cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nakzim Khalid Siddiq
Contact Email
fundamentaljustice@universitasbumigora.ac.id
Phone
+6287888677718
Journal Mail Official
fundamentaljustice@universitasbumigora.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Universitas Bumigora Mataram Jl. Ismail Marzuki, Cilinaya, Cakranegara, Mataram 83127
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Fundamental Justice
Published by Universitas Bumigora
ISSN : -     EISSN : 27217671     DOI : https://doi.org/10.30812/fundamental
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Fundamental Justice (FJ) merupakan salah satu jurnal prodi hukum yang diterbitkan di Universitas Bumigora. Diterbitkan sejak tahun 2020, FJ berfokus pada berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: prinsip dasar yurisprudensi hukum pribadi hukum Kriminal hukum acara hukum ekonomi dan bisnis hukum tata negara hukum administratif hukum internasional hukum dan masyarakat hukum kedokteran hukum perlindungan konsumen hukum informasi dan teknologi Selain bidang-bidang tersebut, FJ juga menerima artikel-artikel yang membahas topik persilangan antara bidang hukum dengan bidang keilmuan lainnya, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum dan ekonomi, dan lain-lain. Terbit 2 (DUA) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Masing-masing terbitan memiliki 5 artikel baik artikel review maupun artikel penelitian. FJ diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, tetapi artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris juga diterima.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 86 Documents
 5   6   7   8   9 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta Aries, Aries; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bahrul
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4925

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang tentang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis penegakan tindak hukum pidana permufakatan jahat jual beli narkotika di wilayah hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta. Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana permufakatan jahat jual beli narkotika di wilayah hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta dapat dilakukan melalui proses penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta yaitu melalui Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Surat ketetapan status barang sitaan narkotika, hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris, Barang bukti, Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa. Kendala dan solusi terhadap tindak pidana permufakatan jahat jual beli narkotika di wilayah hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta, adapun kendala yaitu kurangnya sarana prasarana maupun biaya operasional yang dibutuhkan, terdapat juga kurangya kesadaran peran masyarakat dalam ikut andil berkontribusi dalam tindak pidana narkotika ini, selain itu kurang tegas maupun profesionalitasnya aparat penegak hukum
Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Dokumen dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sasongko, Roby; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bahrul
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4928

Abstract

Peningkatan nilai ekonomi dan sosial tanah kerap kali memicu sengketa pertanahan, salah satunya melalui tindak pidana pemalsuan dokumen dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pidana terkait pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah menurut KUHP, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal enam tahun. Pemalsuan ini mencakup tindakan memalsu atau menggunakan dokumen palsu yang dapat menimbulkan hak, kewajiban, atau pembebasan utang, dengan maksud menyesatkan pihak lain. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada unsur kesengajaan yang dibuktikan dari adanya niat memalsukan dan mempergunakan dokumen palsu demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Faktor penyebab maraknya pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah meliputi kurangnya transparansi informasi kepemilikan tanah, tingginya nilai ekonomi tanah, lemahnya pengawasan dan sistem administrasi pertanahan, serta keterlibatan oknum aparat desa dan masyarakat dalam proses pemalsuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan transparansi, penerapan teknologi modern dalam sistem administrasi pertanahan, serta sanksi tegas terhadap pelaku pemalsuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut.
Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kawasan Sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Lombok Barat Fathoni, Lalu Achmad; Raodah, Putri; Kusuma Wardani, Nizia; Putri Mulyana, Septira
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5056

Abstract

UMKM adalah salah satu bagian yang penting dalam perekonomian Indonesia. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM sangat diperhitungkan karena berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Dalam dunia bisnis legalitas usaha merupakan hal yang sangat penting, legalitas mengacu kepada status hukum suatu perusahaan. Memiliki legalitas usaha bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis khusunya pelaku UMKM di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat. Dalam pengembangan ekonomi pedesaan sangat diperlukan legalitas untuk pelaku UMKM sehingga dengan adanya legalitas tersebut menjadi bukti kepatuhan terhadap hukum serta diakui negara sehingga terhindar dari penertiban dari pihak yang berwajib. Namun kenyataannya permasalahan yang ditemukan belum banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usahanya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Selanjutnya penelitian ini menganalisis bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum kepustakaan, publikasi terutama buku- buku hukum, disertasi, tesis serta jurnal hukum. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN DALAM KASUS PT TIMAH TBK. Hartono, Dicky; Dicky Hartono; Michael Fredson Soselisa; Muhammad Rasya Hamami; Krisna Irawan
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5096

