masih terkendala dalam hal meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terkait upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.
JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF EARLY MARRIAGE (MERARIQ KODEQ) IN SASAK CUSTOMS IN REVIEW OF THE MARRIAGE LAW (STUDY IN LEPAK VILLAGE, SAKRA TIMUR SUB-DISTRICT, EAST LOMBOK DISTRICT) Adrian, Pahmi; Prima Dewi, Anies; Imawanto, Imawanto
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i1.23631

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of early marriage arrangements (merarik kodeq) based on the Marriage Law and to identify the factors that lead to the implementation of early marriage (merarik kodeq) in Sasak customs in Lepak Village, Sakra East District, East Lombok Regency. This study will serve as a basis for further research on this topic. The study employed a normative empirical research method, which entailed a review of laws and regulations and interviews with community members, village officials, religious leaders, traditional leaders, hamlet heads, and their staff. The results of the study are presented in the form of an implementation model for early marriage (merariq kodeq), which is a custom or habit of the community, especially the Sasak tribe. This practice is not common and cannot be denied, therefore the village government is unable to take any action. To prohibit it completely would be to ignore the Sasak language term "Betungkem rarely," which means that if there is a case such as early marriage, it can only be accepted with a yes, whether it is going forward or backward. In essence, this is just a mediator in this matter.
EMPOWERING WOMEN IN SEMBALUN LAWANG VILLAGE SEMBALUN, EAST LOMBOK TOWARDS ENVIRONMENT, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG), CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS (SDGS) Hussin, Syaryanti; Maemunah, Maemunah; Syahrial Haq, Hilman; Prima Dewi, Anies; Yanto, Edi; Rachman, M. Taufik; Nasri, Nasri; Imawanto, Imawanto; Ramayanto, Ramayanto; Pramana, Didig; Khatimah, Khusnul
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 2 (2024): JULI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Sembalun Lawang di Sembalun, Lombok Timur, merupakan daerah yang kaya akan warisan budaya dan keindahan alam. Terletak di lereng Gunung Rinjani, desa ini menghadapi berbagai tantangan terkait keberlanjutan lingkungan, perkembangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Pengabdian untuk memberdayakan perempuan di desa ini bertujuan untuk mencapai prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), mitigasi perubahan iklim, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan, mendukung kolaborasi, dan melakukan pemantauan untuk memastikan dampak yang berkelanjutan dan positif.Masyarakat desa menghadapi berbagai tantangan, termasuk peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta risiko lingkungan seperti deforestasi dan perubahan iklim. Perempuan, sebagai bagian integral dari komunitas, memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan ini. Oleh karena itu, memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Tanggung Gugat ( Pertanggungjawaban ) Pemerintah di Indonesia dan Netherland Firzhal Arzhi Jiwantara; Anies Prima Dewi; Ady Supryadi
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 7: Juni 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The liability in Indonesia is included as the Government's responsibility, namely as a compulsory compliance obligation of the state or government or government officials or other officials who carry out government functions as a result of an objection, a lawsuit, a judicial review, which is submitted by a person, the community, an entity civil law either through court settlement or out of court. In this case as a form of Government responsibility both in civil and administrative matters. While accountability or accountability of the Government in the Netherlands (civil law system) are known to several teachings regarding civil liability, namely: 1) Accountability based on mistakes (schuldaansprakelijkheid). 2) Liability based on an error with an inverse proof load (schuldaansprakelijkheid met omkering van de bewijslast). 3) Liability based on risk (risicoaansprakelijkheid). In the Dutch legal system the equivalent of strict liability is risk-aansprakelijkheid. Responsibility based on risk is a form of responsibility that is not based on the element of error for the following activities: 1) hazardous material management; 2) waste management installation; and 3) drilling mining activities. The Defendant is free from responsibility based on risk, if: 1) loss arises as a result of war; 2) losses due to extraordinary natural events; 3) losses due to obeying authority orders; 4) losses due to the victim's own actions; 5) losses due to third party actions.
Legal Reasoning of a Judge’s Dissenting Opinion in the Decision of the Constitutional Court No. 1/PUU-VIII/2010 Against the Judicial Review of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Courts Haq, Hilman Syahrial; Pradnyawan, Sofyan Wimbo Agung; Rachman, M Taufik; Yanto, Edi; Dewi, Anies Prima; Sybelle, Jan Alizea
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 2, December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i2.1309

