cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nakzim Khalid Siddiq
Contact Email
fundamentaljustice@universitasbumigora.ac.id
Phone
+6287888677718
Journal Mail Official
fundamentaljustice@universitasbumigora.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Universitas Bumigora Mataram Jl. Ismail Marzuki, Cilinaya, Cakranegara, Mataram 83127
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Fundamental Justice
Published by Universitas Bumigora
ISSN : -     EISSN : 27217671     DOI : https://doi.org/10.30812/fundamental
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Fundamental Justice (FJ) merupakan salah satu jurnal prodi hukum yang diterbitkan di Universitas Bumigora. Diterbitkan sejak tahun 2020, FJ berfokus pada berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: prinsip dasar yurisprudensi hukum pribadi hukum Kriminal hukum acara hukum ekonomi dan bisnis hukum tata negara hukum administratif hukum internasional hukum dan masyarakat hukum kedokteran hukum perlindungan konsumen hukum informasi dan teknologi Selain bidang-bidang tersebut, FJ juga menerima artikel-artikel yang membahas topik persilangan antara bidang hukum dengan bidang keilmuan lainnya, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum dan ekonomi, dan lain-lain. Terbit 2 (DUA) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Masing-masing terbitan memiliki 5 artikel baik artikel review maupun artikel penelitian. FJ diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, tetapi artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris juga diterima.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 86 Documents
 4   5   6   7   8 
Penggunaan Bom Nuklir Tipe Atomic Bomb, A-Booms pada Perang Dunia II dalam Perspektif Hukum Humaniter Firmansyah, Muhammad Afifudin
Jurnal Fundamental Justice Vol 5 No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v5i2.4360

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum humaniter internasional tentang penggunaan bom serta larangan dan implikasi penggunaan bom nuklir pada perang dunia kedua. Senjata nuklir merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi persenjataan dengan menghadirkan senjata yang memiliki kekuatan sangat besar. Penggunaan alat persenjataan dalam konflik bersenjata seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terhadap alat persenjataan yang terlarang. Alat persenjataan terlarang digunakan oleh Amerika Serikat dalam perang dunia kedua terbukti merugikan bagi kesehatan dan kehidupan di sekitar daerah yang menjadi sasaran. Metode penelitian ini penelitian normatif dengan berlandaskan teori yaitu Protokol Jenewa 1925, Konvensi Den Haag 1907, Protokol Tambahan 1 tahun 1977, Konvensi tahun 1972 tentang dan Konvensi tahun 1993. Hasil dari penelitian ini menandakan bahwa hukum humaniter menolak keras penggunaan bom atom pada perang dunia kedua dikarenakan menyebabkan kerugian yang massif dan tidak perlu serta adanya batasan penggunaan bertujuan untuk memanusiakan perang itu sendiri.
Perlakuan Tawanan Perang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional Lahirriyah, Khanida Tetty Nur; Yulianti, Firdaul Eka
Jurnal Fundamental Justice Vol 5 No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v5i2.4379

Abstract

Perang sebagaimana dijelaskan oleh Clausewitz, merupakan tindakan kekerasan yang digunakan oleh satu negara untuk memaksakan kehendaknya pada negara lain. Salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan dalam konteks perang adalah perlakuan trrhadap tawanan perang. Tawanan perang adalah individu yang ditangkap dan ditahan oleh pihak lawan dalam situasi konflik bersenjata. Isu perlakuan terhadap tawanan perang ini diatur oleh dua kerangka hukum utama: Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Keduanya memiliki prinsip dan aturan yang bertujuan untuk memastikan perlakuan yang manusiawi terhadap tawanan perang, meskipun terdapat perbedaan dalam asas, ruang lingkup, dan mekanisme penegakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan antara Hukum Islam dan HHI dalam mengatur perlakuan terhadap tawanan perang, serta mengeksplorasi tantangan dalam harmonisasi kedua kerangka hukum ini. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menelaah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hukum Islam dan HHI memiliki tujuan yang sama dalam melindungi tawanan perang, terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan dan penerapannya. Hukum Islam lebih bersifat global dan memerlukan penafsiran lebih lanjut, sementara HHI memiliki aturan yang lebih rinci dan sistematis. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam harmonisasi kedua kerangka hukum, terutama dalam konteks penerapan prinsip-prinsip perlakuan yang adil dan manusiawi. Implikasi dari penelitian ini adanya perlunya upaya lebih lanjut untuk mengembangkan kerangka hukum yang dapat menjembatani perbedaan antara Hukum Islam dan HHI, guna memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap tawanan perang di seluruh dunia.
Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Nugraha, Kristiawan Putra; Puspitasari, Dela; Anggraini, Riska
Jurnal Fundamental Justice Vol 5 No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v5i2.4433