Abstract

Kasus PT.Timah.Tbk. yang tidak hanya merugikan negara ternyata juga melibatkan masyarakat dan warga pulau setempat dan kasus ini sudah viral dengan kerugian mencapai 271T dan melibatkan dari berbagai sektor, lingkungan, pencemaran, ekonomi pada warga dan lain sebagainya. Dikarenakan nominal yang sangat besar dari kerugian negara maupun lingkungan masyarakat, Kasus ini sudah banyak di analisa dan di teliti pada pihak berwajib, seperti KPK, DPR, Kejaksaan Agung dan Lembaga–lembaga lain nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan kelemahan yang berfungsi pada pengawasan pemerintah kepada aktivitas atau pekerjaan pertambangan PT.TIMAH Tbk. yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada masyarakat atas terjadinya kerugian dikarenakan lemah nya pengawasan dalam operasional PT.TIMAH Tbk. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan khusus. Hasil dalam penelitian ini adalah beberapa sektor seperti investor maupun warga lokal merasa sangat dirugikan pada kasus ini, dan menurunkan rasa kepercayaan kepada pejabat pemerintah dalam kasus ini yang rakyat sudah percayakan, Walaupun pemerintah sudah melakukan perbaikan-perbaikan dalam kasus perihal ini. tetapi sebagai bangsa negara yang berdemokrasi dan memiliki tujuan negara yang Transparant atau terbuka dan masyarakat yang ikut terlibat dalam kerugian ini.    
Analisis Dampak Kehadiran Hak Pengelolaan (HPL) bagi Tanah Ulayat MasyarakatAdat Pasca Disahkannya UU Cipta Kerja Herwansyah, Herwansyah
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak kehadiran HPL bagi tanah ulayat masyarakat adat pasca UU Cipta Kerja. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kehadiran HPL (Hak Pengelolaan) yang diberikan di atas tanah ulayat masyarakat adat memang memiliki manfaat positif, tetapi tidak sebanding dengan problem negatif yang timbul akibat keberadaannya. 2) Peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria, pertama-tama adalah mencabut UU Cipta Kerja yang merampas hak masyarakat hukum adat. Kedua, pemerintah juga harus mencabut turunan dari UU tersebut agar penyelesaian konflik agraria dapat tercapai. Yang paling penting, pemerintah perlu menerbitkan RUU Hukum Adat sebagai aturan khusus, mengingat ketentuan mengenai hukum adat saat ini tersebar di berbagai undang-undang lainnya. Dengan demikian, agenda reformasi agraria dapat diwujudkan bukan hanya sebagai slogan semata, tetapi benar-benar nyata dilaksanakan oleh pemerintah.
Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Konsumen dalamPerjanjian Pengiriman Barang melalui Ekspedisi Haq, Hilman Syahrial; Wardani, Alamsyah Mustika; Wardiansyah, Kris
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengiriman barang melalui ekspedisi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menegaskan bahwa hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengiriman barang, yaitu hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha sebagai pembeli dan penjual yang terikat perjanjian jual beli. Selanjutnya, terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha dengan ekspedisi, di mana pelaku usaha bertindak sebagai pengirim barang dan pihak ekspedisi terikat dalam perjanjian ekspedisi. Namun, konsumen tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan ekspedisi karena ekspedisi hanya berfungsi sebagai perusahaan jasa pengangkutan barang yang mengantarkan pesanan pembeli. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jasa pengiriman barang dilakukan secara preventif melalui upaya pembinaan dan pendidikan, serta secara represif berupa pertanggungjawaban hukum para pihak, baik dalam bentuk pertanggungjawaban perdata maupun pidana.
Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesiamelalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Mandala, Opan Satria; Assaori, M. Sofian; Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama; Efendi, Saparudin; Zubaedi, Zubaedi
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5203

Abstract

Pengelolaan royalti musik di Indonesia masih memunculkan persoalan keterbukaan informasi dan akuntabilitas, khususnya dalam mekanisme perhitungan, pengumpulan, dan distribusi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Regulasi yang ada belum sepenuhnya menjamin transparansi, sementara birokrasi dan minimnya pengawasan independen menurunkan kepercayaan pencipta lagu. Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi sistem pengelolaan royalti musik di Indonesia dengan fokus pada peran LMKN, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitasnya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (normative legal research) dengan menelaah hukum tertulis, literatur relevan, dan dokumen kebijakan terkait pengelolaan royalti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMKN berperan sentral dalam pengelolaan royalti, namun menghadapi lima tantangan utama: (1) Mekanisme perhitungan royalti tidak terbuka, menyulitkan verifikasi oleh pencipta lagu. (2) Data penggunaan lagu pada Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) tidak terintegrasi dan sering tidak akurat. (3) Tidak adanya audit independen rutin untuk memastikan integritas distribusi. (4) Birokrasi yang kompleks menyebabkan keterlambatan pembayaran hingga berbulan-bulan. (5) Rendahnya pemanfaatan teknologi modern yang membatasi efisiensi. Kondisi ini berpotensi memicu sengketa hukum dan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap LMKN. Rekomendasi yang diajukan meliputi penerapan teknologi blockchain, kemitraan dengan platform digital untuk verifikasi data penggunaan, revisi regulasi guna memperkuat kewajiban keterbukaan informasi, serta pembentukan lembaga pengawas independen yang berkelanjutan. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi royalti yang lebih transparan, efisien, akuntabel, dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan di industri musik Indonesia.
Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Aripkah, Nur; Sanata, Kalen; Asufie, Khairunnisa Noor; Gegana, Reza Pramasta
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5268