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This paper aims to analyze the judicial considerations of the dissenting opinion of Constitutional Court judge member Akil Mochtar on Constitutional Court No. 1/PUU-VIII/2010 Against the Judicial Review of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Courts. Methodology: This normative research was based on literary sources. It aimed to discuss the problems that have been formulated to then obtain the expected results. To maximize discussion, this study uses a statute approach and other concepts obtained from literary sources.  Results: The dissenting opinion conveyed by judge member Akil Mochtar only discussed the law as a written rule in the application of the law. Meanwhile, the Constitutional Court attempted to find substance in the Constitutional Court's decision. People's need for justice encourages constitutional judges as law enforcers to make various breakthroughs considering that the Constitutional Court's decisions are final and binding and have a general influence on the legal system. Observing the age range of children in Law No. 3 of 1997, which is between 8 and 18 years, legal provisions indirectly consider children in that age range to be able to commit criminal acts so that they can be sentenced like adults. In human development, a person of 8 years is still said to be immature (minderjarig) or still unable to be responsible. They have imperfect knowledge of the causes and consequences of their actions committed. Mistakes and wrongdoing should be considered child delinquency rather than a crime. Applications of this study: This paper can be applied by the Constitutional Court to make betterment to laws that are proposed for review by attempting to find the legal substance. Novelty/ Originality of this study: No previous researchers have studied the dissenting opinion in this decision  Keywords: Constitutional Court, Juvenile Court, dissenting opinion, judicial review, legal reasoning.  ABSTRAK  Tujuan: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis atas dissenting opinion anggota hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tentang Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 Terhadap Uji Materi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak .  Metodologi: Penelitian normatif ini didasarkan pada sumber literatur. Hal ini bertujuan untuk membahas masalah yang telah dirumuskan untuk kemudian memperoleh hasil yang diharapkan. Untuk memaksimalkan pembahasan, kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep lain yang diperoleh dari sumber normative.  Hasil: Dissenting opinion yang disampaikan oleh anggota hakim Akil Mochtar hanya membahas undang-undang sebagai aturan tertulis dalam penerapan undang-undang. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berupaya mencari substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kebutuhan masyarakat akan keadilan mendorong hakim konstitusi sebagai penegak hukum melakukan berbagai terobosan mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat serta berpengaruh secara umum terhadap sistem hukum. Mencermati rentang usia anak dalam UU No. 3 Tahun 1997, yaitu antara 8 hingga 18 tahun, ketentuan hukum secara tidak langsung menganggap anak dalam rentang usia tersebut dapat melakukan tindak pidana sehingga dapat dipidana seperti orang dewasa. Dalam perkembangan manusia, seseorang yang berumur 8 tahun masih dikatakan belum dewasa atau masih belum mampu bertanggung jawab. Mereka memiliki pengetahuan yang tidak sempurna tentang sebab dan akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Kesalahan harus dianggap sebagai kenakalan anak daripada kejahatan.  Kegunaan: Kajian ini dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang yang diajukan untuk diuji dengan mencoba menemukan substansi hukumnya.  Kebaruan/ Orisinalitas: Belum ada penelitian sebelumnya yang mempelajari dissenting opinion dalam putusan ini  Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Anak, Dissenting Opinion, Peninjauan Kembali, Penalaran Hukum
Analisis Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dewi, Anies Prima; Iman, Yakin Nur
Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Vol. 1 No. 01 (2025): Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Publisher : Yayasan Pendidikan Kardin Assidiq