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memuat adanya konflik kepentingan dalam pengambilan Keputusan yang mengakibatkan hakim ketua Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dengan melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 telah membuktikan adanya pelanggaran serius terhadap kode etik dan prilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh Anwar Usman. Artikel ini meneliti akar permasalahan legal reasoning dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mengkaji secara komprehensif serta dampak setelah putusan tersebut dikeluarkan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melibatkan sumber sekunder seperti buku, makalah, dan artikel. Pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan digunakan untuk menganalisis bahan hukum, dengan fokus pada pola pikir yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil analisis menyoroti adanya pelanggaran kode etik terkait prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, dan kepantasan yang dilakukan oleh hakim Anwar Usman, sebagaimana aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun demikian, penelitian juga menyoroti komponen keberhasilan hukum sendiri sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama seperti komponen struktural, komponen substansial, dan komponen kultural. Penelitian ini memiliki implikasi penting baik dalam ranah akademik, praktik,maupun kebijakan publik. Pertama dari segi akademik, penelitian ini menjadi referensi bagi studi hukum tata negara dan konstitusionalisme di masa depan, kedua dalam praktik hukum, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengaplikasikan terkait prinsip prinsip legal reasoning yang lebih konsisten dan transparan, ketiga dari perspektif kebijakan publik, penelitian.
Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Asikin, Zainal; Hayanul Haq, Lalu; Atsar, Abdul; Zunnuraini, Zunnuraini
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4880

Abstract

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merupakan komisi negara dan lembaga penegak hukum independen terhadap praktik persaingan usaha dan pemberi saran kebijakan persaingan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM melalui kemitraan usaha. Pemberdayaan UMKM melalui kemitraan sebagai satu strategi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk UMKM. Pemerintah melalui harus melakukan pengawasan terhadap sistem kemitraan untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penguasaan pasar dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus menerapkan Pola yang tepat untuk pengembangan Pola Kemitraan agar UMKM di Lombok Tengah dapat meningkatkan daya saing. Sistem pengawasan dan pengembangan kemitraan harus menjadi perhatian KPPU sehingga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelaksaanan sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis emperis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika belum terlaksana secara optimal. Kendalanya adalah Pelaku UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika belum memahami pola kemitraan, selain itu, sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan belum berjalan efektif. Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh KPPU belum maksimal karena keterbatasan sumber daya yang ada.
Kripto Dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset di Indonesia Habsari, Hanugrah Titi; Maharani, Nina
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4882

Abstract

Transformasi teknologi turut mewarnai perkembangan transaksi dalam perdagangan. Bentuk mata uang pun semakin bervariasi seperti emas, cek, uang logam, uang kertas, dan saat ini berkembang menjadi mata uang dalam bentuk elektronik salah satunya adalah mata uang kripto (bitcoin). Mata uang kripto adalah mata uang berbasis elektronik yang seluruh aktivitas transaksi tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantara atau dengan kata lain tidak ada lembaga yang terpusat atau keuangan untuk mengontrol aktivitas dari penggunanya. Dewasa ini, mata uang kripto (bitcoin) disalahgunakan untuk menyembunyikan dana-dana ilegal baik yang dihasilkan maupun yang digunakan sebagai sarana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Fokus penelitian ini adalah menganalisis kedudukan mata uang kripto (bitcoin) dalam hukum positif di Indonesia dan mengkaji kedudukan mata uang kripto sebagai aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dari hasil penelitian ditemukan masih adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai perampasan aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan kurangnya kemampuan tenaga ahli dalam bidang digital forensic mengakibatkan sulitnya untuk dilakukan perampasan aset milik pelaku dalam bentuk mata uang kripto (bitcoin) walaupun telah merugikan keuangan negara.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Lembaga Perbankan Mulada, Diman Ade; Saleh, Moh; Setiawan, Yudhi; Wisudawan, I Gusti Agung
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4884

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaturan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh lembaga perbankan dan menganalisis model pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pengaturan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan mengenai kewajiban bank dalam melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) ditentukan berdasarkan beberapa ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk Jenis bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbentuk Perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam pasal 74 Undang-Undang PT serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sedangkan untuk Lembaga bank yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas namun melaksanakan kegiatannya dalam bentuk penanaman modal, maka dasar kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR), serta untuk perbankan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2021 Tentang Program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara, Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan OJK No. 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS serta Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur tentang Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi dari Lembaga perbankan. Dan Model Pelaksanaan Tanggumg Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan Dalam Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meliputi: Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengawasan, Tahap Monitoring dan Evaluasi
Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Rahman, Arief; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta; Mulada, Diman Ade
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4885