Abstract

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan dampak dalam pembaruan dan pembangunan hukum pidana di Indonesia yang selama ini masih menggunakan aturan hukum pidana warisan kolonial Belanda. Terdapat pro dan kontra terkait beberapa pengaturan tindak pidana di tengah masyarakat dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini sebelum ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan konsep hukum pidana yang termuat dalam KUHP yang masih berlaku saat ini dengan konsep hukum pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dimuat terminologi yuridis tindak pidana dalam KUHP Nasional 2023. Konsep pertanggungjawaban pidana diatur secara tegas dengan syarat pertanggungjawaban pidana berupa unsur sengaja atau karena kealpaan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023 memiliki suatu tujuan dan pedoman dalam pemidanaan.
Konsep Escrow Account Peralihan Hak atas Tanah dalam PeraturanPerundang-Undangan: Jaminan Kepastian Hukum bagi Para Pihak Hamdani, Fathul; Damayanti, Sri Sukmana; Prawesthi, Wahyu; Aribawa, Muhammad Yustino; Paramitha, Vallencia Nandya
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5423

Abstract

Perjanjian escrow digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kepercayaan dalam transaksi, khususnya jual beli hak atas tanah atau aset properti. Namun, ketiadaan pengaturan mengenai konsep escrow account dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah berpotensi menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan escrow account dalam peralihan jual beli hak atas tanah serta menganalisis konsep dan formulasi yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia mekanisme escrow account terkait dengan properti, termasuk jual beli rumah, baru diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018, dan belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan mengenai peralihan hak atas tanah. Sementara itu, beberapa negara maju telah lebih dahulu menerapkan escrow account, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Dalam hukum Amerika, kontrak escrow merupakan kewajiban tripartit antara deposan, agen escrow, dan penerima. Sedangkan di Inggris, escrow account dipahami sebagai suatu pengaturan hukum yang melibatkan pihak ketiga independen dan netral untuk memegang aset hingga terpenuhinya kewajiban transaksi. Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, mekanisme escrow account dalam peralihan hak atas tanah perlu diatur secara jelas agar dapat menjamin kepastian hukum. Escrow account diharapkan mampu bertindak sebagai pihak ketiga yang menjembatani transaksi jual beli tanah, di mana dana pembayaran pembeli ditampung terlebih dahulu hingga seluruh persyaratan terpenuhi, seperti verifikasi dokumen kepemilikan dan proses balik nama sertifikat.
Kajian Etika Hukum Diskresi Tom Lembong dalam Penunjukan Importir Gula danDampak Kesejahteraan Petani Ali, Muhammad Dzulfikar Syaiful; Yahya, Christofer Chandra; Yahya, Athalariec Chandra
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5466

Abstract

Kemampuan teknis pelaksanakan impor sekaligus pengolahan GKM menjadi GKP bukan satu-satunya syarat penunjukan perusahaan swasta sebagai importir, melainkan policy maker harus melakukan verifikasi track record fakta hukum perusahaan importir yang dipilih. Aspek keadilan terhadap kesejahteraan petani harus diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah legal reconstruction tata niaga impor gula dan peningkatan etika hukum pejabat publik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Fokus utamanya adalah mengkaji norma hukum positif, asas hukum, dan prinsip-prinsip yuridis normatif terhadap diskresi kebijakan hukum dan etika pejabat publik. Hasil penelitian ini adalah diskresi yang dilakukan oleh Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan dalam menunjuk importir gula tidak mempertimbangkan etika hukum dan prinsip kehati-hatian. Salah satu perusahaan yang ditunjuk, yaitu PT. Angels Products, memiliki rekam jejak hukum yang buruk. Diskresi juga tidak mempertimbangkan kesejahteraan petani tebu di Indonesia. Kebijakan impor gula hanya berlandaskan pada kebutuhan pasar tanpa memperhatikan prinsip keadilan. Konsideran regulasi tata niaga impor gula mengabaikan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta terjadi kekosongan dan kekaburan hukum. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh kartel gula untuk mendapatkan keuntungan dan berpotensi memunculkan persekongkolan antar pelaku usaha. Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat memperbaiki sistem tata niaga impor gula serta memperhatikan batasan-batasan diskresi dalam impor gula.

Page 7 of 9 | Total Record : 86

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026 : In Press Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol 5 No 2 (2024): September 2024 Vol 5 No 1 (2024): Maret 2024 Volume 4 Nomor 2 September 2023 Volume 4 Nomor 1 Maret 2023 Volume 3 No 2 September 2022 Volume 3 No 1 Maret 2022 Volume 2 No 2 September 2021 Volume 2 No 1 Maret 2021 Volume 1 No 2 September 2020 Volume 1 No 1 Maret 2020 More Issue