cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,694 Documents
Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Natalia Parapat; Yenni Rosyinah Hasibuan; Yusmi Karlina Hasibuan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1780-1788

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi perempuan dan seberapa besar tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Adapun hasil yang diperoleh yaitu tingkat  partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan masih rendah. Hal ini dibuktikan berdasarkan uji hipotesis menggunakan korelasi product moment, dimana diperoleh r hitung sebesar 0,29, dan r tabel dengan jumlah sampel sebanyak 36 orang sebesar 0,27. Kemudian r hitung dibandingkan dengan r tabel, sehingga diperoleh r hitung ? r tabel, yaitu 0,29 ? 0,27, artinya hipotesis yang menyatakan tingkat  partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan masih rendah diterima. Dan persentase tingkat  partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan diperoleh sebesar 8,41% yang dihitung berdasarkan uji koefisien determinasi. Dimana dari angka tersebut mendukung uji hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat  partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan masih rendah. 
Optimalisasi Sistem Manajemen Hukum untuk Meningkatkan Kepatuhan Regulasi dalam Tata Kelola Perusahaan Theresia Martiur Ningsih Siagian; Harkim Harkim; Nicyitha Linch De Hans Lumban Gaol
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1687-1700

Abstract

Penelitian ini mengkaji optimalisasi sistem manajemen hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan regulasi pada tata kelola perusahaan. Dalam perkembangan dunia bisnis modern yang semakin kompleks, risiko hukum tidak lagi dipahami sebagai persoalan administratif semata, melainkan telah bergeser menjadi risiko strategis yang berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha, reputasi, dan nilai perusahaan secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem manajemen hukum, manajemen risiko hukum, tata kelola perusahaan, serta budaya kepatuhan dalam memperkuat efektivitas kepatuhan regulasi perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis yang berorientasi pada eksplorasi, kajian kritis, dan sintesis berbagai konsep teoretis yang bersumber dari literatur ilmiah. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif melalui proses reduksi, kategorisasi, dan sintesis literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas kepatuhan regulasi tidak hanya bergantung pada keberadaan struktur formal seperti kebijakan dan prosedur, tetapi juga pada tingkat integrasi sistem manajemen hukum dengan proses bisnis, pengelolaan risiko secara komprehensif, serta internalisasi budaya kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi. Temuan utama mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara kepatuhan formal dan kepatuhan substantif dalam praktik tata kelola perusahaan. Di samping itu, lemahnya koordinasi antar fungsi legal, manajemen risiko, dan audit internal menyebabkan sistem kepatuhan belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pergeseran pendekatan dari yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih proaktif dalam pengelolaan risiko hukum.
Pengaruh Profesionalisme Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Irayanti Irayanti; Sofyan B; Muh. Rohady Ramadhan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1625-1633

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat profesionalisme kerja pegawai serta menganalisis pengaruh profesionalisme kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Desa Leppangeng yang berjumlah 1.772 jiwa, dengan sampel sebanyak 95 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme kerja pegawai berada pada kategori baik, yang ditinjau dari aspek kompetensi, tanggung jawab, komitmen, serta etika dan integritas. Kualitas pelayanan publik juga berada pada kategori baik berdasarkan indikator bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa profesionalisme kerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat profesionalisme pegawai, maka semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan profesionalisme aparatur desa. 
Konstruksi Makna Economic Trust Dalam Komunikasi Purbaya Yudhi Sadewa Pada Gen Z Di Tiktok Siti Auliza Fatma Nasution; Fakhrur Rozi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1606-1614