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan mengikat perjanjian pengikatan jual jual beli otentik yang dibuat antara pemilik tanah dengan pembeli dan Menganalisis apakah pada perjanjian pengikatan jual beli tanah dapat dipungut biaya untuk pembayaran pajak seperti halnya pada akta jual beli. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa perjanjian pengikatan Jual beli merupakan Perjanjian pendahuluan di dalam proses perjanjian jual beli, PPJB ini bersifat sementara, dalam hal ini yaitu pengikat sementara antara penjual dengan pembeli ketika para pihak menunggu proses AJB yang nantinya dibuat di hadapan PPAT. Adapun yang dimaksud dengan pengikat sementara ini yakni penjual bersedia mengikat kepada pembeli untuk menjual objek yang diperjanjikan, serta pembeli juga bersedia mengikatkan diri kepada penjual untuk membeli objek tertuang dalam isi muatan PPJB dan Pengenaan pajak dalam Perjanjian Pengikatan jual beli sebenarnya tidak sesuai dengan keberadaan PPJB sebagai perjanjian sementara, yang di mana proses peralihan hak tas tanah baru dapat terjadi pada perjanjian jual beli bukan dalam perjanjian pengikatan jual beli.
Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Eksistensi Peraturan Desa Sakti, Lanang; Herman, Herman
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4891

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Eksistensi Peraturan Desa sebagai Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut, yaitu; bagaimanakah kedudukan Peraturan Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Peraturan Desa. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum, baik yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait maupun bahan hukum sekunder serta tersier. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh keimpulan bahwa; Peraturan Desa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih diakui keberadannya sebagai peraturan perundang-undangan dan dasar hukumnya terdapat pada Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2) yang kedudukannya berada satu tingkat di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Selanjutnya Dengan diakuinya Peraturan Desa sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tepatnya di dalam ketentuan Pasal 8, berdampak pada pengaturan tentang Pembentukan Peraturan Desa, secara umum harus mengacu/berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan peraturan pelaksanaannya.
Perkawinan Anak sebagai Faktor Trafficking in Persons di Indonesia Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra; Riska, Ayu; Jamaludin, Jamaludin
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4904

Abstract

Perkawinan anak dan trafficking in persons merupakan dua fenomena gunung es yang masih terjadi sampai sekarang dan menimbulkan berbagai problem sosial di masyarakat. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah, pertama, melakukan analisis terkait relevansi antara perkawinan anak dan trafficking in persons. Kedua, kebijakan yang mengatur perkawinan anak dan trafficking in persons. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dari berbagai literatur terkait. Adapun hasil penelitian: 1) Berdasarkan 50 artikel, 9 buku, dan 10 berita tentang perdagangan orang menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya trafficking in persons adalah perkawinan anak/perkawinan dini/perkawinan usia muda. Namun, dari data tersebut, tidak terdapat data statistic yang menyatakan secara langsung atau secara eksplisit hal tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam setiap assesment terhadap korban trafficking in persons dengan menambahkan bagian pada assesment yang melatarbelakangi mereka menjadi korban. 2) Kebijakan perkawinan, perlindungan anak dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, telah mengatur secara jelas dan tegas batas minimal usia menikah. Namun, kebijakan batas minimal usia tersebut tidak menjadi jaminan berkurangnya perkawinan anak di Indonesia sehingga berdampak pada trafficking in persons yang selalu terjadi setiap tahun sehingga kebijakan trafficking in persons sebagai ujung tombak dalam penanggulangan trafficking in persons di Indonesia mendapatkan hambatan dengan adanya perkawinan anak.
Desain Kelembagaan Ibu Kota Nusantara Perspektif Otonomi Daerah Elpradhipta, Wisnu Raka; Putra, Arsyi Manggali Arya; Rafiqi, Ilham Dwi
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4916

Abstract

Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan DPR serta Kepala Otorita dalam kelembagaan setara dengan Kementerian. Terdapat permasalahan lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara yaitu Kepala Otorita yang dipilih dan diberhentikan langsung oleh Presiden tidak mencerminkan asas otonomi daerah, yang mana status Ibu Kota Nusantara sebagai daerah otonomi khusus. Dengan demikian, peneliti mengangkat permasalahan bertujuan untuk meneliti kedudukan serta kewenangan Kepala Otorita berdasarkan perspektif otonomi daerah dan menjelaskan desain ideal kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara perspektif otonomi daerah. Sehingga, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang ditemukan adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara tidak mencerminkan otonomi daerah sebagaimana amanat konstitusi. Selanjutnya, desain kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu unsur dari otonomi daerah. Dengan demikian, perlunya kejelasan kedudukan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dan perlunya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berimplikasi dalam kewenangannya. Lebih lanjut, otonomi daerah sebagai desain yang ideal dalam penyusunan kelembagaan Ibu Kota Nusantara mengingat status dari Ibu Kota Nusantara yaitu otonomi khusus sebagaimana amanat UUD NRI 1945.

Page 6 of 9 | Total Record : 86

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026 : In Press Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol 5 No 2 (2024): September 2024 Vol 5 No 1 (2024): Maret 2024 Volume 4 Nomor 2 September 2023 Volume 4 Nomor 1 Maret 2023 Volume 3 No 2 September 2022 Volume 3 No 1 Maret 2022 Volume 2 No 2 September 2021 Volume 2 No 1 Maret 2021 Volume 1 No 2 September 2020 Volume 1 No 1 Maret 2020 More Issue