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63868/jihk.v1i01.17

Abstract

Background: Corruption significantly threatens a nation's integrity and impedes development. Both Indonesia (through Law No. 31/1999, amended by Law No. 20/2001) and Malaysia (under the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009) are working to combat this issue within their respective criminal law frameworks. A comparative analysis of these two systems is essential for understanding their approaches to addressing and resolving corruption cases. Objective: This comparative study aims to identify the fundamental similarities and differences between Indonesia's and Malaysia's criminal law systems concerning corruption. Additionally, it seeks to analyse the advantages and disadvantages of each system in their efforts to combat corruption, ultimately providing comprehensive insights. Method: This study employs a comparative juridical-normative literature review, examining relevant laws and regulations from both countries. Results: Both nations exhibit significant similarities, particularly in establishing special institutions investigating corruption. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) and Malaysia's Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM) exemplify a strong commitment to tackling corruption. However, differences can be observed in their scope of authority, prosecution mechanisms, and sanctions. The KPK in Indonesia benefits from a high level of independence, while Malaysia may have the advantage of more expedited processes. Implementation challenges, including political resistance and resource constraints, may be disadvantages for both systems. Conclusion and Recommendations: The criminal justice systems in Indonesia and Malaysia share a key similarity in forming specialized institutions (the KPK and SPRM) to address corruption. Nevertheless, variations in authority and procedural details impact their overall effectiveness. Further in-depth research is recommended to evaluate the practical implementation, effectiveness of sanctions, and political challenges faced by the KPK and SPRM. Also, fostering an exchange of best practices between the two countries could promote continuous improvement in their efforts against corruption.
Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan: Studi di IGD Puskesmas Sape Kabupaten Bima Suhardiyanto, Rifki; Dewi, Anies Prima; Syahrial Haq, Hilman; Sahrul
Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Vol. 1 No. 01 (2025): Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Publisher : Yayasan Pendidikan Kardin Assidiq

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background: Indonesia has pressing issues regarding Quality health services and patient protection. This study investigates the legal protections available to patients who receive inadequate services, as provided by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. It focuses on implementing health services in the emergency room at the Sape Community Health Center, Bima Regency. Objective: The primary aim of this study is to assess the legal protections for patients confronting substandard health services and to evaluate the effectiveness of these services in the emergency room. Method: The research employs a combination of normative and empirical legal methods. Data was gathered through document analysis, interviews, observations, and literature reviews, with qualitative descriptive techniques used for data analysis. Results: The findings reveal that Law Number 8 of 1999 offers significant protections for patients experiencing poor health services, including the right to clear information, safe medical procedures, and the ability to lodge negligence claims. However, the registration process, particularly for BPJS patients, is cumbersome, even though initial medical actions and observations are handled appropriately. Conclusion and Recommendations: While Law No. 8 of 1999 safeguards patient rights, it is recommended that the Sape Health Center streamline the registration process for BPJS patients and enhance the promotion of patient rights as stipulated under the Consumer Protection Law.
Co-Authors Abdullah Thaidi, Hussein 'Azeemi Adrian, Pahmi Ady Supryadi Ady Supryadi Ahmad, Nisar Mohammad Ainun Fadilah, Siti Amalia, Fitriani Aminwara, Rena Asri Asri Bahri Yamin Baiq Rara Carina Sizi Baiq Rara Carina Sizi bidaya, zaini Edi Yanto Edi Yanto, Edi Edy Yanto Evina, Nur Fahrurrozi Fahrurrozi Fardiillah, Roni Faricmi, Nurayu Fiorini Mantika, Aesthetica Firzhal Arzhi Jiwantara Fitiani Amalia Fitriani Amalia Fitriani Amalia Gunardi, Setiyawan Hadiyanto, Fitri Aulia Hamdi Hamdi Hamdi Hamdi Haq, Hilman Syahrial Haq, Hilman Syahrial Hery Widijanto Hussin, Syaryanti Idea Islami Parasatya Iman, Yakin Nur IMAWANTO, IMAWANTO Khatimah, Khusnul M Taufik Rachman Mantika, Aesthetica Fiorini Mariam Saidona Tagoranao Mas'ad Saleh, Muhammad Aunurrochim Mochammad Imron Awalludin Mochammad Sahid, Mualimin Mohamad Ali, Norfadhilah Mohammad Ahmad, Nisar Mohammed Hasan, Baidar Mohammed Mohd Salleh, Mohd Mahyeddin Muliadin, Muliadin Munir, Usman Nasri Nasri Nasri Nasri, Nasri Naufal, M. Rizky Nik Saleh, Nik Salida Suhaila Nurmawaddah, Nurmawaddah Pradnyawan, Sofyan Wimbo Agung Pramana, Didig Rachman, M Taufik Rachman, M. Tauffik Rachman, M. Taufik Ramayanto, Ramayanto Rangga Isra Rakarasiwi Rena Aminwara Rohayu H, Rina Saffinee, Siti Syahirah Sahrul Sahrul Sahrul Sahrul, Sahrul Salleh, Ahmad Zaki salmin salmin Salsabilah, Nurul Sarudi, Sarudi Suhardiyanto, Rifki Sumantia, Sumantia Supryadi, Ady Suryani Suryani Sybelle, Jan Alizea TITAWATI, TITIN Wook, Izawati Yuliani, Tin Zaini Bidaya Zaini Bidaya