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi makna kepercayaan ekonomi generasi Z terhadap konten ekonomi yang disampaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa di TikTok. Media sosial semakin populer sebagai sumber informasi ekonomi, yang mempengaruhi pemahaman dan kepercayaan audiens. Penelitian ini menyelidiki bagaimana orang berinteraksi dengan konten digital dan membentuk makna kepercayaan. Ini melakukannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berbasis pada teori realitas sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan Gen Z yang aktif mengikuti TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan ekonomi dapat dibangun melalui penggunaan data yang transparan, kredibilitas komunikator, dan gaya komunikasi yang sederhana dan relevan. Tapi kepercayaan ini tidak tetap dan berubah-ubah karena dipengaruhi oleh hal-hal dari luar, seperti algoritma TikTok (FYP), pendapat publik dalam kolom komentar, dan kemampuan digital individu untuk membaca. Selain itu, format video pendek dianggap efektif untuk menyampaikan informasi secara cepat dan mudah dipahami, tetapi mereka juga dapat menyederhanakan masalah ekonomi yang rumit. Akibatnya, audiens cenderung memeriksa informasi tambahan dari sumber lain sebelum mendapatkan informasi yang lengkap. Menurut penelitian ini, makna kepercayaan ekonomi Gen Z dibentuk oleh interaksi antara konten, konteks platform, dan interpretasi individu. TikTok berfungsi sebagai media awal untuk meningkatkan kesadaran ekonomi, tetapi tidak sepenuhnya membangun kepercayaan
Pemaknaan Masyarakat Pulau Samosir Terhadap Upacara Adat Kematian Ligar Abdillah; Fadli Afriandi; Sopar Sopar
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1531-1543

Abstract

Warisan kebudayaan lokal menghadapi tantangan besar di era globalisasi dan modernisasi, sehingga memerlukan upaya pelestarian yang bertumpu pada masyarakat lokal. Hal ini menjadi dasar pentingnya penelitian tentang masyarakat adat dalam mempertahankan kebudayaan lokal yang diwariskan lintas generasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masyarakat Batak di Pulau Samosir dalam memaknai upacara adat kematian sekaligus menguraikan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Penelitian ini juga berkontribusi untuk mengelaborasi aspek-aspek yang melatarbelakangi pembentukan makna upacara adat kematian. Pelaksanaan penelitian ini merupakan bentuk dukungan terhadap masyarakat adat untuk melestarikan budaya lokal di tengah perubahan zaman yang semakin modern. Teori fenomenologi diterapkan dalam penelitian ini untuk menganalisis berbagai motif yang memengaruhi proses terbentuknya makna terhadap upacara adat kematian. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ditujukan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan informan tentang pembentukan makna upacara adat kematian. Penentuan informan didasarkan pada kriteria khusus berupa keterlibatan dalam pelaksanaan upacara adat kematian dan kedalaman pengetahuan terhadap upacara adat kematian. Hasil penelitian menunjukkan adanya motif sebab dan motif tujuan. Motif sebab menyebutkan bahwa upacara adat adalah bentuk penghormatan terakhir, simbol kesuksesan keluarga, dan warisan kebudayaan yang harus dilestarikan. Motif tujuan menyebutkan bahwa pelaksanaan upacara adat kematian bertujuan untuk mengisyaratkan keluarga yang ditinggalkan akan mampu menjalani kehidupan yang baik. Keluarga yang mengadakan upacara adat kematian berharap ketika meninggal nanti juga dapat diiringi dengan upacara adat sebagai simbol keikhlasan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan upacara adat sebagai suatu fenomena, namun juga berhasil mendalami makna penting yang terkandung dalam upacara adat kematian
Implementasi Kebijakan Ijazah Elektronik Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kota Manado Dalam Meningkatkan Sistem Layanan Publik Agnes Windy Lumintang; Shirley Y. V. I Goni; Very. Y Londa; Joyce J Rares; Grace Jane Waleleng; Welly Waworundeng
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2007-2022

Abstract

Transformasi digital di bidang pendidikan merupakan bagian dari reformasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan administrasi. Salah satu implementasinya adalah kebijakan Ijazah Elektronik (e-Ijazah) berdasarkan Permendikdasmen Nomor 58 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan e-Ijazah pada satuan pendidikan dasar di Kota Manado menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri atas pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, kepala sekolah, operator sekolah, dan tenaga administrasi. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Ijazah telah berjalan sesuai ketentuan, didukung kejelasan standar kebijakan, koordinasi yang efektif, komitmen pelaksana, serta dukungan lingkungan. Namun, masih terdapat kendala pada kompetensi teknologi informasi operator, keterbatasan jumlah operator, dan kualitas infrastruktur jaringan. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi e-Ijazah bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, koordinasi antarlembaga, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital pelayanan pendidikan.
Analisis Yuridis Sanksi Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Khusnul Hitaminah; Solihin Solihin; Mohammad Hendra; Hasan Basri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1445-1456

