Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa adalah jurnal penelitian yang dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas hukum Universitas Samudra. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu Juni dan Desember. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra dan dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 372a/UN54.1/2019. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra sebagai salah satu syarat Sidang Skripsi.
Articles
142 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH SECARA LISAN (Studi Penelitian Gampong Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama) ]]>
<![CDATA[Dedek Kurniawan]]>;
<![CDATA[Mhd Bahlian]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.50
<![CDATA[Peraturan perjanjian sewa-menyewa terakomodir dalam peraturan perundang-undangan, dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang dapat melakukan perjanjian dengan siapapun, dalam bentuk apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Di Gampong Meurandeh Teungoh banyak masyarakat membuka usaha penyewaan rumah atau kamar kos untuk mahasiswa, dengan perjanjian lisan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative terdiri dari studi pustaka sebagai data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap. Pengaturan hukum perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam Pasal 1548-1587 KUHPer, Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh bukan pemilik, sebagai persyaratan menyewa rumah, untuk tempat tinggal maupun usaha, baik perorangan maupun badan usaha diwajibkan untuk membuat surat perjanjian sewa-menyewa secara tertulis. Tinjauan yuridis terhadap perjanjian sewa-menyewa rumah secara lisan tidak menjamin kepastian hukum untuk melindungi pihak yang dirugikan apabila terjadi wanprestasi atau Perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT ]]>
<![CDATA[Lanovia Faliani]]>;
<![CDATA[Muhammad Nurdin]]>;
<![CDATA[Bustami Bustami]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i1.87
<![CDATA[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Tindak Pidana Desersi diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dengan dikenakan sanksi maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan masa daluwarsa selama 12 (dua belas) tahun.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penegakan hukum disiplin militer bisa melalui dengan penjatuhan hukuman disiplin militer dan penjatuhan pidana melalui putusan pengadilan militer. Faktor-faktor tidak berjalannya hukum disiplin adalah pelaku tindak pidana desersi melakukan tindak pidana lainnya, masa daluwarsa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) jangka waktunya terlalu lama, dan pelaku tindak pidana desersi melarikan diri. Sedangkan upaya atasan dalam penegakan hukum disiplin militer yaitu dengan cara upaya preventif (upaya pencegahan) dan upaya represif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASAL USUL ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT ACEH (Studi Kasus di Kampung Baro) ]]>
<![CDATA[Cut Vicha Yolanda Putri]]>;
<![CDATA[Fatimah Fatimah]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.9
<![CDATA[Didalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Namun di Desa kampung Baro, terdapat pasangan suami istri Amsarudin dan Dinni Mailani mengangkat seorang anak, mulai dari dalam kandungan ibunya karna ibu anak tersebut tidak dapat memenuhi segala kebutuhan anak yang dikandungnya. Tetapi hingga berusia 12 (dua belas) tahun belum pernah diberitahukan asal usulnya dan orang tua kandungnya, bahkan ibu angkatnya tidak memperbolehkan ibu kandung dari anak tersebut untuk berbicara melalui telepon dengan anaknya. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum adat terhadap pengangkatan anak, perlindungan hukum terhadap hak anak atas asal usul orang tuanya, akibat hukum bagi orang tua angkat yang tidak memberitahukan asal usul dari anak angkatnya.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBAKARAN RUMAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Penelitian di Kota Langsa) ]]>
<![CDATA[Rafiq Astriansyah]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>;
<![CDATA[Andi Rachmad]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.27
<![CDATA[Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Barang siapa karena kesalahan menyebabkan kebakaran, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang atau bahaya bagi nyawa orang lain. Kasus pembakaran sembilan unit rumah warga berinisial E, dengan membakar kasur dalam kamarnya karena kesal. Metode digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan faktor terjadinya pembakaran rumah dari perspektif kriminologi yaitu faktor ekonomi, faktor kelemahan berpikir, faktor kelemahan keyakinan ideologis karena emosi, dan faktor kecanduan narkotika. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran rumah dari perspektif kriminologi yaitu pelaku dapat dipidana dengan Pasal 188 KUHP, karena kesalahan menyebabkan kebakaran diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang dan timbul bahaya bagi nyawa orang lain.]]>
<![CDATA[Uqubat Terhadap Badan Usaha (SPBU) Yang TidakMembayar Zakat Melalui Baitul Mal Aceh Timur ]]>
<![CDATA[Ananda Ardila Putri]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Zulfiani Zulfiani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.53
<![CDATA[Di dalam Pasal 102 Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menyebutkan Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai Muzakki wajib menunaikan Zakat melalui Baitul Mal. Namun kenyataannya, di Aceh Timur terdapat badan usaha yang tidak membayar zakat kepada Baitul Mal diantaranya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik perusahaan swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat pihak Baitul Mal dapat bekerjasama dengan pihak terkait lainnya serta melakukan sosialisasi kepada pihak SPBU.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui uqubat (sanksi) terhadap badan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tidak membayar zakat serta upaya Baitul Mal dalam pengumpulan zakat badan usaha]]>
<![CDATA[PERANAN NAZHIR DALAM TRANSPARANSI PENGELOLALAAN TANAH WAKAF ]]>
<![CDATA[Defri Ananda]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i2.79
<![CDATA[Transparansi seorang Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf harus sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain itu Nazhir dilarang melakukan perubahan tanpa ada izin tertulis dari badan Baitul Mal maka jika tidak ada perubahan harus ada izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanah wakaf harus dikelolah dengan baik oleh seorang nazhir serta harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana mestinya. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji, menganalisa perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Peran Nazhir di Kota Langsa dalam pengelola tanah wakaf masih belum berjalan karena masih di dapat tanah wakaf yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga perlu adanya pelatihan bagi nazhir sehingga tahu apa tugas dan fungsi sebagai nazhir. Kebanyakan seorang nazhir tidak mengetahui tugasnya sebagai seorang nadzir sehingga banyak terjadi tumpang tindih di dalam menjalankan tugasnya karena tugas nazhir tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[PENGEMBALIAN UANG RECEH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Penelitian di Kota Langsa) ]]>
<![CDATA[Destinda Hamprisha Lubis]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>;
<![CDATA[Nur Asiyah]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.4
<![CDATA[Pasal 21 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Transaksi pembayaran di minimarket/superstore kasir harus mengembalikan uang receh bukan barang/permen. Metode digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian Tinjauan hukum terhadappengembalian uang receh dalam transaksi jual beli dalam perspektif hukum positif, uang kembalian konsumen tidak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi melakukan transaksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Faktor Pelaku usaha mengalihkan uang receh dimana pelaku usaha tidak menyediakan stok uang receh dan tidak memahami konsumennya, konsumen tidak peduli untuk di ganti dengan permen/donasikan, pelaku usaha dan konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya. Hambatannya susah mencari uang receh dan tidak menyediakan stok dalam jumlah yang banyak, kesadaran konsumen Kesadaran konsumen yang tinggi]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TUGU SELAMAT DATANG (Suatu Penelitian Di Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Barat) ]]>
<![CDATA[Desgianti Daaysi]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.21
<![CDATA[Perusakan diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan secara tegas bahwa: “ barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”. Pasal 170 ayat (2) angka (1) menyatakan bahwa: “yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perusakan tugu selamat datang yang terletak di gerbang masuk Kota Langsa, Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Barat, oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun sejak berita itu dipublikasi tidak ada tindakan apapun dari pihak Pemerintah Kota Langsa, maupun aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum bagi pelaku perusakan tugu selamat datang tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik hukum empiris dan normatif dan ditentukan juga dengan menggunakan responden dan informan (field research). Namun untuk melengkapi data, maka digunakan juga kajian perpustakaan ( Library Research).]]>
<![CDATA[Penengakan Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue ]]>
<![CDATA[Safrizal Nurdin]]>;
<![CDATA[Wilsa Wilsa]]>;
<![CDATA[Meta Suriyani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.43
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b.ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebangai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUPidana. Dugaan korupsi Dana Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dari tahun 2002 hingga 2012 terus dikembangkan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Sinabang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Hasilnya, mantan Bupati Simeulue, yang juga tersangka dalam kasus tersebut menerima aliran hasil korupsi sebanyak Rp 2,5 miliar. Dalam kasus ini, penyidik Kejati Aceh menemukan kerugian negara senilai Rp 51 miliar dalam penyertaan modal PDKS,Tahun 2002-2012 senilai Rp 227 miliar yang bersumber dari APBK Simeulue Tahun 2002-2012.. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Keterlibatan mentan bupati itu karena hasil dari pengembangan dari tersangka berinisial AU mantan direktur utama (dirut) Perusahaan dengan nomor putusan 35/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat lamban karena kasus terjadi sejak tahun 2002 dan baru dilakukan penyelidikan, penuntutan serta selesai diadili sejak pada tahun 2019, hanbatan penegak hukum kurangya alat bukti dan kondisi mantan bupati itu seringnya masuk rumah sakit,upaya penegakan hukum dilakukan sebangai aparat penegak hukum di lembanga peradilan mempunyai peran yang sengat penting dalam memberantas kejahatan khususnya tindak pidana korupsi]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN CD DAN DVD BAJAKAN DIKOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Devi Susantri Silalahi]]>;
<![CDATA[Cut Elidar]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i2.73
<![CDATA[Penegakan hukum terhadap penjualan Compact Disc(CD) dan digital versatile disc (DVD) Bajakan memiliki hukuman berupa pidana karena memberikan dampak ekonomi bagi Negara. Dikota langsa banyak terdapat toko yang menjual Compact Disc(CD) dan Digital Versatile Disc (DVD) Bajakan tetapi tidak di tegakan hukumnya oleh penegak hukum padahal sudah diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Namun penegakan hukum tidak berjalan disebabkan kurangnya tenaga ahli dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penjualan CD’ dan DVD’ Bajakan di kota langsa.disarankan kepada masyarakat agar tidak membeli produk yang bajakan,dan kepada penegak hukum supaya menegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku begitu juga kepada pemerintah supaya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang Undang-Undang Hak cipta]]>