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan serta efektivitas sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli online melalui media sosial berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam konteks perkembangan kejahatan di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dimana data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, seperti maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, penggunaan identitas palsu, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan, tetap relevan dan dapat diterapkan dalam praktik penipuan jual beli online melalui media sosial, meskipun dilakukan melalui sarana digital. Kedua, pembuktian dalam kasus penipuan online sangat bergantung pada bukti elektronik seperti percakapan digital, bukti transfer, dan jejak aktivitas akun, yang memerlukan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam mengelolanya. Namun demikian, terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum, seperti penggunaan identitas anonim oleh pelaku, kesulitan pelacakan lintas wilayah, serta rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat. Ketiga, efektivitas sanksi pidana dalam Pasal 378 KUHP dinilai belum sepenuhnya optimal dalam menanggulangi penipuan online, karena ancaman pidana yang relatif ringan belum sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, serta masih adanya tumpang tindih penerapan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP masih relevan sebagai dasar hukum dalam menjerat pelaku penipuan jual beli online, namun memerlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta penguatan kapasitas penegak hukum agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi masyarakat di era digital.
Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Memperkuat Ketahanan Ideologi Pancasila Di Era Artificial Intelligence Icha Dwi Listari; Suhartono Suhartono; Moh Thohir; I Wayan Arsana
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1724-1731

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pola komunikasi, akses informasi, dan pembentukan nilai pada generasi muda. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan terhadap ketahanan ideologi Pancasila, terutama melalui penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, polarisasi sosial, serta penetrasi nilai-nilai global yang tidak selalu selaras dengan karakter bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat ketahanan ideologi Pancasila di era kecerdasan buatan. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui analisis berbagai artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi peran, strategi, dan inovasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi Pendidikan Kewarganegaraan perlu dilakukan melalui penguatan literasi digital, internalisasi nilai-nilai Pancasila, pengembangan kemampuan berpikir kritis, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran berbasis kecerdasan buatan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan berperan strategis dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran ideologis, kemampuan menyaring informasi, serta komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ideologi Pancasila di tengah dinamika perkembangan teknologi kecerdasan buatan.
The Practice of Wage Payment Using the Bawon System in Ndano Village, Bima Regency: A Sharia Economic Law Perspective Jaya Miharja; Muhammad Nor; Ayang Jumiati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1671-1680

Abstract

Pembayaran upah merupakan aspek krusial dalam hubungan kerja di sektor pertanian. Di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, pembayaran upah panen padi mayoritas menggunakan sistem bawon, yaitu upah berupa sebagian hasil panen berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan buruh tani. Namun dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan realisasi pembayaran, seperti keterlambatan atau pengurangan jumlah upah yang memicu ketidakpuasan buruh tani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran upah sistem bawon di Desa Ndano dan meninjaunya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi lapangan (field research) melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bawon di desa tersebut masih bersifat tradisional tanpa perjanjian tertulis, sehingga kejelasan akad belum terpenuhi sepenuhnya. Ketidaksesuaian pembayaran tersebut dipengaruhi oleh faktor hasil panen yang tidak menentu dan keterbatasan ekonomi pemilik lahan. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, sistem bawon pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan terhindar dari unsur ketidakpastian (gharar). Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan kerja yang lebih jelas dan tertulis demi menjamin keadilan pembayaran upah serta meningkatkan kesejahteraan buruh tani
Pengawasan Ketertiban Lalulintas: Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Didi Saputra; Anwar Sadat; L.M. Azhar Sa'ban
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1573-1580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan ketertiban lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buton serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan lalu lintas telah dilaksanakan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), pengawasan stasioner di titik strategis, serta patroli mobile dan operasi gabungan dengan kepolisian. Namun, efektivitas pengawasan belum optimal, yang ditunjukkan oleh masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas dan belum meratanya pengawasan di seluruh wilayah. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi. Upaya yang dilakukan meliputi penegakan hukum, sosialisasi, dan peningkatan pengawasan, namun masih didominasi pendekatan represif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan preventif, peningkatan kapasitas sumber daya, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas.